Ditemukan 11322 data
RIA RUSTY YULITA
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kapolda Jawa Barat Cq Kaplres Kota Bogor Kota
115 — 38
BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah registerNo.620/SK/HK/2020/PN.Bgr. tanggal 7 Oktober 2020.
Pembanding/Penggugat II : S. Hidayatulloh
Pembanding/Penggugat III : Natahari Wibowo, S.H
Pembanding/Penggugat IV : Rivai Wardhana
Terbanding/Tergugat I : . Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya disebut PT Telkom Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
161 — 105
dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang mengadlliBahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan kaedah hukummengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa,mengadili, serta memutus perkara apabila yang digugat adalah Badanatau Pejabat TUN dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, sebagaimana termuat dalam YurisprudensiMahkamah Agung No. 620
84 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
DS.AGUNG 6490 INLET 460/DS.AGUNG OUTLET SHM NO 430/MGLSUB SHM NO SUB SHM NO5 SUDIRMAN 4 11 8 447/DS.AGUNG 6710 INLET 468/DS.AGUNG OUTLET 438/DS.AGUNGMUHAMMAD SUB SHM NO SUB SHM NO6 ROHIM 4 13 5 498/DS.AGUNG 7005 INLET 503/DS .AGUNG OUTLET 475/DS.AGUNGSUB SHM NO SUB SHM NO7 RUJIANTO 4 14 3 529/DS.AGUNG 6660 INLET 532/DS.AGUNG OUTLET 502/DS.AGUNGSUB SHM NO SUB SHM NO8 MUHIMIN 4 30 5 650/DS.AGUNG 6570 INLET 651/DS.AGUNG OUTLET 621/DS.AGUNGSUB SHM NO SUB SHM NOg SANUSTI 4 30 8 591/DS.AGUNG 6600 INLET 620
.AGUNG 6490 INLET 460/DS.AGUNG OUTLET SHM NO 430/MGLSUB SHM NO SUB SHM NO5 SUDIRMAN 4 11 8 447/DS.AGUNG 6710 INLET 468/DS.AGUNG OUTLET 438/DS.AGUNGMUHAMMAD SUB SHM NO SUB SHM NO6 ROHIM 4 13 5 498/DS.AGUNG 7005 INLET 503/DS .AGUNG OUTLET 475/DS.AGUNGSUB SHM NO SUB SHM NOy RUJIANTO 4 14 3 529/DS.AGUNG 6660 INLET 532/DS.AGUNG OUTLET 502/DS.AGUNGSUB SHM NO SUB SHM NO8 MUHIMIN 4 30 5 650/DS.AGUNG 6570 INLET 651/DS .AGUNG OUTLET 621/DS.AGUNGSUB SHM NO SUB SHM NO9 SANUSI 4 30 8 591/DS.AGUNG 6600 INLET 620
one tnL 457/ps.a outLE 427/DS.aGet GUNG T UNGSuB SHM NO SUB4 MARNO 4 3 sone ~ tnu 460/ps.a OUTLE nao itorET GUNG TSUB SHM NO Sup SHM NO5 SUDIRMAN 4 11 nome on INL 468/DS.A OUTLE 438/DS.AGet GUNG T UNGSuB SHM NO Sup SHM NO6 noth 4 13 sone me tru 503/ps.a outnE 475/DS.aGet GUNG T UNGSuB SHM NO Sup SHM NO7 RUJIANTO 4 14 aan pee INL 532/DS.A OUTLE 502/DS.AGet GUNG T UNGSUB SHM NO Sup SHM NOg MUHIMIN 4 30 coe ee tru 651/ps.a outnE 621/Ds.aGet GUNG T UNGsuB SHM NO sup SHM NO9 SANUSI 4 30 cone on tnu 620
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
802 — 677
Bengkalis No: 620/KPTS/PU/PAMY/I/2014/14tentang Penunjukkan / Pengangkatan Pengawas Lapangan,Pejabat Pelaksana Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)PNS dan PPAKK Pegawai Honorer / Tidak Tetap pada KegiatanPeningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu di LinkunganDinas PU Kabupaten Bengkalis tanggal 02 Januari 2014 911. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Hal. 102 dari 524 Hal.
Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR Dinas Pekerjaan Umum = Kabupaten Bengkalis Nomor:620/KPTS/PU/PAMY/I/2015/ Penunjukkan / PengangkatanPengawas Lapangan, Pejabat Pelaksana Administrasi KeuanganKegiatan (PPAKK) PNS dan PPAKK Pegawai Honorer / TidakTetap pada Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan BukitBatu di Linkungan Dinas PU Kabupaten Bengkalis tanggal 02Januari 2015 512.1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Bengkalis Perihal : Tindak Lanjut Hasil AuditTujuan
Bengkalis No: 620/KPTS/PU/PA Hal. 245 dari 524 Hal.
Bengkalis No: 620/KPTS/PU/PAMY/I/2014/14 tentang Penunjukkan / Pengangkatan PengawasLapangan, Pejabat Pelaksana Administrasi Keuangan Kegiatan(PPAKK) PNS dan PPAKK Pegawai Honorer / Tidak Tetap padaKegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu diLinkungan Dinas PU Kabupaten Bengkalis tanggal 02 Januari2014 911.1 (Satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pengguna AnggaranDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor:620/KPTS/PU/PAMY/I/2015/ =Penunjukkan / PengangkatanPengawas Lapangan, Pejabat
Bengkalis 619.Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor:821/SPMT/PUPRSET/2018/159 Untuk melaksanakan tugasMembantu Pengadministrasian Umum Seksi PerencanaanTeknis Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalistanggal 4 Januari 2018 620. Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor: Hal. 428 dari 524 Hal.
89 — 54
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.k) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASAselaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku KasiHTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKIDenpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal suratketerangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA,SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah,h NYOMAN SUKAHARTINIYASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selakuKasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKIDenpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal suratketerangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
Drs.H. MUKHIDIN bin WAHID
90 — 18
Pengadilan Agama Blora atas Tanah yang terletak di Desa Seso, Kec.Jepon Kab.Blora seluas 5002 M2 tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);
- Surat Tugas Nomor: W.11-A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan Agama Blora Kelas I-B tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);
- Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00-053-178-0-507-000 atas nama WP Ida
tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telahdilegalisir);68) Surat Tugas Nomor: W.11A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan AgamaBlora Kelas IB tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);69) Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 000531780507000 atas nama WP IdaNursanti, SH (fotocopy yang telah dilegalisir);Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg570) Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RItanggal 10 September 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);71)
tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);Surat Tugas Nomor: W.11A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan AgamaBlora Kelas IB tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 000531780507000 atas nama WP IdaNursanti, SH (fotocopy yang telah dilegalisir);Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RItanggal 10 September 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);Surat Permohonan Berkas Penawaran Pengadaan Tanah PA Blora tanggal 20Pebruari
tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telahdilegalisir);68) Surat Tugas Nomor: W.11A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan AgamaBlora Kelas IB tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);69) Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 000531780507000 atas nama WP IdaNursanti, SH (fotocopy yang telah dilegalisir);70) Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RItanggal 10 September 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);71) Surat Permohonan Berkas Penawaran Pengadaan Tanah PA Blora
Foto copy dari copy Surat Bupati Kepahyang No : 620/660/Bag. 4 perihalbantuan program PKPSBBM IP Kabupaten Kepahyang Tahun 2005.Surat ini di tujukan kepada Gubernur, Kapolda, Kejati, Unsur MuspidaPropinsi Bengkulu dan Muspida Kabupaten Kepahyang isinyapermohonan kebijaksanaan agar program PKPSBBM IP KabupatenKepahyang dapat diteruskan dengan perpanjangan waktu pelaksanaansesuai dengan Permenkeu RI. No : 99/PMK.06/2005 diberi tanda T5..
Pembebasan lahan untuk perluasan lokasi Terminal Senipah untukCondensate SegregationUnit berdasarkan Surat Pemerintah KabupatenDaerah Tingkat II Kutai; Kecamatan Samboja No.620/316/Pem.1/1994tanggal 29 Januari 1994, Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IIKutal; Kecamatan Samboja No.592/571/Pem/II/1994 tanggal25 Februari 1994, dan Daftar Perhitungan Ganti Rugi atas Tanah danTanam Tumbuh untuk Keperluan Perluasan Lokasi Terminal TOTALSenipah tanggal 25 Februari 1994, serta Daftar Penerimaan Ganti
* dan pemberian gantirugi sebesar Rp34.597.850,00 (tiga puluh empat juta lima ratussembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);Pada tahun 1988, dibuat Surat Pelepasan Hak dari masingmasingpemilik tanah/pemegang hak;Tahap IV Tahun 1994:a.Melalui surat No. 62/C3000/94SO tanggal 29 Januari 1994,Tergugat II mengajukan Permohonan Penunjukan Pembebasan Hakatas Tanah untuk Perluasan Lokasi Terminal Senipah seluas 2 Hakepada Gubernur KDH TK.1I Kalimantan Timur;Melalui surat No. 620/316/Pem
Sulfa Nur(Penggugat) atas obyek sengketa adalah tidak sah pula;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selebinnya MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P11 berupapermohonan fiat roya atas SHM No. 620/Matakali dan SHM No. 649/Matakalikeduanya atas nama pemegang hak Abdul Hakim, oleh karena bukti surattersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa maka Majelis Hakimberpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan;Menimbang
Bahwa eksepsi Kompetensi Absolut ini didukung oleh beberapaKaedah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RIyang menerangkan: 2222222 22222Putusan No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999: Bilayang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negen, 27" 222 nonoPutusan Mahkamah Agung : No. 323
Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl,mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, dalamPutusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999,diperoleh kaidah hukum bahwa Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan negeri;6.
Pemegang Saham PT.CentralInternational Property Nomor 210 tanggal 28 Desember2016 (sesuai dengan aslinya);Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.Central International Property Nomor AHUAH.01.03.0114513 tanggal 30 Desember 2016 (Ssesuai denganfotocopy yang dilegalisir);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/02/20198 tanggal 1 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);Site Plan Nomor 620
yang melawan hukum, karena setahuPenggugat keadaan keuangan Tergugat I cukup sehat, maka mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mensomir Tergugat I memberikanlaporan keuangannya selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit olehAkuntan Publik ;Bahwa Tergugat I memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik terbukti dariditebusnya jaminan pinjaman kredit oleh Tergugat I pada Tergugat II, yangdilakukan pada :a Tanggal 13 Juli 2010, berupa :* Sertipikat SHM atas satuan rumah susun No.620
2353031) 23531) 22) 13625)3637)31) 227) 12) 11722NO NMNN DN NY25) 23531) 220) 137) 23531) 233) 22) 14131) 233) 2((((((((((((((31(((((((((((((42) 2(2) 1(34) 2(25) 2(3532) 1(31) 2(3037) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 446.00 715.00 Tm/F12 1 TE(51) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 126.00 693.00 Tm/E1lZ 2 DE(2) 182) 180.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 144.00 693.00 Tm/F12 1 TE(2) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 147.00 693.00 Tm/E1lZ 2 DE(620
Bahwa putusan MA No. 3838 K/Sip/1971 tertanggal 3111971 (Bukti TII 4), memberikan kaidah sebagai berikut:menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansiagraria secara sah, tidak termasuk wewenang pengadilan tetapi sematamata termasuk wewenang administrasi pembatalan surat bukti hak harusdiminta oleh pihak yang menang di pengadilan kepada instansi Agrariaberdasarkan putusan yang diperolehnya.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999tertanggal 29 Desember
perjanjian jual beli terjadi atas kesepakatankeduabelah pihak, Pasal 1459 hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada sipembeli, selama penyerahannya belum dilakukanmenurut pasal 612, 613 dan 616, jadi dalam BW peralihan kepemilikanharus dengan levering;Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pat.G/2020/PN MadPasal 616 penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerakdilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengancara seperti ditentukan dalam pasal 620
Chaeri wardana, sebesar Rp. 60.295.705 2402.1 (Satu) lembar asli tindasan aplikasi transfer Bank Mandiri, tanggal 02 Maret2011, disetor oleh SPBU 34 42129, ke rekening Bank Mandiri dengan nomor124 0005 620 589, atas nama TB. Chaeri wardana, sebesar Rp. 44.299.505 2402.1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi transfer Bank Mandiri, tanggal 17Februari 2011, disetor oleh SPBU 34 42129, ke rekening Bank Mandiri dengannomor 124 0005 620 589, atas nama TB.
Chaeri wardana, sebesar Rp.51.940.120 2402.1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi transfer Bank Mandiri, tanggal 16Februari 2011, disetor oleh SPBU 34 42129, ke rekening Bank Mandiri dengannomor 124 0005 620 589, atas nama TB. Chaeri wardana, sebesar Rp.63.015.090 2402.1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi transfer Bank Mandiri, tanggal 16Februari 2011, disetor oleh SPBU 34 42129, ke rekening Bank Mandiri dengannomor 124 0005 620 589, atas nama TB.
Bus, beserta Fotocopy legalisir warkah dan AktaJual Beli No. 4944/2008 tanggal 03122008 dan dokumenpendukungnya2376 Sebidang tanah sesuai dengan dokumen Buku Tanah atas HakMilik No. 620 / Penancangan, Gambar Situasi No. 3270 tgl. 14Agustus 1995 luas 7.300 m2, tercatat atas nama TB. ChaeriWardana, B.BUS.2377 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.620/Penancangan luas 7.300 M2, atas nama Tubagus ChaeriWardana B.
Chaeri Wardana, sebesar Rp. 8.251.6212402.2 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi transfer Bank Mandiri,tanggal 08 Maret 2011, disetor oleh SPBU 34 42129, kerekening Bank Mandiri dengan nomor 124 0005 620 589, atasnama TB. Chaeri wardana, sebesar Rp. 72.956.5252402.3 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi transfer Bank Mandiri,tanggal 04 Maret 2011, disetor oleh SPBU 34 42129, kerekening Bank Mandiri dengan nomor 124 0005 620 589, atasnama TB.
Chaeri Wardana, sebesar Rp. 59.068.5552402.4 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi transfer Bank Mandiri,tanggal 04 Maret 2011, disetor oleh SPBU 34 42129, kerekening Bank Mandiri dengan nomor 124 0005 620 589, atasnama TB. Chaeri wardana, sebesar Rp. 60.358.8352402.5 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi transfer Bank Mandiri,tanggal 02 Maret 2011, disetor oleh SPBU 34 42129, kerekening Bank Mandiri dengan nomor 124 0005 620 589, atasnama TB.
IWAN SULISTIONO;
2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. IWAN SULISTIONO;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.
Brt.B.Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa terhadap hal tersebut pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi,yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt./1999tanggal 29 Desember 1999 yang
Merk ZINOVOG total bungkus 620, total batang 4000;
182 — 78
Terbanding/Tergugat I : PT. Total E & P Indonesia Qq. Total Indonesie Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indoensia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan
103 — 62
64 — 35
96 — 22
203 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 83
35 — 6
19 — 1
1.INAQ HAJAR
2.HAJAR
3.SUMARNI
4.JUMAHIR
5.MUHAMAD NURJANI
6.SUHARNI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.DIREKTUR PT ESA SWARDHARNA THANI
107 — 74
1.ISMIARTI
2.ISMARIANI
3.ISMARIANA, S.Pd,
4.RINOSA JUNIARDI
5.ARI WIDAYAT
6.TRI ARINI WIDAYATI,
Tergugat:
SOEMARMAN, SH
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
136 — 19
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
751 — 1622
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TARNI PURNOMO, SH
121 — 0
Ny. Bahniar
Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Kembangan selaku PPAT
2.Kepala Kelurahan pada Kantor Kelurahan Joglo
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
4.Ny. Keben Pr. Bin Tontjil dan atau ahli warisnya ibu Nimah dan Sani
5.EKA DJAJA
6.PT Budi Mulya Nusantara
Turut Tergugat:
Notaris Ny. H. Asmin Arifin A.Latief S.H
165 — 83
1.Haryono
2.YARMA SARI, S.H.
3.VERONICA SUPRIH WIJAYANTI, S.H., M.H.
4.BUDI PRAKOSA ADI, S.H.,M.H.
5.ANDI TYAS TRI WIBOWO, S.H.
13.HARYONO, SH.
14.DEASY DIAH SURYONO, S.H.
15.SADIQA AMALIA, SH.
Terdakwa:
Muhammad Ismail Rangkuti
21 — 0