Ditemukan 1758082 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pembuktian terbalik
Pembuktian berimbang
Pembuktian tindak pidana asal
Pembuktian; alat bukti;
Kepailitan
Pembuktian tanggung jawab pembayaran
Sengketa tanah
Pembuktian yang bersifat penghargaan
Suap
Pencucian uang
Gratifikasi
Penyerobotan tanah
Salah/keliru menerapkan hukum pembuktian
Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan
Kerugian keuangan negara
Pembuktian unsur kerugian keuangan negara
Wanprestasi
Hutang piutang
Sita jaminan
Penilaian hasil pembuktian
Putus : 17-03-2011 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.DUM Tanggal 17 Maret 2011 — PENGGUGAT : Gudel VS TERGUGAT I : 1. Turman Marpaung; TERGUGAT II : 2. H. Hamidun; TERGUGAT III :3. Kepala Desa Harapan Baru
57 — 6
57 — 6
keperdataan baik secara normatif yuridis maupun doktrinal yangsudah diakui dalam praktek peradilan selama ini;Menimbang, bahwa dalam alur proses pembuktian perkara perdata sesungguhnya yangharus dibuktikan oleh para pihak bukanlah mengenai hukumnya melainkan peristiwa atauhubungann hukumnya, sehingga dari fokus pembuktian seperti itu akan dapat terlihat seberapajauh hubungan yang demikian telah sempurna terlaksana diantara para pihak.
Dalam hukum pembuktian surat yang demikian menjadi alat bukti bebas,32oleh karenanya suratsurat semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan.
Untuk Akta otentik secara yuridis formil dan materilmemiliki kekuatan pembuktian yang sempurna artinya sepanjang tidak bisa dibuktikankebalikannya (tengen bewijs) oleh pihak yang menyangkal maka secara utuh harus diterimakebenarannya. Bila ada penyangkalan tentang akta tersebut maka pihak penyangkal yang harusmembuktikannya.
Sedangkan untuk Akta dibawah tangan tidak demikian, artinya kesempurnaankekuatan pembuktian yang ada didalamnya masih diikuti dengan syaratsyarat lainnya yangditentukan untuk itu.
yang menyangkut sengketapokok perkara a quo akan bertitik tolak terhadap penilaian atas buktibukti yang dimiliki keduabelah pihak atas kepemilikan tanah tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal yang demikian maka majelis hakim akanmenilai dan menguji instrument pembuktian yang disampaikan para pihak dalam persidanganyang diawali dengan alat bukti pihak penggugat sebagai konsekuwensi pembuktian dari dalilgugatannya semula, dihubungkan dengan buktibukti sangkalan para tergugat, sebagaimanaterurai
Register : 04-12-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PA TANJUNG BALAI Nomor 498/Pdt.G/2013/PA.Tba Tanggal 4 Februari 2014 — .PERDATA
-PEMOHON VS TERMOHON
19 — 6
19 — 6
Dan/atau mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadappanggilan tersebut Pemohon serta Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon secaraHalaman 3 dari 8 Putusan Nomor:498/Pdt.G/2013/PA.Tbain person hanya hadir di persidangan pada saat tahap pembuktian, dan tidak ada mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohonuntuk
kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, pada tahap pembuktianTermohon datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak lagi dilakukan karenaTermohon hadir pada tahap pembuktian, maka dibacakanlah surat gugatan Pemohontertanggal 2 September 2013 yang dalildalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, maka kepada Pemohon dibebankanpembuktian sesuai
Pasal 138Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon, tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon hadir padasaat pembuktian, dengan demikian ketentuan sebagai mana telah diatur dalam Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun2008
gugatannya, Pemohonhanya mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1)Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potocopi Kutipan Akta Nikah (P.1), atas namaPemohon dan Termohon dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginanPemohon dan Termohon dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dantelah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alatbukti (P.1) tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian
danmempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor:498/Pdt.G/2013/PA.TbaMenimbang, bahwa dari bukti (P.1), ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohonadalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon danTermohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalildalil permohonannyasepanjang mengenai telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon
Putus : 22-01-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 PK/Pdt/2012 Tanggal 22 Januari 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (Persero) TALUNSANTOSA, vs Para ahli waris Alm. OKET alias ZAKARIA
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan Ketiga:14Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung in litis (in lite)hanya menilai pembuktian sepihak;Bahwa sistem pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata berdasarkanPasal 1865 BW, Pasal 163 HIR dan Pasal 285 Rbg, sebagai berikut:Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatuperistiwa, untuk menegakkan haknya, atau membantah adanya hak orang lain, orangitu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;Menurut azas tersebut, pihak para Penggugat
/para Terbanding/para Termohon yangharus dibebani pembuktian, untuk mendukung dan menguatkan dalildalilgugatannya, dan jangan dibebani kepada pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon,karena selaku badan yang telah dirugikan, dan dalam pembebanan pembuktian,jangan berat sebelah, kalau memang ternyata pihak para Penggugat/paraTerbanding/para Termohon dapat membuktikan dalildalil gugatannya berdasarkanbuktibukti otentik, atau setidaktidaknya berdasarkan surat dibawahtangan, namunharus dikuatkan dan didukung
oleh bukti lain, dan baru dapat dijadikan dasarpertimbangan untuk memutuskan perkara a quo oleh Majelis Hakim/MajelisHakim Agung;Mengenai alatalat bukti dan kekuatan pembuktian menurut Pasal 1866 BW, Pasal164 HIR, Pasal 284 Rbg, susunan kekuatan dan macammacam alat bukti, sebagaiberikut:a Suratsurat (akta dan bukan akta);b Saksisaksi;c Persangkaan;d Pengakuan;e Sumpah;Kekuatan pembuktian dari Tergugat/Pembanding/Pemohon in litis (in lite) (buktiT1 s/d T32) semuanya bukti otentik, artinya surat yang
No. 467 PK/Pdt/2012IV.16e Materil, artinya dapat dipercaya kebenaran isinya;Yang dapat menilai pembuktian pihak Pemohon/Pembanding/Tergugat (T1 s/dT32), serta kekuatan pembuktiannya, karena merupakan bukti otentik, tidakdiserahkan kepada Hakim, melainkan yang berhak menilai adalah UndangUndangsendiri, yang mengakibatkan Hakim terikat dan tidak boleh menyimpang daripenilaian itu (dwingend bewijs);Bahwa pembuktian dari pihak para Penggugat/para Terbanding/para Termohon,tidak disertai pengesahan dari
instansi yang berwenang, yang menyangkut buktipemilikannya, hanya bukti P1. s/d P11., nilai dan kekuatan pembuktiannya, baiksecara formil maupun materiil tidak sah, karena tidak ada legalisasi danpengesahan dari Pejabat yang berwenang, yaitu suratsurat dari keteranganpendukung, seperti warkah tanah yang diketahui Kepala Desa maupun Kecamatansetempat, disertai dengan salinan Buku Letter C, B dan rincian, hal baru dapatmempunyai nilai pembuktian, kalau diukur kekuatan pembuktian para Penggugat/para
Register : 31-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PA NGAWI Nomor 101/Pdt.P/2016/PA.Ngw Tanggal 21 Nopember 2016 — PEMOHON
30 — 5
30 — 5
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KH);Hal 9 dari 15 hal.Put.No.0101/Pdt.P/2016/PA.Ngw.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotocopy SuratKeterangan Catatan Kepolisian atsa nama Para Pemohon, merupakan alat bukti aktaotentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan,sehingga mendukung dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya dapat diterimadan dipertimbangkan:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa foto copy KartuTanda Penduduk atas
nama Para Pemohon, merupakan alat bukti akta otentikmempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehinggamendukung dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya dapat diterima dandipertimbangkan:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan AktaNikah, atas nama orang tua kandung anak, maka alat bukti tersebut merupakan buktiotentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan,sehingga telah terbukti secara hukum bahwa Para Pemohon merupakan
atas nama Rania Zahira Mecca, alat bukti tersebut merupakan bukti otentikmempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehinggatelah terbukti secara hukum bahwa Rania Zahira Mecca, perempuan, lahir di Jombang,tanggal 19 September 2015, adalah anak dari pasangan Agus Hasanudin dengan LiaAgustina, sehingga mendukung dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;Hal 10 dari 15 hal.Put.No.0101/Pdt.P/2016/PA.New.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti
P.12 berupa fotokopi Surat PernyataanPara Pemohon tentang kesanggupan para Pemohon untuk mengangkat anak, alat buktitersebut merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formal dan meteriilalat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 BW, sehingga mendukung dalilpermohonan Para Pemohon, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Persetujuandari orang
tua kandung Rania Zahira Mecca, alat bukti tersebut merupakan aktadibawah tangan, telah memenuhi syarat formal dan meteriil alat bukti, sehinggamempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimanaketentuan Pasal 1874 BW, sehingga mendukung dalil permohonan Para Pemohon,oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Penyerahandari orang tua kandung Rania Zahira Mecca ke orang tua Angkat tertanggal 01 Maret2016
Register : 19-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.TTE Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 6
16 — 6
Adam Laher Sangadji dan Almarhumah Safia Syafi yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dantanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alatbukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti suratsehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 diperoleh fakta bahwaAlmarhum Hi.
No. 0087/Pdt.P/2016/PA.TTEdengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateriil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh danmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh fakta bahwaalmarhumah Maryani A Sangadji telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2016 diTernate ;Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Fotokopi Buku Tabungan Bank Malukuan Almarhumah Maryani Sangadji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabatberwenang dengan
diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocokdengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateriil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh danmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 diperoleh fakta bahwaAlmarhumah Maryani Sangadji memiliki Buku Tabungan (Tabunganku) pada BankMaluku Ternate ;Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Fotokopi Kartu Peserta Taspen an.Maryani A Sangadji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
pejabat berwenangdengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok denganaslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiilsuatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 diperoleh fakta bahwaalmarhumah Maryani A Sangadji adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai NegeriSipil pada PT.
Sangadji juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan padaBank Maluku Ternate ;Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formildan materiil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 RBg patut dinyatakan terbuktibahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan denganpenjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :la jlo lige dai pSLol 9 am LWlS a0) olS wy wo mul grbArtinya : Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi saksi, dan
Putus : 18-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 K/Pdt/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 — LOQ GAFAR alias AMAQ SAMSUDIN, DKK
VS
MAHARUDIN, DKK
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan TinggiMataram juga harus menerapkan hukum pembuktian yangbenar terhadap suratsurat bukti yang diajukan para PemohonKasasi/para Tergugat.
Bahwa bilamana hukum pembuktian jugaditerapkan atas suratsurat bukti yang diajukan oleh PemohonKasasi/Tergugat II/Zainal Tayeb juga terhadap suratsurat buktiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat VIII/Sapowan,maka berdasar penerapan hukum pembuktian yang benar akandidapat penerapan bukti bahwa Zainal Tayeb dan Sapowanmembeli tanahtanah yang dikuasai dan dimilikinya masingmasing tersebut bukan dari Loq Gafar alias Amaq Samsudin,akan tetapi diperolehnya/dibelinya dari Astar (bukan jual belliantara
Bahwa karena itu sudah sepatutnya putusan PengadilanTinggi Mataram tersebut dibatalkan;e Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Mataram tersebut jugamenerapkan hukum pembuktian terhadap suratsurat bukti yangdiajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat sampai denganVIII.
Bahwa bilamana hukum pembuktian juga diterapkan atassuratsurat bukti saksisaksi yang diajukan oleh para PemohonKasasi/Tergugat sampai dengan VIII, maka jelas berdasarkanpenerapan hukum yang benar Zainal Tayeb/Pemohon Kasasi/Tergugat Il yang menguasai tanah dan memiliki Sertifikat HakMilik Nomor 35, luas 1.550 m?
sebenarnya para TermohonKasasi/para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyayang mengatakan terjadi jual beli antara Tergugat dengan Tergugattersebut, dan terhadap dalil yang demikian itu para TermohonKasasi/para Penggugat tidak mengajukan banding atas putusanPengadilan Negeri Mataram;Bahwa demikian pula bila diterapbkan hukum pembuktian terhadapsuratsurat bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi/Tergugat sampai dengan VIII terhadap surat bukti para Pemohon Kasasi/Tergugat sampai dengan
Register : 04-08-2014 — Putus : 14-11-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 B/PK/PJK/2014 Tanggal 14 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA;
34 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengetahuan HakimKemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa PengadilanPajak menganut prinsip pembuktian bebas.
Majelis atau Hakim Tunggalsedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelummenggunakan alat bukti lain.Bahwa Pasal 76 UndangUndang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwaHakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2(dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkanbahwa Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka
menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undangundang perpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti darifakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhalyang diajukan oleh para pihak.Bahwa Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwaPutusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian,dan berdasarkan peraturan
Pengetahuan Hakim;20Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa PengadilanPajak menganut prinsip pembuktian bebas.
Register : 03-04-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTA SEMARANG Nomor 109/Pdt.G/2018/PTA.Smg Tanggal 16 Mei 2018 — PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, sekarang di 24 f, No.210-A, Sec 1, Wen Sin RD, Nantun District Taichung Ci 40878, Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Roy Al Minfa, S.H., MH., dan Aris Novianto, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gajah Nomor 20 Tahunan Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 030/K/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, semula Penggugat sekarang Pembanding ;
MELAWAN
TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula Tergugat sekarang Terbanding ;
33 — 10
33 — 10
perceraian,dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang termuat dalam Berita AcaraSidang (BAS), Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatanPenggugat/Pembanding dengan verstek, dan menyatakan tidak terbukti adanyaalasanalasan yang menjadi dalildalil gugatan Penggugat/Pembanding denganalasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam hal dijatunkan putusan verstek tidak perluadanya pembuktian
Oleh karena itu gugatan tersebutdapat dikabulkan tanpa pembuktian, apalagi gugatan tersebut memiliki dasarhukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan,kepatutan dan ketertiban umum ;Menimbang, bahwa penjatuhan putusan verstek dalam perkaraperceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 7 Tahun1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009, bahwa hukum acara
Putusan No. 109/Pat.G/2018/PTA.SmgPeradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilandalam lingkungan peradilan umum (HIR/R.Bg), bahwa ketika dijatunkanputusan verstek pada prinsipnya tidak diperlukan pembuktian. Pendapat lainmenyatakan bahwa dalam perkara perceraian, ketika dijatuhnkan putusanverstek tetap diperlukan pembuktian. Hal ini menganggap sebagaipengecualian terhadap ketentuan HIR/R.Bg yang tidak memerlukan pembuktianketika dijatunkan putusan verstek.
Hal tersebut merupakanpelanggaran atas kepentingan dan ketertiban umum, bahkan bisa merugikanpihak ketiga jika tidak ada pembuktian dalam perkara perceraian ;Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quotelah melakukan pembuktian, baik bukti tertulis maupun saksisaksi dalampersidangan. Berdasarkan buktibukti tersebut, telah ditemukan faktafaktabahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami isteriHal.6 dari 10 hal.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1025/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDOPACK PRATAMA
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UUPengadilan Pajak, maka Majelis Hakim memilikikewenangan untuk menentukan beban pembuktian danalat bukti yang digunakan (bersifat aktif).
(hal 51), yang = antara lainmenyatakan:Selain menilai pembuktian sebagai salah satu tugashakim, maka tugas hakim yang lain sehubungan denganmasalah pembuktian ini adalah untuk membebanipembuktian kepada para pihak yang berperkaraDalam halaman 62 disebutkan sbb:Dengan asas Audi Et Alteram Partem ini, hakim harusadil dalam memberikan beban pembuktian pada pihakyang berperkara, agar kesempatan untuk kalah ataumenang bagi kedua pihak tetap sama, tidak pincang atauberat sebelah.
Disini perlunya hakim memperhatikanasasasas beban pembuktian. Bahwa inti dari pasalpasal dan teori pembuktian tersebutdiatas adalah siapa yang mengatakan mempunyai hakatau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkanhak tersebut, kKepadanya dibebankan wajib bukti untukmembuktikan haknya itu. Atau secara teknis yustisialdapat dinyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatuhak, kepadanya dibebankan wajib bukti untukmembuktikan hak yang didalilkannya.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 UndangundangNomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antaralain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambilberdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkanperaturan perundangundangan perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwadalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakimdidasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan;K.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 UndangundangNomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antaralain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambilberdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkanperaturan perundangundangan perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwadalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakimdidasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan;F.
Register : 24-08-2018 — Putus : 28-09-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA SERANG Nomor 882/Pdt.P/2018/PA.Srg Tanggal 28 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 0
8 — 0
segala yang tercatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka.dan Pemohon telahmengajukan buktibukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi) bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurnadan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi) bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi) bermeterai
cukup dan cocokdengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyaihubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakalsehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimanadiatur
dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angkaadalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevanHalaman 5 dari 8 putusan Nomor 882/Pat.P/2018/PA.Srgdengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangansaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalamPasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memilikikekuatan pembuktian dan dapat diterima
berakalsehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimanadiatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angkaadalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevandengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangansaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalamPasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memilikikekuatan pembuktian
Register : 07-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA TALU Nomor 443/Pdt.P/2020/PA TALU Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
29 — 12
29 — 12
yangsempurna, sehingga terbukti Nurbaya bertempat tinggal secara hukum di wilayahKabupaten Pasaman Barat;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 merupakan fotokopi aktaautentik KTPel atas nama Ermarida yang telah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata danPasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna, sehingga terbukti Nurbaya bertempat tinggal secara hukum di wilayahKabupaten Pasaman Barat;Menimbang, bahwa
yangsempurna, sehingga terbukti Nurbaya bertempat tinggal secara hukum di wilayahKabupaten Pasaman Barat;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 merupakan fotokopi aktaautentik Kartu Keluarga atas nama Nurbaya yang telah dicocokkan dengan aslinyadan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata danPasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna, sehingga terbukti Nurbaya adalah ibu kandung dari Ermarida dan isterdari Ali Akbar;Menimbang, bahwa
danNurbaya;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 merupakan fotokopi aktaautentik KTPel atas nama Ramlan yang telah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata danPasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna, sehingga terbukti Ramlan bertempat tinggal secara hukum di wilayahKabupaten Pasaman Barat;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 merupakan fotokopi aktaautentik Kartu Keluarga atas nama Yulisman yang
Oleh karena itu bukti tidak terdapatpengakuan dari pihakpihak terkait, maka bukti dimaksud belum mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan baru dapat diterima sebagai buktipermulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya;Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2020/PA.TALUMenimbang, bahwa bukti surat bertanda P.14, P.15, dan P.16 merupakanfotokop! Surat Kematian masingmaisng atas nama Kilau, Siyait, dan Ali Akbaryang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup.
Namun demikian,Majelis Hakim menilai, bahwa buktibukti tersebut secara materiil belum memenuhisyarat sebagai akta autentik yang dibuat berdasarkan peraturan perundangundangan oleh Pejabat yang berwenang, melainkan hanya sebagai bentukadministrasi kependudukan yang bersifat insidentil, oleh karena itu bukti dimaksudbelum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan baru dapat diterimasebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.17
Putus : 29-04-2014 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2240 K/Pid/2012 Tanggal 29 April 2014 — EDY KUSNADI Alias MARKUS Bin KALIT
147 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2240 K/Pid/2012Bahwa dari pertimbangan tersebut pada butir 1.1 sampai dengan 1.2 terlihatMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang telah keliru dalam menjatuhkanputusannya karena tidak teliti dan keliru pertimbangan hukum, sehingga JudexFacti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum tidakditerapkan sebagaimana mestinya yakni dengan melakukan kesalahan dalampenerapan hukum pembuktian;2 Bahwa Judex Facti tidak cermat menerima dan menggunakan beberapa fotokopisurat sebagai
bahan pembuktian dalam perkara ini, seperti:a Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Garapan tertanggal 20 Mei 2006 yangditandatangani oleh Edy Kusnadi dan Helyanah, S.H.
;b Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Garapan tertanggal 1 November 2006yang ditandatangani oleh Edy Kusnadi dan Husaini Harahap;c Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Garapan yang ditandatangani oleh EdyKusnadi dan Ahmad Tuko;d Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 15 Mei 2012 yang ditandatangani olehKepala Desa Sui Ukoi;Dan alasan pemohon Kasasi menolak fotokopi 3 (tiga) buah surat di atas yangdijadikan Judex Facti sebagai bahan pembuktian perkara ini karena selain suratsuratitu bukanlah suratsurat
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MIDI UTAMA INDONESIA
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan untuk sahnya pembuktian diperlukanpaling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1);Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pasal 84 ayat (1):Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yangterjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;UndangUndang Nomor
dan untuk sahnya pembuktian diperlukanpaling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1)";Pasal 84 ayat (1):Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yangterjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;3.13.Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian,melakukan penilaian pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalampersidangan
,Bahwa ketentuan penjelasan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak jugamengatur bahwa Hakim selain berupaya untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, juga memberikan penilaian yangadil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yang diajukan olehpara pihak;3.15.
,Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untukmenentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namunMajelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian dipersidangan, karena telah mengabaikan dalil Pemohon PeninjauanKembali.
Hal ini bertentangan dengan asas audi et alteram partem atauaudiatur et altera pars, dimana Hakim harus mendengarkan penjelasankedua belah pihak yang bersengketa secara seimbang;3.16.Bahwa ketentuan Pasal 78 Undangundang Nomor 14 tahun 2002tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "PutusanPengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, danberdasarkan peraturan perundangundangan' perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";3.17.
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1663 B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DELTAPACK INDUSTRI;
35 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 84 ayat (1) huruf f:Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: f. pertimbangan danpenilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalampersidangan selama sengketa itu diperiksa;Pasal 91 huruf c dan huruf e :Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukanberdasarkan alasanalasan sebagai berikut :c.
Sehingga Majelisdengan dasar Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 UUPengadilan Pajak , Majelis meyakini bahwa dalil yangdikemukakan Termohon Peninjauan Kembali sudah benar.Bahwa atas putusan Majelis tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa seusaidengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, Putusan PengadilanPajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, danberdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.Bahwa
sesuai Pasal 76, Hakim menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiandan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua)alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat(1).penilaian pembuktian.Halaman 15 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 1663/B/PK/PJK/20163.14.3.15.3.16.3.17.3.18.Bahwa dalam buku Asasasas hukum pembuktian perdata olehProf Dr. Achmad Ali S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.
(hal 51) dinyatakan :Selain menilai pembuktian sebagai salah satu tugas hakim,maka tugas hakim yang lain sehubungan dengan masalahpembuktian ini adalah untuk membebani pembuktian kepadapara pihak yang berperkaraBahwa dalam halaman 62 disebutkan sebagai berikut:Dengan asas Audi Et Alteram Partem ini, hakim harus adildalam memberikan beban pembuktian pada pihak yangberperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagikedua pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah.Disini perlunya hakim
Putus : 18-11-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 911 K/Pid/2014 Tanggal 18 Nopember 2014 — KAMARUDDIN ALIMUN Alias UING
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti kurang arif dan bijaksana menilai kekuatan pembuktian darisuatu petunjuk ;Bahwa petunjuk dalam sistem pembuktian merupakan salah satu alat buktiyang sah pula sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Huruf dKUHAP, di samping itu pula nilai kekekuatan pembuktian alat bukti petunjukHal. 4 dari 17 hal. Put.
, namun Nanda mengatakan "saya tidak pernah bilang" ;Dari uraian tersebut di atas sekiranya Judex Facti secara arif danbijaksana menilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk (alatbukti petunjuk) maka telah terbukti telah terjadi tindak pidana danTerdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING ;2.
Salah/tidak menerapkan pembuktian unsur pasal yang didakwakan ;Sebagaimana dalam putusan Judex Facti dalam putusannya yang dalampertimbangannya bahwa seluruh unsur "melakukan penganiayaan" telahtidak terbukti dimana tidak terpenuhinya syarat minimum pembuktian dimanatelah mengenyampingkan keterangan Saksi Salim A.
Nusi agar masuk kedalam mobil Avanza dimana keterangan Terdakwa tersebut kapasitasnyauntuk dirinya sendiri (sifatnya berdiri sendiri ) jadi terdapat suatu kekeliruanJudex Facti dalam mengambil keputusan ;Jadi dengan demkian kami simpulkan bahwa apabila Judex Facti telahsecara arif dan bijaksana menilai atas kekuatan pembuktian dari suatupetunjuk (alat bukti petunjuk) dan menerapkan pembuktian unsur pasal yangdidakwakan dengan sebenarnya maka sudah tentu Judex Facti telahmenerapkan peraturan hukum
No. 911 K/Pid/2014alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusanPengadilan Negeri termaksud bukanlah putusan bebas murni ;Bahwa alasanalasan kasasi yang selebihnya adalah mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.
Register : 12-12-2019 — Putus : 27-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 0603/Pdt.P/2019/PA.Bdw Tanggal 27 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
37 — 8
37 — 8
Oleh karenadalil permohonan Pemohon berkaitan dengan syarat perkawinan, Majelis Hakimberpendapat bahwa Pemohon patut untuk dibebani pembuktian atas dalildalilpermohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 KitabUndangUndang Hukum Perdata jo.
telah memenuhi syarat materiil pembuktian,mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dapat diterima dandipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo.Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti otentik yangisinya menjelaskan tentang nama kepala keluarga dan alamat, nama anggotakeluarga (anak kandung Pemohon), NIK, tempat dan tanggal lahir, agama,pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan
keluarga, namaorangtua Pemohon (ayah dan ibu), bukti tersebut relevan dengan identitasPemohon dan anak kandung Pemohon, relevan dengan posita angka 1,karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhisyarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna,mengikat, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai denganketentuan Pasal 165 HIR. jo.
Pasal 1888 Kitab UndangUndang HukumPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang dibuat olehpejabat yang berwenang yang isinya menerangkan bahwa Mohammad Hafinzadalah anak kandung dari Zeiniyah, dan ada relevansinya dengan positaHalaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0603/Padt.P/2019/PA.Bdw.angka 1, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telahmemenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yangsempurna, mengikat, dapat diterima dan dipertimbangkan
nilai pembuktian yang sempurna,mengikat, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai denganketentuan Pasal 165 HIR. jo.
Register : 20-11-2019 — Putus : 29-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 0492/Pdt.P/2019/PA.Bdw Tanggal 29 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
30 — 6
30 — 6
Oleh karenadalil permohonan Pemohon berkaitan dengan syarat perkawinan, Majelis Hakimberpendapat bahwa Pemohon patut untuk dibebani pembuktian atas dalildalilpermohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 KitabUndangUndang Hukum Perdata jo.
karenanyadapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa bukti P.l1 merupakan bukti otentik yang isinyamenjelaskan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, agama, statusperkawinan, dan pekerjaan dari Pemohon, bukti tersebut telah cocok denganaslinya, relevan dengan identitas Pemohon, karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian,mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dapat diterima dandipertimbangkan
Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ;Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0492/Pdt.P/2019/PA.Bdw.Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang dibuat olehpejabat yang berwenang yang isinya menerangkan bahwa Siti Yatini adalahanak kandung dari Pemohon dan istri Pemohon bernama Niwa, dan adarelevansinya dengan posita angka 1, karenanya Majelis Hakim berpendapatbahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyainilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dapat
, mempunyai nilai pembuktian yangsempurna, mengikat, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat buktisesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo.
karenanya keterangan dua orang saksitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa isi keterangan antara saksi yang satu dengan saksiyang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, dan 9 dari surat permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan PasalHalaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0492/Padt.P/2019/PA.Bdw.172 HIR., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksitersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian
Register : 07-08-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
11 — 6
Oleh karena itu, keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal171 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi Penggugat bersesuaiandan cocok anatara satu dengan lainnya.
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal danmateriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa bukti (T6 dan T16) bukan akta otentik, melainkansurat biasa yang telah bermeterai cukup tanpa aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai percakapan antara Tergugat dan Penggugat di mediasosial tentang rumah tangga, yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga serta mempunyalkekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa bukti (T7 sampai
;Menimbang, bahwa bukti (T17) yang merupakan asli Surat biasa dantelah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alasanTergugat pergi ke luar negeri, sehingga bukti tersebut telan memenuhi syaratformal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa bukti (T18) yang merupakan asli Surat biasa dantelah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai parkir mobil,Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No. 3633/Pdt.G/2018/PA.Tgrssehingga bukti tersebut telan
memenuhi syarat formal dan materiil, sertamempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal145 ayat 1 angka 3e HIR;Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai angkasatu Sampai dengan sebelas dari jawaban Tergugat adalah fakta yangsebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikanoleh Tergugat.
Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhisyarat materiill sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR sehinggamemiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi Tergugat bersesuaiandan cocok antara satu dengan lainnya.
Register : 17-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Ttd Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 4
24 — 4
Pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, bukti Surat tersebut telah memenuhi syarat materiilpembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat.
Pasal 286305 R.Bg bukti surat tersebut telah memenuhi syaratformil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut:Halaman 23 dari 32 hlm. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.
Pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut telah memenuhi syaratformil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Halaman 24 dari 32 hlm. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.
Pasal 285 R.Bg, bukti Surat tersebut telah memenuhi syaratformil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa isi bukti surat TR.5 tersebut menjelaskan saldotunjangan sertifikasi Pemohon pada bulan Juni 2020 adalah sejumlahRp.3.439.501.80K (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus saturupiah), oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata jo Pasal 285R.Bg, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian danmempunyai kekuatan pembuktian
materiil pembuktian dan mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat.
Putus : 27-04-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3091 K/Pdt/2014 Tanggal 27 April 2015 — LIN CHAO HSIM VS LENA HARTATI TANTRI TAN
189 — 898 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 898 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan haruS mampu menggali, menerapkan danmenemukan hukum sehingga didalam putusannya nanti benarbenar mengacupada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan;Bahwa Judex Facti didalam pertimbangannya telah menimbang bahwa bukti T3 (surat pernyataan) mempunyai nilai pembuktian yang didasarkan pada faktafakta persidangan, namun tidak memperhatikan faktafakta hukum yang ada,atas hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi akanmenguraikan secara hukum atas kekuatan nilai pembuktian dari
Berkaitan dengan buktisurat dapat dikategorikan kedalam akta otentik dan akta bawah tangan yangmemiliki kekuatan pembuktian yang berbeda.
Akta Otentik yaitu Akta yangdibuat dihadapan pejabat yang berwenang/pejabat umum, yang mempunyainilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedang Akta Bawah Tanganadalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang/pejabatumum, yang memiliki kekuatan pembuktian lemah dibanding dengan aktaotentik:Surat Pernyataan sebagaimana bukti T3 adalah surat yang tidak dibuatdinadapan pejabat yang berwenang/pejabat umum dalam hal ini Notaris,hanya dilegalisasi atau waarmerking" di Notaris Juhaidi
, S.H., sehinggakekuatan pembuktian surat pernyataan tersebut tidaklah dapat disamakandengan Akta Otentik (M.
Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telan mengesampingkan dan tidakmenerapkan Hukum Pembuktian dan selalu mendasarkan Surat Pernyataantanggal 27 Agustus 2010;Bahwa dalam fakta pembuatan Surat Pernyataan tersebut terdapat temuantemuan antara lain:a.