pemberian Director Fee telahPemohon Banding sampaikan dan ungkapkan seluruhnya kepada pihakTerbanding selama proses konseling;Bahwa dalam Hasil Penelitian Keberatan yang Pemohon Banding terima,Terbanding mengacu pada PSAK Nomor 7 dan Petunjuk Pengisian SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 danberpendapat bahwa Pemohon Banding wajib mengungkapkan pembayaranDirector Fee tersebut dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding dan SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (Form

1771), PemohonBanding tidak melihat pada bagian mana pembayaran gaji ini harus ungkapkan,Lampiran Khusus 3A Form SPT 1771 tentang Pernyataan Transaksi dalamHubungan Istimewa sebagaimana yang disebut oleh Terbanding jelasjelastidak ditujukan untuk mengungkapkan pembayaran gaji kepada para direktur,karena dalam Poin 1 Lampiran Khusus 3A Form SPT 1771 disebutkan bahwa:1.

lanjut, Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2006 huruf H yang dijadikan acuan olehTerbanding juga menyebutkan bahwa Lampiran Pernyataan Transaksi dalamHubungan Istimewa wajib dilampirkan oleh Pemohon Banding yang melakukantransaksitransaksi tertentu dengan pihakpihak yang mempunyai hubunganistimewa atau perusahaan afiliasi (intragroup transactions), sesuai bentukformulir Lampiran Khusus 3A/3B;Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa Lampiran Khusus 3A Form

SPT1771 hanya diperuntukkan bagi pengungkapan transaksi bisnis antar grupperusahaan seperti penjualan, pembelian, pembayaran royalti dan lainnya,menurut pandangan Pemohon Banding, pembayaran gaji kepada para direksibukan termasuk dalam transaksi yang harus diungkapkan pada LampiranHalaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 920/B/PK/PJK/2017Khusus ini, dengan demikian, argumen Terbanding bahwa Pemohon Bandingtidak melakukan pengungkapan atas gaji direktur karena tidak memasukkannyadi Lampiran Khusus 3A Form

Form E;7. Shipping Insurance;8. Telegraphic Transfer;9. Voucher Pengeluaran;10. Rekening Koran;11. Transaksi Jurnal;12. Histori Barang;13. Sales Invoice;14.

Given thenature of income from the leasing of industrial, commercial or scientific equipment, including theleasing of containers, the Committee on Fiscal Affairs decided to exclude income form such leasing fromthe defenition of roayalties and, consecquently, to remove it from the application of Article 12 in orderto make sure that it would fall under the rules for the taxation of business profits, as defined in Articles 5and 7 yang terjemahannya adalah : pada Draft Convention 1963 dan Model Convention

Menimbang, bahwa hal ini diperjelas pula dalam Pasal 283 R.Bg(Reglement Buiten Govesten) yang menyebutkan: setiap orang yangmendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknyasendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebutMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa Fotocopy Kutipan Akta NikahNomor: 637/96/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang di dalam form

Menimbang, bahwa hal ini diperjelas pula dalam Pasal 283 R.Bg(Reglement Buiten Govesten) yang menyebutkan: setiap orang yangmendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknyasendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebutMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa Fotocopy Kutipan Akta NikahNomor: 832/11/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang di dalam form

Putusan Nomor 1373/B/PK/PJK/201 7a right to participate in profits, interest from any other form ofindebtedness and all other income assimilated to income frommoney lent by the law, relating to tax, of the Contracting State inwhich the income arises;Tax Treaty dengan Korea:Article 11 (4) The term "interest" as used in this Article meansincome from debtclaims of every kind, whether or not securedby mortgage, and whether or not carrying a right to participate inthe debtor's profits, and in particular

Penaltycharges for late payment shall not be regarded as interest forthe purpose of this Article;Bahwa dari definisidefinisi di atas secara umum disebutkanbahwa "interest is assimilated to income from money lent" danditegaskan juga bahwa "Penalty charges for late payment shallnot be regarded as interest";Bahwa lebih jauh Model Tax Convention on Income and onCapital berdasarkan persetujuan OECD tahun 2003 disebutkanbahwa "debtclaims of every kind" obviously embraces cashdeposits and security in the form

notcarrying a right to participate in profits, and debtclaims of everykind, as well as all other income which, under the taxation law ofthe Contracting State in which the income has its source, isassimilated to income from money lent;Tax Treaty dengan Australia:Article 11 (3) The term "interest" in this Article includes interestfrom Government securities or from bonds or debentures,whether or not secured by mortgage and whether or not carryinga right to participate in profits, interest from any other form

Penaltycharges for late payment shall not be regarded as interest forthe purpose of this Article;Bahwa dari definisidefinisi diatas secara umum disebutkanbahwa "interest is assimilated to income from money lent" danditegaskan juga bahwa "Penalty charges for late payment shallnot be regarded as interest;Bahwa lebih jauh Model Tax Convention on Income and onCapital berdasarkan persetujuan OECD tahun 2003 disebutkanbahwa "debtclaims of every kind" obviously embraces cashdeposits and security in the form

Bank Pembangunan Daerah Papua);Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tersebut diatas dan konfirmasiyang dilakukan secara lisan tersebut diatas, maka informasi tersebutdicatat pada Bukti Realisasi Kredit yang ditandatangani olehTergugat (debitur), yaitu : Pada Bukti Realisasi Kredit sebesar Rp. 34.500.000.000, catatanpada form Tujuan realisasi adalah Pembayaran PO Nomor PTPNV/427KERNEL/00525 dan PTPN V/425MIKO (CPO)/00515;Pencairan kredit ini untuk pembayaran CPO dengan harga Rp.9.000.000.0000 dan Rp.

25.500.000.000, yaitu sesuai dengankontrak tersebut diatas; Pada Bukti Realisasi Kredit sebesar Rp. 25.500.000.000, catatanpada form Tujuan realisasi adalah Pembayaran PO Nomor PTPNV/426MIKO (CPO)/00515;Pencairan Kredit ini untuk pembayaran CPO dengan harga Rp.25.500.000.000, yaitu sesuai dengan kontrak tersebut diatas;Bahwa sesuai dengan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, danberdasarkan kesepakatan antara Tergugat dengan Tergugat IVyang dilandasi dengan itikad baik maka pencairan kredit dilakukan

Bukti Realisasi / Pencairan Kredit Sebesar Rp.34.500.0. 000, catatan pada form tujuanrealisasi adalah pembayaran PO Nomor PTPNV/427KERNEL/00525 dan PTPN V/425MIKOCPO/00515. Pencairan Kredit ini untukpembayaran CPO dengan harga Rp.9.0. 000.000,(Sembilan Milyar Rupiah danRp.25.500.0. 000, (Dua Puluh Lima Milyar LimaRatus Juta Rupiah);Bukti Realisasi / Pencairan Kredit Sebesa Rp.25.500.0. 000, (Dua Puluh Lima Milyar LimaRatus Juta Rupiah) catatan pada form tujuan16. Bukti TIV1617.

Setelah itu terdakwa Aly Abdullah lalu mengisi form pengajuan kartukredit Bank Mandiri Prime Customer yang terdakwa Aly Abdullah peroleh dariterdakwa Dini Rahayu Alias Dini berdasarkan identitas yang ada di KTP danNPWP palsu tersebut. Setelah datadata terisi lengkap selanjutnya terdakwa AlyAbdullah mengirimkannya kepada terdakwa Dini Rahayu Alias Dini untuk diprosesdi PT.

Setelahdiperoleh nomor NPWP dilanjutkan proses pembuatkan kartu NPWP melalui photoshop dengan draft NPWP dan setelah berhasil membuat KTP dan NPWP palsuterdakwa terdakwa Aly Abdullah lalu mengisi form pengajuan kartu kredit BankMandiri Prime Customer yang terdakwa Aly Abdullah peroleh dari terdakwa DiniRahayu Alias Dini berdasarkan identitas yang ada di KTP dan NPWP palsutersebut.

HalliburtonIndonesia termasuk menerima kartu kredit yang dikirim oleh PT. bank Mandiri,27kemudian yang melakukan proses pengajuan kartu kredit di Bank Mandiri adalahsaksi Dini Rahayu sebagai sales Kartu Kredit pada Bank Mandiri yang menerimadatadata yang dikirim oleh saksi Aly Abdullah untuk selanjutnya saksi DiniRahayu salin ke form aplikasi dan kemudian diserahkan ke bagian administrasikartu kredit untuk diproses saksi Dini Rahayu mendapatkan KTP dan NPWPdengan datadata fiktif dari saksi Aly Abdullah

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

-Menetap2 (dua) Kwitansi Pembayaran;

-2 (dua) lembar Form

120 (Sseratus dua puluh) Bulan terhitung sejak tanggal 16 Juli2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 dengan angsuran perbulanberjumlah Rp. 2.185.000, (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah),kemudian masingmasing pihak baik Penggugat maupun Tergugattelah sepakat untuk mengikatkan diri dengan syaratsyarat serta ketentuanketentuan yang tertuang dalam Surat Pengakuan WHutang Nomor150/651/KSP.RIAS/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 (bukti P2), selain itu pihakTergugat juga telah menandatangani Form

2014tanggal 18 Nopember 2014, dan Keputusan Walikota Lubuklinggau TentangPemindahan Pegawai Negeri Sipil Walikota Lubuklinggau Nomor824.3/138/KPTS/BKD.III/2014 tanggal 11 Maret 2014 sebagai jaminan hutangTergugat kepada Penggugat akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut : Bahwa Tergugat merupakan nasabah KSP Rias dan merupakan PNS; Bahwa KSP Rias memberikan pinjaman kepada Tergugat dalam bentukpinjaman khusus nasabah PNS; Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidanganberupa Form

Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari perusahaan secara bertahap,yaitu dengan cara apabila ada tagihan pembayaran, Terdakwa memintauang pembayaran kepada perusahaan melalui manager keuangan namusetelah uang dikeluarkan oleh perusahaan uang tersebut tidak digunakanuntuk pembayaran tagihan tersebut dan dipakai oleh Terdakwa sendiritetapi Terdakwa selalu membuat laporan ke perusahaan bahwa tagihantelah dibayarkan ;Bahwa prosedur permintaan kepada manager keuangan perusahaan yaituTerdakwa mengisi form

Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari perusahaan secara bertahap,yaitu dengan cara apabila ada tagihan pembayaran, Terdakwa memintauang pembayaran kepada perusahaan melalui manager kKeuangan namunsetelah uang dikeluarkan oleh perusahaan uang tersebut tidak digunakanuntuk pembayaran tagihan tersebut dan dipakai oleh Terdakwa sendiritetapi Terdakwa selalu membuat laporan ke perusahaan bahwa tagihantelah dibayarkan ; Bahwa prosedur permintaan kepada manager keuangan perusahaan yaituTerdakwa mengisi form

SefnadRandongkir104796, yang diberi tanda bukti P21D ;Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Bersama Bipartit yang dibuat pada tanggal 10 April2010, yang diberi tanda bukti P22 ;Fotocopy dari fotocopy Surat Putusan Bekerja Kembali tanggal 10 April 2007, yangdiberi tanda bukti P23 ;Fotocopy sesuai aslinya Interoffice Memorandum PTFI Manpower Planning andReview Board, yang diberi tanda bukti P24 ;Fotocopy sesuai aslinya Form Of Temporary Relief From Duty tanggal 9 Juni 2009,yang diberi tanda bukti P25 ;

Tahun 20072009 dan Pasal 168 ayat(1)Juncto Pasal 126 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didalam Petitum angka3 dan Petitumangka4 saling berkaitan erat satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkansecara bersamasama kedua Petitum tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P13 berupa Laporan pelanggaran (ViolationReport) tertanggal 9 Juni 2009, bukti P27 berupa Preview Timecard Calculation dan buktiP25 berupa Form

Foster Elektrik Indonesia.Untuk Karyawan diperpanjang atau tidak diberikan survey form bulansebelum habis kontrak melalui Supervesor dan untuk Penggugat didalamsurvey form dinyatakan tidak diperpanjang oleh suvervesor ibu Hepy.Bahwa saksi di perlihatkan bukti T 1 adalah surat PKWT yangmerupakan tanda tangan Penggugat.Penggugat habis masa kontrak tanggal 06 Juni 2013 dan tanggal 07 Junidisuruh menghadap HR untuk menyelesaikan segala administrasi danperalatan kerja.Status Penggugat adalah sebagai Karyawan

Penggugat telahmengajukem 2 ereng seksi bernanma MARYUTI bbinti SUHARTO dam IMAHARNANTO bim SAMSUDIN, yang keterangannya secara lengkap sebagainranatercantunn del ann berita acara perkara ini ;Hal 1 dari 16 hal.putne.2282/Pdt G/2015/PA.MkdMenimbang, Ibahwa saksisaksi tersebuit mrenyatakam tidak sangguipmendanmaikan Penggugat dam T erguigat,Menimbang, bahwa saksisaksi tersebut telaln ntemberikam keterangam di bawahsumpaln dam saling bersesuaiam telah nenguatkam dialildalil gugatam Pengguagt, nmakasecara form

Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut diantaranya PIB, Invoice, Bill of Lading, Form E. Sedangkan dalamPIB Nomor: 025683 tanggal 17 Januari 2017, berupa Plastic Sandaldan Plastic Shoes, negara asal China, berarti dalamHalaman 4 dari 14 halaman.

Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut diantaranya PIE, Invoice, Bill of Lading, Form E. Sedangkan dalam PIBNomor: 460997 tanggal 02 November 2016, berupa Adult Shoe PVC,berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku TarifKepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1Halaman 4 dari 12 halaman.

);Menimbang, bahwa hal ini diperjelas pula dalam Pasal 283 R.Bg(Reglement Buiten Govesten) yang menyebutkan: setiap orang yangmendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknyasendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebutMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa Fotocopy Kutipan Akta NikahNomor: 135/14/V/2014 tanggal 15 Mei 2014 yang di dalam form

Meminta agar jumlah pajak yang terhutang untuk Masa Pajak Februari 2008 sebesarRp.274.604.742,00.MemperhatikanMengingatbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undangundang Pengadilan PajakNomor : 14 Tahun 2002, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan,beban pembuktian serta penilaian pembuktian dalam rangka menemukankebenaran materiil (substance over form).bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapatberdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan terbuktibahwa penerbitan

The FirstParty hereby appoints PTDelimax Indonesia to receive theSettlement Amount from theSecond Party.The Settlement Amount to bepaid by the Second Party to theFirst Party in the followingmanner:1.3.1 final payment in the form ofan inkind payment bytransfering the land titleover the land and buildingas evidenced under LandCertificate Number17/Sukajadi, Survey ReportNumber00328/Sukajadi/2008 dated14 January 2008 located atBukit Indah Raya Ill No.119, Sukajadi, Batam, willbe embodied in grantof land

Copy dari Asli Form Aplikasi Pembiayaan Usaha Kecil (UK) tanggal 7Juni 2013 atas nama Otang ; selanjutnya ditandai dengan P66. Copy dari Asli Persetujuan Kredit No.028/OLPUK/GRT/2013 tanggal 11Juni 2013 (Surat Persetujuan Pembiayaan).; selanjutnya ditandaidengan P77.