meliputi pekerjaan SIRE) 5 mmm mmm mmm mmm nnn nero Dermaga Lantai beton SOO M2 & seer ne reeeeeeee nema Reklamasi areal darat :5.466,40 M2 ; Pekerjaan jalan DOATA M2 5 nncnsesenseecemseenencncseeeeSehubungan dengan program tersebut maka Direktorat JenderalPerhubungan Laut sebagai pemilik proyek melalui H.MakmurRahim,SH selaku kuasa Pengguna Anggaran membentuk danmengangkat panitia Pelelangan pelaksanaan Kegiatan PembangunanFasilitas Pelabuhan Awerange tahap tersebut dengan mengeluarkansurat Keputusan No.SK

Kabupaten Barru yang meliputi pekerjaan PEKSl aan secs ence eeee Eee eS eREEES Dermaga Lantai beton SOO M2 steer renee tnememeeene Reklamasi areal darat :5.466,40 M2 ; Pekerjaan jalan : 3.474 M2 ; Sehubungan dengan program tersebut maka Direktorat JenderalPerhubungan Laut sebagai pemilik proyek melalui H.MakmurRahim,SH selaku kuasa Pengguna Anggaran membentuk danmengangkat panitia Pelelangan pelaksanaan Kegiatan PembangunanFasilitas Pelabuhan Awerange tahap tersebut dengan mengeluarkansurat Keputusan No.SK

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas kesatuan Yonif 121/MK tanpa ijin yang sahdari Danyonif 121/MK sejak tanggal 19 Nopember2009 s,d tanggal 03 Januari 2010 berdasarkanSurat Keterangan pengganti Absensia No.SK/01/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 + secaraberturut turut selama + 46 (empat puluh enam)hari atau lebih lama dari tiga puluh hari..8.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas kesatuan Yonif 121/MK tanpa ijin yang sahdari Danyonif 121/MK sejak tanggal 19 Nopember2009 s,d tanggal 03 Januari 2010 berdasarkanSurat Keterangan pengganti Absensia No.SK/01/1/2010 = tanggal 8 Januari 2010 + secaraberturut turut selama + 46 (empat puluh enam)hari atau lebih lama dari tiga puluh hari..8.

Terdakwa = dan mencari ke rumahTerdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuanYonif 121/MK tidak ada membawa barang baranginventaris negara.Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2010 ataskesadaran sendiri kembal i ke kesatuan Yonif121/MK.Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas kesatuan Yonif 121/MK tanpa ijin yang sahdari Danyonif 121/MK sejak tanggal 19 Nopember2009 s,d tanggal 03 Januari 2010 berdasarkanSurat Keterangan pengganti Absensia No.SK

Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif121/MK karena pada tanggal 19 Nopember 2009 tidakikut apel malam dan pada tanggal 20 Nopember 2009tidak mengikuti apel pagi serta mendapatinformasi Terdakwa dicari cari oleh pihakkesatuan sehingga Terdakwa panik dan takutkembali kekesatuan.Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas kesatuan Yonif 121/MK tanpa ijin yang sahdari Danyonif 121/MK sejak tanggal 19 Nopember2009 s,d tanggal 03 Januari 2010 berdasarkanSurat Keterangan pengganti Absensia No.SK

Bahwa tanah objek gugatan adalah penerbitanKeputusan Menteri Agraria No.SK.894/Ka tanggal 9November 1960 tentang penghentian hak ErfpachtHal. 12 dari 29 hal. Put.

Bahwa gugatan Penggugat telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) tahunsejak djterbitkannya Keputusan Menteri Agraria No.SK/894/Katanggal9 November 1960, dan Penggugat setidaktidaknya sudah harusmengajukan gugatan pada tahun 2004, sedangkan Penggugat barumendaftarkan pada tahun 2009 ;Hal. 14 dari 29 hal. Put. No.587 K/Pdt/2012e.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal32ayat 2 bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Penggugat merasadirugikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agraria No.SK 894/Katanggak 9 November 1960 karena dengan terbitnya Surat Keputusana quo, maka tanah HGU No.2 dikuasai pihak lain dengan demikiangugatan Penggugat sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya Keputusan Menteri Agraria No.SK.894.Ka tanggal 9November 1960 ;Gugatan yang diajukan kabur (Obscuur libel), karena

Bahwa dari sudut pandang pemahaman hukum adalah sangat kaburgugatan Penggugat tersebut karena tidak mungkin suatu produkpembatalan hak mendahului penerbitan haknya, bila dicermati secarateliti Keputusan menteri agraria No.SK.894/Ka terbit pada tanggal 9November 1960, sedangkan HGU No. 2 yang diklaim PenggugatHal. 15 dari 29 hal. Put. No.587 K/Pdt/2012sebagai miliknya terbit pada tahun 1964, sehingga tidak mungkinSurat Keputusan a quo membatalkan HGU tersebut.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah KeputusanMenteri Agraria No.SK 894/Ka tanggal 9 Nopember 1960Hal. 16 dari 29 hal. Put.

., Kesemuanya warganegara Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor NITADIAHPATUAN Law Firm, beralamat di IntilandTower Lantai 5, Jalan Jenderal SudirmanKav. 32, Jakarta 10220, berdasarkan SuratKuasa Khusus No.SK 1913/C00000/ 2009S0tertanggal 11 Desember 2009,selanjutnya disebut sebagaiINTERVENSI/ TERBANDING ;3. PT. HASANA DAMAI PUTRA, Diwakili oleh H. LEONARDOH, SE.

TAUFIKHARAHAP, S.H., kesemuanya VarganegaraIndonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor NITADIAHPATUAN Law Firm, beralamat di IntilandTower Lantai 5, Jalan Jenderal SudirmanKav. 32, Jakarta 10220, berdasarkan SuratKuasa Khusus No.SK 1913/C00000/ 2009S0tertanggal 11 Desember 2009,selanjutnya disebut sebagaiINTERVENSI/ TERBANDING ;3. PT. HASANA DAMAI PUTRA, Diwakili oleh H. LEONARDOH, SE.

/Gs.1/02/2018 tanggal05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 10dari 24 halamanPutusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG48.4 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya AgusRiyanto yang berada di Kendari memberikan surat kuasa khususkepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati Sulawesi Tenggarabukan ke Kejati NTT sehingga surat kuasa khusus No.SK

SK.01/P.3/Gs.1/02/2018tanggal 05 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No.SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridisdan tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat.48.6 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya IdaBagus Putu Widnyana yang berada di Reo/ Ruteng harusmemberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negaradi cabang kejaksaan negeri

/02/2018 tanggal 05 Februari2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.48.7 Bahwa dari keterangan Panitera Pengganti yaitu Ibu HelenaEmiliana Diaz, SH tidak ada surat kuasa khusus dari Ida BagusPutu Widnyana kepada Jaksa Pengacara Negara di CabangKejaksaan Negeri Reo/ Kejari Manggarai maupun surat kuasakhusus dari Ida Bagus Putu Widnyana kepada Sunarta sehinggasecara yuridis formil Sunarta tidak memiliki wewenang untukmewakili Ida Bagus Putu Widnyana sesuai surat kuasa khusus No.SK

SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 dari Dr.Sunarta, SH, MH kepada Umbu Lage Lozara SH selaku asistenperdata dan TUN sehingga surat kuasa khusus No.SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridisdan tidak memiliki kKekuatan hukum mengikat.49.Bahwa 10 ayat 2 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RepublikIndonesia menyatakan bahwa sumpah atau janji sebagaimana pada ayat 1berbunyi sebagai berikut:Saya bersumpah/berjanji:Bahwa saya kan setia kepada dan mempertahankan negara

Menyatakan Tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yangmembuat serta menggunakan surat kuasa No.SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki Suratkuasa dari Ida Bagus Putu Widnyana dalam penanganan perkara No261/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebabbertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 Dayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 2UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No

Barang BuktiBB/24.B/VII/211/Reskrim tanggal 06 Juli 2011 = yaituSurat Keputusan Dereksi No.SK/Pers/019/III/2010/Dir,Tentang Promosi Sdr. RUDI USMAN dari Kepala BagianOperasional Bank Bumi Artha Kantor Capem Klatenmenjadi Kepala Bagian Kas PT.Bank Bumi Artha CabangSurakarta, Tanggal 10 Maret 2010; Data Karyawan atasnama RUDI USMAN, Hasil audit / Cash count keuangankantor Bank Bumi Artha CabangSurakarta; eee eee eeee Il.

sebagian adalah milik orang lain tetapiada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan , penggelapanyang dilakukan oleh orang yang = penguasaannya terhadapbarang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karenapencarian nya atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: eee eee eee Pada mulanya terdakwa bekerja Bank Bumi ArthaTbk Cabang Surakarta di bagian Kepala Teller ( HeadTeller ) Terdakwa diangkat dan diberi tugas berdasarkanSurat Keputusan Direkti, No.SK

Serengan Surakarta atausetidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah mengambilbarang sesuatu) yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaanorang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum., Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Pada mulanya terdakwa bekerja Bank Bumi ArthaTbk Cabang Surakarta di bagian Kepala Teller ( HeadTeller ) Terdakwa diangkat dan diberi' tugas berdasarkanSurat Keputusan Direksi, No.SK/Pers

seharusnya sesuai denganuang kas masuk keluar sebesar Rp.456.400.000, (empat ratuslima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah ) atau lebihdari Rp.250,Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 362KUHP. 222 eee eee ee eee eee ee Menimbang, bahwaatas surat dakwaan tersebut,Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;weer ee Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemukapersidangan berupae Surat Keputusan Dereksi No.SK

Menetapkan barang bukti berupa Surat Keputusan Dereksi No.SK/Pers/019/II1I/2010/Dir, tentang Promosi Sdr.

Sebelah selatan berbatas Lr.Sukaria Sebelah barat berbatas dengan tanah M.saleh.Sebagaimana diuraikan dalam SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA tanggal 26 Mei 1972 No.Sk :48/HM/LR/1972 dan sekarang setempat dikenal dengan JnSTM No. 36Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.2.

Bahwa tanah tersebut, Penggugat peroleh berdasarkan pemberian hak milik atastanah negara sesuai dengan salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Sumatera Utara No.Sk : 48/HM/LR/1972 tertanggal 26 Mei 19723. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seyin Penggugat, Tergugat I telahmemohonkan penerbitan Sertifkat Hak Milk atas sebagian tanah milkPenggugat tersebut kepada Tergugat II.

Bahwa mekipun demikian, Penggugat belum meyakini keterangan sekretarislurah tersebut karena belum pernah menjualnya baik sebagian apalagiseluruhnya dan ash salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah PropinsiSumatera Utara No.Sk : 48/HM/LR/1972 tertanggal 26 Mei 1972 selaku alashak kepemilikan atas tanah tersebut ada ditangan Penggugat.

Maka patut diduga dalampenerbitan surat keterangan dan jual beli tersebut ada unsur rekayasa sebabsebagaiman telah penggugat kemukakan~ diatas kalau ashi SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERAUTARA tanggal 26 Mei 1972 No.Sk : 48/HM/LR/1972 ada ditanagn Penggugat10.hingga saat ini karena penggugat tidak ada mengalihkan atau menjual tanahtersebut baik sebagian apalagi seluruhnya.Bahwa pasal 32 PP ayat 2 Nomor : 24 tahun 1997 menyatakan Dalam hal atassuatu bidang tanah sudah diterbitkan

SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya AgusRiyanto yang berada di Kendari memberikan surat kuasa khususkepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati Sulawesi Tenggara bukanke Kejati NTT sehingga surat kuasa khusus No.SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal O05 Februari 2018 yang

tanggal 05Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya FirmanHalaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG48.748.848.9Simorangkir yang berada di Maumere/Sikka harus memberikan suratkuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di kejaksaan negeriMaumere/Sikka sehingga surat kuasa khusus No.SK

SK.02/P.3/Gs.1/02/2018tanggal O5 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No.SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dantidak memiliki kekuatan hukum mengikat;48.10 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya SalesiusGuntur yang berada di Larantuka/Flotim harus memberikan suratHalaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPGkuasa khusus

kepada Jaksa Pengacara Negara di KeyjariLarantuka/Flotim sehingga surat kuasa khusus No.SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dantidak memiliki kekuatan hukum mengikat;48.11 Bahwa dari keterangan Panitera Pengganti yaitu Ibu HelenaEmiliana Diaz, SH tidak ada surat kuasa khusus dari Salesius Gunturkepada Jaksa Pengacara Negara di Kejari Larantuka/Flotim maupunsurat kuasa khusus dari Salesius Guntur kepada Sunarta sehinggasecara yuridis formil Sunarta tidak memiliki wewenang

untuk mewakiliSalesius Guntur sesuai surat kuasa khusus No.SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 sehingga suratkuasa khusus No.

Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; 1 (satu) lembar Fotocopy' legalisir Surat Keputusan No.SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkankaryawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatanganiDonni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance; 1 (satu) lembar Fotocopy' legalisir Surat Keputusan No.SK/PEN/HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang PenunjukkanHalaman 77 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.

SNP Finance; 1 (satu) lembar Fotocopy' legalisir Surat Keputusan No.SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkankaryawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yangditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance; 1 (satu) lembar Fotocopy' legalisir Surat Keputusan No.SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkankaryawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yangditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT.

SNP Finance; 1 (satu) lembar Fotocopy 'legalisir Surat Keputusan No.SK/PEN/HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkankaryawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yangditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance; 1 (satu) lembar Fotocopy ' legalisir Surat Keputusan No.SK/PEN/HRM/293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkankaryawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yangditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.

SNP Finance; 1 (satu) lembar Fotocopy 'legalisir Surat Keputusan No.SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkankaryawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yangditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance; 1 (satu) lembar Fotocopy ' legalisir Surat Keputusan No.SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkankaryawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yangditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT.

SNP Finance; 1 (satu) lembar Fotocopy ' legalisir Surat Keputusan No.SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkankaryawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yangditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance; 1 (satu) lembar Fotocopy 'legalisir Surat Keputusan No.SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkankaryawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yangditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT.

memperoleh penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial,, akan tetapi sampai dengandiperiksanya perkara ini belum ada penetapan apapun berkaitan dengan penyelesaianperselisinan dalam perkara ini, fakta ini membuktikan bahwa Tergugat telahmelakukan pelanggaran UU No.13/2003 tentang prosedur PHK dan berdasarkanPasal 155 ayat (1) PHK sebagaimana Bukti P1, P2 dan P3 tersebut Batal DemiHukum, oleh karenanya terhadap tuntutan pada angka 3 untuk menyatakan bahwasurat PHK bernomor No.SK

001/DIR/APT/IV/2014,batal demi hukum setidaknyadinyatakan tidak berlaku, dapat dikabulkan menjadi menyatakan bahwa surat PHKbernomor No.SK 001/DIR/APT/IV/2014, batal demi hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan pada angka 3 telahdikabulkan menjadi menyatakan bahwa surat PHK bernomor No.SK 001/DIR/APT/IV/2014,batal demi hukum, maka terhadap tuntutan pada angka 4, yaitu menyatakanbahwa surat PHK bernomor No.SK 001/DIR/APT/IV/2014, adalah tidak sah olehkarena belum mendapatkan penetapan

melakukanpenebangan pohon dan membawa alat alat untuk memotong pohon didalam kawasan hutan produksi Lalan, Desa Muara Merang Kec bayungLincir Kab.Musi Banyuasin pada titik koordinat X=401.256 Y= 9.784.168yang telah diukur dengan menggunakan alat GPS Garmin Oregon 550;Bahwa setelah dilakukan ploting koordinat peta kawasan hutan, lokasiTempat Kejadian Perkara berada di areal izin usaha pemanfaatan hasilhutan kayu pada tanaman industri dalam hutan tanaman PT.Rimba Hutanimas sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.SK

didalam kawasan hutan produksi Lalan, Desa Muara Merang Kec bayungLincir Kab.Musi Banyuasin pada titik koordinat X=401.256 Y= 9.784.168yang telah diukur dengan menggunakan alat GPS Garmin Oregon 550;Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.SusLH/2016/PN SKYBahwa setelah dilakukan ploting koordinat peta kawasan hutan, lokasiTempat Kejadian Perkara berada di areal izin usaha pemanfaatan hasilhutan kayu pada tanaman industri dalam hutan tanaman PT.Rimba HutaniMas sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.SK

Musi Banyuasin; Bahwa ahli pernah diperiksa dikepolisian Polsek Bayung lencir danpermintaan bantuan tenaga ahli pemeriksaan lokasi HTI PT RHM dalamkawasan hutan Negara berdasarkan surat Nomor :B/20/III/2016/Reskrimtanggal 10 Maret 2016; Bahwa setelah dilakukan ploting koordinat peta kawasan hutan, lokasiTempat Kejadian Perkara berada di areal izin usaha pemanfaatan hasilhutan kayu pada tanaman industri dalam hutan tanaman PT.RimbaHutani mas sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.90/MenhutHalaman

dalam kawasan hutan produksi Lalan, Desa Muara Merang KecBayung Lincir Kab.Musi Banyuasin pada titik koordinat X=401.256 Y=Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.SusLH/2016/PN SKY9.784.168 yang telah diukur dengan menggunakan alat GPS GarminOregon 550; Bahwa benar setelah dilakukan ploting koordinat peta kawasan hutan,lokasi Tempat Kejadian Perkara berada di areal izin usaha pemanfaatanhasil hutan kayu pada tanaman industri dalam hutan tanaman PT.RimbaHutani Mas sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.SK

Muara Merang Kec Bayung Lencir Kab.Musi Banyuasin pada titikkoordinat X=401.256 Y= 9.784.168 yang telah diukur dengan menggunakan alatGPS Garmin Oregon 550;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar setelahdilakukan ploting koordinat peta kawasan hutan, lokasi Tempat KejadianHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.SusLH/2016/PN SKYPerkara berada di areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanamanindustri dalam hutan tanaman PT.Rimba Hutani Mas sesuai Keputusan MenteriKehutanan No.SK

- 1 (satu) lembar surat Pasimin Kodim 0103/Aut No.SK/48/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 a.n Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0103/Aut, Tmt. 20 Mei 2013 sd. 28 Juni 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa Tmt. 20 Mei 2013 sd. 28 Juni2013. 1 (satu) lembar surat Pasimin Kodim 0103/Aut No.SK/48/VIIV2013 tanggal 16Agustus 2013 a.n Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim0103/Aut, Tmt. 20 Mei 2013 sd. 28 Juni 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuhribu lima ratus rupiah).2.

Terdakwa Tmt. 20 Mei 2013 sd. 28 Juni 2013. 1 (satu) lembar surat Pasimin Kodim 0103/Aut No.SK/48/VIIV2013 tanggal 16Agustus 2013 a.n Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0103/Aut,Tmt. 20 Mei 2013 sd. 28 Juni 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Bahwa telah diperlinatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, dandibenarkan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata7berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain, oleh karena

Terdakwa Tmt. 20 Mei 2013 sd. 28 Juni 2013. 1 (satu) lembar surat Pasimin Kodim 0103/Aut No.SK/48/VIIV2013 tanggal 16Agustus 2013 a.n Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0103/Aut,Tmt. 20 Mei 2013 sd. 28 Juni 2013.Masingmasing adalah suratsurat yang berkaitan dengan pembuktian perkara ini danperlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Menimbang bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perludikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Mengingat

Terdakwa Tmt. 20 Mei 2013 sd. 28 Juni 2013. 1 (satu) lembar surat Pasimin Kodim 0103/Aut No.SK/48/VIIV2013 tanggal 16Agustus 2013 a.n Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0103/Aut,Tmt. 20 Mei 2013 sd. 28 Juni 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500(Tujuh ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dalam MusyawarahMajelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H.

Memerintahkan Tergugat I Mencabut Surat Nomor : S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013 tanggal 4 Januari 2013, Perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia4. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selain dan Selebihnya5. Menghukum Tergugat I Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Menteri Kehutanan No.SK.45/MenhutII/Rhs/2012, yang ditandatangani oleh CKepala BiroKepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atasnama MenteriKehutanan Republik Indonesia; dan Hal 26 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.4.b.

Berdasarkan angka 10 tersebut di atas, Tergugat I menerbitkan Keputusan No.SK.45/MenhutII/Rhs/2012 tanggal 5S Oktober 2012 yang menjatuhkanhukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3(tiga) Tahun kepada Penggugat.12. Bahwa dalam Keputusan Tergugat I No.

Karena terdapat kesalahan dalam penulisan jabatan Penggugat, makaTergugat II dengan surat No. $.12/BPDAS SOP.1/Rhs/2012 tanggal 17Desember 2012 menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat JenderalBPDASPS untuk = meralat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.45/MenhutI/Rhs/2012 tanggal 5 Oktober 2012. o.

Hal 57 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.3)4)5)Faktanya Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas tersebutsehingga dilakukan pemeriksaan oleh Tim sesuai Berita AcaraPemeriksaan (BAP) tanggal 25 Mei 2012, yang intinya Penggugattetap tidak akan melaksanakan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.472/MenhutII/Peg2/2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan alasankeluarga. === ===Atas hal tersebut maka Tergugat I menerbitkan Keputusan No.SK.45/MenhutII/Peg2/Rhs/2012 tanggal 5 Oktober 2012 yangmenjatuhkan

.472/MenhutII/Peg2/2012, sehingga penerbitan Keputusan TUNTergugat II a quo tidak tergantung pada Keputusan TUN Tergugat I.Perlu Tergugat II sampaikan bahwa Keputusan Tergugat I No.SK.45/MenhutII/Rhs/2012 tanggal 5 Oktober 2012 bukan merupakanSK alih tugas Penggugat dari BPTH Jawa Madura di Sumedang keBPDAS Serayu Opak Progo di Yogyakarta.

., Maria Ulfah danSukardi selaku Karyawan/Karyawati PT.BankMega, Tok Cabang Bandar Jaya berdasarkanSurat Kuasa No.SK. 022/DIRBMLI/2020tertanggal 04 Maret 2020 yang telah didaftarkandi kepaniteraan Pengadilan Negeri GunungSugih dengan Nomor: 52/SK/2020/PN GNStertanggal 18 Maret 2020 dan Surat Tugas yangbersangkutan, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;MELAWANSiti Aisah, Tempat/tanggal lahir Tulung Agung, 25 Desember 1957,Telahn membaca suratPekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggaldi Dusun I,

., Maria Ulfah danSukardi selaku Karyawan/Karyawati PT.BankMega, Tok Cabang Bandar Jaya berdasarkanSurat Kuasa No.SK. 020/DIRBMLI/2020tertanggal 04 Maret 2020 yang telah didaftarkandi kepaniteraan Pengadilan Negeri GunungSugih dengan Nomor: 51/SK/2020/PN GNStertanggal 18 Maret 2020 dan Surat Tugas yangbersangkutan, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;MELAWANRudi Irawan, Tempat/tanggal lahir Mataram Udik, 30 Oktober 1979,Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal diDusun 5 Sido Mukti RT.001 RW.002 Mataram

AWAN , tertanggal 29 Maret 2015 ;-------------------- 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Rencana Pengaturan Kelesyarian Hutan ( RPKH) jangka 1 januari 2011 s/d 31 Desember 2010 ;------------------------------------------------------------ 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Peta atau Lokasi Penebangan Kayu ;----------------------------------------------------------------- 1 ( satu ) berkar fotocopy yang telah dilegalisir Penetapan Kawasan Hutan SK.Menhut No.SK

AWAN , tertanggal 29 Maret 2015 5 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Rencana PengaturanKelesyarian Hutan ( RPKH) jangka 1 januari 2011 s/d 31 Desember 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Peta atau Lokasi PenebanganK AYU jnnn n> 2n enn nn nnn non nnn nnn nnn nnn nnn nee nen ron en nnn rennin 1 (satu ) berkar fotocopy yang telah dilegalisir Penetapan Kawasan HutanSK.Menhut No.SK 195/KptsI/2003 tanggal 04 Juli 2003 ; 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir

AWAN, tertanggal 29 Maret 2015 ; 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Revisi RencanaPengaturan Kelesyarian Hutan ( RPKH) jangka 1 januari 2011 s/d31 Desember 2010 5 2722202 22 2 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Peta atau LokasiPenebangan Kayu 3 7+ 2 2 2o nnn anne one ene non ene 1 (satu ) berkar fotocopy yang telah dilegalisir Penetapan KawasanHutan SK.Menhut No.SK 195/KptsI/2003 tanggal 04 Juli 2003 ; 1 (Satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Tata Batastanggal

Menteri Kehutanan RI No.SK.44/KptsII/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 berkesimpulan bahwa tunggulbekas pohon kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah berada dalam kawasanhutan produksi Bahwa berdasarkan keteragan ahli M. JANDI PINEM bahwajenis kayu olahan yang telah ditebang oleh Terdakwa dan diangkat olehODEMA SIBAGARIANG dan RUDI MANULLANG adalah jenis kayuTualang.

Menteri Kehutanan RI No.SK.44/KptsII/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 berkesimpulan bahwa tunggulbekas pohon kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah berada dalam kawasanhutan produksi. Bahwa berdasarkan keteragan ahli M. JANDI PINEM bahwajenis kayu olahan yang telah ditebang oleh Terdakwa dan diangkat olehODEMA SIBAGARIANG dan RUDI MANULLANG adalah jenis kayuTualang.

DirektoratJenderal Agraria tanggal 16 September 1982 No.SK.152/DJA/1982 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.18/Rawateratetercatat atas nama Ny. Zubaidah ;Bahwa sebagaimana putusanputusan yang telah berkekuatanhukum tetap yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.024/G.TUN/1999/PTUNJKT. tanggal 19 Juli 2009 jo. putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.156/B/1999.PT.TUN.JKT. tanggal 10 Desember 1999, putusan kasasi MahkamahAgung RI.

DirektoratJenderal Agraria No.SK.125/DJA/1982 tanggal 16 September 1982tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.18/Rawaterate tercatatatas nama Ny.

DirektoratJenderal Agraria tanggal 16 September 1982 No.SK.152/DJA/1982Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.18/Rawaterate tercatatatas nama Ny. Zubaidah terletak di Kelurahan Jatinegara,Kecamatan Cakung (d/h Kelurahan Rawaterate, Kecamatan PuloGadung) Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus lbukotaJakarta, yang di keluarkan oleh Kepala Badan PertanahanNasional Rl. (Termohon Kasasi ) jo.

Direktorat Jenderal Agraria tanggal 16September 1982 No.SK.152/DJA/1982 tentang PembatalanSertifikat Hak Milik No.18/Rawaterate tercatat atas nama Ny.Zubaidah terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/hKelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung) KotamadyaJakarta Timur, Daerah Khusus lbukota Jakarta, yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

Paya Pinang (Tergugat );Bahwa selain dari itu, Tergugat Il telah menerbitkan Surat Keputusantertanggal 13 April 1983 No.SK 9/HGU/DA/83 tentang pemberian Hak GunaUsaha kepada PT. PD.

atas Sub Objek Perkara dan SuratKeputusan No.SK.9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 tentang pemberian HakGuna Usaha Kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub A ObjekPerkara Il, Tergugat tidak pernah melakukan pembebasan hak (tidak pernahHal 16 dari 121 Hal Put.

SK. 62/DJA/1979 tanggal14 Juni 1979 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK. 218/Ka tanggal 9 Mei 1961; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 9/HGU/DA/83 tanggal13 April 1983 tentang Pemberian HGU Kepada PT. PD. Paya PinangHal 45 darl 121 Hal PUT.

Keputusan Menteri Dalamnegeri No.SK.96 Tahun 1971, jo. No.SK.42/DJA/1973, jo.No.SK.32/DJA/1978, jo. Keputusan Bersama Meteri Dalam Negeri danMenteri Pertanian No. 189 Tahun 1978 No.515/KPTSs/OP/8/1978, sertaperaturan lainnnya yang berkaitan dengan pemberian hak guna usaha;3.

Diektorat Jenderal Agrariatanggal 14 Juni 1979 No.SK.62/DJA/1979 tentang penyampaian isisurat keputusan Menteri Dalam negeri tersebut bahwa Hak GunaUsaha Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh telah dibatalkansehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung olehNegara, disebut Pihak Kedua;Hal 73 dari 121 Hal Put.

Bahwa Surat Keterangan Kelahiran No.SK/1390/P.K/5/1982 atasnama Pemohon yaitu menerangkan bahwa Kini Wahyuni adalah anakPerempuan dari pasangan suami istri SUYOTO dan ENDANG.. Bahwa Surat Keterangan Kelahiran Sri Mulyani yang dikeluarkan olehRumah Bersalin YUNIAR SYAH di Padang pada tanggal 12 April1983 menerangkan bahwa Sri Mulyani adalah anak Perempuan daripasangan suami istri SUYOTO dan ENDANG..

Surat Keterangan Kelahiran No.SK/1390/P.K/5/1982 atas namaPemohon yaitu Kini Wahyuni, nama ayah tertulis SUYOTO.b. Surat Keterangan Kelahiran Sri Mulyani yang dikeluarkan olehRumah Bersalin YUNIAR SYAH di Padang pada tanggal 12 April1983, nama ayah tertulis SUYOTO.halaman 2 dari 9 Penetapan No.133/PadtP/2019/PN Wngc.