• kebenaranpembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak LebihBayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan.Ketentuan Pasal 17 ayat (2)Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 383/B/PK/PJK/2015Undangundang KUP ini mengatur mengenai penerbitan SKPLBoleh Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan permohonanWajib Pajak atas pengembalian pembayaran pajak yangseharusnya tidak terutang, baik untuk jenis pajak PPh

  Dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh),pengertian pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukanmerupakan objek pajakyang terutang adalah pajak yang telahdibayar atas Non Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4ayat (3) UU PPh, sedangkan dalam konteks PPN, pengertianpajakyang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objekpajakyang terutang dalah pajak yang telah dibayar atasbarang/jasa yang tidak dikenakan pajak (non BKP/non JKP)sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN.Bahwa pengertian

• usaha (UU no. 18 tahun 2000 tanggal02 Agustus 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 8 Tahun 1983tentang pajak Pertamabahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan atas Barangmewah pada Pasal 9 ayat (8) huruf b);Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding dari perspektif aturan umumtentang Pajak Penghasilan, memang diatur bahwa pemberian dalam bentuk natura(benefit in kind) tidak dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expense) akan tetapiterdapat pengecualian yaitu sesuai dengan UU PPh

  telah benar menerapkan hukum denganmerujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984;Pembangunan rumah karyawan unutk daerah terpencil yang telah memperolehkeputusan Termohoan Peninjauan kemabli (dahulu Terbanding) untuk ~DaerahTerpencil pada dasarnya merupakan fasilitas dan kenikmatan serta kemudahankemudahan dalam penuaian kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggasegala biaya untuk keperluan perusahaan dapat di kurangkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh

  yaitu 3 M (mendapatkan, memelihara danmengih),namun, berbeda untuk PPN yang tidak memperoleh fasilitas perusahaan, makapembangunan rumah karyawan yang sudah dibiayaikan pada perusahan sekaligus19pembebanannya telah dilakukan pada PPh Badan, oleh karenannya mekanismepenghitungan PPN terutang terhadap Pajak Masukan (PM) tidak dapat dikreditkanbahwa tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsaung dalam prosespabrikasi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf

• Jikaada perbedaan antara laporan audit dengan SPT PPh dengan SPT MasaPPN, disebabkan perbedaan waktu pengakuan pembelian/penjualandengan pengakuan penyerahan BKP untuk penghitungan PPN;Bahwa koreksi Terbanding DPP PPN untuk setiap Masa Pajak adalah:1/12 x Rp3.568.129.050,00 = Rp297.344.087,50 (bulatRp297 .344.088,00):Bahwa meskipun telah diberitahukan dan dijelaskan Terbanding tetapmenolak permohonan keberatan Pemohon Banding;Bahwa koreksi DPP yang dilakukan oleh Terbanding untuk penghitunganPPN

  Banding ini adalahditetapkannya Surat Terbanding Nomor: KEP1641/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 11 November 2013 yang menolak seluruhnya surat keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00805/207/10/431/12 tertanggal 24 September2012 dengan jumlah Rp59.468.818,00 (lima puluh sembilan juta empat ratusenam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);Bahwa Terbanding menghitung DPP PPN berdasarkan koreksi PeredaranUsaha untuk perhitungan PPh

  Putusan Nomor 1663/B/PK/PJK/2016patunhan ataupun membuktikan dengan data yang konkret yangmenyebabkan pajak terutang kurang dibayar;Bahwa Terbanding menghitung 1/12 dari ekualisasi dengan koreksiPeredaran Usaha tahun 201D, dimana koreksi Peredaran Usaha tersebutyang juga tidak berdasarkan bukti, melainkan berdasarkan perhitungan dananalisa Terbanding sendiri, tidak memperhitungkan beda waktupenghitungan penyerahan BKP dalam melaksanakan UU PPN denganpenghitungan penghasilan menurut UU PPh, tidak

• Menetapkan agar barang bukti berupa :
• 1 (satu) pucuk senjata api rakitan wama silver;
• 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber PIN 5.56;
• 2 (dua) butir amunisi karet caliber PIN 7.62x45 PPH;
• 1 (satu) buah plastik pembungkus Rexona digunakan untuk membungkus amunisi;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) pucuk senjata api rakitan wama silver; 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber PIN 5.56; 2 (dua) butir amunisi karet caliber PIN 7.62x45 PPH; 1 (satu) buah plastik pembungkus Rexona digunakan untukmembungkus amunisi;Dirampas untuk dimusnahkan4.

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barangbukti berupa : 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan wama silver; 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber PIN 5.56; 2 (dua) butir amunisi karet caliber PIN 7.62x45 PPH;1 (satu) buah plastik pembungkus Rexona digunakan untuk membungkusamunisi;dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan peraturanperundangundangan maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai

Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan wama silver; 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber PIN 5.56; 2 (dua) butir amunisi karet caliber PIN 7.62x45 PPH;1 (satu) buah plastik pembungkus Rexona digunakan untuk membungkusamunisi;Dirampas untuk dimusnahkan6.

• Operasi Represif Dilakukan Melalui Tahapan yang BenarTahapan operasi represif yang dilakukan Termohon dalamperkara a quo dapat diringkas sebagai berikut:Tabel 1Tahapan Operasi Represif WaktuTindakan 2 Januari 2019Direktur Pencegahan dan PengamananHutan (selanjutnya disebut DirekturPPH) menerbitkan Surat Perintah TugasNomor: ST. 839/PPH/PPHS/Gkm.2/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, untukmelakukan operasi peredaran hasilhutan di Prov Jawa Timur, SulawesiSelatan, Maluku, Papua dan PapuaBarat, pada tanggal

  4 sampai 18 Januari2019. 46 Januari 2019Melakukan rangkaian kegiatanpengamanan 88 kontainer yang berisikayu, termasuk 35 kontainer milikPemohon 6 Januari 2019 Termohon menerbitkan LaporanKejadian Nomor: 01/PPH/PPHSMP/GKM.1/1/2019, berdasarkan hasil 27 pengamanan, yang intinya telah terjadidugaan tindak pidana LHK sebagaimanadiatur di dalam pasal 87 ayat (1) huruf adan/atau Pasal 95 Ayat (1) buruf a dan/atau Pasal 86 Ayat (1) huruf a UU 18Tahun 2013 717 Januari 2019Termohon melakukan rangkaiankegiatan

  Tindakan pengamanan 88 kontainer yang dilakukanoleh Termohon bukan tindakan penahanan sebagaimanadiatur di dalam KUHAP, melainkan tindakan nonprojustitiaSurat Tugas nomor: ST.841/PPH/PPHSMP/GKM.2/1/ 2019 28terkait dengan kewenangan pengamanan hutan sebagaimanadiatur di dalam peraturan perundangan mengenai Kehutanan.e.

  /PPNS/GKM.2/1/2019 tanggal 3 Januari 2019 dalamrangka melakukan operasi pengamanan dan peredaran hasil hutansumber daya alam Tanah Papua di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta,Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat, diberi gtanda bukti T6;Foto copi Surat Tugas Direktur Pencegahan dan Pengamanan HutanNomor: ST.841/PPH/PPHSMP/GKM.2/1/2019 tanggal 7 Januari 2019dalam rangka melakukan Pengumpulan data dan informasi kerawanantindak pidana kehutanan bidang pembalakan liar di perusahaan CV.Sorong Timber

  Klalin Indah Furniture diSurabaya Provinsi Jawa Timur dan di Sorong Provinsi Papua Barat, dan darirangkaian kegiatan tersebut, Termohon menerbitkan bukti T 8 berupa LaporanKejadian Nomor: LK.01/PPH/ PPHSMP/GKM.2/1/2019 tanggal 6 Januari 2019;87Menimbang bahwa sedangkan mengenai alat bukti surat yang diajukanoleh Pemohon yang terdiri dari:1. Bukti tanda P 1 berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV AlcoTimber Irian No. 56 tanggal 23 Maret 2010, yang dibuat dihadapan B.

• Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2014, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2014, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp 4.476.030, (0) (empat jutaempat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah).p.

  Bahwa berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2015, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2015, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.23.242.680, (u) (dua puluhtiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKSV.Bahwa BERDASARKAN FAKTAFAKTA PENGELOLAAN ADD/DD TA.2015TERSEBUT DIATAS, DIPEROLEH KERUGIAN KEUANGAN

  NamunRealisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya sebesarRp140.380.023, sehingga terdapat selisin sebesar Rp123.570.000, (j)Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2016, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2016, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.55.999.607, (k) (Lima PuluhLima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam RatusTujuh Rupiah).BAHWA BERDASARKAN FAKTAFAKTA

  Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2014, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2014, telah dilakukanHalaman 16 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKSpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp4.476.030, (0) (empat jutaempat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah).Bahwa berdasarkan faktafakta pengelolaan add/dd ta.2014 tersebutdiatas, diperoleh kerugian keuangan negara pada tahun anggaran

  Namun 2 (dua) orang Anggota Pokja (M.Isjan danMasudah) tidak pernah menerima honor dan tidak pernah menandatanganibukti terima honor dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga terdapatselisih sebesar Rp2.400.000, (t)Bahwa berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2015, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2015, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.23.242.680, (u) (dua puluhtiga juta dua ratus

• MAHMUDDIN PAKEH bin WATICEH menderita kerugian sebesarRp. 83.560.000, (delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluhribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp. 250, (dua ratuslima puluh rupiah) ;Dengan jumlah total kerugian para korban seluruhnya Rp. 1.999.935.000,(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH dan biaya NOTARIS ;Bahwa setelah dikurangi dengan PPN, PPH dan biaya NOTARIS para saksikorban menderita

  ,(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH dan biaya NOTARIS ;Bahwa setelah dikurangi dengan PPN, PPH dan biaya NOTARIS para saksikorban menderita kerugian sejumlah Rp. 1.794.241.500, (satu milyar tujuhratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratusrupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa

  Kecamatan Muara Satu,Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 Agustus 2007, ditandatangani olehKuasa Pengguna Anggaran Bukhari, S.Sos.M.Si., BendaharaPengeluaran Samsul Bahri, Pengurus Barang 2 pekerjaan PPTKWahyuni, S.STP.M.Si. ;109. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto masingmasing pemilik tanahdan sambil memengang nama dan jumlah ganti rugi tanah ;110. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak NPWP : 00632 822 3 102 000nama WP : Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setdako Lsm, alamatLhokseumawe, uraian pembayaran PPh

  kepada parasaksi korban hanya sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) per meterpersegi ;Bahwa Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh riburupiah) dikalikan luas tanah milik para saksi korban yang sebagian atauseluruhnya kepunyaan para saksi korban yang ada dalam kekuasaan Terdakwabukan karena kejahatan dan para korban menderita kerugian sebesar Rp.1.999.935.000, (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan jutasembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH

  Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 20Agustus 2007, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna AnggaranBukhari, S.Sos.M.Si., Bendahara Pengeluaran Samsul Bahri,Pengurus Barang 2 pekerjaan PPTK Wahyuni, S.STP.M.Si. ;109. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto masingmasing pemiliktanah dan sambil memengang nama dan jumlah ganti rugi tanah ;110. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak NPWP : 00632 822 3102 000 nama WP : Pemegang Kas Bagian Pemerintahan SetdakoLsm, alamat Lhokseumawe, uraian pembayaran PPh

• Nomor:672 K/Pid.Sus/201 1Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH= Rp5.451.120,00 + Rp4.088.340,00 = Rp.16.649.460,00Perbuatan terdakwa SAMSUDIN ALS UN BIN ABANG MOCHTARsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f UU RI No.17Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndanag RI Nomor : 10 Tahun 1995.tentang kepabeanan ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR padahari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu laindalam bulan Juni ditahun 2009

  tentang perubahan UndangUndang R.I Nomor : 10 tahun 1995tentang Kepabeanan ;Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTARsebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan kerugian negara antaralain :Bea Masuk (BM) 180 karung X@ 50 kg x Rp790,00 / Kg = Rp. 7.110.000,Nilai Import ( 180 Karung X 50 Kg X 1.8 X 32.926 ) + Rp7.110.000,00 =Rp47.401.200,00 + Rp7.110.200,00PPN 10 % X Rp54.511.200,00 = Rp5.451.120,00PPH 7,5 % X Rp54.511.200,00 = Rp4.088.340,00Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH

  Nomor:672 K/Pid.Sus/201 1Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH = Rp5.451.120,00 +Rp4.088.340,00 = Rp16.649.460,00Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTARsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UndangUndang R.I Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSanggau tanggal 24 Juni 2010 sebagai berikut :1.

• ,M.Kn (Tergugat II) memberikan keterangan bahwa Akte Jual Beli belum bisa Tergugat II berikan penomoran dan tanda tangan karena Penjual dan Pembeli belum menyetor pajak yaitu PPH dan BPHTB adalah sah menurut hukum ;5. Menetapkan tindakan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran Tanah milik Penggugat sebesar Rp. 2.515.200.000,- (dua milyar lima ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah), adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;6.

  ,M.Kn (Tergugat Il) memberikan keterangan bahwaAkte Jual Beli belum bisa Tergugat II berikan penomoran dan tanda tangankarena Penjual dan Pembeli belum menyetor pajak yaitu PPH dan BPHTB,sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil mediasi tanggal 27 Januari2017 ;Bahwa tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 707desa Kolongan, sampai saat ini tetap dikuasai oleh Penggugat;Bahwa fisik Sertifikat Hak Milik Nomor : 707 desa Kolongan atas namaPenggugatsekarang ini ada dalam Penguasan

  ,M.Kn (Tergugat Il)memberikan keterangan bahwa Akte Jual Beli belum bisa Tergugat Ilberikan penomoran dan tanda tangan karena Penjual dan Pembeli belummenyetor pajak yaitu PPH dan BPHTB adalah sah menuruthukum ;Menetapkan tindakan Tergugat yang tidak melunasi sisa pembayaranTanah milik Penggugat sebesar Rp. 2.515.200.000, (dua milyar lima ratuslima belas juta dua ratus ribu rupiah), adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;Menetapkan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi

  Surat Bukti P4yang ditunjukkan kepada saksi ;Bahwa saat mediasi pihak Notaris Ferry Tatuil, SH hadir dan kuasaTergugat yang hadir adalah Bapak Ronald Lumempouw sedangkan dariBPN ada Bapak Jefry Supit, SH., saksi sendiri, Edwin Kamurahan danBapak Muhamad Sauki sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir ;Bahwa hasil mediasi ada ditandatangani ;Bahwa Akta Jual Beli belum ditandatangani oleh Notaris Ferry Tatuil, SHkarena penjual dan pembeli belum membayar kewajiban kewajiban merekatermasuk PPH

  biayalainnya ;Halaman 40 dari 76 Putusan Perdata Nomor : 73/Padt.G/2017/PN ArmBahwa saksi tidak bertanya lagi kepada Notaris kenapa di kwitansi terteraRp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan nilai jualbelinya Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tetapiNotaris mengatakan Penjual/Pembeli jual belinya Rp. 650.000.000,00(enam ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa berita acara mediasi ditandatangani oleh para pihak ;Bahwa menurut Notaris, Akta Jual Beli kalau PPH

  ,M.Kn (Tergugat II) memberikan keteranganbahwa Akte Jual Beli belum bisa Tergugat Il berikan penomoran dan tandatangan karena Penjual dan Pembeli belum menyetor pajak yaitu PPH danBPHTB adalah sah menuruthukum ;. Menetapkan tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran Tanahmilik Penggugat sebesar Rp. 2.515.200.000, (dua milyar lima ratus lima belasjuta dua ratus ribu rupiah), adalah merupakan perbuatan melawan hukum yangsangat merugikan Penggugat ;.

• Pencairan Dana (SP2D) Nomor3115SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0393/SPM/LS/1.03.02/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 22 Desember 20093 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0415/SPP/LS/1.03.01/2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh

  Nomor3353/SP2D/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0496/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 29Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 29Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Desember 2009;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh

  Pencairan Dana (SP2D) Nomor3115SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0393/SPM/LS/1.03.02/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 22 Desember 20093 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0415/SPP/ LS/1.03.01/2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh

• Copy bukti tanda penyampaian SPT PPh tahun terakhir dan copySSP PPh Pasal 29;g. Surat Tanda Daftar Rekanan (TDR) atau Tanda Daftar Perusahaan(TDP);h. Surat lin Tempat Usaha (SITU);i. Referensi Bank (asli dan salinannya)j. Surat Pernyataan dan tuduk pada Keppres 80 Tahun 2003 danperubahannya;j. Pakta integritas;.

  Surat kuasa asli/salinan akta otentik pengangkatan;Formulir penilaian kualifikasi asli dan 3 salinannya;Jaminan Penawaran asli dan 3 salinannya;Lembar usulan teknis asli dan 3 salinannya;Daftar kualifikasi dan harga (asli dan 3 salinannya);eS oe HFCopy bukti tanda penyampaian SPT PPh tahun terakhir dan copySSP PPh Pasal 29;7. Surat Tanda Daftar Rekanan (TDR) atau Tanda Daftar Perusahaan(TDP);Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);Referensi Bank (asli dan salinannya);10.

  Pengurangan PPN Rp69.968.183,00 PPh Rp13.993.636,00Rp83.961.819,00NilaiPembayaran Netto Rp685.688.181 ,00Realisasi Fisik Rp465.285.498,09Kerugian Negara Rp220.402.682,91 Bahwa terhadap kerugian negara tersebut telah dilakukan pengembalianpada tanggal 17 Januari 2014 namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan atas UU.

  No. 1732 K/Pid.Sus/2015Jaminan Penawaran asli dan 3 salinannya;Lembar usulan teknis asli dan 3 salinannya;Daftar kualifikasi dan harga (asli dan 3 salinannya);of eyCopy bukti tanda penyampaian SPT PPh tahun terakhir dan copySSP PPh Pasal 29;7. Surat Tanda Daftar Rekanan (TDR) atau Tanda Daftar Perusahaan(TDP);Surat lin Tempat Usaha (SITU);Referensi Bank (asli dan salinannya);10. Surat Pernyataan dan tuduk pada Keppres 80 Tahun 2003 danperubahannya;11. Pakta integritas;12.

  No. 1732 K/Pid.Sus/2015 PPN Rp69.968.183,00 PPh Rp13.993.636,00Rp83.961.819,003 NilaiPembayaran Netto Rp685.688.181 ,004 Realisasi Fisik Rp465.285.498,095 Kerugian Negara Rp220.402.682,91 Akibat perbuatan Terdakwa YOHANES YANCE MAHUZE bersamasamaDrs. MARKUS RECKY TEURUPUN M.Si.

• SS sejak tanggal 07072013 s/d tanggal04092013; n2nennnne nenTerdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan PenasehatHukum Nomor : 06/Pen.Pid/PPH/2013/PN.SS tertanggal 19 Juni 2013 didampingioleh Penasehat Hukumnya SAHNAWI UMAR, SH. dan rekan; Pengadilan Negeri tersebut; +20 m0 none nn neniSETELAH MEMBACA : 20202nnne nae nce nce ce cece cece cc cee nceceenneneBerita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini;e Surat Pelimpahan Berkas

• justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar.Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara daritindakan sepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah namabaik kita sebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akansirna kembali setelah selama lebih dari tiga dasawarsa kitapupuk dan telah banyak membuahkan hasil nyata.Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebutharus juga diartikan bahwa tarif PPh

  Badan berdasarkanKontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35% juga tidak berlaku, danpenghitungan PPh Badan harus mengikuti tarif yang diatur didalam UndangUndang Pajak Penghasilan.

  UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001, dengantarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%.

  UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009,dengan tarif PPh Badannya adalah: Untuk Tahun Pajak 2009 = 28% Untuk Tahun Pajak 2010 dan seterusnya = 25%.Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, dengan menerapkantarif PPh Badan berdasarkan UndangUndang tersebut di atas,maka pemerintah RI harus mengembalikan PPh Badan sampaidengan periode tahun pajak 2005 2010 yaitu kurang lebih sebesarUSD 343 juta (Bukti PK11).Halaman 24 dari 36 halaman

• Diamond Graha Furnindo secara bertahap mulai tanggal15 Janauri 2004 sampai bulan Maret 2004, dan dalam waktu itu tidakdipenuhi isi kesepakatan pembayaran 60% tersebut maka pembayarankembali menjadi 100%, dan PPH. Menjadi tanggungan masingmasingperusahaan ;Bahwa dalam pertemuan yang kedua itu saksi melihat daftar hadir dan dariCV. Pacific juga hadir ;Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran terhadap krediturkreditur yanglain termasuk CV.

  Diamond Graha Furnindo) ;Bahwa pada pertemuan kedua itu setelah dilakukan negoisasi dengan debiturtelah disepakati, bahwa hutang yang dibayar adalah 60% dutambah PPN100% sedangkan PPH tanggungan masingmasing perusahaan ;Bahwa pada pertemuan itu telah disepakati juga pembayaran dilakukanselama 3 bulan yaitu mulai bulan Janauri 2004 sampai Maret 2004 danapabila dalam batas waktu itu tidak dipenuhi hutang tersebut kembali 100% ;Bahwa pembayaran itu disepakati dibayar dengan Bilyet Giro ;Bahwa saat pertemuan

  PACIFIC kepada Tergugat tentang perhitungan hutang Tergugat,ternyata dalam bukti T8 tersebut ada disebutkan jumlah hutang yang harus dibayaroleh Tergugat adalah 60%, hal ini menunjukan bahwa Penggugat telah menyetujuitentang hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah 60% dariseluruh hutangnya, namun dibalik itu Majelis setelah meneliti dengan seksama buktiT8 tersebut, ternyata Penggugat juga menuntut PPH kepada Tergugat, padahalmenurut hukum PPH adalah merupakan kewajiban yang

  harus dibayar sendiri olehmasingmasing perusahaan, sehingga dari faktfakta tersebut telah menunjukanbahwa Penggugat telah berusaha mengingkari persetujuannya dengan caramengajukan tuntutan PPH, padahal PPH tersebut tidak dapat dibebankan kepadaTergugat.

• ., selaku Bendahara Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahapsebesar total Rp2.216.196.067,00 (dua miliar dua ratus enam belas jutaseratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening kasumum daerah dengan nomor rekening 100 01.01.0006230 pada BankSumut, beserta pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp159.552.855,00(seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus limapuluh lima rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi pada UPTLaboratorium Lingkungan

  Lingkungan BLH (Lampiran (159.552.855,00)IX):(a) PPN 159.075.855,00(b) PPh 21 477.000,004. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00 Hal. 8 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadiUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

  ,MT., selaku Bendahara Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahapHal. 13 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015sebesar total Rp2.216.196.067,00 (dua miliar dua ratus enam belas jutaseratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening KasUmum Daerah dengan Nomor Rekening 100 01.01.0006230 pada BankSumut, beserta pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp159.552.855,00(seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus limapuluh lima rupiah), sedangkan jumlah

  Lingkungan BLH (159.552.855,00) Hal. 16 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015 (Lampiran IX):(a) PPN 159.075.855,00(b) PPh 21 477.000,004. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00 Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

  Lingkungan BLH (159.552.855,00)(Lampiran IX):(a) PPN 159.075.855,00(b) PPh 21 477.000,004. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00 Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

• justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar.Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara daritindakan sepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalahnama baik kita sebagai bangsa dan iklim kepastian hukumyang akan sirna kembali setelah selama lebih dari tigadasawarsa kita pupuk dan telah banyak membuahkan hasilnyata.Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexSpecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebutharus juga diartikan bahwa tarif PPh

  Badan berdasarkanKontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35% juga tidak berlaku,dan penghitungan PPh Badan harus mengikuti tarif yang diaturdi dalam UndangUndang Pajak Penghasilan.

  Putusan Nomor. 841/B/PK/PJK/2012 UU No. 10/1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dantarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%. UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001,dengan tarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%.

  UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009,dengan tarif PPh Badannya adalah: Untuk Tahun Pajak 2009 = 28% Untuk Tahun Pajak 2010 dan seterusnya = 25%.Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, denganmenerapkan tarif PPh Badan berdasarkan UndangUndangtersebut di atas, maka pemerintah RI harus mengembalikan PPhBadan sampai dengan periode tahun pajak 2005 2010 yaitukurang lebih sebesar USD 343 juta (Bukti PK11).8.2.a.3 Majelis Hakim Pengadilan

• No. 576 K/Pid.Sus/2015 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPMLS / IX / 2008tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasukPPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesarRp1.635.998,00; Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani olehSdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, BendaharaPengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dandiketahui oleh Sdr. Hj.

  Eva Evi Bersaudara,terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debetsebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) padatanggal 13 September 2008;4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelahdikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkanoleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Terdakwa ABDUL MAJID(Kades Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 sebesar Rp74.000.000,setelah dipotong oleh Sdr.

  Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakansebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPMLS / IX / 2008tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasukPPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesarRp1.635.998,00; Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani olehSdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, BendaharaPengeluaran Sdr.

• Imbalan Jasa Perantara yang P.Banding terima tersebut adalah sebesar Rp. 118.757.312,00 atau USD 13.019,50 yaitu senilai ;kontrak penjualan USD 260.389,92 dan telah Pemohon Banding laporkan sebagai penghasilan pa Tahunan PPh Badan walaupun memang atas pendapatan fee tersebut tidak Pemohon Banding PPN;bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas buktibukti yang diperlihatkPemohon Banding yang terdiri dari: Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan Southern Aerospace Supply Pte Ltd

• pembayaranpelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp.111.440.000,(seratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.28.560.000,(duapuluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yangmenjadi hak Penggugat belum Penggugat terima ;;Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat II bersediamembayar sisa kewajiban kontrak kepada Penggugat sebesarRp.28.560.000 , ( Dua puluh delapan juta lima ratusenam puluh ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut sudahtermasuk PPn dan PPh

• bendel asli Surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) tertanggal 20 September 2019 untuk polis nomor 13060804 (PGB);

• 1 (satu) bendel asli Formulir ilustrasi tertanggal 20 September 2019 untuk Polis nomor 13060804 (PGB);
• 1 (satu) bendel asli Formulir perubahan metode pembayaran menjadi auto debit rekening bank, tertanggal 22 oktober 2019 untuk polis nomor 13060804 (PGB);
• 1 (satu) bendel asli dokumen promo pudential bulan Juni-Juli 2019 terkait manfaat PPH

  ke PPH Plus;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);