Ditemukan 111 data
134 — 75
Kegiaan pemanfaatan dan/ataupenggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Kehutananmerupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat(3) huruf a dan jo Pasal 78 ayat (2) Undangundang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan;5.Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan TergugatI yang menggunakan Kawasan Hutan Produksi Tesso Nillotersebut untuk kegiatan perkebunan tanpa persetujuan MenteriKehutanan jelas merupakan tindak pidana kehutanan, yaitumengerjakan
95 — 12
terdakwa mengatakanbahwa terdakwa sudah diperiksa di Kejaksaan dan terdakwa meminta saksiuntuk mengakui seolah olah bahwa saksi yang membuat SPJ kegiatan rehabkelas SDN 05 Pasar Tiku tersebut;Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN PdgBahwa saksi tidak ada membuat SPJ mengenai kegiatan rehab sekolah SDN05 Pasar Tiku pada tahun 2011 tersebut sebagaimana diperlihatkandipersidangan;Bahwa terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada saksi untuk membuatsurat surat yang berhubungan dengan kegiaan
48 — 14
.33.800.000, (tiga puluh tiga juta delapanratus ribuPengadaan pompa = air = =mancur dankelengkapannya, sebesar Rp.14.700.000,(empat belas juta tujuh ratus ribuRehab Tugu Adipura Sukodono yang terdiri dari Pengadaan Bahan/MeterialUntuk Pemeliharaan Tugu Peringatan (Tugu Adipura Sukodono), sebesarRp.17.602.000, (tujuh belas juta enam ratus dua ribu rupiah) ;Upah anggaran sebesar Rp.52.344.000, (lima puluh dua juta tiga ratus empatpuluh empat ribu rupiah) ;Bahwa Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiaan
93 — 30
Rekap tersebut berisi bahwa pada bulan ini kantorcabang melaksnakan subsidi benih dengan jumlah riil sekian dan non riil155sekian, sedangkan yang melakukan penagihan adalah general managerkarena kantor cabang hanya melaporkan saja;Bahwa dalam laporan rekap yang disampaikan ke kantor regional tersebutberisi besaran kegiaan riil dan non riil secara tertulis, sedangkanrealisasinya non riil tidak dibayarkan kepada kantor cabang.
tersebut tidak ada arahan dari direksi untuk melakukan kegiatan nonriil;Bahwa yang termasuk modal kerja adalah untuk pembelian DKP, solar,bayar upah, modal kerja berupa uang; CMS dllBahwa saksi sering kali mengajukan modal kerja, tetapi tidak dipenuhi olehPusat;Bahwa dalam pertemuan rutin antara kepala cabang, satgas dengangeneral manager di KR membahas pencapaian target dan upaya yangakan dilakukan untuk memenuhi target tersebut, namun tidak pernah adapembahasan mengenai kegiatan non riil;Bahwa data kegiaan
64 — 17
lima ratus ribu rupiah), tetapi uang83kerugian negara tersebut sudahdikembalikan;Bahwa pengembalian uang kerugian negaradari pelaksanaan perjalanan dinasfiktiftersebut dilakukan setelah adanyaperhitungan kerugian keuangan negara;Bahwa tujuan perjalanan dinas pegawai BiroUmum ke daerah harus dilaksanakan sesuaiperaturan yang berlaku, sehingga petugasharus menjalankan tugas danmempertanggungjawabkan perjalanandinasnya;Bahwa pada umumnya, SPPD diterbitkanuntuk kegiatan yang sudah diencanakan danuntuk kegiaan
84 — 31
,Bahwa dalam pelaksanaan kegiaan rehab gedung dan mess Unit PelayananTerpadu (UPT) Laboratorium Kesmavet Tahun Anggaran 2012 pada DinasKelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, ternyata sebagiannya tidakdigunakan sebagaimana mestinya, yaitu : Pada periode tanggal 29 Nopember 2012 s/d tanggal 2 Januari 2013 terdapatuang masuk dari BPD DKI BPKD Provinsi DKI Jakarta Bank DKI KCP AbdulMuis ke No. Rek. 701575873 a.n.
48 — 19
Kedamean, besaran tabungan tanggungrenteng adalah sebesar 10 % dari jumlah total pinjaman.Rekening Tabungan tanggung renteng tersebut masuk dalamKegiatan Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan (SPP)yaitu program pemberian pinjaman modal kepada kelompok yangberanggotakan perempuan untuk modal usahaHalaman 63 dar 175 Putusan No. 160/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby.64Bahwa cara memperoleh pinjaman untuk kegiaan simpan pinjamKhusus untuk kelompok perempuan adalah Kelompok anggotayang berjumlah 5 s/d 10 orang
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
DENNY KRISWANTO alias DONNY WIDJAJA
254 — 212
Saksi PRABANTOKO KUSUMOANGGO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:tfg : Benar saksi karyawan swasta di JAYA REAL PROPERTY sejak01 Oktober 2012 jabatan marketing manager bertugas untukmelakukan seluruh kegiaan pemesanan atas unit perumahanBintaro baik rumah, ruko dan kaveling hunian ataupun komersial.
118 — 34
Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiaan Pengaspalan Jalan Desa MekarSari tersebut adalah anggota PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan)berdasarkan SK Dinas PU dan PERA Kab. Sarolangun Tahun 2012Nomor : 25 Tahun 2012.
63 — 18
BPR Pemerintah Kota Bandung di bidangkearsipan) dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi sebagai Pesero Komanditer pada CV.Bina Mandiri Jaya dantugas serta tanggung jawab saksi yaitu :e Mengawasi kegiatan CV tersebut.e Mengadakan pertemuan dengan para pengurus CV.e Menerima laporan kegiatan CV,maupun menerima laporan keuanganHalaman 80 dari 166 Putusan Nomor 164/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgCV.Bina Mandiri Jaya tersebut.e Melakukan pembinaan kepada pengurus CV.Bina Mandiri Jaya.e Melakukan Evaluasi kegiaan
78 — 29
Menerima laporan kegiatan CV,maupun menerima laporan keuanganCV.Bina Mandiri Jaya tersebut.Melakukan pembinaan kepada pengurus CV.Bina Mandiri Jaya.Melakukan Evaluasi kegiaan CV.Bina Mandiri Jaya.Bahwa struktur organisasi CV.Bina Mandiri Jaya adalah sebagai berikut : Direktur : Supriyanto, SE (Terdakwa ll) Wakil Direktur : Adeng Mulyadi (Terdakwa ) Komanditer : Djuhana (Saksi)Bahwa CV.Bina Mandiri Jaya tersebut bergerak di bidang Jasa Umum /Pengadaan Barang/Jasa ;Bahwa selama saksi menjadi pesero
42 — 6
Rekening Tabungan tanggungrenteng tersebut masuk dalam Kegiatan Simpan Pinjam KhususKelompok Perempuan (SPP) yaitu program pemberian pinjamanmodal kepada kelompok yang beranggotakan perempuan untukmodal usahaBahwa cara memperoleh pinjaman untuk kegiaan simpan pinjamKhusus untuk kelompok perempuan adalah Kelompok anggotayang berjumlah 5 s/d 10 orang kemudian mengajukan proposalkepada UPK, dalam pengisian proposal tersebut didampingi olehpihak UPK.
135 — 94
Sarolangun.Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiaan Pengaspalan Jalan Desa MekarSari tersebut adalah anggota PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan)berdasarkan SK Dinas PU dan PERA Kab.
120 — 19
Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiaan Pengaspalan Jalan Desa MekarSari tersebut adalah anggota PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan)berdasarkan SK Dinas PU dan PERA Kab. Sarolangun Tahun 2012Nomor : 25 Tahun 2012.
113 — 44
dilakukan penyetoran.Saksi menjelaskan bahwa slip yang saksi terima dan bendahra KPUDLembata sesuai dengan STS yang saksi terbitkan dengan nilai yang samanamun tanggal 03 September 2012 kemudian pada tanggal 12September 2012 baru diserahkan slip penyetorannya lalu = saksimenerbitkan STS dan diserahkan di BUD untuk diberi nomor dan tanggallalu ditandatangani dan terkait pengelolaan dana hibah pemilukada Kab.Lembata setiap kegiatan hanya sebagian saja dikenakan pajak dan tidaksemuanya dikenakan pajak dan kegiaan
1.HELMI ABDUL AZIZ, SH
2.WILDANI HAPIT SH
Terdakwa:
Ir. SANUSI YAHYA, M.M. Bin YAHYA
111 — 161
Aceh Timur Saksi sebagai petugasHalaman 27 dari 177 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2018/PN Bnalapangan memberikan penyuluhan dan mendampingi petani dalambudidaya tanaman pertanian selain itu Saksi sebagai perpanjangantangan dari Dinas menyampaikan bantuan dari dinas ke kelompok, saksiterlibat langsung dalam kegiaan tersebut; Bahwa dana dari kegiatan tersebut bersumber dari APBN KegiatanDirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia T.A2015 yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Provinsi
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
160 — 112
FENTI SUCISUKMAWATI, dengan bukti berupa Kwitansi peneriman yangditandatangani oleh Terdakwa MAMAT RACHMAT, M.Pd padatanggal 16 Juli 2014 dan dituangkan dalam SPJ, sehingga untukSPJ yang Saksi buat menjadi keseluruhan sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Bahwa karena anggaran yang saksi kelola tersebut bersumberdari Komite / DSP maka oper tanggung jawaban yang saksikelola adalah berdasarkan tahun pelajaran.Bahwa satu buah Legalisir laporan pertanggung jawabankeuangan Kegiaan MOS MOK
626 — 300
TERGUGAT tidak pemah melakukan kelalaian ternadap hal tersebut, hal initeroukti dari Bapepam tidak pemah menjatuhkan sanksi kepadaTERGUGAT sebagaimana ketentuan pasal 85 ayat 1 UU PasarModal.Bahwa kalaupun benar quad non, terdapat kredit fiktif, reksadana fiktifatau pencantuman Surat Bank Indonesia No. 5/37/DPWB1 1/Rahasiatanggal 5 Mei 2003 dalam PROSPEKTUS, maka hal tersebutBUKAN merupakan tanggung jawab TERGUGAT sebagai badanhukum, karena pencantuman tersebut tidak sesuai dengan maksud,tujuan dan kegiaan
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
319 — 122
Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada ditemukan ataudinyatakan ada permasalahan yang timbul sekaitan kegiaan pengadaan alatkedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD dr Rasidin Kota Padang TahunAnggaran 2013;Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya;1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan pada dakwaan Primair, karenanya mohon Terdakwa FerryOktaviano dibebaskan dari dakwaan tersebut (vrijspraak) dan2.
102 — 36
sedangkansaksi bertugas memfoto rumah tidak layak huni di desa cipayung kecamatancikarang timur jika ada sesuatu yang kurang setelah itu saksi buat laporan.Laporan Pertanggungjawaban tersebut diminta pak Alamsyah untuk dibuat,pembuatannya setelah sebelumnya saksi juga diminta keterangan olehkejaksaan, yang dibuat di rumah pak Alamsyah di Bugelsalam, Jatibaru.Kemudian yang menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut yaknisaksi sebagai pelaksana kegiatan, masyarakat penerima dana, danpelaksana kegiaan