Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akademikã
Pengadilan PN NEGARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-05-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN NEGARA Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Nga
Tanggal 18 Desember 2017 — -YENNY SUNARYO : Penggugat -ISMAYANTI alias ISMAYANTHI : Tergugat -GORDON GILBERT HILD : Tergugat
168 — 86
  • terhadaphak kekayaan financial yang diajukan oleh Penggugat selamaBahwa dari perhitungan ahli dimana hak kekayaan financialPenggugat berdasarkan proposal tersebut sebesar Rp.94.118.000.000, (lima puluh empat milyar sratus delapanbelas juta rupiah); Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan perhitungankekayaan financial dengan menggunakan opini yangdikeluarkan radiusnya 10 : 10 serta data statistic yangbersumber dari Bank Indonesia, Property dan data sekunder;Bahwa ahli siap bertanggung jawab secara akademis
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-07-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 89/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA diwakili oleh Dra. LIES SUKARIANAH dan ZAENURI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
303 — 353
  • LIA JULITA RAHMAWATI, SPd :Bahwa dampak tidak diperpanjangnya izin operasional belajar maupun tidak dibolehkannya untuk menerima Siswa Didik Baru bagi SMP Praja Mukti Surabayaadalah tidak terpenuhinya kesejahteraan Guru diantaranya, dana kesehatan, transport,konsumsi dan saat ini dana insentif tersebut sudah ditiadakan dan hanya menerimagaji pokok saja, sedangkan dampak tugas belajar mengajar tidak ada perubahan danhanya kegiatan Non Akademis ditiadakan dengan alasan karena berkaitan denganbiaya,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 23-07-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013
Tanggal 23 Juli 2014 — I. PT.GRAHA KARYA SEMESTA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
214 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Komisi a quo telah melampaui batas kewenangannya untukmenafsirkan Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata CaraPengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Keputusan KPPU yang menolakdan/atau dengan sengaja untuk tidak menaati perintah pengadilan untukmemeriksa saksi ahli sehingga dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagaipenghinaan terhadap lembaga peradilan atau Contempt of Court;Bahwa perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadappengadilan antara lain (Naskah Akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 14-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 P/HUM/2011
Tanggal 14 September 2011 — SAFUAN ; GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
215 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perda a quo telah memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimanadiamanatkan Pasal 5 huruf f UndangUndang 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan karena telahdilengkapi dengan naskah akademis RTRW Provinsi Jawa TengahTahun 20092029, sebagai dokumen rencana teknis serta pedomandan arahan dalam penyusunan Perda a quo (Bukti T . 14 A), sertadokumen fakta dan analisa pada sub bab 6.4 (Bukti T . 14 B) ;.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 419/ Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 13 April 2017 — YANTI SUDARNO, perempuan, lahir di Jakarta 2 Januari 1981, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Taman Wijaya Kusuma III No.118, Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ridwan Thalib, S.H., LLM., R. Artha Wicaksana, S.H., C.L.A., M. Reza Fahriadi, S,H., dan Huda Robbani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada TS & Partners Law Firm, yang beralamat kantor di Gedung Grha FIM – Jl. Duren Tiga Raya 19 # 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2016, Yang Selanjutnya disebut sebagai................................................PENGGUGAT;
263 — 203
  • dengan posisi mayoritas yaitu sebesar 90% (sempuluh persen), tidak pernah hadir, menyetujui, apmenandatangani Keputusan Sirkuler tertanggal 25 November ;yang telah dinyatakan di dalam Akta Pernyataan KeputPemegang Saham PT Bahari Lines Indonesia, No. 114 tanggNovember 2015 (Akta Keputusan Pemegang Saham), yang dibuhadapan TURUT TERGUGAT 1.Hal ini dibuktikan melalui fakta pada tanggal 25 November terss32.33.34.PENGGUGAT berada di Sekolah CIKAL Simatupang dan rumaldalam rangka mengurus keperluan akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697 PK/Pdt/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — D. L. SITORUS vs R. E. BARINGBING, SH, dkk
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang cukup, selain hanya mencantumkan halhal yang bersifat klise dan sering terdapat dalam putusan tingkatkasasi, seperti dikutip pada halaman 74 putusan bahwa lagi pulaalasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan pertimbangan hukumdemikian sudah saatnya mendapat perhatian dan koreksi olehMajelis Hakim Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali, sehinggadiharapkan setiap putusan pengadilan mempunyai kemanfaatankarena memiliki bobot nilai akademis
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 12-09-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Cbn
Tanggal 27 September 2019 — Terdakwa
115 — 70
  • Demi pertanggungjawaban akademis dalamPutusan ini tanpa mengurangi esensi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum,maka Majelis langsung merubah dan mempertimbangkan 170 ayat (1) ayat (2)ke3 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barang Siapa;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 574 K/Ag/2016
PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
705 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diajukan oleh PemohonKasasi, yaitu saksi dokter Yosi Eka Putri, dalam kapasitasnya selainsebagai dokter di BNN juga sebagai salah satu kerabat PemohonKasasi dan Termohon Kasasi yang diminta untuk membantu TermohonKasasi dalam mengatasi ketergantungan Termohon Kasasi dalampenggunaaan obatobatan, dan pada puncaknya pada tanggal 6Agustus 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang Ahli yaituRatih Ibrahim sebagai seorang psikolog yang mempunyai banyak asamgaram dalam bidang psikologi baik secara akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 18-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 02-06-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AMRIL ABDI,SH
Terdakwa:
DARCI Als MARYAM Bin KATIM .Alm
227 — 91
  • tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yangdisebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.Hal.32 Putusan No.294/PID.Sus/2019/PN.Jkt.Tim.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menurut naskah akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
NURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 25
  • Oleh karena itu bertentangandan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer;karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak15sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantaudi SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidakLulus mengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013(Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 22-10-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FITRIA NINGSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 32
  • Oleh karena itu bertentangandan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer;karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak15sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantaudi SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidakLulus mengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013(Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — I. DANA PENSIUN BANK BUKOPIN, DKK VS I. BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI), DKK
261 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pelaksanaan arbitrase terjadi;Bahwa Termohon Banding II telah melanggar ketentuan kesepakatan dalampelaksanaan arbitrase berbentuk "Majelis Arbitrase" bertransformasi menjadi"Arbiter Tunggal" tanpa persetujuan para pihak terlebih dahulu, menjadi buktiketidakcakapan Termohon Banding II sebagai Arbiter di BAPMI;Bahwa semula memang benar bahwa Para Pemohon Banding telah memilihTermohon Banding III sebagai Arbiter KeI yang ditunjuk oleh Para Pemohonatas dasar kecakapannya, baik dalam konteks keilmuan (akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-11-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2470 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2013 — HUSNA G. ZAHIR, DKK. VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
108 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasil pemaparan pada pertemuan ini adalahnaskah akademis yaitu suatu kajian ilmiah yang bersifat komprehensif.Hasil kajian hukum terhadap peraturan dan perundangundangan yangterkait dengan pengendalian tembakau akan menjadi salah satu bahanutama penyusunan naskah akademik.;Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2004 workshop tentang KajianHukum terhadap Undangundang yang terkait dengan pengendaliantembakau.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 25-03-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROMY R, SH.
Terdakwa:
OKO KAHANA alias OKO alias ABU LUBABAH Bin HARTONO
208 — 102
  • lain, atau untuk menimbulkan kerusakan ataukehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup tau fasilitas publik ataufasilitas internasional.Sedangkan menurut penjelasan Pasal 13 PERPU No. 1 Tahun 2002 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dengan "bantuan adalahtindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidanadilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan kemudahan adalah tindakanmemberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.Menurut naskah akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Illegal Logging
Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 23 Agustus 2017 — Chio D. Bangun, dkk
510 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan demikian sejalan puladengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Cetak BiruPembaruan Mahkamah Agung RI yang diterbitkan Mahkamah AgungRI tahun 2003 dan Naskah Akademis Pembatasan Kasasi yangditerbitkan Mahkamah Agung RI tahun 2004;Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali memintakepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk meninjau ulangPutusan A Quo dam menyatakan bahwa Permohonan Kasasi yangdiajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima sertamemerintahkan agar Permohonan Kasasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1628 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Nopember 2016 — Ir. DASEP AHMADI
273 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah memposisikan dirinya sebagai badan atau lembagaNegara yang berhak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi yangtentu saja berdampak kepada pelanggaran konstitusi;Ini adalah buah reformasi hukum dengan semangat pemmberantasankorupsi yang tidak mengikuti lagi aturanaturan yuridis, baik dalamtataran teoritis maupun dalam tataran akademis serta tataran praktek,karena takut dianggap sebagai Hakim yang tidak reformis dan takutdianggap tidak mendukung
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 03-10-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 27-04-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1034/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ROMY ROZALI , SH.,MH.
Terdakwa:
ANANG RACHMAN alias ANANG alias NANANG alias ABU ARUMI
473 — 123
  • ./2018/PN.Jkt.Tim.dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yangberkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiranhistoris), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkanpara ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Juni 2012 — Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko ; AMINUDIN, SH. Bin ABAS ;
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ahli yangbersangkutan ditunjuk langsung oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yaituUniversitas Bengkulu, dikarenakan yang bersangkutan adalah selaku StafPengajar di Program Studi Teknik Sipil Universitas Bengkulu serta yangbersangkutan adalah merupakan lulusan S2 Teknik Sipil pada InstitutTeknologi Bandung, sehingga hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukanoleh Ahli dapat dipertanggungjawabkan baik secara Akademis maupunsecara praktek ;.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 55/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FARHAENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
87 — 52
  • Oleh karena itu bertentangandan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer;karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak15sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantaudi SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidakLulus mengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013(Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 15-12-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 105/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 25 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
112 — 74
  • Pembanding II dahulutergugat II seharusnya bergumentasi secara akademis terhadap ketentuanyang sudah menjadi norma hukum atau dengan perkataan lain hanyaberasumsi dan menginterpretasikan peraturan sekeinginan sendiri;Bahwa dengan jelas Pembanding II hanya mendalilkan tentangketentuan Sanggah Banding dengan penyerahan Jaminan SanggahBanding sebagaimana ketentuan yang tersebut di Permen PUPRNo.07/PRT/2019 Pasal 85 Tentang Sanggah banding .