Ditemukan 2659911 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 365 ayat 2 Pasal351 ayat (2) kuhp Pasal 191 ayat (2) 266 ayat(2) Pemalsuan Pasal 2 ayat (1) Pph 4 ayat 2
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Putus : 31-01-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN SERANG Nomor 781/Pid.B/2018/PN. Srg
Tanggal 31 Januari 2019 — HADI WIJAYA ALS JAYA BIN H. MADNURI AAM AMRULLAH BIN ENDIH SAMSUDIN
116 — 51
  • Madnuri dan terdakwa II Aam Amrullah Bin Endih Samsudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama primair melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa I Hadi Wijaya als Jaya bin H.
    dalam berita acarapersidangan dan tidak tercantum dalam putusan ini dianggap tercantum danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan gabungan alternatif Subsidaritas yaitu primair melanggarpasal 170 ayat
    2 KUHP, subsidair melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP, ataukedua pasal 351 ayat 1 jo. 55 ayat 1 ke1 dengan demikian Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila seluruh unsur daridakwaan primair terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perludipertimbangkan lagi, demikian juga sebaliknya apabila salah satu unsur daridakwaan primair tidak teroenuhi maka Majelis akan mempertimbangkan unsurunsur dari dakwaan subsidair;Menimbang bahwa dakwaan primair Penuntut Umum melanggar
    pasal170 ayat 2 KUHP mengandung unsurunsur sebagai berikut :1.
    Madnuri dan terdakwa IIAam Amrullah Bin Endih Samsudin tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terangterangandengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yangmenyebabkan luka berat sebagaimana diatur dalam dakwaan pertamaprimair melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Hadi Wijaya als Jaya bin H.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-12-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 28-01-2022
Putusan PN SERANG Nomor 1072/Pid.Sus/2021/PN Srg
Tanggal 27 Januari 2022 — Penuntut Umum:
PUJIYATI, SH
Terdakwa:
AHMAD JAJULI BIN H. SUAEPI
27 — 14

  • Mengingat Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang bersangkutan.

    MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jajuli Bin H.
Pengadilan PN SINABANG Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SINABANG Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Julia Rachman, S.H
2.Heri Ikbal, S.H
Terdakwa:
1.Fitra Ali Bin Ali Nur
2.Radimansyah Bin Alm. Wahab
3.RASWAN Bin Alm RAZALI
4.YOYOK SUHADI Bin Alm TAFARIN
5.ALI ADIN Bin JASIAH
148 — 31
  • WAHAB, Terdakwa-III: RASWAN BIN ALM RAZALI, Terdakwa-IV: YOYOK SUHADI BIN ALM TAFARIN, Dan Terdakwa-V: ALI ADIN Bin JASIAH, bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primai yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.
    Menyatakan Surat dakwaan penunut umum adalah sah dan memenuhisyarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.3.
    delik formil, adapemberatan, itu di ayat 2 angka 1e,2e dan 3e, jadi kalau diamenimbulkan satu luka paling lama 7 tahun, luka berat 9 tahun, jikameninggal maka 12 tahun tergantung akibat. yang ketiga adalahdimuka umum.
    WAHAB, Terdakwalll: RASWANBIN ALM RAZALI, TerdakwaIV: YOYOK SUHADI BIN ALM TAFARIN, DanTerdakwaV: ALI ADIN Bin JASIAH, bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengan Secara Terangterangan Dan Dengan TenagaBersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang YangMengakibatkan Luka Berat, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Dakwaan Primai yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke2KUHPidana.2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwal: FITRA ALIBin ALI NUR, Terdakwall: RADIMANSYAH BIN ALM.
    (2) Ke2KUHPidanaJo.
    WAHAB, TerdakwaIll: RASWANBIN ALM RAZALI, TerdakwaIV: YOYOK SUHADI BIN ALM TAFARIN, DanTerdakwaV: ALI ADIN Bin JASIAH, bersalah melakukan tindak pidana DiMuka Umum Secara Bersamasama Melakukan Kekerasan TerhadapOrang Yang Mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Dakwaan Primai yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke2KUHPidana.Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb2.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 78/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 17 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Muhammad Ayyub Rahman Diwakili Oleh : Dr. Sarja, S.H., M.H.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Ady Rahman Diwakili Oleh : Dr. Sarja, S.H., M.H.
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Wiwin Pradita Diwakili Oleh : Dr. Sarja, S.H., M.H.
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : Drs. Abdul Rahman. S, MM Diwakili Oleh : Dr. Sarja, S.H., M.H.
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Nurliah Rahman Diwakili Oleh : Dr. Sarja, S.H., M.H.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : Abdul Malik Diwakili Oleh : Dr. Sarja, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Hasanuddin Diwakili Oleh : Dr. Kahar, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Suparta Diwakili Oleh : Dr. Kahar, S.H., M.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
87 — 38
  • ., Notaris di Polewali Mandar, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, adalah sah dan mengikat, kecuali hal-hal yang dimuat dalam Pasal 2 ayat 2 Akta tersebut;
  • Menyatakan sisa utang Para Tergugat kepada Para Penggugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp2.109.870.000,00 (dua milyar seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  • Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, Nomor 88, tanggal 31 Juli 2018, dibuat oleh Syarif Rahmat Tasman, S.H., Notaris
    Atau melakukan pengurangan atau perubahan dalam gugatan Penggugatdan atau jawaban Tergugat;Bahwa oleh karena yudex factie tidak menjawab secara jelas dalampertimbangannya mengenai ke 3 (tiga ) eksepsi Para Tergugat tersebut, makamenurut Para Pembanding yudex factie melanggar ketentuan hukum acaraperdata yang mewajibkan bagi Hakim untuk mengadili seluruh bagian dalilkedua belah pihak sebagaimana yang diatur pada Pasal 189 ayat(2) R.Bg danPasal 50 Rv, yang memberikan kaidah hukum bahwa putusan Hakim
    Keberatan Pertama, Bahwa Yudex Factie telah melanggar Azas yangmewajibkan Hakim mengadili seluruh bagian gugatan, sebagaimana yangdiatur pada Pasal 189 ayat (2 ) R.Bg dan Pasal 50 RV, yang memberikankaidah hukum bahwa Putusan Hakim harus total dan tuntas sekaligus,diterjemahkan dan dianalisis sesuai yang diminta kedua belah pihak.
    (2 ) dan Ayata (3 ) HIR/ Pasal 189 Ayat (2 ) dan Ayat ( 3 ) R.BgJo Pasal 67 huruf c UndangUndang No.14 tahun 1985 Tentang MahkamahAgung RI, namun apabila Hakim atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangtidak dituntut atau mengurangi tuntutan atau meluluskan lebih yang tidakdituntut, maka putusan tersebut disebut Putusan yang dapat dinyatakan cacathukum, meskipun putusan itu didasarkan pada itikat baik maupun telah sesuaidengan kepentingan umum, selanjutnya menurut Hendro Sismoyo,SH.MH danMargono
    (2 ) R.Bg dan Pasal 50 RV, yangmemberikan pengertian bahwa Putusan Hakim harus total dan tuntas ;D.
    Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, Nomor 88,tanggal 31 Juli 2018, dibuat oleh Syarif Rahmat Tasman, S.H., Notaris diPolewali Mandar, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, adalahsah dan mengikat, kecuali halhal yang dimuat dalam Pasal 2 ayat 2 Aktatersebut;3. Menyatakan sisa utang Para Tergugat kepada Para Penggugat sampaidengan saat ini adalah sebesar Rp2.109.870.000,00 (dua milyar seratussembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);4.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 02-02-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 13-04-2023
Putusan PN SLEMAN Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Smn
Tanggal 12 April 2023 — Penuntut Umum:
RAHAJENG DINAR, SH
Terdakwa:
HOO SIEN HONG als BENY Bin HOO GITO HANDOKO
63 — 16

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Hoo Sien Hong alias Beni Bin (Alm) Hoo Gito Handoko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 10-12-2021 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 25 April 2022 — Penggugat:
Abdul Aziz , Dkk.
Tergugat:
PT. Kekar Jaya
232 — 42

  • Menghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 299.938.400,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu

Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 16-09-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 198/Pid.B/2016/PN Gns
Tanggal 22 Agustus 2016 — NANANG HENDRA YANTO Bin SELAMET RAHARJO
18 — 9
  • Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa I. NANANG HENDRA YANTO Bin SELAMET RAHARJO dan Terdakwa II. SUYITNO Bin MUSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan 2.
    SUYITNO Bin MUSIDI terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke1, ke2 dan ke3 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. NANANG HENDRAYANTO Bin SELAMET RAHARJO dan Terdakwa Il. SUYITNO Bin MUSIDIdengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama ParaTerdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar ParaTerdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan ;3.
    Bahwa akibat perobuatan para terdakwa, saksi korban YOSEFA GANTIMULATSANTI Anak dari YULIUS KASIMIN mengalami kerugian yang apabiladitotal semuanya sebesar Rp. 48.000.000, (Empat puluh delapan juta rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke1, ke2 dan ke3 KUHP ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidakmengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan
    selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) Ayat
    (2) ke1, ke2 dan ke3 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut ;Barangsiapa ;Mengambil barang sesuatu ;Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;Dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum ;a fF ey =Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudahpencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikandiri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yangdicuri ;6.
    (2)ke1, ke2, ke3 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGAODILI1.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 09-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021
Tanggal 20 September 2021 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
1.Bambang Kurniawan
2.Eko Wahyudi
115 — 59
  • Mengingat : Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 33 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
    M E N G A D I L I:
    1.
    315/Grdsetelah dibebaskan dari penahanan Denpom III/1 Bogor yangdilandasi oleh Surat Perintah Kakorum atas nama Danyonif315/Grd dengan surat perintah Nomor Sprin/72/VI/2021 tanggal27 Juni 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa karenaTerdakwa benarbenar berada dalam tahanan di RumahTahanan Yonif 315/Grd guna pengawasan dan pembinaanterhitung mulai tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26Juli 2021, dan secara fisik Terdakwa berada dalam sel tahananmaka Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 33 ayat
    (2) KitabUndangUndang Hukum Pidana berpendapat karena itu waktuHal 37 dari 39 hal, Putusan Nomor 127K/PM.IIO9/AD/VIII/2021selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perludikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanansementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yangdijatunkanMenimbang : Bahwa barangbarang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) halaman Ringkasan Rekam Medis dari RS Al IslamBandung Nomor 044/RRM/
    Muhammad Ilham Muttagin.Terhadap barang bukti berupa suratsurat, oleh karena sejakawal melekat dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan dalampenyimpanannya, sehingga perlu ditentukan statusnya untuktetap dilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militerjo Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum PidanaJo Pasal 33 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana JoPasal 190 Ayat (1), Ayat (4) UndangUndang RI Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2017 — HEARA HALAWA; Melawan; PT. PERISAI JAYA MANDIRI;
60 — 24
  • Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas putusnya hubungan kerja kepada Penggugat yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan jumlah total sebesar Rp 6.041.962,- (Enam Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), adapun perinciannya sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------------
    Hal ini sesuai dengan pasal 93 ayat (2)ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, danpengusaha wajib membayar upah apabila :f. pekerja/ouruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapipengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupunhalangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. ( pasal 93 ayat (2)huruf f. berobunyi cukup jelas. Dasar hukum UU No. 13 tahun 2003.Tentangketenaga kerjaan.d.)
    Dengan hal ini sesuaidengan UU No.13/2013 tentang ketenaga kerja, pasal 78 ayat (2) Pengusahayang mempekerjakan pekerja/ouruh melebihi waktu kerja sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. Penjelasan pasal78 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003. Berbunyi cukup jelas..
    Tentang ketenaga kerjaan.16.Terhadap ketentuan waktu kerja diatur di dalam Pasal 77 ayat (1) ayat (2)huruf a, huruf b = ayat (1) setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuanwaktu kerja.
    (1) ayat (2) pasal 78 ayat (1)huruf b. pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), ayat (3) pasal 62 pasal 63 ayat (1),pasal 88 ayat (1) pasal 89 ayat (3).
    Menyatakan perbuatan Tergugat cacat hukum telah melakukanpelanggaran dan melawan Hukum dengan pasal 90 ayat (1), pasal 93 ayat(1), pasal 93 ayat (2), pasal 78 ayat (2) ayat (1), pasal 77 ayat (1) ayat (2)pasal 78 ayat (1) huruf b. pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), ayat (3) pasal 62pasal 63 ayat (1), pasal 88 ayat (1) pasal 89 ayat (3). UU R.I.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-04-2019 — Putus : 10-06-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Trg
Tanggal 10 Juni 2019 — Penuntut Umum:
EDI SETIAWAN. SH
Terdakwa:
MARSUKI Bin TANDANG Alm
29 — 9

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa MARSUKI Bin TANDANG (Alm) , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa MARSUKI Bin TANDANG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Pengadilan PN LANGSA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-04-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Lgs
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
REZA RAHIM, SH,MH
Terdakwa:
Salmah Binti M.Bakri
22 — 4

  • Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI;

    1. Menyatakan Terdakwa Salmah Binti M.
    Bakri terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pindana menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau. menyerahkan Narkotika Golongan sebagaimana diatur dalamDakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undangundang RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Salmah Binti M.
    No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanamelanggar Pasal 114 ayat (2) UndangUndang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Atau Kedua;Bahwa Terdakwa SALMAH BINTI M.
    No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN LgsPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanamelanggar Pasal 112 ayat (2) UndangUndang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwamelalui Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak akanmengajukan keberatan/eksepsi.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    (2) UndangundangRI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.
    Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual bell, menukar atau menyerahkan narkotika golongan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur Pasal 114 ayat (2) UndangUndang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN LgsAd 1.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
RIYANTO
Tergugat:
PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA
129 — 42
  • Menyatakan surat mutasi tertanggal 30 Desember 2019 sah dan berkekuatan hukum ;

    3. menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri

    tertanggal 21 Pebruari 2020, sesuai surat No.144BPSP.Kepeg/II/2020, sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang -

    Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

    4. mengukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat

    (2) yaitu uang

    penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

    sebesar Rp. 5.095.500., (Lima juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

    5.

    Hal ini telah mengabaikan asas objektif dan asas adilsebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 UU Ketenagakerjaan.Bahwa lebih lanjut Pasal 32 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan :Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja padajabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dankemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, danperlindungan hukum.Bahwa dengan demikian salah satu unsur penting yang harusdipertimbangkan oleh Tergugat
    PengadilanPerselisinan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanmenghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah yang telahdibayarkan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagaimanarincian terlampir pada poin diatas kepada Penggugat.Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang melakukan PHK dengandiri144/BPSP.Kepeg/II/2020 adalah merupakan bentuk Pemutusan Hubungandikualifikasikan mengundurkan melalui surat NomorKerja yang tidak sesuai dengan Ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, makasesuai dengan Pasal 155 ayat
    (2) da (8) UU No. 13 tahun 2003 yangdikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUUIX/2011 tentangUpah Proses yang mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan segalakewajibannya maka patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial menghukum Tergugat membayar upah selama prosespenyelesaian perselisihan hubungan industrial ini berlangsung sampaldengan Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat.34.Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat
    Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sebagaimanadiatur dalam Pasal 168 ayat (2) yaitu uang panggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang No.13 tahun 2003 tentangKetenaga kerjaan sebesar Rp.5.095.500,00 ( lima juta sembilan puluh limaribu lima ratus rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.WIRDA, SH.
2.BADRIAH, SH.
3.YULI L.ANNIARY HRP, SH.
4.IKE ROSMAWATI., S.H.
Terdakwa:
DEVI ARDINY Binti ABDUL RASYID
42 — 10
    1. Menyatakan Terdakwa Devi Ardiny Binti Abdul Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
    Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancampidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAU :KEDUA :nonn Bahwa la Terdakwa DEVI ARDINY bersamasama RENDI MASARI(DPO), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.40 WIB, atausetidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober2020, atau masih termasuk ditahun 2020, bertempat di Kampung BambuKuning Blok B RT
    .003 RW.008 No.06 Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede,Kabupaten Bogor, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenasebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili didalam daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lebih dekat ke Pengadilan NegeriJakarta Pusat daripada ke Pengadilan Negeri Cibinong, dengan demikianberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang memeriksa dan mengadili perkara
    No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan jenis Shabu berat brutto seluruhnya 398,42 (tiga ratussembilan puluh delapan koma empat puluh dua) gram tersebut, Terdakwabersama RENDI MASARI (DPO) tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan danbertentangan dengan UndangUndang yang berlaku.Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancampidana sesuai Pasal 112 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009
    (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yangberhubungan dengan perkara ini;Halaman 41 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.
    Menyatakan Terdakwa Devi Ardiny Binti Abdul Rasyid telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan tanpa hakatau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram",sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PADANG Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
2.MISZUARTY, SH. MH.
Terdakwa:
HIDAYATUL ARFAN PGL. DAYAT BIN MARLIYAS
29 — 13
  • DAYAT BIN MARLIYAS terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana di atur dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Yyk
Tanggal 17 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FADHOLY YULIANTO, SH.MH
Terdakwa:
1.SAPTA ADHI SETYAWAN
2.ANJAR WIBOWO
33 — 8
  • > L I :

    1. Menyatakan Terdakwa I SAPTA ADHI SETYAWAN dan Terdakwa II ANJAR WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat
    (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 ayat (4) Undang-undang R.I.
Pengadilan PA MEMPAWAH Perdata Agama
Register : 13-11-2023 — Putus : 27-12-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Mpw
Tanggal 27 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 16
  • berumur 21 tahun atau belum menikah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;
  • Biaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama disesuaikan biaya yang diperlukan atau kepentingan terbaik untuk anak;
  • Dengan ditanda tanganinya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 154 ayat
    (2) dan (3) RBg;
  • Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan permohonan gugatan cerai gugat Pihak Kesatu dan Putusan pengabulan tersebut berkekuatan hukum tetap;
  • Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak Kesatu dikabulkan;
  • Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 18-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 653/Pid.Sus/2018/PN Jmb
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FLORAMIDA SITORUS, SH
Terdakwa:
Boby Setiawan als Bobi Bin Ahmad Zuhri
113 — 37

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa BOBY SETIAWAN Als BOBI Bin AHMAD ZUHRI secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Perpu
    Menyatakan terdakwa Terdakwa secara syah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama memaksa untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagala diaturdan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Peropu RI No. 01 Tahun 2006 tentangPerubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak.2.
    Tampak lecet disekitar perineum, tampak luka baru Fluor albus (+)Kesimpulan :Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 17 tahun,didapatkan selaput dara tidak utuh kKemungkinan disebabkan oleh bendatumpul.Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5057/Um1920/2001tanggal 13 Agustus 2001 menerangkan bahwa Korban lahir pada tanggal 17Juli 2001.Perbuatan Terdakwa sebagala diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (2) UndangUndang R.I Nomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapan PERPU
    Pasal 81 ayat (3)UndangUndang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU R.I No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan anak Atau Kedua Pasal 82 ayat (2) UndangUndang R.Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU R.I No. 1 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Atau Ketiga Pasal 81 ayat (2) UndangUndang R.I Nomor17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU R.I No. 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua atas
    (2) UndangUndang29R.
    Menyatakan terdakwa Terdakwa secara syah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama memaksa untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagala diaturdan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Peropu RI No. 01 Tahun 2006 tentangPerubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan menghukum pula dengan pidana Dendasebesar Rp. 60.000.000.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-05-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 12-07-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Gpr
Tanggal 10 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Moch taufiq ismail.S.H.
2.Moch Taufiq Ismail.S.H.
Terdakwa:
MOH KANZUL AMRI AS SIDQI Alias ZOLA Bin NUR ALI
40 — 19

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MOH KANZUL AMRI AS SIDQI Alias ZOLA Bin NUR ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Pbr
Tanggal 13 Januari 2022 — Penuntut Umum:
BERNHARD R SIAHAAN, SH
Terdakwa:
IHSAN SABRI Bin ELION
53 — 21
    1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Sabri bin Elion tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa Ihsan Sabri bin Elion tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pwk
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Freddy Friyanto, Senjaya, SH
Terdakwa:
DEDE RAHMAT Alias UMAR Alias BAKRI Bin OMAN
31 — 17
  • Rahmat Alias Umar Alias Bakri Bin Oman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan Iyang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.Sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 114ayat
    (2)Juncto Pasal 132 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itudengan pidana penjara selama12 (dua belas) tahun dandenda sebesarRp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwatidak membayardenda dimaksud makadiganti dengan pidana penjara selama3(tiga)bulanpenjara;
  • Menetapkan barang bukti berupa
    ,Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PNPwkFORM 01/SOP/01.2/2016membeli, menjadi perantaradalamjualbeli, menukar, menyerahkanataumenerimaNarkotikaGolongan dalam bentuktanamanberatnyamelebih1 ( satu.) kilo gram, atau melebihi 5 ( lima) batang pohonsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primairmelanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.
    (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Subsidair; Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;AtauKedua:Primair; Pasal 111 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Subsidair; Pasal 111 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan
    yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Alternatif Pertama, namun karena dakwaan Alternatif Pertamadisusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebin dulu dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) junctoPasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, apabila dakwaan Pertama Primair terbukti, maka dakwaanSubsidair
    dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (2)Juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang
    Sebagaimana dalamdakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;2.