Putusan Nomor 82 K/TUN/2016Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;Bahwa Dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Nomor141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 adalah PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil sebagaimana telah 4 kali diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang tidak mengatur upayaadministratif (vide Pasal 48 UndangUndang 5 Tahun 1986

Tadjuddin Chalid Makassar;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan buktibukti tersebut di atas,maka Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang menjadi objeksengketa adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan telah bertindak sewenangwenang serta melanggar Asasasas Umum Pemerintahan yang Baiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat

Putusan Nomor 82 K/TUN/201615.16.17.18.Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Bahwa berdasarkan pada angka 3 dan angka 4 tersebut di atas, makasecara yuridis formal dan legalitas Keputusan Tergugat Nomor141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 adalah cacat hukumdan tidak sah sehingga batal demi hukum;Bahwa dalam dictum MEMUTUSKAN

Menyatakan batal/tidak sah surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentangPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasNama Andi Rahmawaty, NIP 197507042000032002, Pangkat/GolonganPengatu Muda Tk.I/II/o, Jabatan Perawat Pelaksana Unit Kerja RS Dr.Tadjuddin Chalid Makassar Satuan Organisasi Ditjen Bina UpayaKesehatan Kementerian Kesehatan;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentangHalaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2016Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada ANDI RAHMAWATY;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY;4.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala DesaJogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor141/02.57 /415.153/09/2004. Dilakukan secara sepihak tanpameminta keterangan lesan maupun tertulis kepada Penggugat ; . Bahwa Tergugat dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala DesaJogorogo Kabupaten Ngawi Nomor : 41/02.57/415.153/09/2004mengakibatkan keresahan di Masyarakat Desa Jogorogo, padahalTergugat adalah sebagai pengayom dan Pelindung Masyarakat ; .

aeBahwa Olehh karena itu kami mohon kepada yang terhormat BapakKetua Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan memeriksa perkaraini dengan acara cepat ; Atas halhal tersebut kami mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayamemutuskan Hukum : 2 9922 9205 2252 21.Zi.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Mengabulkan permohonan Penggugat untuk beracara dengan acaraMenyatakan Batal dan tidak sah demi hukum, Surat Keputusan KepalaDesa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor141

/02.57 /415.153 /09 /2004 ; Menghukum Tergugat untuk segera mencabut Surat Keputusan KepalaDesa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor141 /02.57 /415.153 /09 /2004 ; Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi sebesarRp. 200.000.000, ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dan dengan suka relamengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa Jogorogo ; 6.

Desa Jogorogo telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :141/02.57/415.153/09/2004 tentang Pemberhentian Perangkat Desadalam Jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan DesaJogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ; Bahwa apa yang didalilkkan oleh Penggugat dalam suratgugatannyapada butir 1 dan 2 yang mengatakan telah terjadipenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat, pernyataanini adalah sangat tidak benar karena Tergugat didalam membuatpertimbangan dan =menerbitkan Surat Keputusan Nomor141

Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat Nomor141/02.57/415.153/09/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentangPemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala SeksiEkonomi dan Pembangunan Desa Jogorogo Kecamatan JogorogoKabupaten Ngawi ; c.

melawanMuhammad Zain Ramena, SE Bin Syanif Ramena, umur 53 tahun, agamaIslam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman diRT.007/RW.004, Kelurahan Genggulang, Kecamatan KotamobaguUtara, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggalyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hariSelasatanggal 12 Mei 2020 dengan register perkara Nomor141

seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan Tergugatdatang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat danTergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lainmenghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acarapanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu,yang diucapkan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor141

PTTUN.SBY, tanggal 08 Maret 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara ini di tingkat banding; Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 72/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 08 Maret 2021 tentangPenunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya. j 2= 222 nnn noe nn nnn nnn nn nnn nn nnn nen nn nner nen eePutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor141

6 dari 9 Halamanmembaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiridari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, surat bukti para pihak, saksisaksi, Memori Banding dan suratsurat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 telahdicapai kata sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor141

Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperhatikan faktafaktahukum sebagai berikut : 20+ 20+ 22222002 nnn noe non en oneMenimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dariPembanding / Penggugat, Hakim Banding tidak menemukan hal hal baruyang bisa membatalkan Putusan Tingkat Pertama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwaputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor141

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadian Tinggi Pontianak, sejak tanggal28 Juli 2018 sampai dengan 25 September 2018;Para Terdakwa di persidangan didampingi Matheus Denggol,S.H.berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 April 2018, Nomor141/Pen.Pid/2018/PN Ktp.Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 92/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk menyidangkan perkara;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang

bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor141/Pid.Sus/2018/PN Ktp tanggal 26 Juni 2018;Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM60/KETAP/04/2018, tertanggal 12 April 2018 sebagai berikut:Pertama:Bahwa ia terdakwa 1.

(satu) buah hanphone mek Samsung DUOS warna putih;o 1 (satu) buah hanphone merk Nokia warna putih;o 1 (satu) buah tabung kaca bening kecil yang didalamnya berisikanNarkotika jenis sabu;1 (satu) buah tutup kepala bong;Oo1 (satu) buah jaket;O1 (satu) buah timbangan elektrik.ODirampas untuk dimusnahkan.Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).Telah membaca:1.2.Akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Ktp Juncto Nomor141

berpendapatpenjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidanadan pidana pengganti yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri juga telah tepat danbenar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yangtelah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumseperti diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor141

kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayarbiaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat bandingsebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Terdakwa II tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor141

Swadiri No. 84) Pontianak, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertangga 27 Agustus 2018 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Pontanak dibawah Nomor 188/SK.Pid/2018/PN.Ptk tanggal28 Agustus 2018 ;Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor141/PID/2018/PT PTK, tanggal 5 Desember 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor141/PID/2018/PT PTK, tanggal 5 Desember 2018,

SuratPaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor141/G/2017/PTUNMDN Tanggal 2017TentangPenetapanPenunjukanPaniteraPengganti yang membantuMajelisHakim memeriksa, memutusdanmenyelesaikanperkaraini;Hal.2dari7hal. Putusan No. 141/G/2017/PTUNMDN4. SuratPaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor141/G/2017/PTUNMDN Tanggal 2017TentangPenetapanPenunjukanJuruSitaPengganti yang membantuMajelisHakim memeriksa, memutusdanmenyelesaikanperkaraini;5.

18 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untukseluruhnya sesuai dalil dari Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugatdiperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaanperkara ini ; Berdasarkan pada semua pertimbangan diatas, maka Penggugat mohon kehadapanHakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor141

Oleh karena hanyadipersengketakan pada obyek a quo tanpa mempermasalahkan Surat KeputusanNomor 141/15/404.5.11.03/XI/2001 tanggal 13 Nopember 2001, maka obyeksengketa mengalami error in objekto karena terjadi tumpang tindah kepentinganPenggugat, dimana satu sisi Penggugat masih mengakui keberadaan SuratKeputusan Nomor 141/15/404.5.11.03/XI/2001 tanggal 13 Nopember 2001 akantetapi disisi lain Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat Nomor141/5/404.7.11.03/1V/2012, tanggal 24 April 2012

Bukti P9 Menimbang,Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 10 Tahun 2006,tanggal 29 September 2006 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa, (fotocopy sesuai denganaslinya) ;Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSidoarjo, Nomor : 140/677/404.2/2012, tanggal 28 Pebruari 2012,Perihal : Tindak Lanjut Pengaduan FKPD tentang Masa BaktiPerangkat Desa, (fotocopy tanpa aslinya);Petikan Keputusan Kepala Desa Keboharan Nomor141/05/404.5.8.11/2008 tentang Pengangkatan Dalam

Juli 2008,(fotocopy tanpa aslinya) ;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :58/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Juni 2012, (fotocopy sesuaidengan aslinya) ; Petikan Keputusan Kepala Desa Kemangsen Nomor141/4/404.5.11.03/2008, tanggal 19 Nopember 2008, tentangPemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Perangkat Desalainnya Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo KabupatenSidoarjo beserta lampirannya ; bahwa untuk membuktikan dalil jawabanyanya, Tergugatdipersidangan telah mengajukan

bukti surat berupa Foto copy SuratSurat yang dilegalisirdan bermeterai cukup diberi tanda T1 sampai dengan T14 antara lainsebagai berikut :301.2.Bukti T Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Bukti T 5Bukti T 6Petikan Keputusan Kepala Desa Kemangsen Nomor141/15/404.5.11.03/XI/2001, tanggal 13 Nopember 2001 tentangPengesahan Kepala Dusun Kemangsen Selatan Dan Kepala DusunSirapan, Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, (fotocopytanpa aslinya) ;Surat Keputusan Kepala Desa Kemangsen Kecamatan BalongbendoKabupaten

pengajuan banding sebagaimanadiatur dalam pasal 123 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanyapermohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan PengadilanTata Usaha Negara Semarang tentang obyek sengketa dalamgugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala DesaKebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Nomor141

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor141/08/2010 tentang Pemberhentian Perangkat DesaLainnya atas nama Muslimin (Penggugat) sebagai PolisiDesa (Poldes) Desa Kebojongan, Kecamatan Comal,10Kabupaten Pemalang ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Tergugat Nomor : 141/08/2010 tentangPemberhentian Perangkat Desa Lainnya atas namaMuslimin (Penggugat) dari jabatan Polisi Desa (Poldes)Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang ;4.

Memerintahkan kepada Tergugat / Pembanding untukmencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor141/08/2010 ~itanggal 13 Agustus 2010 tentangPemberhentian Perangkat Desa Lainnya atas namaMuslimin (Penggugat/Terbanding) dari jabatanPolisi Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, KabupatenPemalang ; 4. Memerintahkan Tergugat / Pembanding untukmengembalikan harkat martabat Penggugat /13Terbanding pada posisi dan kedudukan~ semulamenurut hukum :5. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untukselebihnya ; 6.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapanPanitera Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Nomor 141Akta.Pid.Sus/2020/PN.Pmn bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal9 Nopember 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor141/Pid.Sus/2020/PN.Pmn tanggal 5 Nopember 2020 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 16Nopember

bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telahdiberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding PerkaraNomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pmn masing masing tanggal 20 Nopember 2020sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ditingkatbanding;Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingyang pada pokoknya meminta supaya Pengadilan Tinggi memutuskan sebagaiberikut :Menerima permohonan banding perkara ini;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman nomor141

seadiladilnyaMenimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh undang undang serta peraturan lain, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama berkas perkaradan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor141

ini ditingkat banding.Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidanasebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimanaputusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelahmempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yangmeringankan atas diri Terdakwa;Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama , maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara inidengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor Nomor141

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotikake dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan sertamemperhatikan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana danperaturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor141

Bahwa setelah Pelawan Abu Bakr Asshiddiq menerima Relas PanggilanPenegoran untuk menghadap di Pengadilan Negeri Ambon yang adalah bukansebagai pihak Terlawan (Yayasan AlManshusroh) berdasarkan RelasHalaman 2 dari 39 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 22/Pdt.Plw/2020/PN.Amb.Panggilan Peneggoran Nomor : 23/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2019/PN.Amb Jo Nomor141/Pdt.G/2011/PN.AB tertanggal, 19 Desember 2019 dan tanggal, 10Januari 2020 dari Jurusita Pengadilan Negeri Ambon.

Di mana sejak perkara perdata Nomor141/Pdt.G/2011/PN.AB disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon sampaidengan putusan tanpa hadir pihak (Verstek) hingga putusan yang berkekuatanhukum tetap, Pelawan tidak pernah mendapat Relas Panggilan dari Jurusita dariHalaman 3 dari 39 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 22/Pdt.Plw/2020/PN.Amb.Pengadilan Negeri Ambon untuk menghadap/ menghadiri sidang gunamembela hakhak dan kepentingan dari Pelawan terhadap perkara perdataNomor : 141/Pdt.G/2011/PN.AB tersebut ;5.

Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie):PERLAWANAN PELAWAN MENGANDUNG CACAT FORMIL SEHINGGAPERLAWANAN PELAWAN TIDAK SAH, DAN DENGAN DEMIKIAN HARUSHalaman 8 dari 39 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 22/Pdt.Plw/2020/PN.Amb.DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANTKELIJKEVERKLAARD);Bahwa mencermati dalil Pelawan perihal Perlawanan terhadap relas panggilanpenegoran Nomor : 23/Pen.Aanm.Eks/2019/PN.Amb Jo Nomor141/Pdt.G/2011/PN.AB adalah Perlawanan Pelawan mengandung CacatFormil sehingga Perlawanan

Bahwa mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor141/Pdt.G/2011/PN.AB, tanggal 10 November 2011 yang telahberkekuatan hukum tetap atau inkrahct van gewijsde, antara TerlawanDrs.Mochdar Mukadar MBA, selaku Penggugat melawan Ketua YayasanHalaman 10 dari 39 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 22/Pdt.Plw/2020/PN.Amb.Al Mansuroh sebagai Tergugat dan Kepala Sekolah Taman KanakKanak Islam Terpadu Al Mansuroh sebagai Tergugat II berbeda denganpihak pihak diantara pelawan dalam Perkara Perlawanan ini

Eksepsi Nebis In Idem.Bahwa mencermati dalil Perlawanan Pelawan terhadap Relas panggilanPenegoran Nomor 23/Pen.Aanm.Eks/2019/PN.Amb, tanggal 19Desember 2019 dan tanggal 10 Januari 2020 atas permohonan EksekusiHalaman 11 dari 39 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 22/Pdt.Plw/2020/PN.Amb.Terlawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor141/Pdt.G/2011/PN.AB tanggal 10 November 2011, yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewijsde) makaGugatan Perlawanan Pelawan adalah Ne bis in idem

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor141/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember2017 Nomor 3275/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan bandingsekedar mengenai kwalifikasi dan pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa sehingga amar selengkapnya

atas delik tersebut dandipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu Terdakwa tersebuttelah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebutdan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor141

Sus/2018 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor141/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 28 Februari 2018 yang memperbaikiputusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3275/Pid.Sus/2017/PN SBYtanggal 19 Desember 2017 tersebut:MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa DANI ALVIAN bin ASAD, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika Golongan bagi diri sendiri;2.

eee eee eee TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratgugatannya tertanggal 19 Pebruari 2009 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang pada tanggal 19 Pebruari 2009 dibawahregister perkara Nomor : 14/G/2009/PTUN.Smg. dandalam Pemeriksaan Persiapan telah dilakukan perbaikanformal dan didaftarkan kembali pada tanggal 24 Maret2009, telah menggugat Tergugat sebagai berikutBahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Karangmangu Nomor141

Bahwa Pengggugat telah diberhentikan denganhormat oleh Tergugat dengan Surat KeputusanKepala Desa Karangmangu Nomor141/03/11/2009 tanggal 12. Pebruari 2009tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.KASUM dari Jabatan Staf Kasi Kesejahteraandan Pemberdayaan Masyarakat Desa KarangmanguKecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, yangdiberitahukan kepada Penggugat pada tanggal13.

Menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Tergugat Nomor141/03/11/2009 tanggal 12 Pebruari2009 tentang Pemberhentian DenganHormat Sdr. KASUM dari JabatanStaf Kasi Kesejahteraan danPemberdayaan Masyarakat DesaKarangmangu Kecamatan PurwojatiKabupaten Banyumas ;3.

Pebruari 2009 ~=s tentangPenyerahan SK Pemberhentian iFotocopy Surat Tugas dari KepalaDesa Karangmangu Nomor141/32/11/2009, tanggal 18 Pebruari202009 tentang Penugasan Sdr. ROSIKIN, 10. Bukti, 222?7?7?7abatan Kasi Kesejahteraan danPemberdayaan Masyarakat untukmelaksanakan tugas tambahan dalamjabatan Pembantu Kasi Kesejahteraandan Pemberdayaan Masyarakat DesaKarangmangu, Kecamatan Purwojati,Kabupaten Banyumas ;8. Bukti Fotocopy Surat PemberitahuanT8 Perkembangan MHasil Penyidikan kepadaSdr.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketadalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat Nomor141/03/11/2009 tanggal 12. +Pebruari 2009 itentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kasum dari jabatanStaf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan MasyarakatDesa Karangmangu, Kecamatan Purwojati, KabupatenBanyumas, Keputusan obyek sengketa a quo menurut hematMajelis Hakim telah memenuhi unsur kumulatif KeputusanTata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

elektronikmelalui email : isyaniputri337@gmail.com; Agama: Islam;Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Kewarganegaraan:Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriManokwari pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor141

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, olehMarkham Faried, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor141/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal 15 Desember 2021, penetapan mana diucapkanpada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengandibantu oleh Jacky Steve Leonard Mamengko

MembebankanTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor141/Pid.Sus/2019/PN Skw., tanggal 6 Agustus 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa AL KHAMIL alias KAMEL bin ABDUL MUINtersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan Bagi Diri Sendirisebagaimana dalam dakwaan Kedua;2.

Putusan Nomor 4433 K/Pid.Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor101/PID.SUS/2019/PT PTK, tanggal 12 September 2019 yang amarselengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor141/Pid.

Putusan Nomor 4433 K/Pid.Sus/2019Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut UmumPada Kejaksaan Negeri Singkawang tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor101/PID.SUS/ 2019/PT PTK, tanggal 12 September 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor141/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 6 Agustus 2019 tersebut mengenaipidana yang dijatunkan kepada Terdakwa menjadi

222222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn cnn nnn nen cen Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang, tanggal 02 September 1957 anakdari suami isteri TING KIK Boen dan TJIOE SOEN MOIJ; Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran atas nama TING HOE DJANsesuai Akte Kalahiran No.596/1957 tanggal 12 Juli 1985 yang dikeluarkanoleh Catatan Sipil Kotamadya MalanQ; 20202220"Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1267/Pdt.P/2018/PN MIg Bahwa Pemohon memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor141/1970/WNI tertanggal

Fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Malang Nomor141/1970/WNI tanggal 4 Mei 1970 atas nama TING HOE DJAN,selanjutnya diberi tanda P3;4. Fotocopy Turunan Penetapan dari Pengadilan Negeri Malang Nomor149/1992/P tanggal 9 Mei 1992 atas nama TING HOE DJAN, selanjutnyadiberi tanda P4;5.

memperhatikan bukti surat, mendengarkanketerangan saksisaksi dan keterangan Pemohon, faktafakta hukum yangterungkap di persidangan adalah sebagai berikut: Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang, tanggal 02 September 1957 anakdari suami isteri TING KIK Boen dan TJIOE SOEN MOIJ; Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran atas nama TING HOE DJANsesuai Akte Kalahiran No.596/1957 tanggal 12 Juli 1985 yang dikeluarkanoleh Catatan Sipil Kotamadya Maland; Bahwa Pemohon memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor141

Menyatakan batal atau tidak KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR141/10/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSANKEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAHSEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFFPEMERINTAHAN & UMUM, DESA WONOAGUNG KECAMATANKARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK Tanggal 17 Juni 2020; KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR141/12/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARAMUKHAMMAD AKHID SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAMJABATAN JABATAN STAF PEMERINTAHAN

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR141/10/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSANKEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAHSEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFPEMERINTAHAN & UMUM, DESA WONOAGUNG KECAMATANKARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK Tanggal 17 Juni 2020; KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR141/12/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARAMUKHAMMAD AKHID SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAMJABATAN JABATAN STAF

Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan PanitiaPengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 danPembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung KecamatanKarangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannyatanggal 15 Februari 2018: 3.

Dengan kata lain, Bahwadalam Surat KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARAMUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFPEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATANKARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK.

Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor : 141/10/VI/Tahun 2020tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor141/06/III/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muktasim Bilahsebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Pemerintahan & Umum DesaWonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, tanggal 17 Juni2020 (vide bukti P4), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa2.

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pajar Bulan, 27 November 1994,agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikanSD, tempat kediaman di KABUPATENBENGKULU SELATAN, selanjutnya disebutTergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hariRabu tanggal O3 Juni 2020 dengan register perkara Nomor141

dalamperkara ini harus diperhitungkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinansesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungandengan perkara ini;MENGADILI:1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor141

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor141/Pdt.G/2020/PN.Pdg, dan selanjutnya mengadili sendiri;3. Meyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);Menimbang, bahwa dari alasanalasan Kontra Memori Bandingyang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknyamemohon sebagai berikut:1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang nomor141/Pdt.G/2020/PN Pdg yang dimohonkan banding;3.

MengurusRumah Tangga, pendidikan SD, tempatkediaman di RT.008 RW.003 Desa Monta BaruKecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II, dan memeriksabuktibukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBima pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor141

SubsiderDan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya berdasarkanpertimbangan Hakim;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohontidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas Nomor141/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 16 Maret 2020 dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai wakilnya yang sah dalam persidangan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak