Ditemukan 108 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-01-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 10 Januari 2013 — YOPI MARAMBANJARA Als. YOPI.
5232
  • Widya Jasa Konsulindo. 57.Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan keIl (Kedua)Minggu keV (kelima) s/d Minggu keVIII (delapan), periode 11 Juli 2006 s/d 07 Agustus 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo. 58.Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan keIll (tiga)Minggu keIX (sembilan) s/d Minggu keXIl (dua belas), periode 08Agustus 2006 s/d 05 September 2006, dari CV.
    Widya Jasa Konsulindo. 57.Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan keII (Kedua)Minggu keV (kelima) s/d Minggu keVIII (delapan), periode 11 Juli2006 s/d 07 Agustus 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo. 58.Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan keIll (tiga)Minggu keIX (sembilan) s/d Minggu keXIl (dua belas), periode 08Agustus 2006 s/d 05 September 2006, dari CV.
    Widya Jasa Konsulindo. 57.Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan keII (Kedua)Minggu keV (kelima) s/d Minggu keVIII (delapan), periode 11 Juli 2006 s/d 07 Agustus 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo. 58.Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan keIll (tiga)Minggu keIX (sembilan) s/d Minggu keXIl (dua belas), periode 08Agustus 2006 s/d 05 September 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo. 59.
Register : 06-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Swl
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.RENDRA TAQWA AGUSTO, S.H.
2.VINNA INKA MELLINA, SH
Terdakwa:
YULIARDI Panggilan ARDI
15334
  • Riwayat perkembangan seksual : Sesuai dengan Umur Gigi ke VII dangigi keVIII: Sudah tumbuh.Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Swl6. Pada tubuh korban tidak dilakukan pemeriksaan.7.
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 PK/PDT/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PT INTAN PLAZA ADIKA (PT IPA) VS KOKO PURNOMO SANTOSO (‘Koko’), dkk.
276184 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baiksekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidakberhak (objek jual beli tanah): Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugikepada Penjual yang tidak berhak;Hal serupa juga berlaku bagi Pemegang Hak Tanggungan yangberetikad baik, di mana disebutkan pula di dalam butir keVIII bahwa: Pemegang Hak Tanggungan yang beretikad baik harusdilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi haktanggungan adalah orang
Register : 20-02-2012 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN SELAYAR Nomor 2/Pdt.G/2012/PN Sly
Tanggal 23 Juli 2012 — Perdata; - Drs. M. TAUFAN ANDI BINTANG PATTA TJORA lawan 1.ARU TANDJENG, 2.BAU RADJA, 3.BAU OPU;
13048
  • I, II, Ill, 15;Tidak benar kalau area tanah yang ditempati Sapo Tallu milik Tergugat I, II, IIIadalah tanah milik Penggugat, karena tanah yang ditempati Sapo Tallu (RumahTiga) sdalah tanah milik Kerajaan Bontobangun, yaitu masih dalam wilayahEmbayya (Pagar Batu);Tidak benar kalau pada saat Almarhum Muhammad Opu Patta Bundu (Raja keVIII/Raja terakhir kerajaan Bontobangun) membangun rumah yang dikenal SapoTallu atas seizing orang tua Penggugat (Almarhum Umar Patta Tjora):Sangatlah tidak logis seorang
Putus : 27-07-2015 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — Ir. SOEMARSONGKO, M.Si
9937 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 13 PK/Pid.Sus/2015yang dibuat dan ditandatangani oleh lelaki REPPY WULUR (CV.Elsadai Consultant/selaku Team Leader) serta Laporan KemajuanPelaksanaan Pekerjaan (minggu keVIII) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi FRANSISCO TIELUNG (selaku /nspector CV.Elsadai Consultant) bahwa pembangunan gedung Kantor PelayananPajak Pratama Kotamobagu baru mencapai 9,35% dengan deviasiketerlambatan 15,55%;.
Register : 02-02-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 20 Desember 2018 — HJ ZULITA WIRNES, DKK LAWAN PT Bank mandiri, DKK
8060
  • Di dalam butir keIX dirumuskan bahwa:1) Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipunkemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak(obyek jual beli tanah).2) Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepadaPenjual yang tidak berhak.Hal serupa juga berlaku bagi Pemegang Hak Tanggungan yang beritikadbaik, di mana disebutkan pula di dalam butir keVIII bahwa Pemegang HakTanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudiandiketahui bahwa
Register : 20-06-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 31-10-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 14/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 24 Oktober 2013 — YUNUS HUSAIN, SE
81108
  • lembar fotocopy Pesanan Pembelian (PP) nomor : 01 / PP/ IX / 2010; 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB)nomor : 01 / DPPB / IX / 2010; 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Barang (DPB) nomor : 16.A /DPB/G/VII/2010. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Pembukuan (Penerimaan Kas)Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate tahun 2010 yang berjumlah 261(dua ratus enam puluh satu) lembar fotocopy. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Setoran Pengembalian uang Pinjaman keVIII
    lembar fotocopy Pesanan Pembelian (PP) nomor : 01 / PP /IX /2010;e 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB)nomor : 01 / DPPB / IX/ 2010;e 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Barang (DPB) nomor : 16.A /DPB/G/VII/2010.e 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Pembukuan (Penerimaan Kas)Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate tahun 2010 yang berjumlah 261(dua ratus enam puluh satu) lembar fotocopy.e 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Setoran Pengembalian uang Pinjaman keVIII
    ) lembar fotocopy Pesanan Pembelian (PP) nomor : 01 / PP / TX / 2010;1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB)nomor : 01 / DPPB / IX/ 2010;1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Barang (DPB) nomor : 16.A /DPB/G/VII/2010.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Pembukuan (Penerimaan Kas)Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate tahun 2010 yang berjumlah 261(dua ratus enam puluh satu) lembar fotocopy.e 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Setoran Pengembalian uang Pinjaman keVIII
Register : 16-12-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 540/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,.
Tanggal 7 Juli 2020 — ATTO MULYANTO dan TESYA RAHMA FAUZI LAWAN PT BRI SYARIAH CAB KC BANDUNG CITARUMPT BRI SYARIAH CAB KC BANDUNG CITARUM, DKK
20666
  • Di dalam butir keIX dirumuskan bahwa:1) Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikadbaik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orangyang tidak berhak (obyek jual beli tanah).2) Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugikepada Penjual yang tidak berhak.Hal serupa juga berlaku bagi Pemegang Hak Tanggungan yang beritikadbaik, di mana disebutkan pula di dalam butir keVIII bahwa PemegangHak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungisekalipun kemudian diketahui bahwa
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — dr. H. Nell Yarwisma, dk
7839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LUBRATA INOVASI dengan Kuasa Direktur MAICO CANDRA, ST;1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Mingguan Kemajuan PekerjaanMinggu keVIII (delapan) Pembangunan BBI Talamau yangdibuat oleh CV. LUBRATA INOVASI dengan Kuasa Direktur MAICOCANDRA, ST;1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Mingguan Kemajuan PekerjaanMinggu ke VII (tujuh) Pembangunan BBI Talamau yang dibuat olehCV.
Register : 28-01-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN BATAM Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
Abdy Sabda
Tergugat:
1.PT Bank Perkreditan Rakyat Majesty Golden Raya
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Riau Sumatera Barat Dan Kepulauan Riau cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Batam
3.Helin
159121
  • Pemilik Asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepadaPenjual yang tidak berhak.Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN BtmHal serupa juga berlaku bagi Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik, dimana disebutkan pula di dalam butir keVIII bahwa: Pemegang Hak Tanggungan Beritikad Baik harus dilindungisekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalahorang yang tidak berhak.Bahwa penilaian secara konkret Pembeli yang harus dilindungi juga telah diaturdalam
Register : 07-10-2009 — Putus : 03-11-2010 — Upload : 22-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 389/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Nopember 2010 — HARJANI PREM RAMCHAND >< MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED Singapore Branch (Merchant Bank),
320161
  • CourtSingapore), dengan bea materai,yang ditandatangani olehHartono Tanuwidjaja, 293Bukti P14Fotocopy sesuai dengan aslinyakwitansi KeVII dari KantorHukum HARTONOTANUWIDIJAJA &PARTNERS, tanggal 16Oktober 2009, sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah), untuk pembayaranretainer fee per 1 (satu) bulanterkait kasus gugatan No.66/2009 di Pengadilan TinggiSingapura (High CourtSingapore), dengan bea materai,yang ditandatangani olehHartono Tanuwidjaja, 26.Bukti P15Fotocopy sesuai dengan aslinyakwitansi KeVIII
Register : 12-01-2015 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt
Tanggal 24 Februari 2015 — 1. ABURIZAL BAKRIE; 2. IDRUS MARHAM;(Penggugat) Lawan; 1. H.R. AGUNG LAKSONO; 2. PRIYO BUDI SANTOSO; 3. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA; 4. LAWRENCE T.P. SIBURIAN; 5. ZAINUDDIN AMALI; 6. YORRYS RAWEYAI; 7. AGUN GUNANJAR SUDARISA; 8. IBNU MUNZIR; (Tergugat I); 1. H.R. AGUNG LAKSONO ; 2. ZAINUDIN AMALI ; (Tergugat 2)
314451
  • ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suaraterbanyak;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas PENGUGAT menyampaikanbeberapa dasar dilaksanakannya Munas Partai Golkar yang dilaksanakan diBali pada tanggal 30 November 4 Desember 2014 sebagai berikut:1 Musyawarah Nasional Partai Golkar ke IX di Bali (Munas Bali)dilaksanakan oleh kepengurusan Partai Golkar yang sah karenaPengurus yang melaksanakan Munas Bali adalah Pengurus yangterbentuk berdasarkan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR keVIII
Register : 08-10-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 31-05-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 16 April 2015 — NAHDLATUL WATHAN;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. 1. DR. TGKH M. ZAINUL MAJDI, M.A., 2.TGH. HUDATULLAH MUHIBBUDDIN ABDUL AZIZ
148295
  • Zainuddin selanjutnya ada Muktamar kembali yaitu Muktamar keVIII, pada Muktamar tersebut yang terpilih sebagai Ketuanya adalah H. Lalu GdeWira Sentane.Bahwa Saksi menyatakan pada Muktamar ke IX yang terpilih sebagai Ketuanyaadalah H. Lalu Gde Wira Sentane.Bahwa Saksi menyatakan pada Muktamar ke X yang terpilih sebagai Ketuanyaadalah Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM.Bahwa Saksi menyatakan pada Muktamar ke X selain calon kandidat Hj. SittiRaihanun Zainuddin ada lagi calon kandidat lain yaitu H.
Putus : 31-07-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1281 K/PID.SUS/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — T. HELMI AZWARI
143106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAMtidak mengembalikan investasi KPD beserta bunganya kepada PT.Askrindo sebagaimana dalam perjanjian ;Penempatan KPD keIV s/d KPD keVIII dilakukan oleh TerdakwaT. HELMY AZWARY, sebelumnya telah dilakukan pertemuan diPT. Harvestindo Asset Management Gd Veteran It. 12 A padasekitar awal bulan April 2006 yang dihadiri oleh Terdakwa(T. HELMY AZWARI), ZULFAN LUBIS (PT. Askrindo) NOVIARYUANA (PT. Askrindo), CHAIDI THE, dan PETERUS danRAHMANSYAH NASUTION (Kepala Divisi Operasional danKeuangan PT.
    Askrindo dana tersebut agardiberikan kepada CHAIDI THE ;Selanjutnya Terdakwa mengajukan penawaran KPD keIV s/dKPD keVIII sebagai berikut :A.4. KPD Ke4Sesuai dengan perjanjian Nomor : 105/HAM/IV/2006tanggal 13 April 2006 PT. HAM menerima penempatandana berupa Investasi sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah), dengan jangka waktu. selama 6(enam) bulan terhitung tanggal 13 April 2006 sampaidengan 13 Oktober 2006 ;Kemudian uang tersebut disalurkan kepada :PT.
    HAMtidak mengembalikan investasi KPD beserta bunganya kepada PT.Askrindo sebagaimana dalam perjanjian ;Penempatan KPD keIV s/d KPD keVIII dilakukan oleh TerdakwaT. HELMY AZWARY, sebelumnya telah dilakukan pertemuan diPT. Harvestindo Asset Management Gd Veteran It. 12 A padasekitar awal bulan April 2006 yang dihadiri oleh Terdakwa (T.HELMY AZWARI), ZULFAN LUBIS (PT. Askrindo) NOVIARYUANA (PT. Askrindo), CHAIDI THE, dan PETERUS danRAHMANSYAH NASUTION (Kepala Divisi Operasional danKeuangan PT.
    Askrindo dana tersebut agardiberikan kepada CHAIDI THE ;Selanjutnya Terdakwa mengajukan penawaran KPD keIV s/dKPD keVIII sebagai berikut :KPD ke4 :Sesuai dengan Perjanjian Nomor : 105/HAM/IV/2006 tanggal 13April 2006 PT. HAM menerima tranfer dana sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), dengan jangka waktuselama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 13 April 2006 sampaidengan 13 Oktober 2006 ;Kemudian uang tersebut ditransfer kepada :PT.
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Sela 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
261317
  • Tunggul Wijaya beserta11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR seKabupaten/KotaProvinsi Papua Barat;7 Bahwa atas dasar kronologis tersebut di atas, maka pelaksanaan Munas IXPartai Golkar di Bali cukup beralasan hukum untuk dinyatakan SAH, olehkarena telah dilaksanakan dengan memenuhi aturanaturan organisasisebagai berikut:Ketentuan Pasal 30 AD Partai Golkar, yaitu. musyawarah tersebut telahdilaksanakan 5 (lima) tahun sejak Musyawarah Nasional Partai GOLKAR keVIII di Pekanbaru, Oktober
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 PK/Pdt/2017
Tanggal 6 September 2017 — SERIPADUKA SULTAN DELI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA , Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN, DKK
198292 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tanah adat yang merupakan harta persekutuan masyarakat adat Delltersebut pada masa kekuasaan Sultan Deli keVIII sebagai pemegang hakatas tanah persekutuan pernah mengontrakkan tanah adat dimaksud kepadaperusahaan Belanda bernama NV. Deli Maatchappij untuk dijadikan lahanperkebunan dengan masa kontrak dari tanggal 4 Desember 1869 danberakhir tanggal 4 Desember 1944 sebagaimana ternyata dari suratperjanjian kontrak tanah (konsesi) antara Sultan Deli dengan NV.
Register : 27-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 5/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
BUDIMAN Bin TASLIM
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
12551
  • ;Hal serupa juga berlaku bagi Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik, dimana disebutkan pula di dalam butir keVIII bahwa:Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipunkemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidakberhak. ;Halaman 65 dari 101 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.BLTENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN;7.
Register : 09-09-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PA TERNATE Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.TTE
Tanggal 15 Maret 2016 — Penggugat dan Tergugat
14569
  • SIT ABDULLAH TJAN mempunyai 10 (sepuluh)orang anak, masingmasing bernama ANAK KE (alm), ANAK KE II (alm), ANAK KE III(alm), ANAK KE IV, ANAK KE V (alm), ANAK KE VI (alm), ANAK KE VII, ANAK KEVIII, ANAK KE IX dan PENGGUGAT I;Menimbang, bahwa bukti P.29 sampai dengan P.34 adalah fotocopy KutipanAkta Kematian atas nama MOHAMMAD SIDIK TJAN, SITI Hi.
Register : 19-08-2015 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 368/PDT.PLW/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Juni 2016 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) >< lr. DYAH ANITA PRIHAPSARI alias lr. NITA YUDI, MBA, dan MOUDY LITURAAN,Cs
11640
  • Munas dan memilih Rina Fahmi Idris sebagai KetuaUTTILIM DPP IWAPI masa Bhakti 20122017 adalah tidak benar sarna sekali, hal tersebut bertentangan denganketetapan Hasil Munaslub sebagaimana dikuatkan oleh Putusan PN Jakarta Selatan Reg.perkaraNo.720/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.SIt tanggal 10 Desember 2011 dan dikuatkan kembali putusan tersebut oleh PTDKIReg Perkara No.459/PDT/2012/PTDKI pada tanggal 19 Oktober 2012;Peristiwa tanggal 26 November 2012, Elza Syarief menyatakan bahwa Rina Fahmi mengadakan Munas keVIII
Putus : 04-10-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/PID.SUS/2017
Tanggal 4 Oktober 2017 — Ir. R.M. ALI PATTA D.P., M.M
151115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tribina Buana (KontraktorPengawas Kecamatan Koja), dengan bobot kemajuan pekerjaan sebesar23,96 %;105) 1 (satu) lembar asli Laporan Kemjuan Pekerjaan Perbaikan JalanLingkungan dan Saluran RW. 010 Gang pada Jalan Mangga Blok DKelurahan Lagoa, Kecamatan Koja tahun 2013, Minggu keVIII periode: 2Desember sampai dengan 8 Desember 2013, yang ditandatangani olehSdr. Resmana selaku Inspektor PT.