Ditemukan 136 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-02-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Bit
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
REYNOLD WALAKANDOW
Tergugat:
1.PT. MEARES SOPUTAN MINING
2.PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA
8961
  • PT.TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, alamat Desa WinuriKecamatan likupang Timur Kabupaten Minahasa UtaraSulawesi Utara, diwakili oleh RUDY SUHENDRA,selaku Direktur dari PT TAMBANG TONDANONUSAJAYA, memberi kuasa kepada FERI A.TENDEAN, SH., dkk, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 23 April 2020 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 4 Mei2020 dengan Register No : 114/SK/2020/PN.
    MaeresSoputan Mining dan PT.Tambang Tondano Nusajaya;bahwa saksi pernah tinggal di Pinasungkulan;bahwa pemilik tanah tersebut adalah Penggugat (Renold Walakandow);bahwa Renold Walakandow mendapat tanah dengan membeli dari MerryWorotikan pada tahun 1982;bahwa saksi tidak tahu Merry Worotikan dapat tanah darimana;bahwa saksi tahu jual beli tersebut karena diberitahu oleh Penggugat dansaksi juga pernah lihat akta jual beli dan sertifikat tanah tersebut padatahun 1998 pada waktu ada pengukuran;bahwa
    Tambang TondanoNusajaya untuk membawa sertifikat bersama foto copynya untuk tanahyang 3 (tiga) bidang termasuk tanah sengketa ini yang semuanya milikPenggugat dengan maksud hendak dibeli oleh PT.Meares SoputanMining dan PT.Tambang Tondano Nusajaya;bahwa di atas tanah ada tanaman kelapa sebanyak 290 pohon kelapa;bahwa pada tanggal 3 Nopember 1998 terjadi pengukuran yang dihadirioleh saksi bersama Max Pasulatan dan Jacob Tumundo, Hukum TuaPinenek namanya Lorens, perangkat dari kelurahan Pinasungkulan
Register : 02-05-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Tbk
Tanggal 7 Maret 2017 — TUMIN SULUNG Lawan 1. SAMSER; Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun; Camat Meral; Lurah Baran Timur
11558
  • Bahwa Penggugat telah menggarap / menguasai lahan sejak tahun 1991,kurang lebih 24 tahun lamanya sampai dengan saat ini sesuai dengan SuratKeterangan Riwayat Tanah (SKT) yang di ketahui oleh ketua RT.05/RW.01,dulu dikenal dengan Kelurahan Meral sekarang Kelurahan Baran Timur,dulu dikenal dengan Kecamatan Karimun sekarang Kecamatan Meral,Kabupaten Karimun, yang telah ditandatangani oleh Ketua RT.05/RW.01tertanggal 25 September 1992 yang di peroleh dari lahan kosong bekasgalian timah perusahaan PT.TAMBANG
    dengan cara Penggugattelah menggarap / menguasai lahan sejak tahun 1991, kurang lebih 24 tahunlamanya sampai dengan saat ini sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah(SKT) yang di ketahui oleh ketua RT.05/RW.01, dulu dikenal dengan KelurahanMeral sekarang Kelurahan Baran Timur, dulu dikenal dengan Kecamatan Karimunsekarang Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang telah ditandatangani olehKetua RT.05/RW.01 tertanggal 25 September 1992 yang di peroleh dari lahankosong bekas galian timah perusahaan PT.TAMBANG
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — PT. ARUTMIN INDONESIA vs. BUPATI TANAH LAUT, DK
7430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan hukum, fakta dan uraian serta alasanalasan seperti teruraitersebut diatas jelas terbukti bahwa SK Dirjend 95 diberikan kepada PT.Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada Penggugat dankedudukan Penggugat hanya sebagai kontraktor PT.
Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 813/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 16 Februari 2011 — Dr. Ir. H. ACHMAD DELMY, M.Agr
10320
  • Inhutani I Unit Balikpapandi Areal Land Clearing Pertambangan Batubara PT.Tambang Batubara Bukit Asam PT.
    telah menyetor JaminanPropisi Sumber Daya Hutan (Bank Garansi) sebesarRp.131.845.000,00 dan Jaminan Dana Reboisasi (Bank Garans1i)sebesar USD 41.558,00 pada Bank Mandiri Cabang Samarinda =; Bahwa areal yang dimohonkan IPK oleh koperasi Madanaiberada dalam areal konsesi tambang Batubara PT.Berau Coal,seluas 6.486,12 Ha yang berada pada = kawasan Areal123Penggunaan Lain( APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan(KBNK), berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutanantara Depertemen Kehutanan dengan PT.Tambang
    Fuadsyah ;Bahwa areal yang dimohonkan IPK oleh koperasi Madanaiberada dalam areal konsesi tambang Batubara PT.Berau Coal,seluas 6.486,12 Ha yang berada pada kawasan Areal PenggunaanLain( APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), berdasarkan*Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan MHutan antara DepertemenKehutanan dengan PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)Nomor : 009/KWL/PTGH3/1995, tanggal 25 Januari 1995 untukjangka waktu 5 tahun yang kemudian diperpanjang berdasarkanPerjanjian Pinjam Pakai kawasan
Register : 01-12-2010 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 160/PID/2010/PT.BJM
Tanggal 23 Februari 2011 — Ir. MOHAMAD RIZA bin AZWIR MARKATIN
13888
  • ANIDA KWARTASAMUDERA telah melakukan kesepakatan perjanjian dalam halpengangkutan Batu bara sebanyak 7.000 Metrik Ton milik saksiSUWANTO SUTONO Bin SUTONO selaku Direktur P.T Prima MultiArta dari Pelabuhan Pijar Banjarmasin dengan tujuan ke PT.Tambang Batubara Bukit Asam Tarahan Bandar Lampung denganmenggunakan tongkang milik terdakwa, yang mana dalam halpengangkutan~ tersebut kapal yang digunakan~= adalah TB.BAHTERA 06 dan BG METICOHalaman d@i 35 halamanPutusan Nomor 160/PID/2010/PT.BJMAdapun dalam
Putus : 17-10-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1506 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 17 Oktober 2013 — IR. MUZTAV SJAB
8340 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT.Tambang Batubara Bukit Asam seluas 881,7 Ha yang berlokasi di desa Pulau Panggung,Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, KeputusanMenteri Pertambangan dan Energi Nomor: 120.K/201/MPE/1998 tanggal 10 Februari1998 tentang Persetujuan Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT. Tambang BatubaraBukit Asam kepada PT.
    Keputusan Menteri pertambangan dan energi Nomor 120.K/201/MPE/1998tanggal 10 Februari 1998 tentang Persetujuan Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT.Tambang Batubara Bukit Asam kepada PT. Batubara Bukit Kendi. Bahwa menurutketerangan ahli Didi Heramba, S.H. selaku Kepala Sub Peraturan Perundanganundangan dari Departemen Kehutanan RI yang menerangkan dalam melakukan kegiatanpenyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang berupa batubara didalam kawasan hutan yang dilakukan PT.
Register : 01-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN PADANG Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pdg
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
SURIATI, SH
Terdakwa:
1.ADITRIAWARMAN PGL. ADI BIN KASMAN
2.NOFRI HIDAYAT PGL. DAYAT BIN SYAFRI
396
  • Kepsindo jabatan selaku ManagerOperasionalHalaman 14 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Pdg Benar saksi mengetahui kejadian pengelapan minyak jenis Solar saksidapat informasi dari pihak tambang PT.Tambang yang memberikan informasibahwa ada 2 (dua) orang karyawan PT. Kepsindo yang masingmasingterdakwa dan terdakwa II yang diamankan Polisi karena mengambil minyaksolar milik PT. Semen Padang menggunakan mobil box colt Diesel nomorPolisi BA 8015 QU Warna uning milik PT.
Putus : 27-01-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2008
Tanggal 27 Januari 2009 — BUPATI TANAH BUMBU, PT. BERKAT BANUA INTI ; PT. ARUTMIN INDONESIA
3621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 351 K/TUN/2008(1) Perjanjian kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yangtelah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetapberlaku. sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian yangbersangkutan;(2) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerjasamasebagaimana dimaksud pada ayat (1), beralih kepada pemerintah;bahwa sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Keppres 75/1996,maka dilakukan perubahan/amandemen
Putus : 06-11-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213K/TUN/2007
Tanggal 6 Nopember 2007 — PT. ARUTMIN INDONESIA ; BUPATI TANAH LAUT ; PT. SURYA KENCANA JORONG MANDIRI
10071 Berkekuatan Hukum Tetap
  • J2/Ji.DU/45/81 tanggal 27 Juni 1997 antara PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT.
Putus : 03-06-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 200/Pid.B/2013/PN.TG
Tanggal 3 Juni 2014 — I. HADIAN NOOR Bin NASRUL II. ADI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm)
1266
  • Kideco Jaya Agung melakukan kegiatan pertambangan batubara berdasarkanperjanjian pinjam pakai kawasan hutan antara Departemen Kehutanan dengan PT.TAMBANG BUKIT ASAM (persero) Nomor : 05/KWH/PTGH3/199246.c/40000/SRT/IX/1992tanggal O01 September 1992 untuk operasi Penambangan Batubara di Kecamatan BatuSopang selanjutnya pada tahun 1992 PT.
    Kideco Jaya Agung melakukan kegiatan pertambangan batubara berdasarkanperjanjian pinjam pakai kawasan hutan antara Departemen Kehutanan dengan PT.TAMBANG BUKIT ASAM (persero) Nomor : QS/KWH/PTGH3/199246.c/40000/SRT/TX/1992tanggal 01 September 1992 untuk operasi Penambangan Batubara di Kecamatan BatuSopang selanjutnya pada tahun 1992 PT.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1863 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) vs PT. ADARO INDONESIA, Dkk
9769 Berkekuatan Hukum Tetap
  • J2/Ji.DU/52/82Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PTAdaro Indonesia tertanggal 16 November 1982 antara PerusahaanNegara Tambang Batubata dan PT Adaro Indonesia sebagaimanadiubah dengan Amendment to Contract No.J2/Ji.DU/52/82 between PT.Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) and PT.
Putus : 23-04-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/TUN/2012
Tanggal 23 April 2012 — KIM SUNG KOOK vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
10965 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menimbulkan kerugianyang amat besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali maupun Kideco,sebab seakanakan memberikan kesan Pemohon Peninjauan Kembaliselaku mantan Presiden Direktur Kideco telah memberikan kebijakanyang menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran ataskewajiban Kideco kepada Negara Republik Indonesia terkait denganAgreement Between Perusahan Negara Tambang Batubara And PT.Kideco Jaya Agung Nomor J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982juncto Amendment To Contract No.J2/Ji.DU/40/82 Between PT.Tambang
Putus : 23-04-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/TUN/2012
Tanggal 23 April 2012 — KIM SUNG KOOK vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
181158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menimbulkan kerugianyang amat besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali maupun Kideco,sebab seakanakan memberikan kesan Pemohon Peninjauan Kembaliselaku mantan Presiden Direktur Kideco telah memberikan kebijakanyang menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran ataskewajiban Kideco kepada Negara Republik Indonesia terkait denganAgreement Between Perusahan Negara Tambang Batubara And PT.Kideco Jaya Agung Nomor J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982juncto Amendment To Contract No.J2/Ji.DU/40/82 Between PT.Tambang
Putus : 27-01-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 K/TUN/2008
Tanggal 27 Januari 2009 — BUPATI TANAH BUMBU, PT. RADHITYA BARA MOYA ; PT. ARUTMIN INDONESIA
2928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), yangmenyebutkan sebagai berikut :(1) Perjanjian kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yangtelah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan Presiden initetap berlaku sesuai dengan jangka wakiu dalam perjanjian yangbersangkutan;(2) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerjasamasebagaimana dimaksud pada ayat (1), beralin kepada pemerintah;bahwa sebagai tindak lanjut atas
Putus : 29-04-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.TGT
Tanggal 29 April 2015 — - HADIAN NOOR - PT. KIDECO JAYA AGUNG
12345
  • Muliabahwa Obyek Gugatan dalam Perkara ini saat ini berstatusNomor 10/Pdt.G/2014/PN.TGTLembar ke 14 dari 58 halamansebagai tanah/areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Negarakepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai No.005/KWL/PT GH3/1992/46.C/40000/SRT/IX/1992 tanggal 1September 1992 dan telah diaddendum berdasarkan AddendumPerjanjian Pinjam Pakai No. 3139/KWL/PTGH3/1998/299/KJAAdm/VIII/1998 tanggal 12 Agustus 1998 antara Kantor WilayahDepartemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan PT.Tambang
Putus : 25-07-2008 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46PK/PID/2007
Tanggal 25 Juli 2008 — CHOLID SOLEH
6669 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Delta Bentala Perintisberada dalam wilayah Pencadangan Negara, dan daerah yangdimohonkan tersebut sudah terlebih dahulu dimohon oleh PT.Tambang Batubara Bukit Asam, serta saran kepada PT. Delta BentalaPerintis untuk menjajaki kKemungkinan bekerjasama dalam bentukKontrak Borongan Penambangan dengan PT. Tambang Batubara BukitAsam dan anjuran untuk menghubungi PT.
Register : 10-02-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN Lasusua Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lss
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
1.RUSLAENI
2.RUSLAN RAUF
3.IDRIS RAUF
Tergugat:
3.ABD GAFUR
4.PT. DAKA GROUP
12480
  • Fotokopi Perjanjian Kerjasama (Joint Operation Agreement) antara PT.Tambang Mineral Maju dengan Sahrin (Komisaris Utama PT. Daka Group),No.001/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, setelah diperiksa dan ditelitifotokopi tersebut Sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T21;2. Fotokopi Surat Perintan Kerja dari Direktur PT. Daka Group kepadaTeguh Iman Santosa, tanggal 7 September 2020, setelah diperiksa danditeliti fotokopi tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T22;3.
Register : 07-05-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT MANADO Nomor 43/PDT/2019/PT MND
Tanggal 20 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat I : JOSEPH LUNTUNGAN
Pembanding/Tergugat II : JORRY LOMBOAN
Pembanding/Tergugat III : PT. MEARES SOPUTAN MINING MSM PT. TTN
Terbanding/Penggugat : BOYKE LUNTUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat I : YANCE A.V. MANGARE, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : ADOLFINA EVIE LUNTUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat III : BERTIN LUNTUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : EROL WENAS
5944
  • Meares Soputan Mining (MSM)/PT.TTN dan bukan PT.Tambang Tondano WNusajaya, sehingga dari gugatan dan replikPenggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut sepengetahuanPenggugat, PT. Meares Soputan Mining (MSM) adalah sama dengan PT.TTN dan saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah PT.Meares Soputan Mining (MSM)/PT. TTN, dimana hal ini bisa saja terjadikarena mengingat kedua perusahaan tersebut baik PT. Meares SoputanMining (MSM) dan PT.
    Meares Soputan Mining (MSM) dan PT.Tambang Tondano Nusajaya adalah dua perusahaan yang berbedahal tersebut tentulah tidak diketahui oleh Penggugat karena haltersebut merupakan urusan internal perusahaan yang tidak semuaorang mengetahuinya apalagi oleh masyarakat biasa termasukPenggugat;Keterangan: Cetak tebal dibuat oleh Pembanding III sebagai penegasanBahwa, Pembanding III sangat keberatan dengan pertimbangan JudexFacti PN Bitung yang pada pokoknya menyatakan ketidakjelasan yangdilakukan Terbanding
Putus : 21-12-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2726 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 21 Desember 2011 — BUDI PRANOWO ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
3715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Inhutani Unit Balikpapan di Areal Land Clearing Pertambangan Batubara PT.Tambang Batubara Bukit Asam (PT. Berau Coal), tanggal 12 Oktober1999.Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan DanPerkebunan Propinsi Kaltim No. 481/Kpts/KWL42/2000, tanggal 23Oktober 2000 tentang ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2000/2001 An. PT.Inhutani Unit Balikpapan di Areal Land Clearing Pertambangan BatubaraPT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT. Berau Coal).Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov.
Register : 19-12-2012 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 33/G/2012/PTUN.SMD
Tanggal 23 Juli 2013 — - PT TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PT KALLA AREBAMMA
225107
  • Bukti P1 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Tambang IndoChina Makmur Nomor 01, tanggal 8 April 2008 yandibuat di hadapan Anisa Budhiyati, S.H., Notaris di KabupatenTangerang; 22222 nee nooo2. Bukti P2 : Fotokopi sesuai dengan asl Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor: AHU22955.AHA.01.01.Tahun 2008 TentangPengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 5 Mei 2008; 3.