Pasal 14 ayat (5) UndangUndang PPh jo Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP.536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Netto bagi Wajib Pajakyang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan NormaPerhitungan,. dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat caraperhitungan DPP PPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor553/KMK.04/2000 tentang

Putusan Nomor 116/B/PK/Pjk/2020Bahwa Penggugat mohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonangugatan yang diajukan Pemohon Gugatan yakni membatalkan Surat Tergugattentang Surat Pemberitahuan Tidak Terdapat Pembayaran Pajak yang SeharusnyaTidak Terutang dan memutuskan agar Tergugat mengembalikan PPh 5% Finalsebesar Rp 4.887.848.400,00 kepada Penggugat:;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan tanggal 21 Oktober 2010;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak

Pasal 14 ayat (5) UndangUndang PPh jo Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP.536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Netto bagi Wajib Pajakyang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan NormaPerhitungan,. dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat caraperhitungan DPP PPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor553/KMK.04/2000 tentang

Pasal 14 ayat (5) UndangUndang PPh jo Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP.536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Netto bagi Wajib Pajakyang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan NormaPerhitungan,. dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat caraperhitungan DPP PPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor553/KMK.04/2000 tentang

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 1269/B/PK/PJK/2018, tanggal 6 Juni 2018, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan KembaliKedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi atas DasarPengenaan Pajak sebesar Rp.29.756.264.585,00 dalam penghitunganSKPKB PPh

menghindari pemadamanmenjelang Idul Fitri sambil pihak Penggugat menyiapkan untuk COD.b Bahwa atas tawaran tersebut dan dikarenakan kebutuhan maka pihak Tergugat menyetujuisewa harian tersebut.c Bahwa besarnya keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu limadelapan ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atauyang berha diterima Penggugat atau setelah dipotong PPN 10% dan PPH

Februari 2012 sampai dengan September 2012 terdapatperhitungan sebagai berikut :a Penggugat Rekonpensi masih punya kewajiban membayar Tergugat Rekonpensi sebesarRp. 2.145.981.600, (Dua Milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus rupiah) ditambah sewa harian sebelum COD sebesar Rp.103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima delapan ratus delapanpuluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atau setelah dipotong PPN10% dan PPH

kontrak tidak ada realisasinya ;Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat bukti tertanda PXV berupa foto copyminutes of meeting, yang berisi selisih perhitungan daya mampu versi PLN dan AAE dari bulanOktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 maka denda yang diperlakukan kepadaPenggugat berdasarkan perjanjian yang dihitung atas ketidakmampuan supply perhitungannyasebagai berikut :Penerimaan kotor dari PLN Rp. 4.412.426.288,00 PPn 10 % Rp. 441.242.628,00 (4) Jumlah Rp. 4.853.668.916,00Potongan PPh

2012, oleh karena baik dalil gugatan maupun bantahan dariTergugat tidak didukung dengan bukti, sehingga harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai biaya sewa mesin sebelumCOD sebesar Rp. 103.645.885, petitum tersebut juga beralasan untuk dikabulkan karena haltersebut telah diakui dan disetujui oleh Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalamjawaban dan gugatan Rekonpensi halaman 14 poin 11 a, namun jumlahnya harus disesuaikandengan perjanjian yaitu PPn 10 % dan PPh

bersangkutanMENGADILI: DALAM KONPENSI :Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji( Wanprestasi ) ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugatsebesar Rp. 1.295.300.318, ( Satu milyar duaratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ributiga ratus delapan belas rupiah );4 Menghukum Tergugat Membayar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp.103.645.885, dikurangi PPn 10 % dan PPh

DIM terakhir melaporkan SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPh Pasal 25masa Mei 2015 tanggal 18 Juni 2015.Pengurus PT DIM adalah Direktur Utama: SOSTENES TIRALOLONGAN, Direktur: RUSLAN MANSUR dan Komisaris:RAHMAYANTI Belum pernah berkomunikasi dengan pengurus PT. DIM tersebut. Ya, pengawasan dan visit adalah sesuai dengan data SIDJP, PT. DIMberalamat di One Pacific Place Lt. 15 SCBD, JI. Jend. Sudirman Kav.5253 Jakarta.

Sepengetahuan saksi berdasarkan SPT Tahunan PPh badan 2012,penanggung jawab PT DIM adalah :1. Direktur: MOH. NUGROHO2. Komisaris : TJENG KUI FUN Data SPT PPh Badan tahun pajak 2013 dan 2014 tidak dapat dilihatmelalui SIDJP, sementara untuk tahun 2015 s.d. 2017 PT DIM belummelaporkan SPT PPh Badan. Berdasarkan data AHU akta nomor 25tanggal 08 Juni 2015 dengan notaris SRI JUWARIYANTI, S.H., M.Kn.diketahui terdapat perubahan susunan pengurus:1. Direktur Utama: SOSTENES TIRA LOLONGAN2.

Komisaris: RAHMAYANTI Yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT DIM adalah MOH.NUGROHO sebagai Direktur sebagaimana terdapat dalam SPT PPhBadan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PT DIM adalah sejak masa Mel2015 Wajib Pajak tidak pernah melaporkan SPT baik masa maupuntahunan.Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt Saksi belum pernah melakukan kegiatan kunjungan dan konsultasiterhadap PT DIM.

Cara Perpajakan sebagaiman telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 menyatakan Gugatan Penggugat atauPenanggung Pajak terhadap Keputusan yang berkaitan denganpelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal25 ayat (1) dan Pasal 26 dari UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 ini;bahwa dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tergugatdengan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN135/WPJ.24/KP.0105/2010 tanggal 3 Agustus 2010 sampai denganterbitnya SKPKB PPh

Koreksi Tergugat atas biaya bahan pembantu:bahwa biaya bahan pembantu terkoreksi sebesar Rp.24.672.378,00,dimana dalam nota tertulis bukan nama Penggugat ataupun ada tetapinama perseorangan dikarenakan Penggugat membeli dari toko yangtidak ada/kurang dalam administrasinya;bahwa untuk melengkapi permohonan gugatan ini, bersama ini Penggugatlampirkan fotokopi Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1841/WPJ.24/2012tanggal 9 November 2012 dan SKPKB PPh 25 Nomor: 00010/206/09/603/11tanggal 3 Maret 2011 Tahun

Bahwa dengan demikian, karena Majelis Hakim tidak berpendapatatas sengketa material dan tidak mempertimbangkan alasanalasanPenggugat atas sengketa material, maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mengusulkan untuk tetapmempertahankan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1841/WPJ.24/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tentang Penguranganatau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar AtasSKPKB PPh Pasal 25 Nomor: 00010/206/09/603/11 tanggal 03 Maret2011 Tahun Pajak JanuariDesember 2009 tersebut

Putusan Nomor 290 /B/PK/PJK/2013atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) PPh BadanTahun 2006 yang ditetapbkan 4 Mei 2009 dan diterima tanggal 5 Mei 2009dengan alasan :1.Bahwa pajak yang terutang tersebut menurut petugas pemeriksadikarenakan adanya koreksi biaya penyusutan aktiva tetap sebesarRp.2.392.026.491,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp.7.370.764.308,00,sehingga laba fiskal naik sebesar Rp.9.762.790.800,00;Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas pajak, Pemohon Banding tidakmenyetujui

biaya yang tidak bolehdikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak WajibPajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaanpajaknya bersifat final";Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.4/1995 tanggal 05 Oktober 1995 tentang Perlakuan Biaya BungaYang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima AtauMemperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atauTabungan Lainnya (Seri PPh

Banding);Bahwa dari hasil penelitian diketahui tidak ada peraturan fiskal yangmewajibkan Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding)menempatkan dana dalam jumlah tertentu dalam bentuk deposito;Bahwa dengan demikian, sesuai dengan angka 4 huruf b Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.4/1995 tanggal 05 Oktober 1995tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam HalWajib Pajak Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Berupa BungaDeposito atau Tabungan Lainnya ( Seri PPh

Sri RahayuSIP)Foto copy Surat Pengantar ke KPA ditanda tangani olehBendahara Pengeluaran dan PPTK.Foto copy Ringkasan ditanda tangani Bendahara Pengeluarandan PPTKFotocopy Rincian Penggunaan ditanda tangani BendaharaPengeluaran dan PPTK.Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa ditanda tangani oleh KPA.Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditandatangani oleh KPA.Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD keBank Jateng Cab Purworejo.Foto copy Pajak (PPN dan PPh

roda 4 spek II (kijang Inova) 1 unit HPSnya Rp.253.000.000.Kendaraan bermotor roda 4 spek Ill (Toyota Rush) sebanyak 7 unitHPSnya@ Rp. 179.600.000, total Rp. 1.257.200.000,Kendaraan bermotor roda 4 spek IV (Toyota Avanza) sebanyak 19 unitHPSnya @ Rp. 127.700.000, total Rp. 2.426.300.000,Jumlah total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.4.202.573.000, (empat milyar dua ratus dua juta lima rtus tujuh puluhtiga ribu rupiah) dan sudah termasuk pajak PPN sebesar 10 % darinilai penjualan dan pajak PPH

Akta pendirianSIUPTanda Daftar PerusahaanSurat pengukuhan pengusaha kena pajakNomor pokok wajib pajakMelunasi kewajiban pajak tahun 2008 serta laporan bulanan PPH Pasal25 atau pasal 21 atau pasal 23, PPN sekurang kurangnya 3 bulanterakhir (Juli, Agustus, September 2009).Page 35 of 202e Bahwa CV. Karya Bhakti Pemuda menurut saksi telah memenuhisyarat dalam evaluasi kualifikasi.Bahwa Panitia ULP B/J mengusulkan CV.

SPP dan SPM kemudian dikirim ke Kuasa Bendahara Umum Daerah(BUD) untuk dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).Bahwa pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal8 Desember 2009 sebesar 20% dari nilai kontrak yaitusebesar Rp. 838.187.000, (delapan ratus tiga puluhdelapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)dikurangi pajak PPN 10% dari Dasar Pengenaan Pajak(DPP) = 76.198.819, dan PPh 1,5 % dari Bruto = Rp.11.429.823, jadi pembayaran pertama uang yang diterimaoleh CV.

Setelah SP2D diterbitkan kemudian diteruskan kebank yang ditunjuk untuk membayarkan dana pelunasansebesar Rp.3.352.748.000, (belum dipotong PPN dan PPH).Bahwa dokumen kelengkapan untuk dapat memprosespembayaran pelunasan sebesar 80% tersebut adalah Beritaacara pemeriksaan, berita acara prestasi pekerjaan, suratpermohonan pembayaran dari pihak penyedia barang, suratpengantar SPPLS dari terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran, SPP yang disertai faktur pajak PPN dan PPH yangtelah ditandatangani wajib

sengketa adalah pengajuan banding terhadap PemberitahuanImpor Barang (PIB) Nomor: 076658 tanggal 28 Februari 2012, berupa importasi Exxon MobilLL6201XR Negara asal: Saudi Arabia, yang diberitahukan Pemohon Banding pada pos tarif3901.90.90.00 dengan BM 5% dan oleh Terbanding ditetapkan kembali menjadi pos tarif3901.10.92.00 dengan BM 10%;Menurut bahwa Terbanding menerbitkan SPKTNP Nomor: SPKTNP288/KPU.01/2012 tanggal 21Terbanding Juni 2012 yang menetapkan jumlah kurang bayar Bea Masuk (BM), PPN, dan PPh

Koreksi atas Pendapatan Lainlain sebesar Rp. 316.386.243,00Bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh Terbanding, pendapatan lainlain yang dikoreksi sebagai tambahan obyek PPN sebagai hasil daripermohonan keberatan dari Pemohon Banding terdiri dari:Audit adjustment No. 2(kurang catat penjualan lainlain) Rp. 274.413.847,00Ekualisasi Pendapatan Lainlain menurut: SPT Tahunan PPh Badan Rp. 731.830.302,00* Dasar penghitungan ekualisasi Selisih Rp. 689.857.906,00Selisih Rp. 41.972.396,00Jumlah Rp. 316.386.243,00bahwa

keberatanPemohon Banding, audit adjustment No. 2 yang diakibatkan kurang catatpenjualan lainlain Tahun 2004, telah Pemohon Banding kenakan PPN danlaporkan di SPT Masa Agustus 2004;bahwa adapun nilai sebesar Rp. 41.972.396,00 yang Terbanding tambahkansebagai obyek PPN, menurut analisa Pemohon Banding berasal dari:Penjualan serap sesuai hasil audit Rp. 2.800.050,00Penjualan lainlain Rp. 10.022.879,00Rugi penjualan aktiva tetap per fiskal Rp (40.202.207,00)Koreksi fiskal atas :Audit adjustment No. 4 (accrual PPh

Bahwa berdasarkan hal di atas maka koreksi Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) yang tidak memasukkan unsur priceadjusment sebagai dasar ekualisasi PPN dan PPh yang bila dapatdiyakini sebagai penjualan ekspor akan menambah DasarPengenaan Pajak (DPP) PPN karena sebelumnya tidak dilaporkandi SPT Masa PPN.Bahwa terdapat dokumen yang diminta dalam proses penelitiankeberatan yang tidak disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sehingga menambahketidakyakinan atas kebenaran

Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapatsengketa terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)berpendapat penghitungan sanksi administrasi bunga penagihan dalam STPBunga Penagihan Nomor : 00003/109/02/218/09 tanggal 18 Maret 2009terhadap SKPKB PPh Pasal 21.

berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (1)UndangUndang KUP, dan bukan berdasarkan pokok pajak sepertidisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);12.Bahwa Majelis Hakim telah bersikap tidak cermat dalam menerjemahkanmaksud dan isi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UndangUndang KUP,karena dalam pertimbangannya menggunakan Dasar Pengenaan Pajakdengan penghitungan kembali sanksi administrasi bunga penagihan sebagaiberikut (Halaman 12 alinea 4 Put. 26602/PP/M.V99/2010): Dasar hutang pajak : SKPKB PPh

Badan Tahun Pajak Nomor : 00097/201/02/212/05 tanggal 23 Maret 2005 dengan jatuh tempo pembayarantanggal 22 April 2005; Pokok Pajak PPh Pasal 21 yang kurang dibayar berdasarkan SKPKB :Rp.2.194.095,00; Penghitungan sanksi administrasi :Masa 22 April 2005 s.d. 12 September 2005 = 5 bulan x 2% xRp.2.194.095,00 = Rp. 219.409,50;Dibulatkan menjadi sebesar Rp. 219.409,00Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 73/B/PK/PJK/201213.Bahwa pengertian pajak yang terutang dalam Pasal 19 ayat (1) UndangUndang

Agustus 2013 permohonan Pemohon Bandingditolak, sehingga Pemohon Banding dengan surat Nomor: 0101/PRM/SKIX/2013tanggal 23 September 2013 mengajukan banding;: bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor:KEP4821/KPU.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 yang Pemohon Banding teimapada tanggal 05 Agustus 2013 terhadap penolakan terhadap keberatan PemohonBanding dari Terbanding Nomor: SPTNP009247/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013tanggal 12 Juni 2013 yang menetapkan hutang atas bea masuk, PPh

Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyaPPN yang kurang/(lebih) dibayar 26.589.967 94.193.070 67.603.103PPN yang telah disetor 26.589.967 26.589.967 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 67.603.103 67.603.103Sanksi administrasi:Kenaikan Ps. 13 (2) KUP 32.449.490 32.449.490Jumlah sanksi administrasi 32.449.490 32.449.490Jumlah PPN yang masih harus dibayar 100.052.593 100.052.593 Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp 676.031.036berdasarkan ekualisasi antara peredaran usaha di SPT Tahunan PPh

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalahkoreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp88.271.591,00 berdasarkan hasilequaliasi omzet PPh Badan dengan DPP PPN.4.

Bahwa terdapat penerimaan uang masuk dari konsumen ataspenyerahan jasa Freight forwarding dan dicatat pada GL akun nomor4435000 s.d. 4497000 yang dilaporkan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) pada SPT Tahunan PPh Badan2007 sebagai peredaran usaha, namun Termohon PeninjauanHalaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/201614.2.14.3.14.4.Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memungut PPN sehinggadilakukan koreksi.Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding

(Holding) dan AnakAnakerusahaan (Affco) mengutip dari Surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 203nenyatakan :e Kewajaran besaran manajemen fee ditetapkan beberapa faktor penentu antara lain : LuasnyaTanaman yang di tanam dari masingmasing Affco, ada tidaknya saham minoritas dan kondisikeuangan Affco;Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK

Padahal berdasarkan surat perjanjian (antara Pemohon Banding dengan PT Astra AgroLestari, Tbk tertanggal 02 Januari 2010) maupun berdasarkan surat PT Astra Agro Lestari, Tbk NomorFINTAX/044/AAL/EXT/X1/2003 tanggal 3 November 2003 perihal Permohonan Penegasan Atas Transaksi"Management Fee" PT Astra Agro Lestari, Tbk (Holding Company) dan AnakAnak Perusahaannya (Affco)(mengutip dari surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003), diketahui bahwamanagement fee ini tidak hanya terkait

Perpajakan.Berdasarkan fakta tersebut, terkait management fee, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Bandingtidak berupaya untuk memenuhi ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000(sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.1. s.d. 3.4. di atas).4) Berdasarkan surat AAL Nomor FINTAX/044/AAL/EXT/XI/2003 tanggal 3 November 2003 perihalPermohonan Penegasan Atas Transaksi "Management Fee" PT Astra Agro Lestari, Tbk (Holding Company)dan AnakAnak Perusahaannya (Affco) (mengutip dari surat Direktur PPh

Negara sebesar + Rp. 11.782.968, (Sebelas juta tujuhratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)dengan perincian:e 135 karung x Rp. 250.000, = Rp. 33.750.000, + Fried 5% =Rp. 1.687.500, + asuransi 0,5% = Rp. 168.750, total Cif Rp. 35.606.250.e Bea Masuk (BM) 50 kg x Rp. 700, x 135 karung = Rp. 4.725.000,e PPN, Cif Rp. 35.606.250, = BM Rp. 4.725.000, = Rp. 40.331.250, x 10 %Rp. 4.033.125,e PPHRp. 40.331.250, x PPH7,5 % = Rp. 3.024.834,Total penerimaan Negara: BM + PPN + PPH

Negara sebesar + Rp. 11.782.968, (Sebelas juta tujuhratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)dengan perincian:e 135 karung x Rp. 250.000, = Rp. 33.750.000, + Fried 5% =Rp. 1.687.500, + asuransi0,5% = Rp. 168.750, total Cif Rp. 35.606.250.e Bea Masuk (BM) 50 kg x Rp. 700, x 135 karung = Rp. 4.725.000,e PPN, Cif Rp. 35.606.250, = BM Rp. 4.725.000, = Rp. 40.331.250, x 10 % =Rp. 4.033.125,e PPHRp. 40.331.250, x PPH7,5 % = Rp. 3.024.834,Total penerimaan Negara: BM + PPN + PPH

Negara sebesar + Rp. 11.782.968, (Sebelas juta tujuhratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)dengan perincian:e 135 karung x Rp. 250.000, = Rp. 33.750.000, + Fried 5% =Rp. 1.687.500, + asuransi 0,5% = Rp. 168.750, total Cif Rp. 35.606.250.e Bea Masuk (BM) 50 kg x Rp. 700, x 135 karung = Rp. 4.725.000,e PPN, Cif Rp. 35.606.250, = BM Rp. 4.725.000, = Rp. 40.331.250, x 10 % =Rp. 4.033.125,e PPHRp. 40.331.250, x PPH7,5 % = Rp. 3.024.834,Total penerimaan Negara: BM + PPN + PPH

Nomor:672 K/Pid.Sus/201 1Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH= Rp5.451.120,00 + Rp4.088.340,00 = Rp.16.649.460,00Perbuatan terdakwa SAMSUDIN ALS UN BIN ABANG MOCHTARsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f UU RI No.17Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndanag RI Nomor : 10 Tahun 1995.tentang kepabeanan ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR padahari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu laindalam bulan Juni ditahun 2009

tentang perubahan UndangUndang R.I Nomor : 10 tahun 1995tentang Kepabeanan ;Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTARsebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan kerugian negara antaralain :Bea Masuk (BM) 180 karung X@ 50 kg x Rp790,00 / Kg = Rp. 7.110.000,Nilai Import ( 180 Karung X 50 Kg X 1.8 X 32.926 ) + Rp7.110.000,00 =Rp47.401.200,00 + Rp7.110.200,00PPN 10 % X Rp54.511.200,00 = Rp5.451.120,00PPH 7,5 % X Rp54.511.200,00 = Rp4.088.340,00Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH

Nomor:672 K/Pid.Sus/201 1Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH = Rp5.451.120,00 +Rp4.088.340,00 = Rp16.649.460,00Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTARsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UndangUndang R.I Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSanggau tanggal 24 Juni 2010 sebagai berikut :1.

Harryllyas.60Bahwa nilai Rp. 1.900.000.000 ( satu milyar sembilan ratus jutarupiah ) untuk pekerjaan pendahuluan, pemasangan paket IPA,Mekanikal elektrikal, bangunan sipil, dan tidak termasuk PPNsebesar 10 % dan biaya umum dan PPH sebesar 2 %.Bahwa yang mengerjakan pekerjaan persiapan adalah H.

dipotong PPH dan PPN kemudian dibayar sebesar Rp.1.078.705.960.Bahwa pembayaran termin ketiga adalah Rp. 856.292.360setelah dipotong PPN dan PPH kemudian dibayarkan sebesarRp. 755.094.172.Bahwa pembayaran termin ketiga/ pelunasan sebesar Rp.627.362.440 setelah dipotong PPN kemudian dibayarkansebesar Rp. 553.219.607.Bahwa total keseluruhan pembayaran tersebut adalah Rp.2.931.933.059.Bahwa uang pembayar tersebut masuk ke rekening PT LepanKencana Utama.Bahwa yang menyerahkan berkas kepada saksi untukpencairan

Pembayaran angsuran Il dengan SPM No.0021/SPMLS/PKPAMKS/2009 tanggal 23 Oktober 2009 sebesar Rp.856.292.360 ( delapan ratus lima puluh enam juta dua ratussembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah )setelah dipotong PPN dan PPH kemudian dibayarkansebesar Rp. 755.094.172 ( tujuh ratus lima puluh lima jutasembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah ).4.

Kerja (SPMK)Nomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00(delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribudelapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

Balok Beton belakangPekerjaan Rabat Beton ( depan tribun )Jumlah selisih pekerjaanPAJAK PPN : 10%PPh Pasal 4 (2) : 3%Kontakkon lap(Rp)92.56 74,48 15.105.792,0035,00 29,16 43.750.000,0058.855.792,0012,68 9,79 1.001.616,004,56 3,23 15.607.512,004,25 4,16 14.546.475,004,80 3,69 16.428.960,001,81 1,13 6.203.986,0228,00 25,57 35.000.000,0088.788.549,02118,75 114,60 5.486.250,00320,00 305,60 34.784.000,0020,00 19,10 12.626.000,00640,00 305,60 24.000.000,00380,00 374,00 142.500.000,00219.396.250,00810,00

Tipikor/2014/PTBNANomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkandengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbitSP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair danaTahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei 2012 yakni pembayaran uang mukakerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapan ratus delapan puluh sembilanjuta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), setelahdikurangi PPN, PPh

Kerja (SPMK)Nomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapanratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapanratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

Balok Beton belakang 8,17 Pekerjaan Rabat Beton ( depan tribun ) 29,40Jumlah selisih pekerjaanPAJAK PPN : 10%PPh Pasal 4 (2) : 3%Infaq : 0,5 %Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A (B + C + D))Moone305,60374,00504,00786,24154,001750,002,3349157,0220,2822,0013,37326,68326,6841,4714,759,7223,8254,21225,54225,54133,8529,1732,7815,02351,377,6114,8124.000.000,00142.500.000,00219.396.250,0030.375.000,0054.900.000,0078.750.000,0041.738.400,00205.763.400,0012.321.720,0020.022.795,0032.344.515,005.203.968,0095.221.236,0087.703.770,0078.079.135,50124.200.000,0032.410.438,50422.818.548,003.784.704,0069.251.808,0056.267.094