poliandri, sedangkanpoliandri tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam;Menimbang bahwa~ apabila seorang lakilaki menikah lagisementarastatusnya masih terikat perkawinan dengan perempuan ain,makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkanpoligamitidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilan sesuaidenganmaksud Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikahdenganisteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan

Pemohon II adalahsuami istri; Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Pemohon II menikah,dilaksanakan pada tanggal 02 Maret1994 di Malaysia, dilakukan sesuaidengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon danPemohon II beragama Islam; Bahwa yang bertindak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalahAyah kandung Pemohon Il yang berwakil secara lisan dan tertuliskepada Paman kandung Pemohon II yang bernama Misro karena ayahkandung Pemohon II saat itu berada dalam tahanan tersangkut dalamkasus penyeludupan

dilaksanakan di Malaysia sekitar tahun 1994 sementara Saksiwaktu itu berada di kampung halaman; Bahwa dari cerita yang saksi ketahui dari Pemohon , Pemohon Il danSaksi I, pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilakukan sesuaidengan tata cara pernikahan Agama Islam, dengan wali nikah ayahkandung Pemohon II yang bernama Sudarman yang berwakil secaralisan dan tertulis kepada Paman kandung Pemohon Il yang bernamaMisro karena Bapak Pemohon II berada dalam tahanan di Malaysiakarena tersangkut dengan masalah penyeludupan

bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan olehPemohon dan Pemohon Il untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluanlainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon danPemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dipersidangansehubungan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh paraPemohon sebagaimana dalam duduk perkara ini, terbukti bahwa Pemohon IImasih terikat perkawinan dengan suami pertamanya, sehingga untukmenghindari adanya penyeludupan

StrPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum,Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nilkah a quo melaluiPapan Pengumumam Mahkamah Syariyah Sinabang dengan tenggangwakitu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yangmengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama EdisiRevisi

yang bernama Lili Hariyanti dan nanti kKemudian tahun2013 bercerai.Menimbang bahwa apabila seorang lakilaki menikah lagi sementarastatusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan poligamitidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilan sesuai denganmaksud pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahannikahdengan isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan

Bahwa tujuaan Pemohon mengganti nama Pemohon dalam aktakelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen sertauntuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untukmelakukan penyeludupan hukum;.

pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagidan mohon penetapan dikabulkan;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telahdicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkatcukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan

Dan selama masasewa Pihak PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISElah yangbertanggung jawab penuh atas penggunaan Kapal Tongkangtersebut;Bahwa terhadap Mr.GO (Manager Operasional KIAN HIAPHOLDINGS PTE LTD/Penggugat) yang dituduh oleh JaksaPenuntut Umum dan sebagaimana diberikan kesaksiannya olehNakhoda Kapal yang memerintahkan penyeludupan pasirbukanlah tanggung jawab Penggugat.

Berdasarkan ketentuan tersebut selama masapenyewaan Kapal Tongkang Penggugat, terkait dengan muatankapal yang ternyata hasil tindak pidana penyeludupan adalahmerupakan tanggung jawab Nakhoda. Dan seharusnya Nakhodawajib menolak apabila mengetahui muatan yang diangkut tidaksesuai dengan dokumen muatan.

dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaranyang dilakukan selama pengoperasian kapal harus sepenuhnyaditanggung oleh penyewa;Bahwa lagi pula berdasarkan prosedur kerja PerusahaanPenggugat dengan Nakhoda Kapal, maka Nakhoda dilarangmembawa Kapal diluar rute yang telah ditentukan oleh Penggugat,sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka itu menjaditanggung jawab Nakhoda;Bahwa Nakhoda Kapal Tongkang milik Penggugat dan Penyewaadalah yang bertanggung jawab penuh atas perubahan rutewilayah perairan dan penyeludupan

;Bahwa terhadap adanya perbuatan Nakhoda yang terlibat dalammelakukan penyeludupan barang, melanggar ketentuan PerjanjianKerja dan perintah kerja Penggugat telah jelasjelas merugikanPenggugat;Bahwa adanya perbuatan Nakhoda dan penyewa yangmenyimpang dan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan, melanggar perjanjian kerja, dan melanggar wilayahpengoperasian kapal sebagai dinyatakan dalam Nota SewaPelayaran Berjangka, tertanggal 23 Desember 2011 antaraPLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE dan KIAN

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau c.q.Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenangmelakukan penyitaan atas Kapal Tongkang dan DokumendokumenKapal Tongkang sebagaimana dinyatakan dalam gugatanPenggugat, karena penyitaan yang dimaksud dalam perkara tindakpidana penyeludupan pasir tersebut menjadi wewenang penyidik;.

Hal ini menunjukkan bahwapada waktu Pemohon menikah dengan Pemohon II status Pemohon masihsebagai suami orang lain, sehingga pada waktu itu Pemohon sudahmelakukan poligami tanpa ada izin dari pengadilan (illegal);Menimbang, bahwa itsbat nikah atas poligami liar (illegal) tidak dapatdibenarkan secara hukum karena hal itu termasuk penyeludupan hukum;Menimbang, bahwa dalam pernyataan para Pemohon di dalam positaangka 3 menyatakan bahwa yang menjadi wali Pemohon II waktu menikahdengan Pemohon adalah

pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurutMajelis perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak dapat disahkan secarahukum.Menimbang bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementarastatusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan lakilaki lain, makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandritidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam;Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah dengansuami yang ke dua berarti terdapat penyeludupan

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannyaatau tidak diketahui tempat tinggalnya atau terhalang menjadi wali, maka walihakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnyayang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikahdengan wali hakim yang bukan ditunjuk secara resmi oleh Menteri Agama atauPejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindaksebagai wali nikah berarti terdapat penyeludupan

mana pada saat itu Pemohon masih berumur16 tahun dan Pemohon II masih berumur 15 tahun;Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu usia diperbolehkannya untukmelangsungkan perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi lakilaki dan19 (Sembilan belas) tahun bagi perempuan;Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikahPemohon dengan Pemohon II berarti terdapat penyeludupan

pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagidan mohon penetapan dikabulkan;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telahdicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untukmempersingkat cukuplan merujuk kepada berita acara sidang, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan

Pemohon II masih berumur 16 tahun;Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 56/Padt.P/2020/PA.TdoMenimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu usia diperbolehkannya untukmelangsungkan perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi lakilaki dan19 (Sembilan belas) tahun bagi perempuan;Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikahPemohon dengan Pemohon II berarti terdapat penyeludupan

OLehkarena itu, untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, maka sesualPasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkanpara Pemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya dengan alatbukti yang sah;Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan oleh paraPemohon bertanda P.1 dan P.2, Hakim menilai bukti tersebut termasukkategori akta otentik dan kedua bukti tersebut berisi tentang peristiwaperceraian Pemohon dan Pemohon II dengan pasangan merekaterdahulu.

Oleh karena itu, Hakimpatut menyatakan dalam perkawinan para Pemohon tidak terdapathalangan nikah menurut syara dan ketentuan hukum perundangundanganNegara Indonesia yang berlaku dan keduanya juga patut dinyatakan tidakmelakukan penyeludupan hukum. Dengan demikian, Hakim berkesimpulanperkawinan antara Pemohon dan Pemohon patut dinyatakan sahHal. 12 dari 15 Hal.

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiranPemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohondikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;.

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiranPemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohondikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;14.

Penetapan No.0311/Padt.P/2019/PA.RhMenimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dipersidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah yangdiajukan oleh para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara ini,terbukti bahwa Pemohon masih terikat perkawinan dengan Istripertamanya, selain itu pernikahan antara Pemohon dan pemohon Ilyang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 di Desa Lahaji,Kecamatan Napano Kusambi dan belum dikaruniai anak, sehingga untukmenghindari adanya penyeludupan hukum sebagaimana

pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagidan mohon penetapan dikabulkan;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telahdicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untukmempersingkat cukuplan merujuk kepada berita acara sidang, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan

bukti berupa ljazah Sekolah Dasar dan Sekolah MenengahPertama anak Pemohon bernama Putri Salsabila Simanjuntak (vide bukti P5 danP6);Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan didukung olehketerangan saksisaksi dan bukti surat diketahui bahwa Putri Salsabila dan PutriSalsabila Simanjuntak adalah orang yang sama dan kesalahan tersebutdiakibatkan oleh kelalaian Pemohon dalam memberikan data ke Dukcapil danketika mendaftarkan anak Pemohon di sekolah permohonan tersebut tidakbertujuan untuk penyeludupan

BgJuncto Pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975, Juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkaraperceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum(,reths on dekking), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P serta 2orang saksiMenimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentangperistiwa