Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkanatau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.Bahwa Dalam pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986disebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdatadengan Badan atau Pejabat

dipertimbangkan terlebin dahulu halhal yang memberatkan danyang meringankan atas diri Terdakwa ;Hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni Gereja GBI Rayon 11Cabang Arengka Pekanbaru; Terdakwa selalu beranggapan apa yang dilakukannya adalah benar;Hal yang meringankan : Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui semua perbuatannyadalam persidangan; Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban; Pemaafan dari Jemaat Gereja tempat Terdakwa melakukan pelayananGereja; Surat Keputsan

Turut serta main judi sebagai mata pencaharian; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi yaitu permainanyang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dankebiasaan pemain, yang juga masuk dalam pemainan judi atau Hazardspel adalahpertaruhan tentang keputsan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan olehmereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhanpertaruhan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkanatau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.V. Petitum/Tuntutan :Dalam Pokok Perkara/Sengketa.1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.

secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugiantersebut;15 Tuntutan Uang Paksa (Dwang Som) harus ditolak, karena tanah yang menjadiobjek perkara adalah sah milik Tergugat I, II, IV, V dan VU;16 Gugatan Putusan Uit Voerbaar bij Voorraad harus ditolak oleh PengadilanNegeri Muara Enim sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.L,No.06/1975 tanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan dengan Surat EdaranMahkamah Agung No.03/1978 menyatakan : Mahkamah Agung memintakepada hakim agar tidak menjatuhkan keputsan

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hariMinggu, tanggal 27 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22Dzulhijjah 1434 Hijriyah dan dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Samarinda lIlir, Kota Samarinda, PropinsiKalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :988/46/X1/2013, tanggal 06 Nopember 2013;Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS telah mendapat ijin dari atasanPemohon untuk melakukan perceraian, berdasarkan Surat Keputsan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkanatau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;Sehubungan dan berdasar hal tersebut, maka yang berhak untukmenyatakan batalnya peralinan hak (jual beli) obyek sengketa dalamperkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, bukanwewenang Pengadilan

Foto copy Akta Pernyataan Keputsan Rapat PT Bijaksana Buana Nusantarayang dikeluarkan oleh Notaris Evi Nursyamsiati SH Nomor 42 Tahun 2014,diberitanda T2;. Foto copy Pengesahan Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU0020975.AH.01.09 Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014, diberitanda T3;. Foto copy Invoice No. 008/INVBBN/XII/2014 dari PT.Bijaksana BuanaNusantara Ke PT. Samsung Elektronik Indonesia tertanggal 24 Desember 2014seniai 11.701.800, diberitanda T4;.

(bukti T.1):Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Sultra merupakan tindak lanjut dariKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No.15/Kpts/KPU.027/XII/TAHUN 2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang pembentukanDewan Kehormatan Pemilihan Umum Provinsi SulawesiTenggara ; Surat Keputsan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : 02/KPTS/KPU PROV.027/II/2012 tanggal 03 januari 2012 tentangPemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton (BuktiKeputusan tersebut pada point

.; Bahwa berdasarkan Surat Keputsan No.

Maka jika membaca dariPemberian Izin Lokasi' ini sudah sangat jelas danterang benderang, bahwa terhadap izin lokasi ini perluHal 57 dari 91 hal Putusan No :24/G/2011/PTUN BL11.diadakan penataan ulang pemanfaatan lahan terhadapizin lokasi tersebut, dengan demikian gugatanpenggugat patut untuk di kesampingkan atauditolak.; Bahwa berdasarkan Surat Keputsan No.

Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Bahwa tindakanTergugat yang telah mengesahkan Akta Nomor : 30 tanggal 17 Februari2011 dan Akta Perubahan No. 01 tanggal 09 April 2011 yaitu Akta Pendiriandan Akta Perubahan Yayasan Tengku Fakinah yang dibuat oleh dandihadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH. yang telah menggunakan namayang sama dengan nama Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan denganAkta Pendirian Nomor : 61 Tanggal 29 Desember 1987 yang dibuat olehNotaris HUSNI USMAN, SH. dengan Surat Keputsan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputsan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.6.

Foto Copy yang telah Diligalisir Keputsan Bupati OKU No. 821/41/KPTS/XXXI/IV.2/2013 tanggal 14 Februari 2013.128. Foto copy Surat Keputusan Bupati OKU No.54/954/KPTS/XII2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang perubahan kedua Keutusan Bupati OKU Pengngkatan Pengguna Anggaran.129.

111/XVI1/2012 Tanggal 14Maret 2012 perihal penyampaian proposal pengadaan tanah untukkepentingan umum.Berita Acara Survey Lokasi untuk Pembangunan TPU Tanggal 11 April 2012,yaitu lokasi di Jalan Lingkar Belakang kantor Pemda Kab.OKU KelurahanKemelak Bindung Langit, dan tanah tersebut atas nama Basran AB.Data Survey lokasi lahan TPU.Surat Kepala Dinas Sosial No. 590/253/XVIL1/2012 tanggal 24 April212perihal usulan penetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU.Foto Copy yang telah Diligalisir Keputsan

Pig.yaitu lokasi di Jalan Lingkar Belakang kantor Pemda Kab.OKU KelurahanKemelak Bindung Langit, dan tanah tersebut atas nama Basran AB.125) Data Survey lokasi lahan TPU.126) Surat Kepala Dinas Sosial No. 590/253/XVII.1/2012 tanggal 24 April212 perihalusulan penetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU.127) Foto Copy yang telah Diligalisir Keputsan Bupati OKU No.821/41/KPTS/XXXIV/N.2/2013 tanggal 14 Februari 2013.128) Foto copy Surat Keputusan Bupati OKU No.54/954/KPTS/X1lI2013 tanggal 22Februari

/111/XVI1/2012Tanggal 14 Maret 2012 perihal penyampaian proposal pengadaantanah untuk kepentingan umum.Berita Acara Survey Lokasi untuk Pembangunan TPU Tanggal 11April 2012, yaitu lokasi di Jalan Lingkar Belakang kantor PemdaKab.OKU Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan tanah tersebut atasnama Basran AB.Data Survey lokasi lahan TPU.Surat Kepala Dinas Sosial No. 590/253/XVIL1/2012 tanggal 24April212 perihal usulan penetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanahuntuk TPU.Foto Copy yang telah Diligalisir Keputsan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidakmengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan ituseharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusantersebut; 2222222222 22 =Sementara itu yang Penggugat tuduhkan pada pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya terhadap UU No. 51 Tahun 2009 Tentangperubahan kedua atas undangundang nomor

Pualau Mas Balidari tahun 2016 dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun sesuai denganSurat Keputsan Pimpinan UD Pulau Mas Nomor : 002/PLMSK/02/2016tentang pengangkatan Auditor Keramba UD.

Bank QNB KESAWAN Tbk Nomor 35 tanggal 23072014 yangdibuat oleh FATIHIAH HELMI, SH Notaris di Jakarta dan Keputsan DewanKomisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/KDK.03/2014 tentangPenetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank QNB KESAWANTBK menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. BANK QNB INDONESIA TBK yangditetapkan di Jakarta tanggal 31102014 pada PT. BANK QNB KESAWAN,Tbk menjadi PT.

belah pihak berperkaratelah diberi kKesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaraNomor 45/Pdt.G/2017/PN Kbj tersebut,sebelum dikirim ke PengadilanTinggi Medan;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telahmenyerahan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kabanjahe tertanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya berbunyisebagai berikut :Adapun adapun alasanalasan Pembanding dalam mengajukanMemori Banding ini adalah sebagai berikut :Il.Tentang Eksepsi.Bahwa Keputsan

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi tentang Penggugat tidak berkepentingan sebagai Penggugat;Menimbang, bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asasactio in personan tidak menganut asas actio popularis yang memberikan hak atau ruangkepada setiap orang untuk menggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkanorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputsan

ZUFRI;Surat Keputsan Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 001/Kpts/Seskab002.670920//2014;Surat Keputusan KPU Prov. Sumatera Utara Nomor: 18/Kpts/KPUProv002/20013;Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 274/192.a/ TAPEM/2012;Surat keputusan sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor:0030/Seskab002/X/201 2;Surat Nomor: 981/SesProv002/IV/2013;Surat Nomor: 2104/SesProv002/V/2013;Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerahProv.

Para Pembanding Semula Para Tergugat asal sekarang Penggugat dalamKasasi sangat berharap akan adanya peluang Keadilan dari Majelis HakimPengadilan Tinggi Padang atas putusan perkara tersebut di atas;5.1.5.2.Bahwa Pemohon tidak dapat menerima Keputsan Pengadilan Tinggitersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohonpemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas putusan Pengadilan Tingiteraebut pada tanggal 10 Desember 2015 pada hari Kamis;Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah