Ditemukan 755885 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksana
Penelusuran terkait : Pelaksanaan keputusan Pelaksanaan arbitrase nasional Pelaksanaan pilkades gumukmas Pelaksanaan arbitrase internasional Gugatan pelaksanaan wasiat Pelaksanaan sita jaminan Pelaksanaan sk tentang pelaksanaan lelang yaitu sppbs Kesalahan pelaksanaan eksekusi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-07-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
PT. PARADIPTA PRIMA PERKASA. Diwakili oleh LUCY NATALIA KUSSOY
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
417 — 259
  • Paradipta Prima Perkasa Terletak di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
  • Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 23 Januari 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTT-HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya
    Putusan Nomor : 150/G/2019/PTUNJKT.e Bahwa, Penggugat tidak dapat memulai pembangunan padatanah milik Penggugat.e Bahwa, akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadapkaryawan yang masih bekerja maupun Pemutusan KontrakKerja terhadap pihak ketiga.e Bahwa, Penggugat mengalami kerugian pembayaran bungapada bank atas pengucuran kredit bank untuk pembebasanlanan dan pelaksanaan proyek Penggugat.e Bahwa, Tergugat akan melakukan Pengosongan Tanahsebagaimana disebutkan dalam Diktum Keempat ObjekSengketa.e
    Putusan Nomor : 150/G/2019/PTUNJKT.Ayat (2) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaidasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian.Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah RI Nomor 11 Tahun 2010 yang menyatakan:"Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkanoleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (6).Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 jo.
    DALAM PENUNDAAN :Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25April 2019 Nomor 2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019 tentang PenetapanTanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor83/Tanjung Jaya Atas Nama PT Paradipta Prima Perkasa Terletak DiDesa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang,Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat).Il.
    Paradipta Prima Perkasa No.011/DirPPP/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, PerihalMohon Penundaan Pelaksanaan Keputusan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019,ditujukan kepada Kepala Kantor PertanahanHalaman 61 dari 88 hal. Putusan Nomor : 150/G/2019/PTUNJKT.9. BuktiP 6.a10.Bukti P 6.b11.Bukti P 712.BuktiP 8Kabupaten Pandeglang, (Fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat dari Kuasa Hukum PT.
    Paradipta Prima Perkasa Terletak di Desa Tanjung Jaya, KecamatanPanimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi JawaBarat);Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/G/2019/PTUNJKT,tanggal 23 Januari 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor2/PTTHGB/KEMATR/BPWN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 TentangPenetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor83/Tanjung Jaya Atas Nama PT.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 19 Desember 2017 — Penuntut Umum:
ADI RAHMANTO, SH.
Terdakwa:
LAURENTIUS SIKIN
142 — 20
  • Peraturan Desa Sungai Ilai No.5 Tahun 2016 tentang Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja desa tahun anggaran 2016.
  • Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Desa Sungai Ilai Akhir Tahun 2016.
  • Peraturan Desa Sei Ilai No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sei Ilai Kab. Sanggau Tahun 2016.
  • Laporan Kegiatan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016.
    Nama kegiatan Penimbunan dan Pembuatan Parit dari Dusun Batu Karang Menuju Dusun Pelaman Ungan Ukuran 4m x 1300m
  • Laporan Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016.
  • Laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa (SPJ) Tahap II Tahun 2016.
  • Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap I (Pertama) Tahun 2016.
  • Peraturan Desa Sei Ilai No.03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016.
    Peraturan Desa Sungai llai No.5 Tahun 2016 tentang Laporanpertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatdan belanja desa tahun anggaran 2016.9. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKP) Desa Sungai IlaiAkhir Tahun 2016.10.Peraturan Desa Sei lIlai No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana KerjaPemerintah Desa Sei Ilai Kab. Sanggau Tahun 2016.11.Laporan Kegiatan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa TahunAnggaran 2016.
    TARMUDI sebagai penyedia barang dan jasa atauyang mengambil atau melakukan pelaksanaan pekerjaantersebut namun faktanya fungsi TPK ( Tim Pengelola Kegiatan) semuanya dilakukan oleh Kepala Des Desa sungai Illai yaituoleh Sdr.
    TARMUDI sebagai penyedia barang dan jasa atauyang mengambil atau melakukan pelaksanaan pekerjaantersebut namun faktanya fungsi TPK ( Tim Pengelola Kegiatan) semuanya dilakukan oleh Kepala Des Desa sungai Illai yaituoleh Sdr.LORENTIUS SIKIN sdr.
    Yhanes Sudarto hanya disuruhmembuat laporan yang disesuaikan dengan APBDes DesaSungai llai Tahun 2016;Bahwa pengajuan anggaran pelaksanaan pekerjaanperbaikan jalan Jurusan Sei Goa Pelaman Ungan telahdisetujui dan diverifikasi oleh Kecamatan Beduai dan telahdicairkan untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan jalanJurusan Sei Goa Pelaman Ungan.
    ;Bahwa pemeriksaan reguler yang Saksi lakukan secarakomperehensif meliputi pelaksanaan fisik dan administrasi;Bahwa dalam pemeriksaan reguler ada beberapa hal yangtidak dapat dijelaskan oleh aparatur desa Sei llai yangmenjadi objek pemeriksaan kami sehingga selanjutnyadilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;Bahwa pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dilakukandengan memprioritaskan pada pelaksanaan kegiatan fisiktahun 2016 karena hal hal tersebut yang tidak bisadijelaskan oleh aparatur desa Sei
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 18-04-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 113/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk
Tanggal 23 Juni 2016 — PT Indo Bharat Rayon
1484 — 705
  • wajib melaporkan hasilnya secara bertahap kepada Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dengan melibatkan Laboratorium-laboratorium yang telah melakukan analisa laboratoris atas sampel-sampel yang dipakai dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu Laboratorium Intertek Utama Services, Laboratorium TekMira dan Laboratorium ALS Laboratory Group, atau Laboratorium yang ditunjuk sendiri oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, sehingga pelaksanaan
    Mengenai anggaran pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pidana tambahan tersebut dibebankan kepada Terdakwa PT Indo Bharat Rayon; 6.
    Power Plant pabrik PT Indo Bharat Rayon yang dibuang ke Rawa Kalimati;(13) Tumbuhan padi;(14) Air limbah Bak Ekualisasi;(15) Air limbah Bak Aerasi;(16) Air limbah Outlet IPAL;dirampas untuk dimusnahkan(17) Kerangka Acuan Analis Dampak Lingkungan (KA-Andal) PT Indo Bharat Rayon;(18) Analis Dampak Lingkungan (Andal) PT Indo Bharat Rayon;(19) Rencana Pemantauan Lingkungan PT Indo Bharat Rayon;(20) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Indo Bharat Rayon;(21) Laporan Monitoring Pemantauan Pelaksanaan
    slica yang masih panas dekat boiler;7) Sampel diduga fly ash bottom ash di luar tembok (Rawa Kalimati)dekat dumping fly ash bottom ash;8) Sampel batubara yang diambil oleh masyarakat (Pak Neman) di lokasiwaduk Kalimati;9) Kerangka Acuan Analis Dampak Lingkungan (KAAndal) PT IndoBharat Rayon;10) Analis Dampak Lingkungan (Andal) PT Indo Bharat Rayon;11) Rencana Pemantauan Lingkungan PT Indo Bharat Rayon;12) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Indo Bharat Rayon;13) Laporan Monitoring Pemantauan Pelaksanaan
    panasdekat boiler;8) 1 (satu) wadah ukuruan 1 (satu) Kg sampel batubara yang diambil olehmasyarakat (Pak Neman) di lokasi waduk Kalimati;9) 1 (satu) buah buku Kerangka Acuan Analis Dampak Lingkungan (KAAndal) PT Indo Bharat Rayon;10)1 (satu) buah buku Analis Dampak Lingkungan (Andal) PT Indo BharatRayon;11)1 (satu) buah buku Rencana Pemantauan Lingkungan PT Indo BharatRayon;12)1 (satu) buah buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT IndoBharat Rayon;13)1 (satu) buah buku Laporan Monitoring Pemantauan Pelaksanaan
    melibatkanLaboratoriumlaboratorium yang telah melakukan analisa laboratoris atassampelsampel yang dipakai dalam pemeriksaan perkara ini, yaituLaboratorium Intertek, Laboratorium TekMira dan Laboratorium ALSLaboratory Group, atau Laboratorium yang ditunjuk sendiri oleh pihak BadanLingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, dengan maksud dan tujuan agarpidana tambahan berupa perbaikan tersebut dapat disupervisi dan dievaluasisecara teratur dan bertahap, dan mengenai anggaran pembiayaan yangdibutunkan dalam pelaksanaan
    digunakan dalampemeriksaan perkara ini, khususnya untuk keperluan pemeriksaanlaboratorium, dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka harusdinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;Barang bukti:1.a Ff &10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Kerangka Acuan Analis Dampak Lingkungan (KAAndal) PT Indo BharatRayon;Analis Dampak Lingkungan (Andal) PT Indo Bharat Rayon;Rencana Pemantauan Lingkungan PT Indo Bharat Rayon;Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Indo Bharat Rayon;Laporan Monitoring Pemantauan Pelaksanaan
    sekitar Outlet Power Plant pabrik PT IndoBharat Rayon yang dibuang ke Rawa Kalimati;Tumbuhan padi;Air limbah Bak Ekualisasi;Air limbah Bak Aerasi;Air limbah Outlet IPAL;dirampas untuk dimusnahkan(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)Kerangka Acuan Analis Dampak Lingkungan (KAAndal) PT IndoBharat Rayon;Analis Dampak Lingkungan (Andal) PT Indo Bharat Rayon;Rencana Pemantauan Lingkungan PT Indo Bharat Rayon;Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Indo Bharat Rayon;Laporan Monitoring Pemantauan Pelaksanaan
Pengadilan PA KLATEN Perdata Agama
Register : 11-04-2022 — Putus : 18-05-2022 — Upload : 18-05-2022
Putusan PA KLATEN Nomor 0873/Pdt.G/2022/PA.Klt
Tanggal 18 Mei 2022 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
  • ratus lima puluh ribu rupiah), di luar biaya kesehatan dan Pendidikan, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri;

    6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :

    1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    2. Muth berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
    1. Menghukum Pemohon untuk mentaati dan menjalankan putusan sebagaimana amar putusan nomor 5 dan 6 sesaat sebelum pelaksanaan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-06-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 216/Pdt.G/2014/PN.BLB
Tanggal 3 Juni 2015 — Penggugat : H.M. HARRIS, SE.SH.MM.MH. Tergugat : ASEP RUSTANDI,
37 — 7
  • Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan isi putusan kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus.7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.191.000,- (Dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 21-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 182/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : ARIFUDDIN, SE.
Terbanding/Tergugat : BUPATI NUNUKAN
53 — 15
  • NIP 19631231 199303 1 008 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 01 Oktober 2018;-----------------------------------------------------------------------------------------------
  • Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding;---------------------------
  • Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi Penggugat/Pembanding dalam kedudukan dan jabatan serta harkat martabatnya seperti semula
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 08-03-2023 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 05-04-2023
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 27/PDT/2023/PT YYK
Tanggal 5 April 2023 — Pembanding/Tergugat : PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Abadi Diwakili Oleh : Dyah Setyanwati, SH
Terbanding/Penggugat I : H.SOFAN, SE
Terbanding/Penggugat II : YUNI ARDI WIBOWO, S.SOS
Terbanding/Penggugat III : Yan Pitoyo, ST
Terbanding/Penggugat IV : Dwi Rusmiyati Agustin, S.E
Terbanding/Penggugat V : Fredy Setiawan
96 — 42

  • MENGADILI SENDIRI:

    DALAM EKSEPSI

    - Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Menyatakan Para Terbanding semula Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar ;
    2. Menolak Perlawanan Para Terbanding semula Para Pelawan untuk seluruhnya;
    3. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan
Pengadilan PA KALABAHI Perdata Agama
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA KALABAHI Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Klb
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 57
  • dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 05/1980 tanggal 21 Mei 1980, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natural/real, obyek sengketa tersebut dijual secara lelang di depan umum dan hasil penjualannya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, jika telah terjadi perubahan luas mengenai obyek tersebut, maka yang dijadikan patokan adalah luas hasil pengukuran pada saat pelaksanaan
    Karena itu dalillPenggugat dalam replik (halam 2), mengajukan gugatan penambahanamar putusan deklaratoir dengan kondemnatoir supaya putusanPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah bernilai eksekutableHalaman 33 dari 90 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.KlIbsebenarnya bukan suatu jalan keluar bagi pelaksanaan putusan tersebut.M .
    Menimbang, bahwa perubahan luas tanah yang berubah oleh pengaruhalam tidak menimbulkan akibat hukum terhadap bagian masingmasing pihaksebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan AgamaKalabahi Nomor 5/1980;Menimbang, bahwa apabila terjadi perubahan luas tanah antara tahun1980 dengan saat ini tahun 2021 yang diakibatkan perubahan alam, makauntuk menentukan luas tanah yang harus dieksekusi, Majelis Hakimmenetapkan patokan luas tanah adalah luas tanah senyatanyahasilpengukuran pada saat pelaksanaan
    , oleh karena itu untuk menentukan bagian masingmasingpihak setelah adanya penyusutan obyek sengketa, dilakukan dengan rumusansebagai berikut = ((bagian masingmasing pihak) dibagi (luas tanah padaHalaman 81 dari 90 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.KlIbtahun 1980)) dikali (luas tanah senyatanya pada saat sekarang atau padasaat pelaksanaan pengukuran eksekusi);Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat dirumuskan untukmenentukan bagian masingmasing pihak adalah sebagai berikut; Bagian Penggugat
    dihukum untuktunduk dan taat terhadap putusan ini;Menimbang, bahwa terkait perintah terhadap Tergugat dan Tergugat IIuntuk mengosongkan obyek, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutanpengosongan obyek merupakan assesoir dari tuntutan penyerahan tanahHalaman 85 dari 90 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.KlIbkepada Penggugat, oleh karena tuntutan penyerahan tanah kepada Penggugatpatut untuk dikabulkan, maka terkait tuntutan pengosongan tanah dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa dalam pelaksanaan
    sesuai dengan bagiannya masingmasing sebagaimana tertuangdalam Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 05/1980 tanggal 21Mei 1980, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabilatidak dapat dibagi secara natural/real, obyek sengketa tersebut dijualsecara lelang di depan umum dan hasil penjualannya diserahkan kepadaahli waris sesuai dengan bagian masingmasing, jika telah terjadiperubahan luas mengenai obyek tersebut, maka yang dijadikan patokanadalah luas hasil pengukuran pada saat pelaksanaan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 526/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
ERNIE LIGA alias LIE SIOK ENG
Tergugat:
JOS BUDI UTOMO
25 — 0

  • MENGADILI :

    Dalam Konvensi:

    1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    Daalam Rekonvensi;

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 12 Juli 2012 dan Kutipan Risalah Lelang No.184/2012 tanggal 30 Juli 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
    3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang beritikad baik berdasarkan Kutipan
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 29-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 16-12-2021
Putusan PN BREBES Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bbs
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
ABDUL ROSYID
Tergugat:
DARUDIN
89 — 9
  • strong>Pdt.G.S/2019/PN Bbs

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Pengadilan Negeri tersebut ;

    Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

    Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

    Mengingat Ketentuan Pasal 130 HIR Jo PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan

Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-07-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 418/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : UNDRIANTO WINARKO, Apt,,Mm Diwakili Oleh : UNDRIANTO WINARKO, Apt,,Mm
Terbanding/Penggugat : TRISNO SOELIJANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Hertanti Pindayani, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA TENGAH Cq.KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
Turut Terbanding/Tergugat II : KOESANTO SOELIJANTO
Turut Terbanding/Tergugat III : TJENDRAWATI SANTOSO
84 — 52
  • MENGADILI SENDIRI

    DALAM KONVENSI :

    DALAM EKSEPSI :

    • Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II ;

    DALAM POKOK PERKARA :

    • Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

    DALAM REKONVENSI :

    • Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
    • Mempertahankan pelaksanaan
    No. 209PK/Pdt/2014 adalah dipandang sangatberlebihan karena selain tanah objek perkara tersita adalah milikPenggugat, harga/nilai jual dari 2(dua) bidang tanah objek perkara tersitaadalah jauh diatas nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam AmarPutusan Putusan Mahkamah Agung Rl/Putusan Kasasi No. 2831K/Pdt/2010 tanggal 11 Oktober 2011;Bahwa oleh karena ternyata Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegaltersebut diatas dan pelaksanaan sita eksekusi tanggal 15 Februari 2018Halaman 10 Putusan Nomor
    Tgl menyatakanmempertahankan pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan KetuaPN Tegal no. 01/Pen./Pdt/Eks/2013/PN. Tgl dan Amar Putusan tersebuttelah berkekuatan hukum tetap; tetapi mengapa Penggugatmempermasalahkan lagi eksekusi tersebut dalam perkara ini?12. Terhadap Posita no. 1913.Bahwa permintaan Penggugat untuk mengangkat terlebin dahulu sitapersamaan merupakan tindakan yang berlebihan karena Penggugat adalahsebagai pihak yang tidak ada kaitannya dengan perkara No.9/Pdt.G/2009/PN.
    Bahwa perkaraNo.13/Pdt.Bth/2018/PN.Tgl tersebut telah diputus dimana amar putusanpada intinya mempertahankan pelaksanaan eksekusi sesuai PenetapanKetua Pengadilan Negeri Tegal No. 01/Pen/Pdt.Eks/2013/PN.Tgl tanggal 2Februari 2018 dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiSemarang serta telah mempunyai hukum tetap.
    Bahwa yang diminta dalam petitum gugatan kedua perkara tersebutadalah sama atau tidak berbeda ;.Bahwa menurut amar putusan perkara perdata Nomor13/Pdt.Bth/2018/PN Tgl menyatakan Pelawan adalah Pelawan yangtidak benar, mempertahankan pelaksanaan eksekusi sesuai PenetapanKetua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 01/Pen/Pdt.Eks/2013/PN Tgltanggal 8 Pebruari 2018, menolak perlawanan pelawan untukseluruhnya;. Bahwa perkara perdata Nomor 13/Pdt.Bth/2018/PN Tgl jo.
    Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor7/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 27 Mei 2019 yang dimohonkan banding;Selanjutnya mengadili sendiri :Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi dari Tergugat ; Menolak gugatan Penggugat ;Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Dalam Rekonpensi : Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari PenggugatRekonpensi ; Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum ; Mempertahankan pelaksanaan Eksekusi perkara perdataNo
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 28-07-2011 — Putus : 28-09-2011 — Upload : 11-01-2012
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor NOMOR : 84/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks
Tanggal 28 September 2011 — - TOA ALIMIN, S.Pd, ; PENGGUGAT/PEMBANDING ; ----- MELAWAN - BUPATI KABUPATEN MUNA, TERGUGAT/TERBANDING ;--
197 — 124
  • MENGADILI- Mengabulkan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; ----------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G.TUN/2010/P.TUN.Kdi tanggal 26 April 2011 yang dimohonkan banding;---------------- MENGADILI SENDIRIDalam Penundaan :- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 322 tentang Penetapan Pembagian Gaji An.
Pengadilan PA PAMEKASAN Perdata Agama
Register : 16-11-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 22-01-2024
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 1366/Pdt.G/2023/PA.Pmk
Tanggal 22 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 9

  • DALAM REKONVENSI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
    2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
      1. Nafkah madliyah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
      2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
      3. Mutah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

    Dibayar sesaat sebelum pelaksanaan

Pengadilan PA PADANG PANJANG Perdata Agama Perceraian
Register : 04-10-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PA PADANG PANJANG Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 27
  • Hafidz bin Darul Navis, laki-laki, lahir di Pekanbarutanggal25 November 2006 dan Mezzaluna Fatimah Navizabinti Darul Navis, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 10 Oktober 2014, minimal sejumlah Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat;
  • Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 31-10-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PTA SURABAYA Nomor 371/Pdt.G/2016/PTA.Sby
Tanggal 14 Desember 2016 — PENGGUGAT/TERBANDING dan TERGUGAT/TERBANDING
62 — 31
  • permanen di Perumahan Grya XXXXXX ASRI Blok A no 1 dengan luas tanah 144 m2 , sertifikat nomor 4252 dengan batas batas sebagaimana pada sertifikat tersebut pada sertifikat , terletak di Rt 004 Rw 01 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dengan pembebanan hutang bersama berupa sisa cicilan sejumlah Rp 42.454.194 (empatpuluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat tupiah) ditambah bunga dan denda keterlambatan pembayaran hingga pelaksanaan
    rumah permanen di Perumahan Grya KlatakASRI Blok A no 1 dengan luas tanah 144 m2 , sertifikat nomor 4252dengan batas batas sebagaimana pada sertifikat tersebut padasertifikat, terletak di Rt 004 Rw 01 Kelurahan Klatak KecamatanBanyuwangi Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur denganpembebanan hutang bersama berupa sisa cicilan sejumlah Rp42.454.194 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribuseratus sembilan puluh empat rupiah) ditambah bunga dan dendaketerlambatan pembayaran hingga pelaksanaan
Pengadilan PN GARUT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN GARUT Nomor 06/PDT.G/2014/PN.GRT
Tanggal 10 September 2014 — AGUS ATIN. BA. S.PdI Lawan H. MASTUR HIDAYATULLOH
83 — 11
  • S.Pd.I setiap harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal dan apabila Tergugat melalaikan dalam pelaksanaan putusan perkara ini ; 7. Menghukum Turut Tergugat / HJ. IIM NURMALA untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini ; 8.
    unsurkesepakatan, kecakapan, kausa tertentu dan sebab yang halal ; Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, angka 5, angka 8 dan angka 9karena dianggap sejalan dengan petitum angka 3, maka sudah sepatutnya untukdikabulkan ; 77272222922 nnonane nnnMenimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 6 yang memohonkepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)dalam hal dan apabila Tergugat melalaikan dalam pelaksanaan
    S.Pd.I setiapharinya sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal danapabila Tergugat melalaikan dalam pelaksanaan putusan perkara ini ; 7 Menghukum Turut Tergugat / HJ.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 06-06-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 7/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AYUB TUNBONAT, DKK
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN
496 — 791
  • Dalam Permohonan Penundaan:

    Menguatkan Penetapan Nomor: 07/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 16 April 2019 tentang Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat sampai adanya putusan pengadilan dalam sengketa in litis yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau terdapat penetapan lain di kemudian hari;

    II.

    Sekarang, ketiga anak tersebutsudah keluar dari sekolah selama hampir 3 bulan, dengan demikian telahdiabaikan dalam pelaksanaan hak pendidikannya yang merupakan hakfundamental dan dijamin bagi seluruh anak Indonesia;4.
    PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN1. Hingga saat ini, ketiga anak PARA PENGGUGAT tersebut yakni 1).Maria Denisia Tunbonat, 2). Yosua Imanuel Tunbonat, dan 3). YonatanTunbonat, yang masingmasing duduk di kelas V, IV, dan Il pada SDN 051Tarakan tersebut telah kehilangan setidaknya 90 hari waktu sekolah. Lebihjauh, seraya proses persidangan ini berjalan, ketiga anak tersebut akankehilangan lebih banyak lagi waktu pendidikan.
    Dengan demikian, setiap harinyamenimbulkan kerugian yang lebih besar dari pelaksanaan hak pendidikandan wajib belajar dari ketiga anak tersebut. (Vide Pasal 67 ayat 4 (a) UURINo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);2.
    Objek Sengketa hanya ditujukan kepada ketiga anak PARAPENGGUGAT demikian tidak berdampak apapun pada kepentingan umumlain dalam pelaksanaan maupun penundaan pelaksanaannya. Penundaanatas pelaksanaan Objek Sengketa sama sekali tidak berkaitan dengankepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskandilaksanakannya keputusan tersebut. (Vide Pasal 67 ayat 4 (a) UURI No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);4.
    Berdasarkan halhal yang dikemukakan di atas kiranya gugatan PARAPENGGUGAT telah berdasar hukum sehingga dengan ini PARAPENGGUGAT memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkaraini berkenan menerima gugatan PARA PENGGUGAT; mengadilisebagaimana mestinya dan selanjutnya berkenan memutuskan:DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN1. MENGABULKAN permohonan penundaan yang diajukan PARAPENGGUGAT2.
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum
Putus : 11-05-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan PN MENGGALA Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl
Tanggal 11 Mei 2021 — Salman als Putra Salman Yuda Yanto Wijaya Bin Kardianto als Geger
35 — 0
  • tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, ditambah syarat khusus berupa melaksanakan pelayanan masyarakat berupa kerja sukarela membersihkan Masjid Baitul Amal yang beralamat di Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan 2 (dua) kali setiap bulannya dengan rincian pelaksanaan
Pengadilan MS CALANG Pidana Umum Jinayat
Register : 27-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan MS CALANG Nomor 2/JN/2023/MS.Cag
Tanggal 6 April 2023 — Pidana - Terdakwa
158 — 7
  • Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaaneksekusi cambuk;5.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 16-09-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 25 Agustus 2016 — NYOMAN TAWAN sebagai PENGGUGAT MELAWAN NYOMAN SUWENDRI sebagai TERGUGAT
59 — 24
  • Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;M E N G A D I LI1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal,saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara PENGGUGAT danTERGUGAT sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi,bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena ituperkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepatutnya tidakdapat dipertahankan lagi;13.Bahwadi samping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
    persidangan telah mengajukan 5 (lima) buah suratsurat buktiyang diberi tanda P.1 P.5, dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksiyang keterangannya didengar di bawah sumpah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan terhadap gugatanPenggugat tersebut maka Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) buahsuratsurat bukti yang diberi tanda T.1 T.4 dan juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang keterangannya didengarkan di bawah sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975tentang Pelaksanaan
    sayang danperhatian kepada anakanak hasil pernikahan antara Penggugat danTergugat, serta mewajibkan Tergugat untuk memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk menemui anakanak hasil pernikahan antara Penggugatdan Tergugat atas sepengetahuan Tergugat, sehingga dengan demikianpetitum ke 3 dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraianPenggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih makasesuai dengan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 35 Ayat (1) PP No.9 tahun 1975tentang Pelaksanaan