Ditemukan 555686 data
Terbanding/Terdakwa II : RASKIM AMIRUDIN Bin SUYATNO
Terbanding/Terdakwa I : ROYANUL MUNAWARI Als NANU
64 — 19
terdakwa yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekita pukul 05.30 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun2018 bertempat di Ruko yang beralamat di jalan Sukahati No. 12.A/B CibinongKabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai dengan ketentuanPasal 106 UU No. 31 Tahun 2004
tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Royanul Munawari Alias Nanu, dan terdakwa IlRaskim Amirudin Bin Suyatno (Alm), bertindak baik secara sendirisendiriataupun bersamasama dengan saksi Agung Subiakto Bin S.
diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atasPutusan Nomor 201/PID.SUS/2018/PT.BDG, Halaman 6UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika terdakwa Royanul Munawari Alias Nanu dan terdakwaterdakwa II Raskim Amirudin Bin Suyatno (Alm) diajak oleh saksi AgungSubiakto untuk bekerja di Ruko yang beralamat di JI.
tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 21 Juni 2018, No.
tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPJo Pasal 106 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan JoUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:=" Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
Terbanding/Terdakwa II : MUSLIADI ALIAS MUS BIN SAMSUDIN
Terbanding/Terdakwa III : YASMIN ALIAS EMI BIN AHMAD NUR
66 — 29
Sitompul dariPolres Tanjung Jabung Barat dan Sdr.ABDUL SAMAD dan Sdr.ERWINSAPUTRA , Terdakwa YASMIN dan Terdakwa II MUSLIADI diamankanbeserta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) box berisikan benurlobster.e Bahwa pada saat ditangkap Sdr.ABDUL SAMAD, Sdr.ERWINSAPUTRA , Terdakwa YASMIN dan Terdakwa II MUSLIADI tidak dapatmenunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihak yangberwenang.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
Menyatakan Terdakwa YASMIN ALIAS EMI BIN AHMAD NUR danTerdakwa Il MUSLIADI ALIAS MUS BIN (ALM) SAMSUDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikanmasyarakat ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal
SeharusnyaMajelis Hakim PN Kuala Tungkal menerapkan Pasal 88 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakanpada hari Senin tanggal 05 Juli 2021.2.
Unsurunsur dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP bersifat kumulatif sehinggaharus dibuktikan semua Unsur' temasuk Unsur penangkapan,pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan.3.
NANDA HARDIKA,.SH
Terdakwa:
RAMA HANDIKA BIN SAYUTI
14 — 9
Sayuti berhasil melarikan diri dengan berlari.Selanjutnya Terdakwa dinaikan keperahu sekoci saksi Herman Sawiran,saksi Samsul Bahri dan saksi Ahyan dan dibawa ke Polsek Muara Rupit.wn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 ayat(1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan..Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangberdasarkanHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN LigPasal 1 angka 14 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikananadalah orang perseorangan atau korporasi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai terdakwa adalah orang perseorangan, hal mana berdasarkanketerangan saksisaksi dan para terdakwa dalam persidangan, telah
Tentang Perikanansebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semuakegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahansampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system perikanan(Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang,
bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalahkegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaandibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 Angka 5 UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalahkapal, perahu
Selanjutnya Terdakwa dinaikan keperahusekoci saksi Herman Sawiran, saksi Samsul Bahri dan saksi Ahyan dan dibawake Polsek Muara RupitMenimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan MajelisHakim unsur ini telah terbukti menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD ADIRAN SIHOMBING Als DIRAN
22 — 11
ANDI SAHRIAWAN.AM, SH., MH
Terdakwa:
ADLI BIN TARAPPE
77 — 29
1.Andres Syaputra, SH
2.Rizky Chaniago SH
3.Lintang Agustina Roesadi, SH
4.Pethres Mandala, SH
5.M. NOVRIAN, S.H.
Terdakwa:
Saharullah
29 — 16
FARAH SAUFIKA, S.H., M.H.
Terdakwa:
SAHLI Bin RAFII
11 — 0
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUHAMMAD
36 — 10
Tentang Perikanan DAN Pasal98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYUKUR MUHAMMADAlias BULE selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan, denganperintah agar terdakwa tetap ditahanMenyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal KMN.
telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) Jo.Pasal 27 ayat (1) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana di ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara kumulatif
di pelabuhanperikanan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, Tentang TataCara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menyebutkan bahwa SuratPersetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan olehSyahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, TentangTata Cara Penerbitan Surat Persetujuan
Pasal 42ayat (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanadi ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan
tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 19 dari 21 hal.
REZA RAHIM, SH,MH
Terdakwa:
Yot Saeoueng
31 — 14
Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 Jo Pasal 102 dan Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Yot Saeoueng
Menyatakan terdakwa YOT SAEOQUENG secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatifpenuntut umum melanggar Kesatu : Pasal 92 ayat dan Kedua : Pasal 93 ayat(2) dan Ketiga : Pasal 85 dan Keempat Pasal 98 Jo Pasal 102 UU RI 45Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;2.
PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Kedua;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (2)Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang
PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Keempat;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
perikananKota Langsa;Bahwa benar setiap kapal ikan yang menangkap ikan diwilayahpengelolaan perikanan Indonesia wajid memiliki Surat izin usahaperikanan (SIUP) dan surat izin penangkap ikan (SIPI) yang sah sesualperuntukan dan kegunaannya dari pemerintah indonesia;Bahwa jika ada kapal asing yang melakukan penangkapan ikandiwilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi SIUP dan SIPI maka kapaltersebut telah melanggar Undangundang No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas undnagundang Nomor 31 tahun 2004
1.Sherty Yunia Safitri, S.H.
2.Yandi Mustiqa, S.H., M.H.
3.Wendry Finisa, S.H
Terdakwa:
Rican Tomi Pgl. Tomi Bin Khaidal
40 — 16
Pembanding/Jaksa Penuntut : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SARLINSON HUTAHURUK Pgl TAHURUK
66 — 68
AKHMAD PUTRA DWI, SH
Terdakwa:
1.SANDI Bin SITABA
2.IWANG Bin BAHA
3.MUH. RUSTAM Bin SUKKURU
4.SAPUTRA Bin ASRI
5.DARWAN Bin IWANG
6.MONI Bin KALLANG
7.SUPARDI Bin LEWANG
8.HAERUDDIN Bin DG. TIRO
9.RANDI Bin TAJUDDIN
72 — 0
Terbanding/Terdakwa : SAMSUDIN alias LA CUBI
26 — 1
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA SH MH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
IMMANUVAL JOSE
76 — 27
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
SUPRIADI DG MATTEMU BIN SARAPPI DG MATTEMU
35 — 15
meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja Memiliki, menguasai, membawa dan ataumenggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaanikan kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B JoPasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004
pukat hela (Trawls) danpukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesiae Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 += tahun = 2004
pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.e Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besarwonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 = tahun = 2004
tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
Terdakwa merupakan nelayan kecil dan merupakan tulang punggungdalam mencari nafkah keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
NUR SRICAHYAWIJAYA, SH
Terdakwa:
JUNAEDI Anak dari LIMTOGUAN
48 — 4
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAFI
2.HAMZAH RIZKY
3.MUHAMAD MUJAHIDINAL JIHAD
24 — 5
Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan Kesatu.2.
Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I.
Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang R.1I.
Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.1I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
Terbanding/Terdakwa : HERMAN DG. LIMPO BIN DG. SUDDING
26 — 10
keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalah dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 98 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004
keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalan dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 B Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndang Undang RI No.31 Tahun 2004
Menyatakan Terdakwa HERMAN DG.LIMPO DG.SUDDING telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana dibidang perikanan berlayarmelakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dariHim. 4 dari 8 hlm Pts.No.467/PID./2017/PT.MKS.pelabuhan perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar danSyahbandar di pelabuhan perikanan melanggar Pasal 100 B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNo.31 Tahun 2004 Tentang perikanan, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua;2.
Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor: 2198/Pid.B/2016PNMks. yang dimintakan banding ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatan Pengadilan ;Mengingat ketentuan Pasal 100 B Undangundang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas undangundang RI Nomor 2004
Terbanding/Terdakwa : MASRIADI LS ADI BIN AZIZ
Terbanding/Terdakwa : IRFAN BIN NANNO
38 — 29
Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun2004 Tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINo. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut : 1.
Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 SebagaimanaTelah Diubah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomr 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;; .
Alwi tapi menurut JaksaPenuntut Umum harus dirampas untuk Negara karena dijadikan sarana untukmelakukan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan peledak,hemat Pengadilan Tinggi karena Pasal 76 a UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun Tentang Perikanan, tidak secara imperatif menyatakan alat yang digunakandalam tindak pidana perikanan agar dirampas
Pasal 8 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo.
Pasal 8 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo.
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
IRWAN Alias ONDO Bin YAMANG
27 — 10
danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuranhabitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalamjarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonnan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 b Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.Subsidairnon Bahwa terdakwa IRWAN Alias ONDO BIN YAMANG, pada hari Senintanggal
di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN.KdiBahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggudan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
PN.Kdipasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaanSubsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak