Ditemukan 95 data
275 — 2713 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., dalam bukunya Hukum TataPemerintahan adalah Negara Republik Indonesia inginmemberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat daritindakan atau perbuatan sewenangwenang dari penguasa ataupemerintah;Negara hukum dalam pandangan Ahmad Syahrizal adalah ketikanegara melaksanakan kekuasaannya maka negara tundukHalaman 37 dari 149 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/201715.16.17.18.terhadap peraturan hukum.
Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudulHukum Tata Pemerintahan halaman 268 berpendapat:asas kepastian hukum ... bersifat hukum material terkait eratdengan adanya asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asaskepastian hukum sering kali menghalangi badan/atau organpemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atauketetapan atau mengubahnya oleh karena adanya kerugian yangdiderita oleh yang berkepentingan.
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
316 — 515
AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.Hum, kewarganegaraan Indonesia,Tempat Tanggal Lahir Sengkang, 10091964, Jenis Kelamin Lakilaki, tempattinggal Perdos Unhas Blok N Baru No 2, Kelurahan Tamalanrea Jaya KecamatanTamalanrea Kota Makassar Sulawesi Selatan, Agama Islam, pekerjaan Dosen,telah memberikan pendapat di bawah sumpah dalam persidangan yangselengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (videberita acara persidangan tanggal 22 Desember 2021) Bahwa ahli adalah Guru Besar Fakultas Hukum
688 — 129
AMINUDDIN ILMAR, S.H.
225 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aminuddin Ilmar, SH, M.HUM, Drs,H. Arifuddin Hamarung, Msi, dan Ir. Abd. Rachmansyah selaku saksi.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi PDAM Kota Makassar padatanggal 4 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Hamzah Ahmadselaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar.1 (satu) lembar asli Surat PDAM Kota Makassar kepada PT.
Amiruddin Ilmar S.H., M.Hum dan ArifudinAmarung) yang menyatakan adanya perkataan Hengky Wijaya kalo tidak karenaTerdakwa saya tidak akan kasih meminjamkan uang tersebut' tidak dapat diujikebenarannya karena Hengky Wijaya telah meninggal dunia sebelum perkaraaquo selesai diperiksa.
Yang memfasilitas adalah keduaanggota Badan Pengawas PDAM yaitu Prof.DR.Aminuddin Ilmar, SH.MH danArifuddin Hamarung. Terdakwa hanya diundang hadir di Hotel sultan dalamsuatu acara makan siang bersama. Terdakwa sama sekali tidak pernahmeminta kepada PT.Traya maupun kepada Hengky Wijaya untuk meminjamkanuangnya kepada Ir.Tajuddin Noor, justeru Prof.DR.Aminuddin Ilmar, SH.MH.
Aminuddin Ilmar, SH, M.HUM, Drs,H. Arifuddin Hamarung, Msi, dan Ir. Abd. Rachmansyah selaku saksi.2119. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi PDAM Kota Makassar padatanggal 4 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Hamzah Ahmadselaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar.2120. 1 (satu) lembar asli Surat PDAM Kota Makassar kepada PT.
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember Tahun 2004 denganNo.35/AU/KAP MS/VIIl/2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan PublikMansyur Sain & Rekan Tertanggal 25 Agustus 2006 dan Laporan AuditorIndependen atas laporan keuangan PT.Pares Bandar Madani (PT.PBM)Periode Tahun 2005 per 31 Desember tahun 2005 dengan No. 3/AU/KAPMS/VII/2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Mansyur Sain &Rekan Tertanggal 25 Agustus 2006.Keterangan Para Saksi ade charge dan ahli (MUH.SUBUH,S.E dari BPKPperwakilan Sulawesi Selatan dan Prof.DR.AMINUDDIN ILMAR
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI
197 — 47
pelaksaan pencairan dari rekening BJB Cabang Sukabumikepada rekening KOHIPPI secara system sedangkan saudara DanisHatmaji bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses.Atas keterangan saksi tersebut di atas , terdakwa tidak keberatan.Menimbang , bahwa di depan persidangan telah didengar pula keteranganAHLI yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut : Halaman 385dari 410Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.MUHAMMADketerangan pada pokoknya sebagai berikut :ILMAR
Ilmar Patranegara (Anggota Tim);7) Muhamad Aria Septian (Anggota Tim)Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan pasal 1 ayat 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkanbahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara atau daerah adalahKekurangan uang, Surat Berharga dan barang yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 15 Tahun 2004 tentangpemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Himpunan PengusahaPribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi selaku EXECUTING AGENT dalampenyaluran kredit tersebut ;Menimbang , bahwa sebagaimana uraian di atas telah terungkap terjadinyapenyimpangan dalam penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) sebesarRp.17.5000.000.000 , (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima olehKoperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi dariBank Jabar & Banten (BJB) Cabang Sukabumi tahun 2012 hal mana bersesuaiandengan kesimpulan ahli MUHAMMAD ILMAR
215 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aminuddin Ilmar, SH., MH., Drs.H.Arifuddin Hamarung, M.si, Ir.
Aminuddin Ilmar, SH, M.HUM, Drs, H. ArifuddinHamarung, Msi, dan Ir. Abd.
Tadjuddin Noor, Prof Dr.Aminuddin Ilmar, SH., MH., Drs.H.Arifuddin Hamarung, M.si, Ir.
1.YAFET VALENTHINUS WAINARISI, S.P.
2.ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H., M.T
3.LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos.
4.Drs. RAFAEL SODEFA
5.LEONARD YAROLLO, S.H.
6.TONNY URBON
7.ROSIYANA SARA GORAM, SE.
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2.GUBERNUR PAPUA BARAT
135 — 61
AMINUDDIN ILMAR, S.H.,M.H. ;Bahwa menurut pendapat ahli, apabila berbicara mengenai MRP maka kaitanpertamanya adalah UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomikhusus, dan keberadaan MRP sendiri adalah sebagai lembaga representasikultural yang mempunyai fungsi utama yaitu menjaganilainilai orang asipapua dan didalam undangundang otonomi khusus kedudukan dari MRP,DPRP dan Pemerintah adalah sama dan mejadi satu kesatuan.
114 — 27
AMINUDDIN ILMAR, SH, MH., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa spesialisasi keahlian ahli di bidang Hukum Tatanegara dan AdministrasiNegara ;Bahwa dasar dari suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat,apakah salah atau tidak, didasarkan pada 3 hal, yaitu :Pertama, apakah tindakan tersebut berdasarkan wewenang yang ada padanya atautidak ;97Kedua, apakah tindakan tersebut sesuai dengan mekanisme atau prosedur ataukahtidak ;Ketiga, apakah tindakan tersebut
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
318 — 48
MUHAMMAD ILMAR PATRANEGARA, Palembang, 32 tahun / 28Januari 1985, Lakilaki, Indonesia, Komplek Girimekar Permai Blok A 46Kabupaten Bandung, Islam, PNS, S1, di bawah sumpah di depanpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa Riwayatpekerjaansayayaitu :e CPNS sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jendral BPKRI Nomor 194/K/XX.3/05/2009 tanggal 25 Mei 2009;e PNS sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jendral BPKRI Nomor 283/K/XX.3/10/2010 tanggal 25 Oktober 2010;e Pemeriksa pertama
Ilmar Patranegara (Anggota Tim);7) Muhamad Aria Septian (Anggota Tim)Bahwa saya pernah melakukan Pemeriksaan dengan TujuanTertentu (Investigasi) pada salah satu Kabupaten di SumateraBarat sesuai dengan Surat Tugas Nomor 228/ST/XVIII.PDG/2009Tanggal 02 November 2009.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2004tentang Keuangan Negara disebutkan Bahwa : Pendekatan yangdigunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisiObyek, Subyek, Proses, dan Tujuan.
84 — 17
AMINUDDIN ILMAR, SH.
187 — 116
Aminuddin Ilmar,SH, MH tanggal 20 November 2014;Barang bukti Nomor 592 sampai dengan 649 masingmasingdikembalikan kepada TADJUDDIN NOOR;650.651.652.653.654.1 (satu) copy bundel dokumen dengan cover warna orange(jingga) bertuliskan Buku Kronologis yang berisi kumpulankronologis persuratan dalam kerjasama antara PDAM KotaMakassar dengan PT.
TADJUDDINNOOR selaku Direktur Utama PDAM Makassar dan HENGKYWIDJAJA selaku Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar;Barang bukti Nomor 2151 sampai dengan 2153 masingmasingdikembalikan kepada JAMES EDWARD CHAN;2154. 1 (satu) lembar fotokopi Notulen Kesepahaman PDAM KotaMakassar dan PT Traya Tirta Makassar tanggal 22 Mei 2009yang ditandatangani oleh AMINUDDIN ILMAR mewakili PDAMKota Makassar dan FAISAL BAASIR mewakili PT Traya TirtaMakassar;Barang bukti Nomor 2154 tetap terlampir dalam berkas perkara
Aminuddin Ilmar,SH, MH tanggal 20 November 2014;Barang bukti Nomor 592 sampai dengan 649 masingmasingdikembalikan kepada TADJUDDIN NOOR;650.651.652.1 (satu) copy bundel dokumen dengan cover warna orange(jingga) bertuliskan Buku Kronologis yang berisi kumpulankronologis persuratan dalam kerjasama antara PDAM KotaMakassar dengan PT.
Dr.Aminuddin Ilmar, SH, M.HUM, Drs, H. Arifuddin Hamarung, Msi,dan Ir. Abd.
TADJUDDINNOOR selaku Direktur Utama PDAM Makassar dan HENGKYWIDJAJA selaku Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar;Barang bukti Nomor 2151 sampai dengan 2153 masingmasingdikembalikan kepada JAMES EDWARD CHAN;2154.1 (satu) lembar fotokopi Notulen Kesepahaman PDAM KotaMakassar dan PT Traya Tirta Makassar tanggal 22 Mei 2009yang ditandatangani oleh AMINUDDIN ILMAR mewakili PDAMKota Makassar dan FAISAL BAASIR mewakili PT Traya TirtaMakassar;Barang bukti Nomor 2154 tetap terlampir dalam berkas perkara;
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2809 — 3670
Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H.,(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)tanggal 13 Juli 2020;Keterangan Ahli Dr. Jeferson Kameo, S.H.,LL.M.,(Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen SatyaWacana);Keterangan Ahli Pdt. Saut Sirait (Dosen Etika STTHKBP Pematangsiantar) tanggal 14 Juli 2020;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya selainmengajukan buktibukti tertulis, Penggugat menghadirkan 7 (tujuh) orang ahli yangbernama Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.; Prof. Dr.
739 — 1178
., AFANDY ILMAR, S.H., DEWIAMALIAH, S.H., ANDHIKA PRATAMA SANTOSA, S.H., M.H., BEATRIXDEVIANA MUKIN, S.H., GRACE ESTER CAROLIN PURBA, S.H., dan ALVINTJIANG, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Wardhana KristantoLawyers, beralamat di Pulomas Office Park, Building II, Lantai 3, Suite #0102,Jl. Jend.