Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Bidan (SIB) bagi Tenaga Kesehatan Bidan berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002tentang Registrasi dan Praktik Bidan, tanggal 25 Juli 2002.

/SK/XI/2001 tentang registrasi dan Praktekperawat.37 SUrat Ijin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.

SUrat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1392/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin KerjaPerawat Gigi. $Urat Ijin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1363/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan jinPraktek Fisiotrafis. Surat Ijin Radio Grafer dengan dasar Hukum Peraturan MENKES RINomor:357/ MENKES/PER/V/2006 tentang registrasi dan ljin KerjaRadiografer.Bahwa pada tahun 2011 ketika biaya leges ditiadakan dikenakan biayasebesar Rp.15.000,.

SUrat Ijin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ ViI/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.41 SUrat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1392/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin KerjaPerawat Gigi. Surat ljin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1363/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan jinPraktek Fisiotrafis.

Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1. BB4781/2018/NNF (A) sisanya berupaHalaman 21 dari 31 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Smnirisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,345 gram, 2. BB4781/2018/NNF (B)sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,039 gram, 3.

Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FluoroADBFUBAMB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 danmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, yang unsurunsumya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2. tanpahak atau melawan hukum3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1. BB4781/2018/NNF (A) sisanya berupairisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,345 gram, 2. BB4781/2018/NNF (B)sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,039 gram, 3.

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Bonaventura Digdyan Cahya Kusuma als Cahyo telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakdan melawan hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan 1;2.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tidak ada izin daripejabat yang berwenang sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kes RI Nomor1191/MENKES/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasi yang kemudiandidistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah di atur dalam Menteri Kesehatan No.1332/MENKES/SK/10/2002 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RINomor 922/Men/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan tata cara pemberian ijin apoteksedangkan untuk toko obat sesuai dengan

keputusan Menteri Kesehatan RI No.167/Kab/B.VIN/1972 Tentang Pedagang eceran obat sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1331/MENKES/PER/X/2002.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tidak ada izin daripejabat yang berwenang sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kes RI Nomor1191/MENKES/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasi yang kemudiandidistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah di atur dalam Menteri Kesehatan No.1332/MENKES/SK/10/2002 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RINomor 922/Men/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan tata cara pembenan ijm apoteksedangkan untuk toko obat sesuai dengan

/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasiyang kemudian didistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah diatur dalamMenteri Kesehatan No. 1332/MENKES/SK/10/2002 tentang Perubahan atasperaturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Men/Per/X/1993 tentang Ketentuandan tata cara pemberian jjin apotek sedangkan untuk toko obat sesuai dengankeputusan Menteri Kesehatan RI No. 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagangeceran obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.133 1/MENKES/PER/X/2002

MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

MENKES No.194/MENKES/SK/VI/2012) No.

;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan (Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba Kep.MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma nol13tujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan19Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XI/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor PecanduNarkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentangRehabilitast Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

Basuki Rahmad No 812 Surabaya masingmasing 1 (satu) butir ;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 5411/NNF/2014 barang bukti yag diterima ;6767/2014/NNEFE berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "" dengan berat netto1,008 gram mengandung bahan aktif ;MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan

I Nomor urut 81Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika , tetapimasuk daftar obat keras ;6768/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam

golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotikan ; 922225222222 nnn nn nn nnn nnn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 05September 2014 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasukdalam bulan September tahun 2014, bertempat didepan diskotik

No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 81Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi masukdaftar obat keras ;= 6768/2014/NNEF berupa (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik

tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotika ; 22222225 nonin nnn nnn nnn nnn ncn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUKETIGA : $222 nn nnn nnn nnn nn nnn ncn nnn ccc cnn encBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal 19 Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Judex fakti Pengadilan NegeriMakassar tidak cermat dan telahkeliru dalam mempertimbangkanperaturan mentri Kesehatan RINo. 1796/Menkes/Per/VIII/2001 ;2. Judex fakti Pengadilan NegeriMakassar tidak cermat dan telahkeliru menerapkan Undangundang Nomor: 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara ;3.

Bahwa Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat 1,yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasadisingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obatdan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.

Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang PedagangBesar Farmasi bahwa untuk memperoleh jjin PBF, pemohonharusmengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal pada KementerianKesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaankefarmasian dan alat kesehatan, dengan tembusan kepada Kepala BadanPOM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Balai POM/BalaiBesar POM setempat.

Bahwa Dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentangPedagang Besar Farmasi menyebutkan bahwa Setiap PBF dan PBFCabang harus memiliki apoteker penanggung jawab yangHalaman 13.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Sonbertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan,penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat, Apotekerpenanggung jawab yang dimaksud harus memiliki izin sesuaiketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang BesarFarmasi, disebutkan bahwa jjin PBF berlaku 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Son2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KesehatanNomor 1148/Menkes/Per/V1/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.Bahwa Karena Apoteker yang menjadi Penanggung Jawab saranadistribusi adalah tenaga profesi yang memiliki kewenangan dankeahlian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan telah memilikiSIPA serta memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturanperundangundangan.

Pasal 2 ayat (3) dan (4)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat jo.

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan olen Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan olen Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa obat jenis Trihnexyphenidy

Nomor 510 PK/Pdt/2016Penjelasan: Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materimuatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpangdari materi yang diatur dalam UndangUndang yang bersangkutan;Bahwa kembali kepada pokok permasalahan dalam perkara a quo,dimana berdasarkan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004"Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis", sedangkan berdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIV2008 tanggal 12 Maret2008 pada Pasal

/Per/II/2008 bahwa" isi rekammedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekamanmedis ", maka sanaat ielas teriihat bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/II/2008 telah mereduksi(mengurangi) muatan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004,dari yang seharusnya menurut UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 dalambentuk "isi rekam medis" oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/IIV2008 direduksi (dikurangi) menjadi hanya

dalam bentuk "ringkasan rekam medis;Bahwa karena materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/Il/2008 keberadaannya dimaksudkan dalam rangka menjalankanUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004, akan tetapi ternyata materi muatan Pasal12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/II/2008 telahmereduksi (mengurangi) materi muatan ketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, maka dengan demikian telah teroukti bahwaketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIV2008 telah menyimpang (bertentangan) dengan ketentuan Pasal 52 huruf eUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004 (sekarang telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2011);Halaman 20 dari 22 Hal.

Nomor 510 PK/Pdt/2016Bahwa oleh karena kekuatan hukum dari Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/Per/II/2008 lebih rendah dari kekuatan Hukum UndangUndang Nomor 49 Tahun 2004, maka dalam perkara a quo rujukan yang harusdipakai berkaitan dengan " hak pasien untuk mendapatkan isi rekam medis "adalah ketentuan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004,sedangkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/IIV2008 demi hukum harus dikesampingkan, bandingkandengan

., masingmasing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarangdiketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dalam kesimpulannya disebutkan : Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB566/2020/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintesis 5FLUOROPYPICAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 118 (Sembilan puluh lima)dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang

PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUSbin JOKO SUNGKOWO, pada hari Selasa

RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKETIGA :Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS binJOKO

Menyatakan Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUSbin JOKO SUNGKOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagiHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYKDiri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga melanggarPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35

Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RIHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYKNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo.SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan peraturanperaturan perundangundanganyang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor.:125/Pid.Sus/2020/PN.

Ikatan Dokter Indoneia(IDI), sehingga Objek Sengketa aquo berlaku secara individualkepada PENGGUGAT yang dikeluarkan TERGUGAT dengan tindakanpengusulan pemberhentian PENGGUGAT yang diajukan MenteriKesehatan Republik Indonesia (Menteri Kesehatan RI) dengan suratNomor KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Februari 2018 yang tidakmemiliki wewenang terikat, tidak sesuai prosedur dan melanggarsubstansi hukum;9.

Bahwa tanpa adanya keputusan atau penetapan tertulis dari KKI,ternyata Menteri Kesehatan RI mengeluarkan surat kepada PresidenRepublik Indonesia dengan surat Nomor KP.03.02/Menkes/586/2017tanggal 19 Februari 2018 (Surat Menteri Kesehatan RI NomorKP.03.02/Menkes/586/2017, tanggal 19 Februari 2018") yang mengusulkanpemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota KKI unsur/wakil IDI,sebagaimana konsideran Menimbang Huruf a Keppres RI Nomor 8/MTahun 2018 dalam hal ini Objek Sengketa aquo;10.Bahwa dengan berdasarkan

Surat Menteri Kesehatan RI kepada Presiden RI NomorKP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Desember 2017 Hal:Permohonan Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia,karena tidak adanya pembahasan rapat pleno KKI dan tidak adakeputusan rapat pleno KKI yang memutuskan mengajukan usulanpemberhentian dan usulan penggantian Penggugat selaku anggotaKKI unsur/wakil IDI.2.

Oleh karena tidak ada tanggapan hingga batas waktu yangditentukan, Menteri Kesehatan mengusulkan permohonanpemberhentian anggota KKI kepada Tergugat melalui Surat NomorSurat Menteri Kesehatan RI kepada Presiden RI NomorKP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Desember 2017 Hal:Permohonan Pemberhentian Anggota Konsil KedokteranIndonesia.d.

:OT.01.01/Menkes/113/2017 tanggal 22 Februari 2017 halRangkap Jabatan Anggota KKI yang ditujukan kepada KetuaKonsil Kedokteran Indonesia; (Sesuai dengan asili);Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor :KP.03.02/III/3187/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hal : RangkapJabatan Anggota KKI yang ditujukan kepada Prof.

Menurut Majelis Hakim hasilpemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan alat tes Kiturine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Validtersebut merupakan pemeriksaan tahap awal yang masih harusdilakukan pengujian lebih lanjut di Laboboratorium Forensik yangberwenang yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika, danoleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara

Menurut Majelis Hakim barang bukti ini merupakan hasilpemeriksaan sample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat yang valid karena diuji secaraLaboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjuk berdasarkanKeputusan Menkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba danPsikotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaan PenyidikDenpom V/3 Malang dalam rangka proses hukum untuk keadilan (ProJustisia

Hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa mengunakanalat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merekValid tersebut marupakan pemeriksaan awal atau deteksi awal danhasilnya belum akurat atau (+) positif semu sehingga masih harusditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdi Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropikauntuk mendapatkan

Hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa mengunakanalat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merekValid tersebut marupakan pemeriksaan awal atau deteksi awal danhasilnya belum akurat atau (+) positif semu sehingga masih harusditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdi Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VIl/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan PsikotropikaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang19untuk

Abdus pada sekira Juli 2014 dan sekirabulan Nopember/Desember 2014, namun tidak didukung alat buktilain, baik keterangan para Saksi maupun hasil pemeriksaansample urine, darah dan/atau rambut Terdakwa dari LaboratoriumForensik yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika.Oleh karenanya perkara Terdakwa tidak memenuhi ketentuanPasal 171 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan

Pasal 72 kewajiban walikota melakukan pengawasan terhadap izinlingkungan;Bahwa berdasarkan Pasal 25 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V/2010 tidakdikenal Perpanjangan lzin Operasional Sementara;Bahwa pengolahan limbah Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu, tidakmemenuhi persyaratan yang meliputi upaya kesehatan lingkungan, upayapemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dan butir

Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 195 Tahun 2012 tanggal 20Juni 2012 tentang Perpanjangan lIzin Operasional Sementara RumahSakit Umum Tiara Sella Bengkulu bertentangan dengan Undangundang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/2010.b.

Putusan Nomor 491 K/TUN/2013perundangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 25 (1) dan (2) UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Pasal 2Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, setiap penyelenggara rumah sakitwajid memiliki izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional,selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor147/MENKES/PER/V/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakitsyarat untuk mendapatkan izin operasional

Putusan Nomor 491 K/TUN/2013Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun 2010 tidakberlaku surut.Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Facti yang berpendapatpenerbitan Surat Keputusan objek sengketa mengandung cacat secarayuridis formal sangatlah tidak beralasan atau tidaklah berdasar karenamenurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit, hanya disebutkanizin Operasional rumah sakit, penerbitan Izin operasional sementarayang diterbitkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V/2010Tahun 2010 Tentang Perizinan rumah sakit tidak mewajibkan ataumengharuskan hanya penerbitan izin operasional tetap.

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyasasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpengglongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.2.

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyasasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.2.

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpengglongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN. Yyk2.

YykBahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan MenKes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.

;Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diriterdakwa dilakukan Tes Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulansebagai berikut : BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.

SK Menkes tersebut, dengan rincian sebagai berikut : Menurut Kontrak Menurut SK Menkes (HNA) Juml = HargaHarga Harga .Satuan ah per SelisihNama.

SK Menkes Nomor302/Menkes/2008, b. Survei Harga Pasar ; dan c.

Infonnasi dari Instansi Fannasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Fannasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

Nomor 302/Menkes/2008, b.Survei Hargapasar ; dan c.

Informasi dari Instansi Farmasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Farmasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

pada waktu dan tempatseperti tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang berjualan di tokonya didatangi olehpetugas Kepolisian Polres Situbondo selanjutnya memeriksa obatobatan yang dijual olehterdakwa ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON, yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untukmenjual obat dari pihak yang bewvajib berdasarkan SK Menkes

pada waktu dan tempatseperti tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang berjualan ditokonya didatangi olehpetugas Kepolisian Polres Situbondo selanjutnya memeriksa obatobatan yang dijual olehterdakwa ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON, yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untukmenjual Obat dari pihak yang berwajib berdasarkan SK Menkes

SITIRAHMANINGSIH Binti GUNO ternyata diketemukan obat keras daftar G yang dijualoleh terdakwa; e Bahwa obat keras daftar G tersebut berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34 Packjenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmiuntuk menjual obat dari pihak yang berwajib berdasarkan SK Menkes tanggal 28Januari 1964 No. 89/PH/64/b; e Bahwa obatobatan tersebut hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter

Bahwa setelah melakukan penggeledahan ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa120 tablet jenis SUPERTETRA, 34 Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN,540 Butir jenis DEXAMETHASONE, dan 130 Butir jenis LANADEXON yang dijual olehterdakwa dan penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untuk menjual obat dari pihakyang berwajib berdasarkan SK Menkes tanggal 28 Januari 1964 No. 89/PH/64/b; 3.

BB3735/2018/NNF hasil pemeriksaan Positif 5FLUQOROADBTerdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RINo. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa Gerardus Patrick Al Patrick tersebutsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Cocaine Negatif ( ) Diperiksa Perbuatan terdakwaGerardus Patrick Al Patricksebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 20Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukankeberatan;Menimbang, bahwa untuk

RI No. 20 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;AtauKedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif ,maka Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatasdapat langsung memilin

salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan terlebihdahulu dan dalam perkara a quo Majelis Hakim berketetapan hati untukmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan alternatif kedua, yaitu, pasal 127ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, JoPeraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,yangunsurunsurnya adalah :1.

Lab. : 1730/NNF/2018 tanggal 5 September2018 terhadap barang bukti tembako gorila yang diakui milik TerdakwaGerardus Patrick Laboratorium Kriminalistik ternyata Positif 5FLUOROADB, terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor urut 95 dalamPeraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam

(Vide konsideranMembaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat);Bahwa surat tersebut tidak bisa Penggugat peroleh sebagai bukti,karena memang surat tersebut sifatnya rahasia sehingga bukanuntuk konsumsi publik apalagi untuk Penggugat.

(Vide konsideran Membaca padaKeputusan Menteri Kesehatan KP.04.01/MENKES/35/2015tanggal 26 Januari 2015 tentang pemberhentian terhadapPenggugat);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPenggugat peroleh sebagai bukti, karena memang surat tersebutsifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publik apalagiuntuk Penggugat.

(Vide konsideranMembaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat;Halaman 14 dari 44 halaman.

(Videkonsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPemohon Kasasi peroleh sebagai bukti, karena memang surattersebut sifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publikapalagi untuk Pemohon Kasasi.

(Videkonsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi);3.

SEMPRANG BinTRIYANTANA secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahguna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Smn.127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang

BB3161/2019/NNF berupa irisan daun dalam punting rokok tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapimengandung senyawa sintetis 5FLOUROPYPICA.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RINo. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKedua :Bahwa ia terdakwa FENDY AVRIYANTO Als.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada saat menggunakanNarkotika Golongan jenis Tembbakau Gorilla tersebut, terdakwa tidakdilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi denganResep dokter.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang

RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ataue Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

P;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum disusun secara alternative maka dalam hal ini Mejelis akan langsungmemilin dakwaan yang menurut faktafakta dipandang memenuhi unsurdakwaan, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangundangRI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsurunsurnya sebagai berikut:e Unsur setiap