Iluntuk mempelajari berkas perkara;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang wakitu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalammemori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan TinggiBanjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor43

kepadatindak pidana penggelapan hak atas tanah dan Tergugat Il selaku penadah,mestinya jual beli hanya boleh dilakukan apabila ada penetapan ahli waris daripengadilan agama kemudian seluruh ahli waris harus bertandatangan dalamjual beli tanah obyek in casu;Menimbang, bahwa Terbanding Il semula Tergugat Il dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan TinggiBanjarmasin menolak permohonan banding Para Pembanding semula ParaPenggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor43

Tinggi dapat menyetujui dan membenarkanputusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbanganpertimbanganhukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaanmaupun alasanalasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbanganpertimbanganhukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikandasar sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor43

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor43/Pdt.G/2015/PN.Bjb tanggal 20 Juni 2017 tersebut untuk seluruhnya;3.

:::::eseeeeeeeeeeeees DerQugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor43/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari Kuasa Penggugat tertanggal 14 Nopember 2018yang diserahkan di persidangan;Menimbang, bahwa karena persidangan belum masuk dalam tahappemeriksaan maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan itu disetujui dan sahmenurut Hukum;Menimbang, bahwa karena perkara tersebut telah dicabut olehPenggugat melalui Kuasanya maka cukup alasan

Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Stabat dalam register perkara perdata Nomor43/Pdt.G.S/2018/PN Stb, dinyatakan dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkaraNomor 43/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari buku register perkara;3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlahRp. 641.000,(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 olehAnita Silitonga, S.H.

(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa PengadilanNegeriSidoarjotelahmenjatuhkanputusantanggal 7 April 2020 Nomor43/Pid.Sus/2020/PNSda.

PenuntutumumtidakmengajukanKontraMemori Banding;Menimbang, bahwahal hal yang termuatdalammemoribandingPenasehatHukum Para Terdakwatersebut, ternyatatidak ditemukan adanya hal baru yang dapat merubahputusanHakim Tingkat Pertama,olehkarenanyamemori banding tersebuttidakperludipertimbangkanlagiolehHakim Tingkat Banding danharusdikesampingkan;Menimbang, bahwa setelan Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkaradan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 7 April 2020 Nomor43

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyaHalamangPutusan Nomor 715/PID.SUS/2020/PT SBYberdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum,sehingga oleh karenaitu pertimbangan tersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkatbanding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas,outusanPengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 7 April 2020 Nomor43

Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor43/Pid.Sus/2019/PNSda., tanggal 7 April 2020, yang dimintakan bandingtersebut; Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan kepada mereka; Memerintahkan supaya

Insidentildari Pemohon berdasarkan Surat Izin Kuasa InsidentilNomor W23A12/296/HK.05/3/2021 tanggal 23 Maret2021 dari Ketua Pengadilan Agama Larantuka;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor43

yangberlaku;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon IItelah hadir di persidangan untuk dirinya sendiri, sekaligus hadir sebagai KuasaInsidentil dari Pemohon I;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat dan pengertiankepada para Pemohon tentang sistem kewarisan Islam menurut hukum Islamdan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkara nomor43

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor43/Pdt.P/2021/PA.Lrt dari Pemohon dan Pemohon Il;2. Menyatakan permohonan Pemohon dan Pemohon II telah dicabut;3.

Yang juga terhitung masuk main judi ialahpertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidaktataman (Z dari 17 Putusan Nomor43/ Pid. B/L01F/PN.

Putusan Nomor43/ Pid. B/L01F/PN.

Putusan Nomor43/ Pid. B/L01F/PN. Rat1. CRIMSON, SH. WIWIN SULISTYA, SH.2. WIMMI D. SIMARMATA, SH.PANITERA PENGGANTI,ERISMAIYETItatamanZ0 dari 1? Putusan Nomor243/Pid.B/ZOIG/PN. Rat

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor43/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 22 Juni 2016, yang amar lengkapnya berbunyisebagai berikut:Halaman 17 dari 5 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT.BJM1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

berdasarkan Relaas Pemberitahuan PernyataanPermohonan Banding Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang menerangkan bahwapermohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukankepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016 olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;Menimbang, bahwa memori banding tanggal 13 Juli 2016 yang diajukanoleh Pembanding semula Tergugat telah diterima oleh Panitera PengadilanNegeri Martapura sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor43

semulaPenggugat berupa alat bukti saksi yang hanya diajukan satu orang saja,Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT.BJMseharusnya untuk syarat minimal alat bukti saksi adalah 2 (dua) orang,sehingga sudah sepatutnya alat bukti saksi satu orang tersebut adalah tidakdapat diterima sebagai alat bukti;Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta faktafakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan menjatuhkan putusanmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor43

Kalimantan Barat berdasarkan SuratPenetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2021/PN Pts, tanggal 26 Juli2021;Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID/2021/PT PTKPengadilan Tinggi Tersebut:Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 257/PID/2021/PTPTK tanggal 14 Oktober 2021, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau, Nomor43

dengan Akta Penerimaan MemoriBanding Jaksa Penuntut Umum Nomor 43/Akta.Pid.B/2021/PN Pts;Telanh membaca Akta Penyerahan Memori Banding Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa I/Terbanding dan Terdakwa II/ Terbanding II NomorNomor 43/Pid.B/2021/PN Pts, yang dilaksanakan oleh Jurusita PengadilanNegeri Putussibau pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021;Telah membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage)masing masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I/Terbanding , TerdakwaIl/ Tebanding Il Nomor43

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN.Pts tanggal 27 September 2021 bertentangan denganSurat Edaran MA No : 1/2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal denganberat dan sifat kejahatan..Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN.Pts tanggal 27 September 2021 tidak sesuai denganasas proporsionalitas yang mensyaratkan skala nilai untuk menimbangdan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya,nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat

Menyatakan pula agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana.Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajaridenganseksamaberita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acarapemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN Pts, tanggal 27September 2021 dan memori

banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaiberikut:Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID/2021/PT PTKMenimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari denganseksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaanpersidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN Pts, tanggal 27 September 2021 dan memori banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis

Menyatakan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor43/Pdt/EKS/2012/PUT/PN Bdg. juncto Nomor 120/Pdt/G/2011/PN Bag.tertanggal 11 September 2012 juncto Penetapan Ketua Pengadilan NegeriKelas IA Bandung Nomor 43/Pdt/Eks/2012/Put/PN Bdg. juncto Nomor120/Pdt/G/2011/PN Bdg. tertanggal 5 September 2012 haruslahdinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kKekuatan hukum ataumemerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandunguntuk mengangkat sita eksekusi tersebut:Halaman

Menyatakan sita eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor43/Pdt/Eks/2012/Put/PN Bdg. juncto Nomor 120/Pdt/G/2011/PN Bdg.tertanggal 11 September 2012 juncto Penetapan Ketua Pengadilan NegeriKelas IA Bandung Nomor 43/Pdt/Eks/2012/Put/PN Bdg. juncto Nomor120/Pdt.G/2011/PN Bag. tertanggal 5 September 2012 batal demi hukumatau tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung untukmengangkat sita eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor43/Pdt/Eks/2012/Put/PN Bdg. juncto Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Badg.Tertanggal 11 September 2012 juncto Penetapan Ketua Pengadilan NegeriHalaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt/2018Kelas IA Bandung Nomor 43/Pdt/Eks/2012/Put/PN Bdg. juncto Nomor120/Pdt.G/2011/PN Bag. tertanggal 5 September 2012;6.

ci JReeME, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidakdiketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruhwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor43

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan padatanggal 10 April 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegarasebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor048/48/IV/1995, tanggal 20 April 1995;Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor43/Pdt.G/2018/PA.T Of, === =Re2.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;SUBSIDAIR :Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukanPenggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugattidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanyauntuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telahdipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor43/Pdt.G/2018/PA.Tgr

,M.H.Perincian biaya perkara : Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanRedaksiMeteraiJumlahPutusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor43/Pdt.G/2018/PA.Togr.Rp. 30.000,00Rp. 50.000,00Rp. 210.000,00Rp. 5.000,00Rp. 6.000,00Rp. 301.000,00Disalin sesuai aslinyaTenggarong, 15 Mei 2018Panitera,Rumaidi,S.Ag.10

Saminah, Tempat/tanggal lahir di Kuala Secapah, 5 Mei 1978, JenisPerempuan, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal JI Djelani Rt 034,Rw 007, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir,Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor43/Pen.Pdt.GS/2017/PN Mpw tanggal 28 November 2017 tentang PenunjukanHakim

;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor43/Pen.Pdt.GS/2017/PN Mpw tanggal 28 November 2017, tentang penetapanhari sidang;Telan membaca surat Pencabutan Gugatan tertanggal 22 Januari 2018pada pokoknya memohon supaya perkara Nomor 43/Pdt.GS/2017/PN Mpwdicabut karena persoalan antara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikandengan jalan damai.Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukanoleh Penggugat tersebut disetujui olen Tergugat dan Tergugat Il dengandemikian

Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Situbondo menyatakan, bahwa pada tanggal 26 Juni2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 22 Juni 2020, Nomor43/Pid.B/LH/2020/PN Sit;2.

Banding yang pada pokoknya berisi tidak sependapat dan keberatandengan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 22 Juni 2020, Nomor43/Pid.B/LH/2020/PN Sit karena tidak sesuai dengan faktafakta yangterjadi, bagaimana mungkin) menghukum pelanggar hukum yangsebenarnya si PELANGGAR tersebut adalah KORBAN dari kejahatan itusendiri ?. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon Kepada YangTerhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur cq.

Menjatuhkan putusan Perkara Pidana Nomor43/Pid.B/2020/PN.Sityang seadiladilnyaMenimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umumtersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingyang pada pokoknya sependapat dengan pernyataan Penuntut Umum yangmenyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 22 Juni2020, Nomor 43/Pid.B/LH/2020/PN Sit belum mencerminkan rasa keadilan,tetapi tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menginginkanTerbanding dihukum lebih berat sesuai

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya,bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal PenuntutUmum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor43

.1 /12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasHalaman 13 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYPeraturan Menteri Lingkungan WHidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, Pasalpasal dalam Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) dan ketentuanketentuanhukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor43

. 006, Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, KabupatenKampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar pihak yang berperkara;Halaman 1 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN PbrMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 18Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPekanbaru pada tanggal 26 Februari 2019 dalam Register Nomor43

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor43/Pdt.G/2019/PN Pbr, yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untukmencoret perkara Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pbr dari daftar registerperkara perdata yang sedang berjalan;3.

Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor43/Pid.B/2019/PN Smp, tanggal 25 April 2019 dan surat surat lain yangberhubungan dengan perkara tersebut;Halaman 1 Putusan Nomor 547/PID/2019/PT SbyMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum KejaksaanNegeri Sumenep berdasarkan Surat dakwaan Nomor : PDM05/SUMEN/EUK.2/I/2019, tertanggal 13 Februari 2019, sebagai berikut:Bahwa terdakwa SIGIT PRASITIYO BIN MULTIAN DWI PUTRO, padahari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30

sSuratsurat dan saksisaksi, serta barangbukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapatpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar,sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagaipertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor43

dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan ;Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke2 huruf a Kitab UndangUndangHukum Pidana, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor43

, PekerjaanWiraswasta, Agama Kristen, Tempat Tinggal di BukitMulya Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, untukselanjutnya disebut sebaga PEMOHON I;Nurhalimah Umur 28 Tahun, Tempat Lahir Pekalongan, pada tanggal4 September 1990, Jenis kelamin Perempuan, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggaldi Bukit Mulya Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas ,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca;Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor43

keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang bahwa di persidangan, Para Pemohon telah mengajukanPencabutan Permohonan secara lisan dengan alasan bahwa masih ada buktibukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang belum lengkap;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh ParaPemohon tersebut adalah merupakan hak dari Para Pemohon dan tidakbertentangan dengan Hukum sehingga dengan demikian kehendak ParaPemohon untuk mencabut' perkara perdata Permohonan Nomor43

/Pdt.P/2018/PN Sbs tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebutdikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriSambas untuk mencoret' perkara perdata permohonan Nomor43/Pdt.P/2018/PN Sbs dari register perkara perdata selanjutnya terhadapPara Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan hukumyang bersangkutan;MENETAPKAN1.

::sssseeeeeeees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ; Telah M@Mbaca 2229 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn cnn n nn nn nnn n nen ne ene ne1.Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2016 yang terdaftardalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Acehdengan Nomor 43/G/2016/PTUN.BNA;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor43/PenDis/2016/PTUNBNA, tanggal 8 November 2016, tentangPenetapan Dismissal;.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor43/Pen.MH/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 8 November 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini j. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor 43/G/2016/PTUN.BNA, Tanggal 8 November 2016 TentangPenunjukan Panitera Pengganti;. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/PEN.PP/ 2016/PTUN.BNA,tertanggal 10 November 2016 tentang PemeriksaanPersiapan ;.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor43/G/2016/PTUNBNA, tanggal 8 November 2016 tentang PenetapanPenundaan terhadap Objek Sengketa yaitu Keputusan SekretarisKomisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/SesKPU Aceh/X/Tahun 2016, tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pembentukan UnitLayanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh;.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 RT/RW005/002, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110,selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TergugatII;Menimbang bahwa, perkara perdata gugatan Nomor43/Pdt.G/2020/PN Mnk sudah dilakukan mediasi dan tidak tercapaiperdamaian, namun Penggugat sebelum membacakan gugatan telahmengajukan pencabutan secara lisan di persidangan, maka Majelis Hakimmemberikan kesempatan kepada pihak yang hadir pada sidang setelahmediasi

dari Penggugat telah dikabulkanpencabutan perkara gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv,Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, sertaperaturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini;Halaman 2 dari 3Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MnkMENETAPKANMengabulkan permohonan Penggugat;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Nomor43

terlebih dahulu perceraianPemohon dengan Istri sebelumnya (istri pertama) dan sebalik PemohonIl akan mengurus perceraian dengan suami sebelumnya (Suami pertama)yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II adalahselaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah menyatakanmencabut permohonannya secara bersamasama dan oleh karenanya itupula Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patutdikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor43

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor43/Pdt.P/2019/PA.Pbm dari Pemohon dan Pemohon II:Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 43/Pdt.P/2019/PA.Pbm.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

M.E sebagai Hakim yang telah ditunjukoleh Ketua Pengadilan Agama Prabumulin sebagaimana Penetapan Nomor43/Pdt.P/2019/PA.Pbm tanggal 15 Juli 2019, penetapan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu olehHafisi. SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon danPemohon Il:Panitera Pengganti, Hakim,Hafisi. SH. Lukmin. S.Ag. M.E.Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000, 2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 220.000, 4.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solokuntuk mencoret gugatan Penggugat perkara Nomor43/Pdt.G/2012 PA Slik dalam Buku Register PerkaraGugatan Pengadilan Agama Solok;3.

., dan ASRI HANDAYANEL SHI.sebagai Hakimhakim Anggota yang telah ditunjuk olehKetua Pengadilan Agama Solok dengan penetapan Nomor43/Pdt.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor43/G/2019/PTUN SRG. tanggal 16 Januari 2020;3. Berkas perkara Nomor 109/B/2020/PT.TUN JKT dan suratsurat lainnya yangberkaitan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor 43/G/2019/PTUN.

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor43/G/2019/PTUN SRG., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dengan dihadiri olehPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingterhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 43/G/2019/PTUNSRG. tanggal 16 Januari 2020 tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding,tertanggal 29 Januari 2020

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor43/G/2019/PTUN SRG. tanggal 16 Januari 2020;3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;4.

duatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimanatertuang dalam amar putusan ini;Mengingat akan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, serta ketentuanketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor43

O04, KelurahanXXXXXXXX, Kecamatan xxx, Kabupaten xxxxx sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor43/Pdt.P/2021/PA.Mrs mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Mrs.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor43/Pdt.P/2021/PA Mrs;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.