Ditemukan 16439 data
48 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT. SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD;
amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut105692.25/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00569/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21April 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor00032/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015 Masa Pajak Desember 2010atas nama BUT
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00569/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 April 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor00032/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015 Masa PajakDesember 2010, atas nama BUT Shanghai Electric Group Co.,Ltd.
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT. SITA TELECOMMUNICATIONS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 736/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT SITA TELECOMMUNICATIONS, beralamat di WismaHayam Wuruk Lt.IV/RM.450 No.8 Gambir, Jakarta Pusat 10120, yang diwakili oleh Quandriarto Prasetiyoaedi, jabatanKepala Perwakilan BUT SITA Telecommunications;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam
2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001876.16/2019/PP/M.IIA Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP04295/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 3 Desember 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00035/207/13/053/17 tanggal 6 Oktober 2017, atas nama BUT
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT SITA TELECOMMUNICATIONS;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 736/B/PK/Pjk/2021pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
32 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION, CO., LTD
44 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV
137 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT PENTA OCEAN CONSTRUCTION CO. LTD.;
PUT116140.16/2012/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01067/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor:00020/207/12/053/16 tanggal 28 April 2016, atas nama BUT
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01067/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2012 Nomor 00020/207/12/053/16 tanggal 28 April2016, atas nama BUT Penta Ocean Construction Co., Ltd., NPWP01.060.311.6053.000, beralamat di Gedung Mid Plaza 2 Lt. 24, JI.Jend.
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;
Putusan Nomor 2574/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01324/KEB/WPJ.07/2016tanggal 13 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00006/287/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Juni 2013,atas nama: BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5081.000,Alamat: Gedung Bursa Efek Jakarta Tower Lt. 10, Jalan Jend.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01324/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00006/287/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015 MasaPajak Juni 2013, atas nama: BUT Premier Oil Natuna Sea BV,NPWP 01.068.713.5081.000, Alamat: Gedung Bursa EfekJakarta Tower Lt. 10, Jalan Jend.
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
115 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT. PREMIER OIL NATUNA SEA BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Pajak NomorPut107068.36/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00958/KEB/WPJ.07/2016 tanggal29 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan GasBumi Nomor 00003/246/13/081/15 tanggal 14 April 2015 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2013, atas nama BUT
, memiliki keterkaitanhubungan hukum (innerlijke samenhang) antara Kontrak Bagi Hasil(Production Sharing Contract) dengan P3B Indonesia Belandasebagaimana yang dimuat dalam Article 10.8 yang menyatakan bahwa:Notwithstanding any other provisions of this Agreement, where acompany which is a resident of one of the two States has a permanentestablishment in the other State, the profits of the permanentestablishment may be subjected to an additional tax in that other State inaccordance with its law, but
Putusan Nomor 506/B/PK/Pjk/2019Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mencapai net split denganperbandingan sebesar 85% (untuk Pemerintah) : 15% (lima belaspersen) untuk PE/BUT Premier Oil Natuna Sea BV, namun denganadanya DMO, Pemerintah mendapatkan net split lebin besar dari 85%dan PE/BUT Premier Oil Natuna Sea BV sebagai Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan net split lebihkecil dari 15%, dimana untuk tahun pajak Tahun 2013 in casu,Pemerintah mendapatkan bagian sebesar
89% dan PE/ BUT Premier OilNatuna Sea BV selaku Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali mendapatkan 11% (vide halaman 5 dari 50halaman Memori Peninjauan Kembali).
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut107068.36/2013/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding BUTPREMIER OIL NATUNA SEA BV;2.
99 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD dhl. BUT SAPURAKENCANA DRILLING BERANI, Ltd, dhl. BUT SEADRILL TENDER RIG INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
86 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD dhl. BUT SAPURAKENCANA DRILLING BERANI, Ltd, dhl. BUT SEADRILL TENDER RIG INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD dhl. BUT SAPURAKENCANA DRILLING BERANI, Ltd, dhl. BUT SEADRILL TENDER RIG INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
29 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SITA TELECOMMUNICATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
123 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT ASIATEC CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Oktober 2013 Tahun Pajak 2008;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 27 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put52098/PP/M.XIIIB/99/2014, tanggal 24 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15Tahun Pajak 2008 Nomor 00004/241/08/053/13 tanggal 10 Oktober 2013,atas nama BUT
Menyatakan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT ASIATEC CORPORATION, tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MaajelisHakim pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh Prof. Dr.
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT WITTEVWWN + BOS;;
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI, Ltd., d.h. BUT SAPURAKENCANA DRILLING BERANI, Ltd., d.h. BUT SEARDRILL TENDER RIG Indonesia, Ltd. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
46 — 59
BUT HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES IPC (M) SDN.BHD vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT HITACHI HIGHTECHNOLOGIES IPC (M) SDN.BHD;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
53 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CITIBANK N.A
59 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CONOCOPHILLIPS INDONESIA;;
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT OCI CORPORATION;
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP570/WPJ.07/2015, tanggal 23 Februari 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 Nomor 00036/241/07/053/13, tanggal 12Desember 2013, atas nama BUT OCI Corporation, NPWP01.070.597.8053.000, beralamat di Gd.
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT. HYUNDAI CORPORATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK