., yangdiakui sebagai keuntungan, tanpa diimbangi dengan penyerahanprestasi pekerjaan kepada negara/ masyarakat Rp.20.000.000,Rp.66.000.000,Rp.1.500.000,Rp.5.000.000,Rp.108.319.432. e Bahwa pengadaan 2 (dua) Unit Sarana Tangkap (funai) pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara yang diadakan padatahun anggaran 2006 di UPT Serey tersebut di atas ternyata juga tidakdilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkanoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa

Bahwa pengadaan 2 (dua) Unit Sarana Tangkap (funai) pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara yang diadakan padatahun anggaran 2006 di UPT Serey tersebut di atas ternyata juga tidakdilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkanoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara sesuaisurat Nomor : 523/01/DPKMU/67/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 danjuga tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) daridinas Perhubungan, Komunikasi

Bahwa pengadaan proyekdimaksud juga tidak dilengkapi dengan Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI), Kemudian masyarakat nelayan tidak pernahmenggunakan/memanfaatkan kapal funai tersebut;Berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaiandengan keterangan saksi saksi serta faktadipersidangan, telah dapat dibuktikan bahwa perbuatanTerdakwa diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwauntuk dengan sengaja menganiaya saksi korban;3.

Gurusinga (Teknis Perikanan)/ Anggota19600330 198603 2 002 Bahwa Tim PPHP sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas,wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasasesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak:b. Menerima hasil pekerjaan:c. Menyusun dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan yangtelah dilaksanakan dan menerima hasil pekerjaan dalam bentukBerita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang / Pekerjaan:Hal. 4 dari 72 hal.

memperjualbelikan paket bantuan kepada pihak lain,maka Dinas Pertanian dan Kelautan berhak untuk menarikpaket bantuan tersebut tanpa meminta persetujuan darikelompok usaha bersama dengan tidak menuntut ganti rugiapapun;e Bersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelatuan Kota Medanserta mematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertaniandan Kelautan Kota Medan;e Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiapbulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medanmelalui Kepala Bidang Produksi Perikanan

Gurusinga (Teknis Perikanan)/ Anggota19600330 198603 2 002 Bahwa Tim PPHP sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas,wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasasesual ketentuan yang tercantum dalam kontrak;b. Menerima hasil pekerjaan;c. Menyusun dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan yangtelah dilaksanakan dan menerima hasil pekerjaan dalam bentukBerita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang / Pekerjaan;d.

No. 470 K/PID.SUS/2017eBerkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiapbulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medanmelalui Kepala Bidang Produksi Perikanan;" Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 telah menerangkan hasilaudit atas kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sarana dan AlatTangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan denganmetode perhitungan

Kegiatan padaDinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danKelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima HasilPekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danKelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentangPenetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai CalonPenerima Paket Bantuan Perikanan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISA BIN JAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembudidayaan ikan kedalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

empat ratus empat puluh Sembilan koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kastela;- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Duwong;- Sebelah Timur berbatasan dengan gedung pertemuan Kelurahan Kastela, tanah milik Yulinda Simabur, tanah milik Fatma Munim, tanah milik Herfina Simabur, dan tanah milik Haji Robo ;- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Citra Lestaluhu, tanah milik Kader Ibrahim, bangunan Laboratorium Fakultas Perikanan

denganbatasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kastela;Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Duwong;Sebelah Timur berbatasan dengan gedung pertemuan KelurahanKastela, tanah milik Yulinda Simabur, tanah milik Fatma Munim, tanahmilik Herfina Simabur, dan tanah milik Haji Robo/SHM1 73;Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN TteSebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sitra Lestaluhu, tanah milikKader lbrahim, bangunan Laboratorium fakultas Perikanan

puluh ribuempat ratus empat puluh Sembilan koma lima meter persegi) denganbatasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kastela;Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Duwong;Sebelah Timur berbatasan dengan gedung pertemuan Kelurahan Kastela,tanah milik Yulinda Simabur, tanah milik Fatma Munim, tanah milik HerfinaSimabur, dan tanah milik Haji Robo/SHM173;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sitra Lestaluhu, tanah milikKader lbrahim, bangunan Laboratorium fakultas Perikanan

Pulau Ternate Kota Ternate yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :>V danPihak Para Penggugat menunjukkan lokasi obyek sengketa = yakniterdapat 8 (delapan) titik simpul batas sebagai berikut Utara berbatasandengan Jalan Raya KastelaTernate, Selatan berbatasan denganPantai/laut, Barat berbatasan dengan Citra Lestaluhu, Kader lbrahim danLaboratorium Perikanan Universitas Khairun , Timur berbatasan denganGedung Pertemuan Kelurahan Kastela, tanah Fatma Munim, tanahYulinda Simabur, tanah Herfina

Kastela Kec.Pulau Ternate Kota Ternate dan kuasa Para Penggugat menunjukkan lokasiobyek sengketa yakni terdapat 8 (delapan) titik simpul batas sebagai berikutUtara berbatasan dengan Jalan Raya KastelaTernate, Selatan berbatasandengan Pantai/laut, Barat berbatasan dengan tanah Citra Lestaluhu, tanahKader lbrahim dan Laboratorium Perikanan Universitas Khairun , Timurberbatasan dengan Gedung Pertemuan Kelurahan Kastela, tanah FatmaMunim, tanah Yulinda Simabur, tanah Herfina Simabur, tanah milik Haji

Bahwa cerita orang lain tersebut adalah cerita tentang Termohon tidakjujur tentang keluarga adik Termohon dengan suaminya dan tentangTermohon bekerja di perikanan. Padahal sebelum menikah denganPemohon, Termohon sudah menceritakan semua tentang masa laluTermohon kepada Pemohon;7.

Bahwa cerita orang lain tersebut adalah cerita tentang Termohon tidakjujur tentang keluarga adik Termohon dengan suaminya dan tentangTermohon bekerja di perikanan. Padahal sebelum menikah denganPemohon, Termohon sudah menceritakan semua tentang masa laluTermohon kepada Pemohon;Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/MS.Bir4.

PENETAPANNomor : 48/Pdt.P/2014/PN.KdlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdataPermohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikutatas permohonan dari :ABDUL AZIS, Umur 44 tahun/ 14 April 1970, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, bertempattinggal di Dusun Sari Baru, Rt. 004, Rw. 015, Desa Gempolsewu, KecamatanRowosari, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai ............ceeeeeeeeeeesLiebe

Redaksi Rp. 5.000, Meterai Rp. 6.000, Leges Rp. 3.000,TTA ssicswscasssnensn Rp. 164.000.Salinan Penetapan sesuai dengan Aslinya diberikan untuk dan atas Permintaan : ABDULASIZ, Umur 44 tahun, jenis kelamin Lakilaki, agama Islam,pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Sari BaruRT.004 / RW.015, Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.Pada tanggal : 18 Juni 2014Kendal, 18 Juni 2014Panitera/Sekretaris,Ub.

Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya,yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung darisumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untukmemperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut,sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.Pasal 2 ayat (2) huruf c:Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategisberupa :c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 1 huruf c;dibebaskan dari pengenaan Pajak

Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya;yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung darisumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untukmemperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 2007.Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK575/KMK.04/2000tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan yang

Menteri Kelautan dan Perikanan RI di JakartaCq. Kepala Badan Karantina Ikan PengendalianMutu dan Keamanan Hasil PerikananHalaman 17 dari 49 Putusan Nomor 42/Padt.G/2016/PN SmlKementerian Kelautan dan Perikanan RI diJakarta Cq.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Kelas Ambon,Alamat: Jalan Laksdya Leo Wattimena, WaiheruAmbon 97232, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;Kepala Desa Sifnana/Ketua Persekutuan Adat Desa Sifnana,Alamat: Desa Sifnana, Kecamatan TanimbarSelatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq.Gubernur Maluku di Ambon Cq.

danRumah Sakit Bergerak termasuk dalam wilayah Tanah Soa Krawain yangdiketahui Saksi karena Saksi berkebun dekat tanah tersebut, yangsepengetahuan Saksi pelepasan hak atas tanah diwakili kelima margaSoa Krawain;Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam pelepasan hak atas tanahobjek senketa yang pertama, akan tetapi diperintah Kepala Desa Sifnanamembantu menghitung tanaman diatas tanah sengketa karena menurutpenjelasan Kepala Desa, tanah tersebut telah dilepas Mathias Rangkolykepada Kementerian Perikanan

Berita acara pemeriksaan/Survey tegakan mangrove dan Dinas Kelautan,perikanan,pertanian dan kehutanan Pemerintah kota Batam, tgl. 160120/1.20b. Surat Perintah pembayaran provisi sumber daya hutan tanggal 16 O1 2012,tanggal 16 januari 2012.c. Bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp.600.250, kepada dinas kelautan,perikanan,pertanian dan kehutanan Pemerintah kota Batam, tanggal 18012012.d.

Bukti setoran Bank Mandiri sebesar US$ 49.00, kepada dinas kelautan,perikanan,pertanian dan kehutanan Pemerintah kota Batam, tanggal 18012012.e. Tergugat I telah menunjuk PT. Mulia Jaya Persada untuk melakukanpematangan lahan (Cut & Fill) milik Tergugat I, dan oleh Tergugat IIdikeluarkan izin Pematangan Lahan Nomor 8/4 78 9/A2. 1/3/20 12 tanggal 9maret 2012.f.

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan/Survey tegakan mangrove dari Dinas Kelautan,Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batam, tanggal 16 Januari2011, diberi tanda T113 ;14. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Provisi sumber daya hutan tanggal 16 Januari2012 dan bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 600.225 , diberi tanda T114 ;15. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi tanggal 16 Januari 2012 danbukti setoran Bank Mandiri sebesar US$49.00, diberi tanda T115 ;16.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI CAHYADI TUMANGGOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda Kapal yang dengan sengaja melakukan percobaan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana Dakwaan

Yakin Maju 02 sebanyak 1 (satu) unit terbuat dari kayu;

Yatemianto termasuk dalam jenispupuk bersubsidi;Bahwa alur secara prosedur dalam hal penjualan dan pendistribusian pupukbersubsidi yaitu : Kelompok tani menyusun RDKK dan bila sudah sesuai datanyamaka diverifikasi oleh PPL dan mantra Petanian dan bila sudah benar makadimintakan persetujuan berupa tanda tangan mulai dari ketua Kelompok tanihingga sampai kepala BPPK (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan danAHLIKehutanan) setelah ita RDKK dikirim ke kios resmi dan kios resmi memesanpupuk bersubsidi

Yatemianto termasuk dalam jenispupuk bersubsidi;10Bahwa alur secara prosedur dalam hal penjualan dan pendistribusian pupukbersubsidi yaitu : Kelompok tani menyusun RDKK dan bila sudah sesuai datanyamaka diverifikasi oleh PPL dan mantra Petanian dan bila sudah benar makadimintakan persetujuan berupa tanda tangan mulai dari ketua Kelompok tanihingga sampai kepala BPPK (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan danKehutanan) setelah ita RDKK dikirim ke kios resmi dan kios resmi memesanpupuk bersubsidi sesuai

SUKRIADI DARMA, S.Si, Apte bahwa saksi bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado danmenjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaaan dan Penyidikan ;e Bahwa yang dimaksud dengan Pangan sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentangPangan Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayatiproduk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air,baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atauminuman bagi konsumsi manusia, termasuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasaldari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan danair, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yangdigunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

., dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ada surat perintah dan sepengetahuan atasan abhimenerangkan mengenai pelayaran karena latar belakang ahli di bagianHukum, banyak menangani kasus ;Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN ThnBahwa Ada pelatinan khusus mengenai keahlian ahli dalam halpemerikasaan kapal asing yang masuk Wilayah Indonesia dibidangpelayaran perikanan dilaut;Bahwa Ahli sudah 4 kali mengukuti diklat dibidang pelayaran perikanandiLaut;Bahwa Ahli sebagai

MAKAUSI, Sit, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli menjadi Pegawai SYAHBANDAR tahun 2007;Bahwa tugas Ahli sebagai pemeriksa keselamatan Kapal;Bahwa Ahli pernah ikut pelatinan pemeriksaan keselamatan kapaltahun 2016;Bahwa Ahli sudah pernah satu kali mengikuti persidangan = diPengadilan Negeri Tahuna dalam Masalah pelayaran perikanan ;Bahwa kapal dari Philipina harus ada dokumen diberitahukan kePerhubungan Laut karena harus ada jjin berlabuh dan ada laporanpenunjukan ;Bahwa

Cimanggu Perikanan Darat Nomor 11RT.01 RW.01 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, KotaBogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, sehinggaadvokat tersebut pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai legalstanding untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada RachmatHarahap, S.H., Advokat pada Kantor Advokat IWAN SETIAWAN, S.H. DANREKAN beralamat di JIn.

Cimanggu Perikanan Darat Nomor 11 RT.01 RW.01Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor,berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, karena yangbersangkutan tidak menandatangani surat kuasa tersebut dan tidak pulamelampirkan kartu tanda pengenal serta berita acara penyumpahan sebagaiAdvokat, sehingga ia tidak mempunyai kewenangan mewakili atau menjadikuasa hukum Terbanding tidak memenuhi syarat formil sebagai kuasa,sehingga tidak memiliki /egal standing untuk menjalankan

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;