.> Penjelasan Pasal 78Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal18 ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh)menyebutkan bahwa :Pasal 6 ayat (1) hurufa : Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri danbentuk

Bahwa koreksi pengkreditan Pajak Masukan (SSP PPN JLN)atas perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsungdengan kegiatan usaha sebesar Rp.22.824.062,00 merupakankoreksi ikutan sehubungan dengan koreksi atas pembebananroyalty di PPh Badan sebesar US$ 340.632 yang berasal dariadanya pembebanan atas royalty yang dibayarkan kepada BayerMaterialscience AG.6.2.

Hal tersebutmenunjukkan Pajak Masukan atas Royalti tersebut tidakberhubungan dengan kegiatan usaha.Bahwa berdasarkan data yang ada Bayer Materialscience AGmemiliki 99% saham Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dengan demikian antara TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan BayerMaterialscience AG nyatanyata mempunyai hubungan istimewa,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berwenang untuk menghitung

dengan alasanbahwa Pembayaran royalti kepada induk tersebut substansinyamerupakan pembayaran kepada "diri sendiri;Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 202 /B/PK/PJK/201511.12.i Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Biaya Royalti sebesar US$ 340.632 adalah tidaktepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangundanganperpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf adan Pasal 18 ayat (3) UU PPh

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo,antara lain berbunyi sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap koreksi positifPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.525.473.196,00, diketahui bahwa koreksi tersebut adalahberdasarkan hasil ekualisasi dengan koreksi positif Peredaran UsahaHalaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1315/B/PK/PJK/2017pada PPh Badan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp

18.297.450.197,00yang juga diajukan banding oleh Pemohon Banding dan sudahdiputus oleh Majelis dengan Putusan Nomor Put.53416/PP/M.XIIIA/5/2014;Bahwa pembahasan Majelis terhadap koreksi positif PeredaranUsaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2009 sebesar Rpl8.297.450.197,00 bahwa berdasarkan data dan fakta dalampersidangan dapat diketahui data sebagai berikut :Hasil pengujian Balai Besar Tekstil Bandung diperoleh total wastecotton adalah sebesar 23,79 %.

/PJK/20172.3 Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBrang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lainmengatur:Pasal 4 ayat (1) hurufa:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanyang dilakukan oleh Pengusaha;2.4 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh

karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa waste atas bahan baku kapas alamsebesar 25% yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan kembali dalam SPT PPh

Baturaja Cabang Panjang di Bandar Lampung;Bahwa selain dibuatnya surat permohonan untuk dilakukan penimbunanbarang di gudang importir saksi Jauhari berdasarkan copy dokumenberupa Packing List dan Invoice Nomor : Nomor G ECHELON/VICEM/CLINKER/O2/2014 tanggal 24 Maret 2014 dan BLNomor GECHELON.0O2 tanggal 24 Maret 2014 juga membuat draftPemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan jumlah dan jenis barangVicem Brand Portland Cement Clinker dengan PPN sebesarRp.2.642.122.000,00 + PPH sebesar Rp.660.531.000

, totalRp.3.302.653.000, dimana atas PPN dan PPH tersebut PT.

Baturaja Cabang Panjang di Bandar Lampung;Bahwa selain dibuatnya surat permohonan untuk dilakukan penimbunanbarang di gudang importir saksi Jauhari berdasarkan copy dokumenberupa Packing List dan Invoice nomor : Nomor G ECHELON/VICEM/CLINKER/O2/2014 tanggal 24 Maret 2014 dan BLNomor GECHELON.0O2 tanggal 24 Maret 2014 juga membuat draftPemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan jumlah dan jenis barangVicem Brand Portland Cement Clinker dengan PPN sebesarRp.2.642.122.000,00 + PPH~ sebesar Rp.660.531.000

Tanggal 22 Desember 2010, berdasarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), NSS 3786042A, nomor : 904080Q / 004 / 112, telahdicairkan dana sebesar Rp. 3.560.744.000,Setelah dipotong PPN dan PPh, maka ditransfer uang sebesarRp. 3.188.484.400, ke rekening CV.

Tanggal 22 Desember 2010, berdasarkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D),NSS 3786042 A, nomor : 904080Q /004/112, telah dicairkan dana sebesarRp. 3.560.744.000,Setelah dipotong PPN dan PPh, maka ditransfer uang sebesar Rp.3.188.484.400, ke rekening CV.

KARYA MEDIKA di Bank Sumut CabangUtama Medan dengan nomor AC : 100.01.04.1247381 (Tahap I);Jadi Total uang yang ditarik oleh Penyedia barang jasa setelah dipotong PPNdan PPh sebesar Rp 3.985.605.500, ( Tiga Milyar Sembilan ratus delapanpuluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnyadikirim kerekening Nomor.

KARYA MEDIKA di Bank Sumut CabangUtama Medan dengan nomor AC : 100.01.04.1247381 (Tahap 1);Jadi Total uang yang ditarik oleh Penyedia barang jasa setelah dipotong PPNdan PPh sebesar Rp 3.985.605.500, ( Tiga Milyar Sembilan ratus delapanpuluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnyadikirim kerekening Nomor.

Karya Medika setelahdipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 3.985.605.500, (tiga milyar sembilanratus delapan puluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah).

MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku Penyedia Barang/ jasamembuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH,PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Ir. IWANTURANGAN selaku konsultan pengawas yang meminjam nama perusahaan CV.KOSTINDO bersama dengan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA dan diketahui olehPejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)dari Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai PajakPenghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebutdipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening706.21.20.01.001046 atas nama PT.

MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku PenyediaBarang/Jasa membuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnyabiaya, PPH, PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat olehkonsultan pengawas yakni perusahaan CV. KOSTINDO bersama dengan PT.

., Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH)dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kKemudian dana tersebut dipindahbukukan kerekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening 706.21.20.01.001046atas nama PT.

PRONA;Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis PRONA Tahun 2016 bahwa kegiatanPRONA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)yang dibebankan kepada masingmasing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten dan dapat juga dibiayai oleh PemerintahProvinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan pendanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan biayabiaya yang berkaitandengan alas hak/alat bukti perolenan/penguasaan tanah, patok batas, materaidan BPHTB/PPh

Atas permintaan Majelis, Pemohon Banding menyampaikan buktibuktipendukung terkait Titip Olah berupa : Perjanjian Titip Olah, Invoice danFaktur Pajak ( terkait transaksi titip olah ), Bukti Pemotongan PPh Pasal 23Jasa Titip Olah, Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. ABC dan PT.

XXX) yang didukung dengan bukti antara lain : Invoice,Faktur Pajak ( terkait transaksi titip olah ), Bukti Pemotongan PPh Pasal 23Jasa Titip Olah, SPM PPN Pemohon Banding, Surat Pemberitahuan MasaPPN PT. ABC dan PT.

Golden Mulia Perkasa untuk pembayaran Admin Feepengurusan SPT Badan tahun 2014 (PPh Ps. 29 Badan) sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tandabukti T48.a;b. Foto copy Invoice 80524 tertanggal 11 Mei 2015 ditujukan kepadaPT. Golden Mulia Perkasa untuk pembayaran Admin Fee pengurusanPajak Penghasilan (PPh Ps. 4 Ayat 2) sebesar Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T48.b;C.

Golden Mulia Perkasa untuk pembayaran Admin Fee pengurusanHalaman 53 dari 69 Putusan Nomor 458/Padt.G/2019/PN Jkt.UtrPajak Penghasilan (PPh Ps. 4 Ayat 2) sebesar Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T48.c;d. Foto copy Invoice 81700 tertanggal 8 Juli 2015 ditujukan kepadaPT. Golden Mulia Perkasa untuk pembayaran Admin Fee pengurusanPajak Penghasilan (PPh Ps. 4 Ayat 2) sebesar Rp.200.000, (dua ratusribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T48.d;e.

Golden Mulia Perkasa untuk pembayaran Admin Feepengurusan Pajak Penghasilan (PPh Ps. 4 Ayat 2) sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T48.e;f. Foto copy Invoice 82538 tertanggal 11 September 2015 ditujukankepada PT. Golden Mulia Perkasa untuk pembayaran Admin Feepengurusan Pajak Penghasilan (PPh Ps. 4 Ayat 2) sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti TA8.f;g.

Golden Mulia Perkasa untuk pembayaran Admin Feepengurusan Pajak Penghasilan (PPh Ps. 4 Ayat 2) sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T48.9;h. Foto copy Invoice 83407 tertanggal 12 November 2015 ditujukankepada PT. Golden Mulia Perkasa untuk pembayaran Admin Feepengurusan Pajak Penghasilan (PPh Ps. 4 Ayat 2) sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T48.h;i.

Golden Mulia Perkasa untuk pembayaran Admin Feepengurusan Pajak Penghasilan (PPh Ps. 4 Ayat 2) sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T48.i;49. a. Foto copy Tanda Terima Setoran Pajak (Kantor Pos) 303121931tertanggal 8 Mei 2015 Nama Wajib Pajak Golden Mulia Perkasa sebesarRp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T49.a;b.

Pasal 14 ayat (5) UndangUndang PPh jo Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP.536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Netto bagi Wajib Pajakyang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan NormaPerhitungan,. dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat caraperhitungan DPP PPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor553/KMK.04/2000 tentang

Putusan Nomor 1954/B/PK/Pjk/2021Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar oO; oO GO O&OSanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayar NIHIL KesimpulanBahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesarRp0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Membayar makan, minum serta snack sebesar Rp 165.075.210, dari Pagusebesar Rp 187.160.000, setelah dipotong PPH sebesar Rp 22.084.880.,.6.

Jumlah total dana kegiatan Diklat PIM IVyang telah di serap setelah dipotong pajak(PPH) berdasarkan ke3 lembar SP2D sebesar Rp 656.573.350, .b. Total dana yang saksi bayarkan sebesar Rp 601.972.500,.c.

ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANILSH.

ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI,SH.

ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,128Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANISH.

Terong Mustang 580.000, 0 580.00 0 0warna Ungu 20 bks 00 0,00Rp. 20.000,00 / bksJumiah 238.328.00 8.000.00 230.328.0 20.886.181 3.096.7900,00 0,00 00,00 ,82 ,91Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya 206.165.0(selisih yang tidak dilaksanakan Pajak PPN Pajak PPh) 27,272.

Terong Mustang 580.000, 0 580.00 0 0warna Ungu 20 bks 00 0,00Rp. 20.000,00 / bksJumiah 238.328.00 8.000.00 230.328.0 20.886.181 3.096.7900,00 0,00 00,00 ,82 191Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya 206.165.0(selisih yang tidak dilaksanakan Pajak PPN Pajak PPh) 27,272. Pelaksanaan Pembangunan Desa yakni kegiatanpembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha TaniPembangunan (Telpord) JUT Dusun Ansang rincian sebagai berikut: Selisih Pajak yang sudah disetor.

Terong Mustang 580.000, 0 580.00 0 0warna Ungu 20 bks 00 0,00Rp. 20.000,00 / bksJumiah 238.328.00 8.000.00 230.328.0 20.886.181 3.096.7900,00 0,00 00,00 ,82 ,91Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya 206.345.0(selisih yang tidak dilaksanakan Pajak PPN Pajak PPh) 27,27b. Pelaksanaan Pembangunan Desa yakni kegiatanpembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha TaniPembangunan (Telpord) JUT Dusun Ansang rincian sebagai berikut: No.

Alat 0,00 00 0,00 00 428.768,003 lisa 89.540.00 29.230.00 60.310.00P 0,00 0,00 0,004 Honor 650.000,0 650.000,0 0 TPK 0 0284.9 10 9.30. 5.305.000 179.678.0 2.500,0 2.858.45 2.604.450,Jumlah 83.000,00 ,00 00,00 0 4,00 00Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya 164.912.59(selisih yang tidak dilaksanakan Pajak Daerah Pajak PPN . 6.00Pajak PPh) 6.

Beal 0,00 0,00 0,004 Honor 650.000,0 650.000,0 0" TPK ) 0284.9 10 9.307 5.305.000 179.678.0 2.500,0 2.858.45 2.604.450,Jumlah 83.000,00 ,00 00,00 0 4,00 00Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya 164.912.59(selisih yang tidak dilaksanakan Pajak Daerah Pajak PPN . 6.00Pajak PPh) 2. Bahwa berdasarkan temuan tersebut di atas, maka dapat ditentukan jumlahtotal kerugian Desa (kerugian keuangan negara) yang diakibatkan olehperbuatan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm.

Bahwa Tergugat bersedia untuk melakukan lelnag Hak Tanggugan untuksalah satu agunan Penggugat dengan alas hak SHM No.02950/Surya Aditanggal 22012007,SU No.05/Surya Adi/2007 tanggal 22012007 atas namaBambang Sulistiono yang terletak di Komplek Pasar Gajah Dusun III DesaSurya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir ProvinsiSumatera Selatan dengan nilai limit Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluhempat juta rupiah)yang mana hasil bersih lelang tersebut (Setelah dipotongbiaya lelang dan PPh

Kasubdit Keberatan dan BandingPPh, Direktorat Pajak Penghasilan.Wiston Manihuruk, Jabatan Kasi Banding PPh, Direktorat PajakPenghasilan.FX. Panca Purbasukmana, Jabatan Korlak Banding PPh I,Direktorat Pajak Penghasilan. Masingmasing menggunakan alamatKantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal GatotSubroto No.4042 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU158/PJ./2005, tertanggal 30 September 2005.Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat;Melawan:PT.

tentang perubahankedua Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, tetapi berlaku undangundang Nomor 9 Tahun 1994 (perubahan pertama Undangundang Nomor 6 Tahun1983) ; Bahwa berdasarkan Pasal 47A Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakanbahwa Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikandiberlakukan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kelebihan pembayaran PPh

,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh = 7,5 % x Rp 3.341.600,= Rp 250.620,Kerugian Negara =BM+PPn+PPhSebesar = Rp 395.000, + Rp 334.160, + Rp 250.620,= Rp 979.780, (sembilan ratus tujuh puluh sembilanribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan gula pasir asal Malaysiatersebut, bertindak bukan sebagai Pengusaha Importir Terdaftar Gula yangterdaftar dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan DepartemenPerdagangan dan Industri Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa

,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh = 7,5 % x Rp 3.341.600,= Rp 250.620,Kerugian Negara =BM+PPn+PPhSebesar = Rp 395.000, + Rp 334.160, + Rp 250.620,= Rp 979.780, (Sembilan ratus tujuh puluh sembilanribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa seperti diuraikan di atas, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 103 huruf d UndangUndang Republik IndonesiaNo. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Republik IndonesiaNo. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Hal. 8 dari 17

"Thailand White Sugartersebut kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4Entikong untuk menyelesaikan kewajiban pabeannya sehingga Negaradirugikan sebesar + Rp 979.780, (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ributujuh ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Bea Masuk = 10 karung x @ 50kg x Rp 790, / kg= Rp 395.000,Nilai Import = (10 sak x 50kg x 1,8 x Rp 3.274,) + Rp 395.000,= Rp 2.946.600, + Rp 395.000.,= Rp 3.341.600,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh

Bahwa atas pengeluaran/penyerahan BKP kepada Perusahaan yangmempunyai fasilitas KITE: Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor: 101/PMK.03/2005 jo Pasal 26 ayat (1)Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 09/BC/1997 disebutkanbahwa "Atas pengeluaran barang yang telah diolah/impor olehPDKB/Gudang Berikat ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBMdan PPh Pasal 22 impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebuttidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspembebasan

Nomor 147/PMK.04/2011 baru berlaku sejaktanggal 1 Januari 2012;bahwa Majelis berpendapat ketentuan yang diatur dalam Pasal17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.03/2005 mengandung makna sebagai berikut:bahwa kalimat atas pengeluaran barang yang telah diolaholeh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPn BM danPPh Pasal 22 impor, mengandung makna bahwa penyerahanBKP dari Pengusaha Dalam Kawasan Berikat kepadaPengusaha di tempat lain Dalam Daerah Pabean dikenakanBM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh

Pasal 22 impor;bahwa kalimat sepanjang terhadap pengeluaran tersebuttidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajakdalam rangka impor, mengandung makna bahwa apabilapenyerahan BKP tersebut ditujukan kepada pengusaha yangmemperoleh fasilitas KITE maka tidak dikenakan BM, Cukai,PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;Halaman 11 dari 28 halaman.

Bea, dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;e bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakimuntuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembaliatas DPP PPN Impor Masa Pajak Oktober 2011 sebesarRp13.681.137.713,00 ketentuan ketentuan yang diaturdalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.03/2005 yang menyatakan atas pengeluaranbarang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM,Cukai, PPN, PPnBM dan PPh

Atas permintaan Majelis, Pemohon Banding menyampaikan buktibuktipendukung terkait Titip Olah berupa : Perjanjian Titip Olah, Invoice danFaktur Pajak ( terkait transaksi titip olah ), Bukti Pemotongan PPh Pasal 23Jasa Titip Olah, Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. ABC dan PT.

XXX) yang didukung dengan bukti antara lain : Invoice,Faktur Pajak ( terkait transaksi titip olah ), Bukti Pemotongan PPh Pasal 23Jasa Titip Olah, SPM PPN Pemohon Banding, Surat Pemberitahuan MasaPPN PT. ABC dan PT.

Sehinggamenurut Pemohon Banding perhitungan PPh Badan yang seharusnyaterutang untuk tahun pajak 2003 adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 556/B/PK/Pjk/2020PenghasilanNetto Rp KompensasiKerugian Rp PenghasilanKenaPajak Rp PajakPenghasilan (PPh) Terutang Rp KreditPajak Rp PPhKurang/(Lebih) bayar Rp SanksiAdministrasi Rp Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Rp NIHIL ~Dibayar;Pemohon Banding mengharapkan penjelasan tersebut di atas dapat menjadibahan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonanBanding Pemohon Banding.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Maret 2014

SPT PPh Badan Tahun Pajak 2010,P14 Laporan Audit Desember 31, 2010 dan 2009,P15 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.

BS:OH:Tax058 tanggal 17 Juni 2014,P34 Berita Acara Uji Bukti;bahwa untuk mendukung alasan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyerahkan buktipendukung berupa:T5 Matriks Sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2010,T6 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP086/WPJ.20/KP.0705/2012 tanggal 20 April 2012,T7 Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP541/WPJ.20/2013 tanggal 24 Juni 2013,T8 Risalah Pembahasan Nomor: Prin184/WPJ.20/KP.0705/2011 tanggal 17 November 2011,T9 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

:NamaWP:PT.Melindo Bhakti Persadatama ,Alamat J.Panunjung Tarung RT.IXPulangPisau ;MAP/Kode Jenis Pajak :41122,Kode Jenis Setoran :100,MasaPajak :Agustus Tahun 2008,Uraian Pembayaran :PPh Termin I Pengadaan ContexFreezer /Mesin Pembeku (Kekurangan Pembayaran),Jumlah Pembayaran:Rp..3.620.450, (tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluhrupiah),(asli);14.

SPP ( Surat Setoran Pajak ) , ( Lembar 5 ) , NPWP No.02.538.729.1 711.000:NamaWP:PT.Kahayan Raya Mandiri ,Alamat Jl.Darung Bawan No.09 PulangPisau ;MAP/Kode Jenis Pajak :411124 Kode Jenis Setoran :104,Masa Pajak :Tahun 2008,Uraian Pembayaran :PPh Termin 100 % Pekerjaan PengadaanReservoir Osmosis/Mesin Sterilisasi Air,Jumlah Pembayaran:Rp.26.727.300,(duapuluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah),(asli).;16.

SPP ( Surat Setoran Pajak ) , ( Lembar 3) , NPWP No.02.538.729.1711.000:NamaWP:PT.Kahayan Raya Mandiri ,Alamat Jl.Darung Bawan No.09 PulangPisau ;MAP/Kode Jenis Pajak :411122, Kode Jenis Setoran :100,Masa Pajak :Tahun 2008,Uraian Pembayaran :PPh Termin I Kegiatan Pengadaan ReservoirOsmosis/Mesin Sterilisasi Air,Jumlah Pembayaran:Rp.668.200,( enam ratusenam puluh delapan ribu dua ratus rupiah),(asli).; 18.

SPP ( Surat Setoran Pajak ) , ( Lembar 3) , NPWP No.02.538.729.1711.000:NamaWP:PT.Kahayan Raya Mandiri ,Alamat Jl.Darung Bawan No.09 PulangPisau ;MAP/Kode Jenis Pajak :411122, Kode Jenis Setoran :100,Masa Pajak : Tahun2008,Uraian Pembayaran :PPh Termin I Kegiatan Pengadaan Reservoir Osmosis/Mesin Sterilisasi Air,Jumlah Pembayaran:Rp.668.200,( enam ratus enam puluhdelapan ribu dua ratus rupiah),(asli).;18.

No.09 PulangPisau ;MAP/Kode Jenis Pajak :411122, Kode Jenis Setoran :100,Masa Pajak : Tahun2008,Uraian Pembayaran :PPh Termin I Kegiatan Pengadaan Reservoir Osmosis/Mesin Sterilisasi Air,Jumlah Pembayaran:Rp.668.200,( enam ratus enam puluhdelapan ribu dua ratus rupiah),(asli).;18.