Nomor : 185/Pid.B/2010/ PN.Nnk padaPengadilan Negeri Nunukan tersebut telah nyata nyatasalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, danatau lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan olehperaturan Perundang undangan yang berlaku, yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1)huruf b dan c UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 14 tahun 1985 tentangMahkamah Agung Republik Indonesia Jo.

Selanjutnya Pasal 30 Undang Undang RI Nomor 5 tahun2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik34Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah AgungRepublik Indonesia ;Pasal 30 ayat (1) menyatakanMahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkanputusan atau penetapan pengadilan pengadilan darisemua lingkungan peradilan karenaa). tidak berwenang atau melampaui bataskewenangan ;b). salah menerapkan atau melanggar hukum = yangberlaku ;G). lalai omemenuhi syarat syarat yang diwajiobkanoleh peraturan

Menimbang,obahwa mengenai apa yang dimaksud dengankerugian Negara/Daerah telah secara tegas disebutkan didalam ketentuan Pasal 1 ayat (22) UU RI No. 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU RINo. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,yaitu. : Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai ;...

di dalam Kesepakatan38Bersama (MoU) Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor :01/KB/I VIII.3/07/2007 Nomor : Kep071/A/JA/07/2007tanggal 25 Juli 2007 Tentang Tindak Lanjut PenegakanHukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang didugamengandung unsur tindak pidana, pada Pasal 1 huruf ddisebutkan bahwa, "Kerugian Negara adalah kekuranganuang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai

atau potensi kerugian Negara yangterjadi, ;......Menimbang, bahwa dari apa yang telah disebut diatas, kiranya jelas bahwa Kerugian Negara/Daerahmerupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barangyang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai atau potensikerugian Negara yang terjadi yang didasarkan atas hasiltemuan dan perhitungan instansi yang berwenang atauakuntan publik, ;......Menimbang,bahwa selanjutnya mengenai instansi/pihakberwenang untuk

sebesarRp180.000.000,00 masih merupakan estimasi (tidak mutlak/tidak mengikat,maka apabila ongkos pengiriman Tergugat telah sampai diangkaRp180.000.000,00 dan Tergugat tetap dikarenakan biaya ongkos kirimnyasesuai dengan kesepakatan dan tata cara pembayaran yang diatur pihakPenggugat;Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat adalah sangat merugikanPenggugat dan dapat dikategorikan bahwa Tergugat telah melakukanwanprestasi (ingkar janji), sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi si berhutang adalah lalai

, bila ia dengan surat perintahatau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau dari perhatiannyasendiri menetapkan bahwa ia siberhutang akan harus dianggap denganlewatnya waktu yang ditentukan;Bahwa akibat tidak terpenuhinya perjanjian kerjasama pengiriman pakettertanggal 16 Mei 2011, oleh Tergugat terhadap Penggugat maka perjanjiantersebut dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata, berbunyi Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, bolehmemiliki apakah ia, jika

Dalam pengertian seharihari wanprestasi sering dimaknai dengan kata Alfa atau lalai atauingkar janji;Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 kK/Padt/2014Paragraf ke tiga:.. seperti dikemukakan di atas bahwa dalam Hukum Perdataseseorang dikatakan wanprestasi atau lalai apabila ia tidakmemenuhi kewajibanya atau terlambat memenuhi kewajibanya ataumemenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan;2.3 Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata terkait pertimbangan hukumMajelis Hakim Judex Facti

Express Courier & Cargo, Pemohon Kasasi/Tergugat Asalharus membayar kelebihan anggaran biaya tambahan pengirimanpaket sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh jutarupiah) kepada CV Mulya Jaya, serta rusaknya kepercayaan relasibisnis jangka panjang diantara PT Pertamina (Persero) denganPemohon Kasasi/Tergugat Asal;2.21 Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata:Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai

,tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harusdiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannyadalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Tergugat Asal nyatanyata tidak melakukanwanprestasi (ingkar janji) atas Perjanjian Kerjasama Pengiriman dengan PTPahala Express Courier & Cargo dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan

Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan segala jenis biaya dendaadministrasi dan lain lain sebagai akibat yang muncul dari PerjanjianPembiayaan Konsumen No 901887 6939/PK/05/13 tertanggal 3 Mei 2013.Menghukum PELAKU USAHA untuk membayar uang denda sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidakmau mematuhi keputusan pada point (4) tersebut diatas, terhitung sejakkeputusan ini, berkekuatan hukum tetap (In Kracht).Menghukum Konsumen untuk membayar sisa angsurannya

Pelaksanaan titel eksekutorial sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(2) oleh Penerima Fidusia.Dalam perkara aquo Pemohon Keberatan (PENERIMA FIDUSIA) melakukaneksekusi objek jaminan fidusia didasarkan atas perbuatan wanprestasi yangdilakukan oleh Termohon Keberatan yang sudah lalai membayar angsurandansebelumnya telah diperingati. Namun tidak mengindahkannya, maka berdasarkankekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia No W2.151054.

Fotokopi Surat Kuasa apabila Pemberi Kuasa lalai dalam membayar angsuransesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, selanjutnya diberi tandabukti PK6;7. Fotokopi AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor : 227., selanjutnya diberi tandabukti PK7;8. Fotokopi Slip KILAT KHUSUS Kantor Pos mengenai pengiriman surat kepadaMUHAMMAD HAMBALI mengenai Penyelesaian Hutang tertanggal29112014, selanjutnya diberi tanda bukti PK8;9.

Pelaksanaan titel eksekutorial sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(2) oleh Penerima Fidusia.Dalam perkara aquo Pemohon Keberatan (PENERIMA FIDUSIA) melakukaneksekusi objek jaminan fidusia didasarkan atas perbuatan wanprestasi yangHalaman 15 dari 35, Putusan Nomor 23/Pdt.SusBPSK/2015/PN.Kisdilakukan oleh Termohon Keberatan yang sudah lalai membayar angsurandansebelumnya telah diperingati. Namun tidak mengindahkannya, maka berdasarkankekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia No W2.151054.

Card atas nama Muhammad Hambali tertanggal 22 April2015, selanjutnya diberi tanda bukti PK10;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PK4, PK5, PK6, PK7 danPK10 tersebut telah menunjukkan bahwa ada perikatan yang terjadi antaraPemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;Menimbang, bahwa terhadap perikatan tersebut, Pemohon Keberatanmendalilkan bahwa Termohon Keberatan telah lalai membayar angsuran,selanjutnya mengenai kelalaian membayar angsuran tersebut PemohonKeberatan telah memberikan peringatan

Menghukum PELAKU USAHA untuk membayar uang denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya jika apabila lalai atau tidakmau mematuhi keputusan pada butir 7 dan 8 tersebut diatas terhitungsejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht).ALASANALASAN DAN DASAR HUKUM KEBERATAN/GUGATAN DARIPEMOHON/ PENGGUGAT ATAS PUTUSAN ARBITRASE' BPSKKABUPATEN BATU BARABPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Memeriksa Dan MengadiliPerkara/Sengketa Antara Pemohon Keberatan/Penggugat/Pelaku UsahaDengan

memenuhikewajibannya dengan jangka waktu tertentu ;37.38.39,40.22Bahwa, terhadap janjijanji dalam Perjanjian Kredit yang tidak ditepati olehTermohon Keberatan/Tergugat tersebut, maka PemohonKeberatan/Penggugat telah membuat dan mengajukan Surat Peringatan(SP) , Idan Ill;Bahwa, Surat Peringatan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan/Penggugatdan telah diajukan kepada Termohon Keberatan/Tergugat tidak pernah ditanggapi oleh Termohon Keberatan/Tergugat, sehingga TermohonKeberatan/Tergugat terbukti telah lalai

Oleh karena itu, unsurunsur dalam Pasal1238 KUHPer telah terpenuhi yang menyatakan sebagai berikut :Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisitu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan inimengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yangditentukan.Bahwa, karena Termohon Keberatan/Tergugat tidak dapat memenuhikewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PemohonKeberatan/Penggugat, maka hal tersebut telah membuktikan

Selengkapnya uraian Pasal 1243 KUHPer dan Pasal 8SKUPK menyatakan sebagai berikut:Pasal 1243 KUHPer :Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetaplalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikanatau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktuyang melampaui waktu yang telah ditentukan.Pasal 8 SKUPK :Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri

/tidak memenuhi kewajibanya menurut43.44.24Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan Bank; v) dinyatakanlalai/jwanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjianlainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkarapengadilan.Bahwa, dikarenakan Termohon Keberatan/Tergugat tetap tidak peduli dantetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai)dalam hal membayar angsuran kredit yang tertunggak, maka PemohonKeberatan/Penggugat mempunyai

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;Hal. 23 dari 58 hal.Put.No. 633 K/Pdt/2010Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan atas putusan judex factikarena putusan itu tidak disertai alasan pertimbangan yang cukup (nietonvoldoende gemotiveerd) sebagaimana diharuskan oleh undangundangperkenan Pemohon Kasasi akan menyampaikannya sebagaimana diuraikandi bawah ini;A.

Pertimbangan dan putusan judex facti dalam perkara a quo, telah salahmenerapkan hukum atau) melanggar hukum dan lalai dalammenerapkan syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) UUNo. 4 Tahun 2004;Judex facti telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum ataumelanggar hukum dan lalai dalam memenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, sebagaimanadiuraikan dalam pertimbangannya sebagai berikut:a.

Juli Purwanto danpara Tergugat secara bersamasama dengan bertopengkan hukum;Dengan demikian, pertimbangan judex facti tersebut, sangat jelasdan nyata telah lalai memenuhi syaratsyarat yang digariskan Pasal25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004;5. Judex facti telah salah menerapkan hukum karena tidak ada satuputusan pidanapun yang menyatakan bahwa Ir.

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangudangan;Bahwa dari ketiga alasan hukum untuk dijadikan dasar pengajuan kasasioleh Pemohon Kasasi ini maka putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyang memutus dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dapat dikategorikan sebagai berikut:1.

Lalai memenuhi = syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan;Bahwa dalam ketentuan ayat 3 pengajuan kasasi ini, Pemohon Kasasimenilai judex factie telah lalai memenuhi kewajiban sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan yakni:Bahwa judex factie telah memutus perkara yang dimintakan bandingsedangkan tahapan prosedur hukum pengajuan banding belumseluruhnya diselesaikan secara administrasi, seharusnya Majelis Hakimbanding judex factie mengembalikan berkas yang belum lengkap

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat lalai dalammemberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam tanpa pamitkepada Penggugat ;5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telahpisah ruma selama 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumahorangtua Tergugat sendini ;6.

telah dipanggildengan resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datangmenghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan denganVerstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa sejak 8bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis,yang penyebabnya karena Tergugat lalai

adalahanak kandung dari suami ister) DARUL FATKHUR ROHMAN dan NINUNG AGUSTRI BUDIONO (Para Pemohon);Menimbang, bahwa orang tua Para Pemohon yaitu DARUL FATKHURROHMAN dan NINUNG AGUS TRI BUDIONO telah mempunyai seorang anakbernama FANI FELICIA ANGGRAENI PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir diSurabaya pada tanggal 03 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran,(bukti P4);Hal. 5 dari 8 Putusan No. 2193/Pat.P/2019/PN.SbyMenimbang, bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkanperkawinan Para Pemohon telah lalai

Di dalam pasal 274 menentukanbahwa bila orang tua, sebelum atau pada saat melakukan perkawinan telah lalaiuntuk mengakui anak luar kawin mereka, dapat diperbaiki dengan suratpengesahan dari pemerintah yang diberikan setelah mendengar nasehat dariMahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,ternyata telah terbukti orang tua Para Pemohon sebelum atau pada saatperkawinan mereka telah lalai mengakui anak luar kawin mereka yang bernamaFANI FELICIA ANGGRAENI PUTRI, lahir

sebagai berikut :1.FV a ener Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memberikan keterangandibawah sumpah ; 2= 22 nnn no nnn nn nnn nnn nn eee Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Dusun Kuncen Rt. 003/ Rw.003 Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung; Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 10 Juni 1990, dandiberi nama SIT ROCHAYAT:2222o2n nen one cee ceeHalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2017/PN.TmgBahwa Pemohon ketika mengajukan pembuatan akta kelahiranPemohon, telah lalai

~n2cnecnecnecnecnecnecnec nee necne nee nee ane anenncnne nnn neenneneBahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memberikan keterangandibawah Sumpah ; 2 722 nnn nn nnn nnn nnn nnn ee nee nnn nnn nn=Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Dusun Kuncen Rt. 003/ Rw.003 Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 10 Juni 1990, dandiberi nama SIT ROCHA YATI; 27577 275 75Bahwa Pemohon ketika mengajukan pembuatan akta kelahiranPemohon, telah lalai dalam

Bahwa Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Jepara menghukum11.Tergugat membayar uang paksa setiap harinya Rp. 15.000.000, (limabelas juta Rupiah) kepada Penggugat jika Tergugat lalai untukmelaksanakan isi Putusan sejak putusan diucapkan Pengadilan AgamaJepara;Bahwa Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Jepara agar putusanini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihakTergugat;Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar PengadilanAgama Jepara menjatuhkan

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/ denda setiapharinya sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta Rupiah) kepada Penggugat jikaTergugat lalai untuk menyerahkan hak dan bagian Penggugat dari hartabersama tersebut diatas kepada Penggugat sejak putusan ini dibacakan olehPengadilan Agama Jepara;9.

, tersebut, adalah didasarkan atas halhal, sebagai berikut : Bahwa Judex Facti, baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun PengadilanTingkat Banding, telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian dalamperkara a quo, karena Judex Facti samasama tidak memberikanpertimbangan secara lengkap, terhadap alatalat bukti tertulis yang diajukanPemohon Kasasi/semula Pembanding dimuka persidangan (onvoldoendegemotiverad); Bahwa Judex Facti, baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun PengadilanTingkat Banding, telah lalai

dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan, yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan ;Bahwa dari uraian di atas, maka jelas Judex Facti, baik Pengadilan TingkatPertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, telah salah dalam menerapkanhukum pembuktian dan telah lalai dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan, dalam perkara a quo, olehkarena itu putusannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan

dipersidangan telah memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.SAKSI BASRI :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;e Bahwa ayah ibu Pemohon bernama YAMTO SUGIYONO dan SUGIYEMyang menikah pada tanggal 30 September 1969 ;e Bahwa Pemohon anak lakilaki lahir di Klaten tanggal 16 Maret 1991bernama NUR ROCHMAN NABAWI ;e Bahwa pemohon belum punya akte kelahiran karena terlambat mengurusnyakarena orang tua maupun pemohon sendiri lalai

SAKSISUSANTO:e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;e Bahwa ayah ibu Pemohon bernama YAMTO SUGNYONO dan SUGIYEMyang menikah pada tanggal 30 September 1969 ;e Bahwa pemohon anak lakilaki bernama NUR ROCHMAN NABAWIdilahirkan di Klaten tanggal 16 Maret 1991 ;e Bahwa pemohon tersebut belum punya akte kelahiran karena pemohonmaupun orang tuanya terlambat mengurus aktenya disebabkan lalai dansibuk dengan pekerjaannya ;e Bahwa karena terlambat mengurus aktenya, maka untuk mengurus

pelunasan pada Akta Perjanjian Kredityang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, disepakati untukjangka waktu Selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya, yakni sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengantanggal 23 November 2020;Bahwa tiaptiap angsuran yang dibayar oleh Tergugat seketika dansekaligus seperti yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit tanpamesti diperlukan lagi Suatu pemberitahuan resmi atau yang serupadengan itu;Bahwa apabila Tergugat lalai

siapa saja yang memperoleh hak atasobyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunansecara langsung dan kosong;Bahwa demi terlaksanya prestasi Tergugat untuk melaksanaanpembayaran total hutang Tergugat, maka obyek agunan/jaminan dijualsecara umum dan terbuka secara lelang;Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untukdigunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepadaPenggugat;Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akaningkar dan lalai

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat danIl apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap sejak diterimanya putusan oleh pihak Tergugat;8.

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat danIl apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap sejak diterimanya putusan oleh pihak Tergugat;Subsidair:Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili danmemtutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladinya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan

karenanya Penggugat mohon padaPengadilan Negeri Bojonegoro berkenan meletakkan sita jaminan(conservatoir beslaag ) terhadap obyek sengketa I dan II sampai adaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa supaya Para Tergugat tidak mengulurulur waktu atas pelaksanaanisi putusan pengadilan dalam perkara ini sehingga merugikan ParaPenggugat, maka sudah selayaknyalah Tergugat di hukum pula membayaruang paksa sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiapharinya apabila Para Tergugat lalai

sengketa I kepada Penggugat I dan IIsedangkan Obyek sengketa II diserahkan kepada Penggugat II, IV dan Vdalam keadaan baik dan kosong kalau perlu dengan bantuan alat Negara;8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesarRp.528.000.000, (Lima Ratus dua puluh delapan Juta Rupiah ) kepada Para Penggugat secara tunai dan langsung;9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinyaapabila Para Tergugat lalai

di Kabupaten Cirebon tersebut, terletak di Blok Warakas, Desa Kebonturi,Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, tercatat dalam Letter CNomor 16, Persil 86 Kelas S.Ill seluas 5.678 m*, sebesar Rp5.678.000.000,00(lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) secara seketikadan sekaligus;Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill (Para Tergugat)secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya paraTergugat lalai

Nomor 3009 K/Pdt/2020Tergugat lalai memenuhi putusan, dihitung sejak putusan mempunyaikekuatan hukum tetap, secara seketika dan sekaligus;Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill (Para Tergugat)secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;.

Pembayaran Kedua sebesar Rp. 10.000.000, ( Sepuluh Juta Rupiah) di bayarkan paling lambat 15 Januari 2019.Apabila Pihak Kedua lalai dengan kesepakan di atas maka Pihak Pertamaberhak melanjutkan Proses Gugatan selanjutnya.halaman 1 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Mtr.Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut telahdibacakan dipersidangan; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masingmasing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi KesepakatanPerdamaian

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor UrusanAgama Kecamatan dengan alasan8. a. petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidakmendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang9. b.

tertanggal 01 Juli 2006, yang diterbitkan olehGereja Kristen Indonesia Sumatera Utara PematangSiantar ;e Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohonpemohon telahdikaruniai seorang anak yaitu anak Pertama diberi namaEIRENE MARSAULINA SIANIPAR, lahir pada tanggal 19April 2007 di Sibolga, jenis kelamin Perempuan, belummemiliki Akta Kelahiran ;e Bahwa adapun keterlambatan pengurusan Akta Kelahiran nakPemohonpemohon tersebut disebabkan kesibukan kerja yangsehariharinya dan akhirnya Pemohonpemohon tersebut lalai

di Janji Maria,dan belum memiliki AktaKelahiran ;e Bahwa Suami Pemohon yang bernama PANUMPAKSIANTURI telah meninggal dunia pada tanggal 10 September2010 di Desa Janji Maria sesuai dengan Surat KeteranganKematian Nomor : 474.3/55/2012 tertanggal 30 Mei 2012 yangditerbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Kec.Sukabangun Desa Janji Maria ;e Bahwa adapun keterlambatan pengurusan Akta Kelahiran anakPemohon tersebut disebabkan kesibukan kerja yang sehariharinyadan akhirnya Pemohon tersebut lalai

No. 735/Pdt.G/2018/PA Lt.6.Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,(Sseratus ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankanputusan dalam perkara ini dengan cara sekitika dan sekligus;D.

Maka dari itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan sepertiga gajinya kepadaTermohon/ Penggugat Rekonvensi setiap bulannya melalui bagianKesekretaritan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, kepada PenggugatRekonvensi/Termohon selaku ibu kandung dari anakanak;10.Bahwa apabila Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonpensi lalai dalammenjalankan keputusan perkara ini, Dimohon kepada Pengadilan dapatmenjatuhan hukuman paksa (Dwangson) berupa uang sebesar Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan

hari lalai menjalankan isi putusan;Berdasarkan faktafakta dan penjelasan yuridis di atas, makamohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :A.

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar uang paksa (Dwangsoom) kepada TermohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000,(Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankanputusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligusD. DALAM KOVENSI DAN REKOVENSIHal. 47 dari 70 hal. Put.

Maka dari ituTergugat Rekonvensi/Pemohon wajiod memberikan sepertiga gajinyakepada Penggugat Rekonvensi/Termohon setiap bulannya melaluibagian kesekretariatan daerah kabupaten Musi Banyuasin, kepadaPenggugat Rekonvensi/Termohon selaku ibu kandung dari anakanak; Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lalai dalammenjalankan keputusan perkara ini, dimohon kepada Pengadilan dapatmenjatuhnkan hukuman paksa (dwangsom) berupa uang sebesar Rp.100.000,00, (Seratus ribu rupiah) setiap hari lalai