Negara sebesar + Rp. 11.782.968, (Sebelas juta tujuhratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)dengan perincian:e 135 karung x Rp. 250.000, = Rp. 33.750.000, + Fried 5% =Rp. 1.687.500, + asuransi 0,5% = Rp. 168.750, total Cif Rp. 35.606.250.e Bea Masuk (BM) 50 kg x Rp. 700, x 135 karung = Rp. 4.725.000,e PPN, Cif Rp. 35.606.250, = BM Rp. 4.725.000, = Rp. 40.331.250, x 10 %Rp. 4.033.125,e PPHRp. 40.331.250, x PPH7,5 % = Rp. 3.024.834,Total penerimaan Negara: BM + PPN + PPH

Negara sebesar + Rp. 11.782.968, (Sebelas juta tujuhratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)dengan perincian:e 135 karung x Rp. 250.000, = Rp. 33.750.000, + Fried 5% =Rp. 1.687.500, + asuransi0,5% = Rp. 168.750, total Cif Rp. 35.606.250.e Bea Masuk (BM) 50 kg x Rp. 700, x 135 karung = Rp. 4.725.000,e PPN, Cif Rp. 35.606.250, = BM Rp. 4.725.000, = Rp. 40.331.250, x 10 % =Rp. 4.033.125,e PPHRp. 40.331.250, x PPH7,5 % = Rp. 3.024.834,Total penerimaan Negara: BM + PPN + PPH

Negara sebesar + Rp. 11.782.968, (Sebelas juta tujuhratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)dengan perincian:e 135 karung x Rp. 250.000, = Rp. 33.750.000, + Fried 5% =Rp. 1.687.500, + asuransi 0,5% = Rp. 168.750, total Cif Rp. 35.606.250.e Bea Masuk (BM) 50 kg x Rp. 700, x 135 karung = Rp. 4.725.000,e PPN, Cif Rp. 35.606.250, = BM Rp. 4.725.000, = Rp. 40.331.250, x 10 % =Rp. 4.033.125,e PPHRp. 40.331.250, x PPH7,5 % = Rp. 3.024.834,Total penerimaan Negara: BM + PPN + PPH

Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor63/100.1/681710/SPTIJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yangdalam uraiannya disebutkan membayar LS Termin 95% Belanja ModalPembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2 dengan rincian jumlahRp 842.461.750, (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratusenam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), PajakPertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 76.587.432, (tujuh puluh enamjuta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh duarupiah) dan Pajak Penghasilan (PPh

Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor66/100.1/681710/SPTJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yangdalam uraiannya disebutkan membayar LS Retensi 5% Belanja ModalPembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2 dengan rincian Rp57.735.141, (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribuseratus empat puluh satu rupiah) setelah dipotong Pajak PertambahanNilai (PPN) sebesar Rp 5.891.341, (lima juta delapan ratus sembilanpuluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan PajakPenghasilan (PPh

Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor63/100.1/681710/SPTJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yangdalam uraiannya disebutkan membayar LS Termin 95% Belanja ModalPembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2 dengan rincian jumlahRp 842.461.750, (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratusenam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), PajakPertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 76.587.432, (tujuh puluh enamjuta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh duarupiah) dan Pajak Penghasilan (PPh

Kasih Karunia dengan Nomor rekening :00901.13.0005543 pada Bank NTT Cabang Waikabubak :e Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor :66/100.1/681710/SPTJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Retensi 5%Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2dengan rincian jumlah Rp 64.804.750,00 (enam puluh empatjuta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 5.891.341,00 danPajak Penghasilan (PPh)

Pengeluaran (BKP) tanggal 11Oktober 2012, SPM No. 932/551/5.1.03.01.100/2012 tanggal 11 Oktober 2012,SPP 1, 2, 3, copy cek BG, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) No.600/55 1/BAP/DPUP/WK/2012 tertanggal 27 Maret 2012, Berita Acara SerahTerima Pekerjaan No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 28 Maret 2012,Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 9Oktober 2012, Berita Acara Pembayaran No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012tertanggal 11 Oktober 2012, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh

1053/5.1.03.01.100/2012 tanggal 02 Juli 2012, SPP 1, 2, 3, copy cek BG,Berita Acara Pemeriksaan No. 600/1053/BAP/DPUPWK/2012 tertanggal 28November 2012, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 600/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 29 November 2012, Berita Acara Prestasi PekerjaanHalaman 19 dari 415 Putusan Nomor 14/Pid.TPK/2014/PN TjkNo. 610/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 18 Desember 2012, Berita AcaraPembayaran No. 600/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 20 Desember 2012,Surat Setoran Pajak PPn dan PPh

PANTAI CERMIN INDAH sebesarRp.19.950.000, yang terdiri dari: Kontrak, SP2D No : 0934/01534/Wk/2012tanggal 09 Juli 2012, Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 2 Juli 2012, SPMNo. 932/134/5.1.03.01.100/2012 tanggal 02 Juli 2012, SPP 1, 2, 3, copy cek BG,Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No. 600/01 1/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 24 April 2012, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh,Surat Kuasa Pengambilan Cek;137 Dokumen Pembayaran atas Pekerjaan Rehab Gerbang dan Pagar IslamiCenter kontrak

Halaman 23 dari 415 Putusan Nomor 14/Pid.TPK/2014/PN TjkBerita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No. 600/08/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 23 April 2012, Berita Acara Serah Terima PekerjaanI (PHO) No. 600/138/BASTP/DPUWK/2012 tertanggal 23 April 2012, BeritaAcara Prestasi Pekerjaan No. 610/138/BAPP/DPU/WK/2012 tertanggal 29 Juni2012, Berita Acara Pembayaran No. 600/138/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 02Juli 2012, Sertifikat Bulanan (MC), Foto Dokumen Pekerjaan, Surat SetoranPajak PPn dan PPh

13 Desember 2012, SPP 1, 2, 3, copycek BG, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No.600/08 1/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 27 November 2012, Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan I (PHO) No. 600/910/BASTP/DPUWK/2012tertanggal 27 November 2012, Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 610/910/BAPP/DPU/WK/2012 tertanggal 26 Juni 2012, Berita Acara Pembayaran No.600/910/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 10 Desember 2012, Sertifikat Bulanan(MC), Foto Dokumen Pekerjaan, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh

PPH sebesar Rp 580.191.000, (lima ratus delapan puluh juta seratussembilan puluh satu ribu rupiah).Jumlah total Rp 32.490.696.000, (tiga puluh dua milyar empat ratussembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).Berdasarkan analisa yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, memang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masihmemerlukan Generator Pembangkit Tenaga Listrik dengan kebutuhansebagai berikut :Bahwa barangbarang yang diadakan adalah :Hal. 2 dari 40 hal

No. 1589 K/PID.SUS/2010Huruf gHarga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan :1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).2) Keuntungan yang wajar bagi Penyedia Barang / Jasa.Huruf hHarga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya takterduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa(PPh)Pada kenyataannya, Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang / Pengadaanmenghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan SuratPenawaran dari PT.

PPH sebesar Rp 580.191.000, (lima ratus delapan puluh juta seratussembilan puluh satu ribu rupiah).Jumlah total Rp 32.490.696.000, (tiga puluh dua milyar empat ratussembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).Berdasarkan analisa yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, memang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masihmemerlukan Generator Pembangkit Tenaga Listrik dengan kebutuhansebagai berikut :Bahwa barangbarang yang diadakan adalah :1.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya takterduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa(PPh)Di mana Terdakwa langsung mengusulkan informasi harga dariPT.

Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggalatau Lembaga Independen.7) Daftar harga standar / tarif biaya dikeluarkan oleh instansi yangberwenang.8) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.Huruf gHarga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan :1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).2) Keuntungan yang wajar bagi penyedia Barang / Jasa.Huruf hHarga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya takterduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa(PPh

satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Februari 2009.129 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Maret 20091301 (satu ) rangkap blanko surat setoran pajak (SPP ) kosong.1311 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh

pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.Putusan Perkara Nomor : 60/Pid.Sus/2014/PT.KPG., Halaman 131321 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.1331 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan

( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.1341 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No.

00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Februari 2009.128 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Maret 2009129 1 (satu ) rangkap blanko surat setoran pajak ( SPP ) kosong.Putusan Perkara Nomor : 60/Pid.Sus/2014/PT.KPG., Halaman 211301 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh

pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.1311 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.1321 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP

menghindari pemadamanmenjelang Idul Fitri sambil pihak Penggugat menyiapkan untuk COD.b Bahwa atas tawaran tersebut dan dikarenakan kebutuhan maka pihak Tergugat menyetujuisewa harian tersebut.c Bahwa besarnya keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu limadelapan ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atauyang berha diterima Penggugat atau setelah dipotong PPN 10% dan PPH

Februari 2012 sampai dengan September 2012 terdapatperhitungan sebagai berikut :a Penggugat Rekonpensi masih punya kewajiban membayar Tergugat Rekonpensi sebesarRp. 2.145.981.600, (Dua Milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus rupiah) ditambah sewa harian sebelum COD sebesar Rp.103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima delapan ratus delapanpuluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atau setelah dipotong PPN10% dan PPH

kontrak tidak ada realisasinya ;Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat bukti tertanda PXV berupa foto copyminutes of meeting, yang berisi selisih perhitungan daya mampu versi PLN dan AAE dari bulanOktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 maka denda yang diperlakukan kepadaPenggugat berdasarkan perjanjian yang dihitung atas ketidakmampuan supply perhitungannyasebagai berikut :Penerimaan kotor dari PLN Rp. 4.412.426.288,00 PPn 10 % Rp. 441.242.628,00 (4) Jumlah Rp. 4.853.668.916,00Potongan PPh

2012, oleh karena baik dalil gugatan maupun bantahan dariTergugat tidak didukung dengan bukti, sehingga harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai biaya sewa mesin sebelumCOD sebesar Rp. 103.645.885, petitum tersebut juga beralasan untuk dikabulkan karena haltersebut telah diakui dan disetujui oleh Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalamjawaban dan gugatan Rekonpensi halaman 14 poin 11 a, namun jumlahnya harus disesuaikandengan perjanjian yaitu PPn 10 % dan PPh

bersangkutanMENGADILI: DALAM KONPENSI :Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji( Wanprestasi ) ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugatsebesar Rp. 1.295.300.318, ( Satu milyar duaratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ributiga ratus delapan belas rupiah );4 Menghukum Tergugat Membayar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp.103.645.885, dikurangi PPn 10 % dan PPh

Tagihan yang seharusnya dibayar menjadi Rp. 66.922.000 dengan rincian:e BM :Rp. 23.595.000,e PPN:Rp. 25.955.000,PPh :Rp. 6.489.000,Denda :Rp. 10.883.000,C. Terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 23.805.000 denganrincian:BM :Rp. 5.441.000,PPN :Rp. 5.985.000,PPh :Rp. 1.496.000,Denda :Rp. 10.883.000,bahwa pada saat tersebut Pemohon Banding menanyakan kepada KasiKepatuhan Internal (Bp.

Nincec MultiDimensi (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp4.873.724.483,00 (empat milyardelapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empatratus delapan puluh tiga rupiah), dimana sebahagian dari sisa tagihantersebut di luar dari Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% danPajak Penghasilan (PPh) final sebesar 3% dengan menyebutkan:"Regards to the contract made by and between PT. Nincec MultiDimensi (Party ) and PT.

Nincec Multi Dimensi(Dalam Pailit) adalah sebesarRp4.404.296.714,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratussembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah), denganperincian sebagai berikut : SALDO AWALNo INVOCE NIAH PPN (10%) PPh(35) PIUTANG Rp)TAGIHANNo TANGGAL ee)1 129/MP/INV/XII/11 13. Des. 2010 628.428.168 628.428 1682. O19/MP/INVAI/I1 16. Feb.2011 147.037.159 147.037.1593, O27/MP/INV/IV11 22. Mar. 2011 56.191.087 56.191.0874.

NincecMulti Dimensi (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp4.873.724.483,00 (empatmiliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribuempat ratus delapan puluh tiga rupiah), dimana sebahagian dari sisatagihan tersebut di luar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 %dan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 3 % dengan menyebutkan:Regards to the contract made by and between PT. Nincec MultiDimensi (Party ) and PT.

Nincec Multi Dimensi(Dalam Pailif) adalah sebesar Rp4.404.296.714,00 (empat miliar empatratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empatbelas rupiah), dengan perincian sebagai berikut: SALDO AWALNo ISWOCE NIALI PPN (10%) PPh(35) PIUTANG (RpOTAGIHANNo TANGGAL (Rp)17. 129/MP/INV/XII/11 13. Des. 2010 628.428.168 628.428.16818. 019/MP/INV/II/11 16. Feb. 2011 147.037.159 147.037.15919. 027/MP/INV/III/11 22.

Nomor 187 K/Pdt.SusPailit/2013 SALDO AWALNIALINo INVOCE PPN (10%) PPh(35) PIUTANG (RpOTAGIHANNe TANGGAL os (Rp)TOTAL 551.274.150Payment invoice No. 129/MP/INV/XII/11 15 September 2011 200.000.000 14 Oktober 2011 200.000.000 9 Nopember 2011 228.428.168TOTAL 628.428.168TOTAL TAGIHAN 4.404.296.714 Bahwa berdasarkan pada rincian yang telah diuraikan oleh PemohonKasasi tersebut, maka dengan sangat jelas terbukti dan tidak dapatdibantah lagi secara hukum, bahwa jumlah sisa tagihan Pemohon Kasasikepada

Biotech Farma Nomor :29/PO/BKM/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atasPembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD,OK dan Peralatan Medik 20 % sebesar Rp. 649.252.200, (enamratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribudua ratus rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.8.853.439, (delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empatratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 20 November 2010.

Asli1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atasPembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD,OK dan Peralatan Medik 45 % sebesar Rp. 811.565.230,(delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu duaratus tiga puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.11.066.798, (Sebelas juta enam puluh enam ribu tujuh ratussembilan puluh delapan rupiah) tanggal 03 November 2010.

Putusan No. 8/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh paketpengadaan alat kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK danPeralatan Medik sebesar Rp. 922.397.550, (Sembilan ratus duapuluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus limapuluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.12.578.148, (dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribuseratus empat puluhdelapan rupiah) tanggal Des 2010.

Asli1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atasPembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD,Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKOK dan Peralatan Medik 45 % sebesar Rp. 811.565.230,(delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu duaratus tiga puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.11.066.798, (Sebelas juta enam puluh enam ribu tujuh ratussembilan puluh delapan rupiah) tanggal 03 November 2010.

Asli1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh paketpengadaan alat kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK danPeralatan Medik sebesar Rp. 922.397.550, (Sembilan ratus duapuluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus limapuluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.12.578.148, (dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribuseratus empat puluhdelapan rupiah) tanggal Des 2010.

Kasubdit Keberatan dan BandingPPh, Direktorat Pajak Penghasilan.Wiston Manihuruk, Jabatan Kasi Banding PPh, Direktorat PajakPenghasilan.FX. Panca Purbasukmana, Jabatan Korlak Banding PPh I,Direktorat Pajak Penghasilan. Masingmasing menggunakan alamatKantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal GatotSubroto No.4042 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU158/PJ./2005, tertanggal 30 September 2005.Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat;Melawan:PT.

tentang perubahankedua Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, tetapi berlaku undangundang Nomor 9 Tahun 1994 (perubahan pertama Undangundang Nomor 6 Tahun1983) ; Bahwa berdasarkan Pasal 47A Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakanbahwa Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikandiberlakukan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kelebihan pembayaran PPh

,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh = 7,5 % x Rp 3.341.600,= Rp 250.620,Kerugian Negara =BM+PPn+PPhSebesar = Rp 395.000, + Rp 334.160, + Rp 250.620,= Rp 979.780, (sembilan ratus tujuh puluh sembilanribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan gula pasir asal Malaysiatersebut, bertindak bukan sebagai Pengusaha Importir Terdaftar Gula yangterdaftar dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan DepartemenPerdagangan dan Industri Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa

,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh = 7,5 % x Rp 3.341.600,= Rp 250.620,Kerugian Negara =BM+PPn+PPhSebesar = Rp 395.000, + Rp 334.160, + Rp 250.620,= Rp 979.780, (Sembilan ratus tujuh puluh sembilanribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa seperti diuraikan di atas, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 103 huruf d UndangUndang Republik IndonesiaNo. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Republik IndonesiaNo. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Hal. 8 dari 17

"Thailand White Sugartersebut kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4Entikong untuk menyelesaikan kewajiban pabeannya sehingga Negaradirugikan sebesar + Rp 979.780, (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ributujuh ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Bea Masuk = 10 karung x @ 50kg x Rp 790, / kg= Rp 395.000,Nilai Import = (10 sak x 50kg x 1,8 x Rp 3.274,) + Rp 395.000,= Rp 2.946.600, + Rp 395.000.,= Rp 3.341.600,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh

Nomor:672 K/Pid.Sus/201 1Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH= Rp5.451.120,00 + Rp4.088.340,00 = Rp.16.649.460,00Perbuatan terdakwa SAMSUDIN ALS UN BIN ABANG MOCHTARsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f UU RI No.17Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndanag RI Nomor : 10 Tahun 1995.tentang kepabeanan ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR padahari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu laindalam bulan Juni ditahun 2009

tentang perubahan UndangUndang R.I Nomor : 10 tahun 1995tentang Kepabeanan ;Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTARsebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan kerugian negara antaralain :Bea Masuk (BM) 180 karung X@ 50 kg x Rp790,00 / Kg = Rp. 7.110.000,Nilai Import ( 180 Karung X 50 Kg X 1.8 X 32.926 ) + Rp7.110.000,00 =Rp47.401.200,00 + Rp7.110.200,00PPN 10 % X Rp54.511.200,00 = Rp5.451.120,00PPH 7,5 % X Rp54.511.200,00 = Rp4.088.340,00Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH

Nomor:672 K/Pid.Sus/201 1Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH = Rp5.451.120,00 +Rp4.088.340,00 = Rp16.649.460,00Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTARsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UndangUndang R.I Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSanggau tanggal 24 Juni 2010 sebagai berikut :1.

(setelah memperhitungkan PPn sebesar 10% dengan nilaiRp.77.658.955. dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.) Setelah dana tersebut masuk ke rekeningPT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu JAINAL MUS memerintahkan LAODE RUSDAMIN menandatangani cek PT.

(setelahdikurangi PPn sebesar 10% sebesar Rp. 20.709.055. dan PPh pasal 22 sebesar 2%sebesar Rp. 4.141.810.), kemudian pada tanggal 18 Maret 2009 ENANGBUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sulamenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0287/SP2DLS/KS/2009yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMALESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan DaerahMaluku Sanana sebesar Rp.202.948.735.

(setelah memperhitungkan PPn sebesar 10%dengan nilai Rp.77.658.955. dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesarRp.15.531.790. serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.) Setelah dana tersebut16masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu JAINAL MUSmemerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT.

(setelah dikurangi PPn sebesar10% sebesar Rp.20.709.055. dan PPh pasal 22 sebesar 2% sebesar Rp. 4.141.810.).yang masuk ke rekening JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMALESTARI Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana.Setelah dilakukan pembayaran uang muka tersebut namun PT.

(setelah memperhitungkan PPn sebesar 10%dengan nilai Rp.77.658.955. dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesarRp.15.531.790. serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.) Setelah dana tersebutmasuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu JAINAL MUSmemerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT.

BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;

senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;

SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;

pekerjaan 100% (seratus persen) nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/ SETDA/ VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015

lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;1 (Satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% Nomor:10/SELES/ RENCASRMSRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 20151 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil KemajuanPekerjaan 100 % Nomor: 09/PEM/RENCASRMSRG/SETDA/VIII/2015tanggal 28 agustus 2015;1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan100 % Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRMSRG/SETDA/VIII/2015 tanggal28 Agustus 2015;5 (lima) lembar foto copy SSP PPh

foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BABYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaanNomor:29/BA/PANPHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% (seratus persen) senilalRp90.624.000,00 (Sembilan puluh juta enam ratus dua puluh empat riburupiah) tanggal 29 Juni 2012;5 (lima) lembar foto copy SPP PPh

/KWITMBM/X/2013 tanggal15 Oktober 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratussembilan puluh delapan juta rupiah);1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAKMBM/X/2013 tanggal15 Oktober 2013;Halaman 85 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT JAP 50.51.52.53.34.55.56.Si:58.59.60.61.62.63.1 (Satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus2013;1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNIMANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;5 (lima) lembar foto copy SSP PPh

101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuanpekerjaan nomor: 03/BABYR/PEMBASRM.SORONG/IX/2015 tanggal09 September 2015;1 (Satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% (tiga puluh persen) tanggal14 September 2015 senilai Rp81.743.509,00 (delapan puluh satu juta tujuhratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah);5 (lima) lembar foto copy SSP PPh

foto copy Faktur No.09/MBMFKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;1 (Satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;Halaman 90 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT JAP 117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% (seratus persen) tanggal18 Desember 2015 senilai Rp190.734.855,00 (Seratus sembilan puluh jutatujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);5 (lima) lembar foto copy SPP PPh

yang memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa saksi bekerja di APPRI Surabaya dibagian hukum sejak17 Desember 2011;Bahwa APPRI adalah asosiasi atau perkumpulan dari produser rekamanyang mempunyai ijin resmi;Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa 1.377 keping VCD saatdi Polres Kota Pasuruan dan menurut saksi kesemuanya adalah bajakan;Bahwa ciriciri VCD asli yaitu terdapat sticker hologram pada kepingVCD, ada tanda luns PPh

dengan APPRI ada 45 produser ada yang CV danada yang berbentuk PT;Bahwa sepengetahuan saksi yaitu kalau ada perusahaan yang inginmengedarkan atau menjual maka harus seijin record masingmasingselaku pemegang hak cipta;Bahwa APPRI untuk perlindungan kepada anggotanya maka APPRI10menjual sticker hologram untuk ditempelkan di keping VCD;@ Bahwa menurut saksi dari peristiwa penjualan VCD bajakan yangdilakukan terdakwa maka yang dirugikan adalah pemegang hak cipta,negara yaitu dari tidak dibayarkannya PPh

Bin Baikuni;Menimbang, bahwa dari 1.377 keping VCD yang diamankan oleh saksiDenny Wahyu P dan saksi Hardian Musholin adalah VCD bajakan sebagaimanaketerangan dari saksi Beno Gestanto yang menerangkan yaitu terdakwabukanlah anggota APPRI Jawa Timur (APPRI) adalah asosiasi atauperkumpulan dari produser rekaman yang mempunyai ijin resmi) dan 1.377keping VCD saat di Polres Kota Pasuruan kesemuanya adalah bajakan, karenaciriciri VCD asli yaitu terdapat sticker hologram pada keping VCD, ada tandaluns PPh

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/BATL/PJABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;e 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor : 04.a/BATL/PJABM/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;e 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Perusahaan Nomor Bond :07.074.10009.10.09 tanggal 12 Oktober 2009 ;e 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak PertambahanNilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran110 tanggal15 Oktober 2009 ;e 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan(PPh

Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/BATL/ PJUABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;k. 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor : 04.a/BATL/ PUABM/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;. 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Perusahaan Nomor Bond :07.074.10009.10.09 tanggal 12 Oktober 2009 ;m. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak PertambahanNilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110tanggal 15 Oktober 2009 ;n. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan(PPh

Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/BATL/ PJUABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;k. 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor :04.a/BATL/PJABM/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;. 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Perusahaan Nomor Bond :07.074.10009.10.09 tanggal 12 Oktober 2009 ;m. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak PertambahanNilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110tanggal 15 Oktober 2009 ;n. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan(PPh

Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Positif DPP PPN berupa Penyerahanyang harus dipungut PPN sebesar Rp.83.903.891,00 berdasarkan equalisasidengan koreksi omset di PPh Badan Tahun 2007.

pembuktiansebagaimana diperintahkan dalam Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak :Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, danberdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan,serta berdasarkan keyakinan Hakim.Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, diketahui bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatanmaupun banding terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Peredaran Usaha di PPh

Dengan demikian, secara tidaklangsung, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telahmengakui kebenaran atas koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terhadap jumlah Peredaran Usaha di PPh Badan berdasarkandatadata atau buktibukti yang valid yang ada pada saat dilakukan pemeriksaan.1913.

Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 1.908.196.579Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan 0Pembahasan Akhir Pemeriksaan Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82661/PP/M.XVI.A/17/2017, tanggal 11 April 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00015/KEB/WPJ

HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MTlangssung menandatangani Surat Permintaan Membayar(SPM) tersebut padahal pengajuan SPM tersebut masihbelum lengkap' karena tidak melampirkan kelengkapanadministrasi sebagai berikut1.Surat PersetujuanHarga ; ee eee2.Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebuttidak dalam sengketa dan tidak sedang dalamagunana 5 3.Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jualbeli dihadapan PPAT ; 4.SPP PPh final atas pelepasan Bahwa, perbuatan terdakwa dalam menandatanganidokumentersebut

bahwa Dump Truck merk Man Truck CLA26.280 BSII 9S 6X4 M/T CSI8 (Tractor Head Only), menunjuk SPTNPNomor SPTNP022636/ NOTUL/KPUTP/BD.02/2011, tanggal 11 Agustus2011, menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak dapat diklasifikasikansebagai dumper yang dirancang untuk penggunaan bukan jalan rayasebagaimana dimaksud pada Subpos 8704.10.22.00 tetapi merupakankendaraan bermesin diesel dan memiliki masa total 40 ton, lebih tepatdiklasifikasikan pada pos tarif 8704.23.49.00 dengan Bea Masuk 10%, PPN10% dan PPh