Ditemukan 13338 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/TUN/2014 Tanggal 4 Maret 2015 — BUPATI MINAHASA UTARA, DK vs. SERSIA BALAATI, DKK
167 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pesisir dan Pulau Kecil.Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 127 PK/TUN/2014Perlu kami jelaskan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) lewatputusannya membatalkan sejumlah Pasal dalam UndangUndang No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, salah satunyaadalah putusan No. 25/PUUViII/2010, MK membatalkan Pasal 22 huruf edan f sepanjang frasa "dan atau" dan Pasal 52 ayat (1) UU Minerbasepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan" karenabertentangan dengan UUD
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SUMENEP Nomor 5/Pid.B/2015/PN Smp Tanggal 27 Mei 2015 — - Ahmad Riadi bin Moh. Honi
- Zaini bin Salamet
147 — 42
147 — 42
merupakan suatu prosedur berdasarkanprinsipprinsip yang harus ditaati dan dilaksanakan secara murni dankonsekuen dalam rangka mengungkap kebenaran materiil adanyaperbuatan pidana baik dalam tahapan penyelidikan, penyidikan hinggapenuntutan berdasarkan kewenangannya masingmasing;Bahwa dengan demikian fungsi Hukum Acara Pidana bertujuan agarkebenaran materiil yang diperoleh merupakan kebenaran yang zeroerror tolerance karena sangat berhubungan dengan perlindungan hakasasi manusia yang terdapat dalam UUD
Putus : 18-08-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 1007/Pdt.G/2015/PN.Sby Tanggal 18 Agustus 2016 — SOFYAN HADI Dkk
melawan
Panglima TNI Cq. Kepala Staff Angkatan Laut Cq. Panglima Armada Timur Cq. Danlantamal V Cs
66 — 3
66 — 3
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, antara lain menetapkan :1) Hak Menguasai dari Negara (HMN) dalam Pasal 2 yang berasal dariPasal 33 ayat (8) UUD 1945 yaitu : Bumi, air dan kekayaan alamyang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakanuntuk sebesarbesar kemakmuran rakyat ; Hal. 31 dari 57 Putusan No.1007/Pdt.G/2015/PN.Sby2) Dalam Penjelasan UUPA No. 5 Tahun 1960 angka Il (Romawi Il)dinyatakan antara lain bahwa Negara dapat memberikan HakPengelolaan
Register : 30-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL Tanggal 9 Februari 2021 — Pemohon:
Monalisa
Termohon:
1.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLDA METRO JAYA
2.NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
3.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA R.I Cq KETUA KOMISI HAK ASASI MANUSIA
444 — 255
Monalisa
Termohon:
1.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLDA METRO JAYA
2.NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
3.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA R.I Cq KETUA KOMISI HAK ASASI MANUSIA
444 — 255
KUHAP Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksadan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundangini tentang:a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan;ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014, Pasal 77huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD
Register : 27-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 09-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. Tanggal 18 Juli 2018 — NURMAWAN FRANSISKA S.; Melawan; PT HOSANA MEDICA PRATAMA (Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang);
128 — 158
128 — 158
Tindakan Penggugat tersebut, jelastelah melanggar hak asasi Penggugat, yaitu tiap orang berhakatas pekerjaan dan penghidupan yang layak atau Hak untukbekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil danlayak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Selanjutnya Penggugat mengirimkan Somasitanggal 17 November 2017 kepada Tergugat melalui Kuasa HukumPenggugat, namun Tergugat tetap' tidak bersedia untukmengembalikan ljazah Penggugat.
Register : 06-05-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 156/Pid.B/2021/PN Sak Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
KUNA SEGREN Als KUNA Als BAY
113 — 80
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
KUNA SEGREN Als KUNA Als BAY
113 — 80
Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhanhukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasanakan tetapii haruslah juga memperhatikan maksud lainnya sepertipencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif),mempertahankan tata tertiop kehidupan bersama, serta memperbaiki orangyang telah berbuat jahat ;Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas NegaraIndonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teorilgabungan, sehingga
Putus : 30-11-2015 — Upload : 30-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/Pdt.Sus-KIP/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA VS RIFQI AZMI DAN HELMI ATMAJA, mewakili Forum Diskusi Suporter Indonesia
168 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 606 K/Pdt.SusKIP/2015Komisi Informasi Pusat, serta Pasal 28 huruf f UUD 1945 sebagai suatudasar penerbitan Peratuan ini. Sehingga, penerbitan peraturan ini tentutelah melalui berbagai pertimbangan terhadap maksud dan tujuan tiaptiappasal yang terkandung didalamnya. Perlu diperhatikan bahwa suatupemberian hak seluasluasnya kepada masyarakat tidak dapat diberikandengan tanpa menerapkan batasanbatasan yang menjadi kewajibanuntuk seorang Warga Negara.
Register : 20-08-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Mgl Tanggal 7 September 2018 — Pemohon:
ARSAM HIDAYAT
Termohon:
Kepolisian Resort Tulang Bawang cq KASAT RESKRIM Kepolisian Resort Tulang Bawang
42 — 24
ARSAM HIDAYAT
Termohon:
Kepolisian Resort Tulang Bawang cq KASAT RESKRIM Kepolisian Resort Tulang Bawang
42 — 24
menimbulkanketidakpastian hukum.Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan : Dalam halpenyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakantindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dengan adanya PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUUXIII/2015tanggal 11 Januari 2017, yaitu : Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAPbertentangan dengan UUD
Register : 30-10-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 25/Pdt.G/2019/PN End Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
JOSAFAT INNOCENTIUS RINU
Tergugat:
MARTINA SEALTI PAUL
43 — 15
JOSAFAT INNOCENTIUS RINU
Tergugat:
MARTINA SEALTI PAUL
43 — 15
seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekatdan akrab dengan si anak yaitu ibu *;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 906K/Sip/1973 kepentingan si anak lah yang harus dipergunakan selaku patokanuntuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak;Menimbang, bahwa tentang putusan ataupun penetapan hak kuasa asuhataupun perwalian terhadap si anak, pada dasarnya harus benarbenardiperhatikan prinsipprinsip dasar perlindungan anak yang berdasarkanPancasila dan UUD
Register : 06-10-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 240/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. HARI SUTJAHJO, ME;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
98 — 47
98 — 47
Kepres Al000001/KEPKA/TDH/23271/16 Tanggal 15 Maret 2016mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugatsebagai PNS tersebut, adalah sehubungan dengan adanyaPutusan Tipikor Bandung No. 44/Pid.SusTPK/2015/PN.BDGyang diputus pada Tanggal 15 Juni 2015, sehingga dengandemikian objek sengketa Kepres RI000001/KEPKA/T DH/23271/16 Tanggal 15 Maret 2016 tersebuttelah dibuat dengan tanggal yang dimundurkan dandiberlakukan secara surut yang mana hal ini telah melanggarhak asasi manusia Pasal 28 ayat (1) UUD
Putus : 15-01-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/TUN/2014 Tanggal 15 Januari 2015 — OSMAN SIBUEA,dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN TOBA SAMOSIR,dk
206 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
418 K/TUN/2014 Bahwa hal inilah yang menjadi dasar pemikiran para Pemohon Kasasiuntuk mengajukan Kasasi dalam memori ini, hal ini sangat menghantuipikiran para Pemohon Kasasi, bahwa bagaimana bisa hal sepenting ini,terkait tanah rakyat serta masa depan rakyat yang telah berjuangpuluhan tahun diabaikan saja sedemikian rupa permohonannya.Bukankah Majelis Hakim harus Aktif dalam melakukan Iktiar atau Upayadalam menemukan Keadilan, Keadilan yang sesungguhnya sebagaimanayang dimaksud dalam UU serta UUD
Putus : 02-08-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 PK/PID.SUS/2011 Tanggal 2 Agustus 2012 — Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ill tahun 2000 telah menetapkan Sumber Hukumdan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan sebagai Sumber TertibHukum yang berlaku di Indonesia, yaitu : 1) UUD 1945 ; 2) Ketetapan MPR RI;3) Undangundang ; 4).Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang(perpu) ; 5). Peraturan Pemerintah ; 6) Keputusan Presiden yang BersifatMengatur ; dan 7).
Register : 24-01-2017 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Pra Peradilan/2017/Pn Gto Tanggal 6 Februari 2017 — IMRAN YUNUS NENTO sebagai Pemohon
MELAWAN
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota Sebagai TERMOHON
252 — 115
252 — 115
Namun hal ini tidak dilakukan oleh TERMOHON.39.Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Mahkamah Konstitusimengeluarkan Putusan Nomor 130/PUUXIII/2015 dalam amarputusannya Menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secarabersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangfrasa penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tidakdimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan suratperintah dimulainya penyidikan kepada
Register : 01-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PA Lasusua Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Lss Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 24
27 — 24
Putusan No.90/Pdt.G/2021/PA.LssMenimbang Bahwa dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 pasal 28Bayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi;Menimbang Bahwa pengaturan hakhak anak di Indonesia saat inidiatur dalam UU No.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berikut adalah gambaran perlakuan PPNJasa Pengolahan LNG dari proyek LNG berdiri hingga sekarang;SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM1 Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 &PENUGASAN 4 PERTAMINA Bebas Beban Operasidan Risiko Pajak Sanksi Perpajakan (bunga, kenaikaSS "GKlaim PT Badak dan PT Arun akibat @7Faktur Pajak dianggap cacatGambar XI.
Register : 20-11-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 86/Pid.B/2014/PN Tgl Tanggal 23 April 2015 — Fesol Seff bin Muhsin
138 — 36
138 — 36
Pasal 28G UUD 1945 juga dengan tegasmengakui bahwa kehormatan dan martabat sebagai hak konstitusional warga negaraoleh karenanya harus dilindungi. Pasal 310 KUHP adalah pengejawantahan darikewajiban negara untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap setiap warganegara.
Register : 20-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 56/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL Tanggal 7 September 2021 — Pemohon:
Lembaga Pengawalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
1.Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS
2.Pemerintah Negara RI cq Jaksa Agung RI
146 — 93
Lembaga Pengawalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
1.Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS
2.Pemerintah Negara RI cq Jaksa Agung RI
146 — 93
Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 di satu sisi memperluas danmenjamin hak tersangka dalam yurisdiksi Praperadilan sehingga dianggapsebagai suatu terobosan hukum.Pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 April 2015 dalam amarnya memutuskan 2 (dua) hal,pertama mengenai frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukupdan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14,pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD
Register : 17-10-2016 — Putus : 11-11-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 135/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP Tanggal 11 Nopember 2016 — Perdata
- PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Cabang Rantauprapat
Lawan
- REBAN
104 — 45
104 — 45
UUD tahun 1945b. Ketetapan MPR Putusan perkara perdata No. 135/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap. Page 34c. Undangundang/perpud. Peraturan pemerintahe. Peraturan presidenf. Peraturan daerah provinsig.
Register : 05-01-2017 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 01/Pdt.Sus/2017/PN Sbg Tanggal 30 Januari 2017 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Sibolga (Persero) Tbk vs MEI FADLY SIREGAR
96 — 45
96 — 45
Sehingga tidasehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan neger6 Bertentangan dengan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturanmenyebutkan jenis,hirarki peraturan perundangundangan adalah1 UUD tahun 1945 22 Ketetapan MPRUndangundang/perpuPeraturan pemerintahPeraturan presidennan wu BW NYPeraturan daerah provinsi7 Peraturan daerahSedangkan peraturan menteri keuangan RI (in casu) Nomor 93/PMK.06/2010 yo PM106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundangundangan
Register : 20-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 21-09-2018
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 10-K/PM.III-15/AD/VII/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 —
96 — 75
96 — 75
harapan untukmendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan orangtua yang lengkapbagi anak hasil perkawinan mereka.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insafdan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurityang baik patuh dan taat kepada norma hukum serta norma yangberlaku di masyarakat dan berlaku di lingkungan Militer sesuai denganFalsapah Pancasila, UUD