Ditemukan 90 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asshiddique asshiddiqi assiddiqie ashshiddiqi ashshiddieqie ashshiddiqie assihiddiqie asshidiqie ashiddiqie
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-08-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Februari 2019 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT dalam hal ini diwakili oleh Dempos Tampubolon dan Suwandi SH
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERIZINAN PENANAMAN MODAN DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2.KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Intervensi:
PT RISMAN SCHAM PALM INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh HARRY POETRANTO
892 — 823
  • Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara menyebutkan :Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR Hal.57 dari 138.Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yangkepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yangbersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugatKeputusan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, yang dapat mengajukan gugatan atasKeputusan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badanhukum perdata;Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 12-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 23 Desember 2013 — 1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI),2.INDONESIA CORRUPTION WATCH;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH
573 — 902
  • Sebagaimana dijelaskan olehJimly Asshiddiqie dalam bukunya Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi,halaman 241242 (2004), yang berbunyi :Demokrasi pertamatama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwakekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebihpartisipatif,; demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh,untuk dan bersama rakyat.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL
Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- ”TERMOHON”;
245 — 493
  • Jimly Asshiddiqie yang menyatakan KPK adalahlembaga permanen karena KPK dibentuk dengan Undangundangbukan Inpres (www.jimly.com). Perlu digarisbawahi bahwa istilahlembaga ad hoc tidak ada dalam hukum tata negara.Apabila UU KPK dibaca secara seksama tidak ada satu pasal pundalam UU tersebut yang menyatakan KPK adalah lembaga ad hoc,demikian juga tidak ditemukan baik dalam penjelasan maupun dalampertimbangannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — DRS. H. ABDUL FATAH, S.H., M.M.;
104 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya, perlu dikemukakanpendapat Hans Kelsen sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie,bahwa setiap jabatan yang menjalankan fungsifungsi law creating functionand law applying function adalah pejabat tata usaha negara.
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PN SOLOK Nomor 36/Pid.Sus/2012/PN. Slk
Tanggal 24 Oktober 2012 — - Jamalus, S.Pd., M.Pd
147 — 34
  • Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum(jimly Asshiddiqie, dalam ibid);Bahwa dalam hukum pidana dikenal doktrin vicarious liability, yaitu suatupertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatanorang lain (the legal responsibility of one person of the wrongful acts of another)Halaman 134 dari 174(Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, hlm. 30).
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sulaiman Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
231 — 194
  • Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh ProfDR Jimly Asshiddiqie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyaikewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikatumum atau Algemeen bindend seperti undangundangperpajakan atau yang tidak mengikat umum sepertipengundangan anggaran pendapat dan belanja Negara;Dimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukumprivat, kendatipun syaratsyarat sebagai badan hukum telahterpenuhi;Bahwa kalau pada
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
744 — 835
  • Bahwa sedangkan syarat formil Badan Hukum adalah terdaftar sebagaibadan hukum, Jimly Asshiddiqie dalam artikelnya tersebut menyatakan :Dalam sistem hukum Indonesia suatu badan hukum selainmemenuhi empatunsur seperti disebutkan di atas juga perlu didaftarkan sebagai badan hukum.Halaman 98 dari 273 halaman. Putusan Nomor 15/G/LH/2016/PTUNJKT.Sebelum didaftarkan sebagai badan hukum, organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 13/PID.TPK/2021/PT PLG
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Ir. H. EDDY HERMANTO, SH.,MM Diwakili Oleh : Rini Susanti Sari, S.H
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. H. SYARIFUDIN M.F.,SIp.,MT.,IPM Bin M. SUBARI Diwakili Oleh : KEMAS AHMAD JAUHARI,SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Susanto Gani,S.H
636 — 1369
  • Jimly Asshiddiqie, SH.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 16-12-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 09-01-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 5545/Pdt.G/2013/PA.Sby
Tanggal 15 Juli 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
24 — 1
  • ltrchfcsOf1lang1053langfe1033langnp1053insrsid8717487charrsid5782729 .par rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1insrsid87 17487charrsid5782729 Prinsip hukumyang digariskan di atas, didukung oleh rtlchfcs1 abaiaf1afs24 ltrchfcsO if1linsrsid87 17487charrsid5782729 doktrin hukum rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1insrsid8717487charrsid5 782729 , antara laindikemukakan oleh rtlchfcs1 abaiaf1afs24 ItrchfcsO if1insrsid87 17487charrsid5782729 pakar FIKIH rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsOf1insrsid8717487charrsid5782729 Prof HASBI ASSHIDDIQIE
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2387 — 695
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Abdul Mukthie Fadjar, serta Soedarsono,masingmasing sebagai anggota, pada hari Senin, 18 Desember 2006, dandiucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 19Desember 2006, oleh kami Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggotadan Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, H. Achmad Roestandi, H.M. LaicaMarzuki, H.A.S. Natabaya, Harjono, H.