telahmengingkari Dokumen Pengadaan Nomor : 05/PBJALKes/RSUDGS/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang seharusnya ditaatioleh para pihak dalam proses pengadaan.Bahwa tidak benar dan mengadaada dalil gugatan Pengugat padahalaman 19 s/d halaman 21 angka 44 point (1, 2, 3, 4) dan angka45 serta angka 46, karena yang benar dan Sah berdasarkanHukum dan ketentuan adalah bahwa kewenangan Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 640/1512/adm.pemb Tanggal 18Desember 2012 tentang Sanggahan Banding dan kewenanganTergugat Il menerbikan

Sinaga; Bahwa yang menerbikan SK Saksi sebagai Tenaga Honorer yang ditugaskan sebagai Staf Kepala Pos Pelabuhan Simanindo adalah Terdakwa; Bahwa Saksi tidak mempunyai hak untuk mencegah kapal untuk tidakberangkat ataupun memberangkatkan kapal namun Saksi hanya dapatmengingatkan ABK dan OPS agar tidak berayar jika kapal kelebihanmuatan;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dantidak berkeberatan dengan semua keterangan Saksi tersebut;8.

DAVIDSILVIANTO tidak terdapat atau tercantum sebagaiPengurus apalagi sebagai Sekretaris Karang Taruna MasaBhakti 20162018 ;Bahwa oleh karena pada saat Tergugat menerbikan ObjekSengketa, yaitu berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA GODONOMOR 141.32/15 TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020TENTANG PENGANGKATAN Sdr.

a quo yang sudah jelas mengakibatkan PENGGUGAT dirugikanKehilangan menempati , menguasai dan menikmatitanah aquo selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatuhnya pulamenurut hukum PENGADILAN NEGERI KLAS IIOELAMASIkabupaten Kupang memutuskan bagi TERGUGATI untuk membayarsegala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;Bahwa TERGUGAT II bertanggung jawab secara hukum terhadapsemua kerugian yang di timbulkan atasHalaman 9 dari 108, Putusan Nomor 129/PDT/2019/PT KPGkesengajaanataukelalaianhukum menerbikan

Jangka waktu jaminan pelaksanaan tersebut dari tanggal 7 Desember2006 sampai dengan 7 Februari 2007.Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dana DAKNon DR Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran2006 menerbikan surat keputusan Nomor 07.DAK NONDR.Distan.XII.2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Perintah MulaiPekerjaan (Gunning) Pengadaan Sarana Transportasi Penyuluh (KendaraanRoda Dua).Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa Muhammad Amin) danDirektur CV Galiba

Bahwa berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung dalam Putusanperkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedomanyang isinya Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdataganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan.Halaman 129 dari 132 halaman Putusan Nomor1117/Pdt.G/2018/PA.kKis.6.

(vide bukti P1=T.II.Intv1), tidak diatur secara spesifikmekanisme pengajuan permohonan pengesahan kepengurusanP3SRH Apartemen Puri Kemayoran, namun Majelis Hakim dapatmenyimpulkan dengan adanya permohonan yang diajukan olehTergugat Il Intervensi setelah melengkapi dokumen yang diperlukansebagaimana disebutkan di atas, membuktikan mekanisme penerbitansurat keputusan objek sengketa telah dijalankan oleh Tergugat, dengandemikian hal ini membuktikan disamping dari aspek kewenanganTergugat berwenang menerbikan

Pada praktiknya, pemenuhantuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip exaquo et bono,hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalammenentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karenatolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatanImmateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara PeninjauanKembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yangisinyaBerdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat Il dalam menerbikan objek sengketa telahmelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik berupaasas kecermatan adalah tidak benar dan tidak berdasarsama sekali.

JUMLAHKERUGIAN yang diderita oleh PARA PENGGUGAT baik dalampositanya maupun dalam petitumnya atau dengan kata lain PARAPENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN dengan LENGKAP danSEMPURNA tentang ganti rugi yang dituntutnya sebagaimana yang didalilkannya dalam Gugatan Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN Bon, olehkarenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untukmenyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMAMengenai Ganti Rugi ImmateriilMahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbikan

yang diderita oleh ParaPenggugat baik dalam positanya maupun dalam petitumnya ataudengan kata lain Para Penggugat tidak menjelaskan denganlengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnyasebagaimana yang di dalilkannya dalam Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2020/PN Bon, oleh karenanya pantas kiranya MajelisHakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan ParaPenggugat Tidak Dapat Diterima Mengenai Ganti Rugi Immateriil17.Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbikan

AK.18.189 (bukti T5);Bahwa DANYONTAR TK III/53AS telah menerbikan Nota Dinas Nomor :B/ND243/XII/2020/Yon 53, tertanggal 30 Desember 2020, PerihalPengiriman Laporan Perkembangan Hasil Penyelidikan Taruna Tk.III/53ASa.n ARS dan DDP, yang ditujukan kepada Danmentarsis, yang padapokoknya berisi Laporan kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan olehPengasuh TK.IIl, menyampaikan Saran Rencana Tindak Lanjut, danpenyampaian barang bukti yang telah dikumpulkan (bukti T6);Bahwa telah dilakukan pemeriksaan

Berbeda halnya dengan sistemproporsional tertutup, dimana Partai Politik peserta Pemilu yang memperoleh kursidalam kontestasi Pemilu, memiliki Kewenangan absolut untuk menentukan siapacaleg yang dikehendakinya untuk menduduki kursi tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam sengketa a quo tindakan Tergugat menerbikan objek sengketa didasarkan pada pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra.

Namun guna memberikan suatu pedomandalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkaraPeninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang isinyaBerdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapatdiberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat danpenghinaan;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ganti kerugian Immateriil pernah terjaditerobosan hukum melalui Putusan Perdata Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng., dalamperkara

sudah jelas mengakibatkanPENGGUGAT di rugikan Kehilangan menempati , menguasai danmenikmati fanah a quo selain itu menurut hemat PENGGUGATsudah sepatuhnya pula menurut hukum PENGADILAN NEGERIKLAS Il OELAMASI kabupaten Kupang memutuskan bagiTERGUGAT I untuk membayar segala biaya perkara yang timbuldari perkara ini;Bahwa TERGUGAT Il bertanggung jawab secara hukum terhadapsemua kerugian yang di timbulkan atas kesengajaan atau kelalaianHalaman 8 dari 103 Putusan Perdata Nomor 30/Padt.G/2018/PN Olmhukum menerbikan

Berdasarkan SP2D Nomor 07119 tanggal 29 Desember sebesar Rp.105.175.600Semua dana tersebut di transfer masuk kedalam rekening Bank SulselbarCabang Malili atas nama Desa Atue dengan Nomor rekening 093.002.740.5.Bahwa benar, adapun yang telah menerbikan SP2D bantuan keuanganDesa Atue Tahun anggaran 2016 senilai Rp. 1.193.845.000. adalahMUHAMMAD SAID,SE.MM selaku kuasa Bendahara Umum Daerah.Bahwa benar, yang mengeluarkan surat perinta membayar (SPM) adalahsaksi sendiri yang juga selaku Pengguna Anggaran

PT.CAHAYA RAGAM SAKTI;Bahwa atas faktur pajak yang ditunjukkan Penyidik sebagai berikut :, Nomor:010.00011.00000016 tgl. 18 Januari 2011, Nomor: 010.00011.00000004 tgl.04 Januari 2018, saksi menerangkan bahwa benar Faktur tersebut bukansaksi yang menerbikan karena sudah lama PT. CAHAYA RAGAM SAKTI tidakada kegiatan usaha;Bahwa benar lIdentitas tersebut benar tetapi bukan tanda tangan saksi danjuga bukan cap dari PT. CAHAYA RAGAM SAKTI yang sebenarnya.

Namun gunamemberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril makaMahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Padt/1994 menerbikan pedoman yang isinya Berdasarkan Pasal 1370,Halaman 18 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUNSRG1371, 1872 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalamhalhal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan.Jika kita melinat kepada apa yang telah dijabarkan di atas, maka KerugianKonsekuensial", atau

Surat Perjanjian Kerja Nomor :523/203/SPK/Kapal 3 GT/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Pengadaan Kapal bahan kayu 3Gross Tonage sebanyak 100 (seratus) unit nilai kontrak sebesar Rp.3.488.804.000,00 (tiga Perkara No.30/Pid.Sus/TPK/2013PNJbi Hal. 24miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan masakerja selama 64 (enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2011sampai dengan 14 Desember 2011, selanjutnya saksi PARLUHUTAN SIMORANGKIR, SP,ME menerbikan

Surat Perjanjian Kerja Nomor :523/203/SPK/Kapal 3 GT/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Pengadaan Kapal bahan kayu 3Gross Tonage sebanyak 100 (seratus) unit nilai kontrak sebesar Rp.3.488.804.000,00 (tigamiliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan masakerja selama 64 (enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2011 Perkara No.30/Pid.Sus/TPK/2013PNJbi Hal. 47sampai dengan 14 Desember 2011, selanjutnya saksi PARLUHUTAN SIMORANGKIR, SP,ME menerbikan

Lubis, DTIM&H, Sp.A(K) sebagai Kuasa PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Pejabat Perbendaharaan/ PengelolaanKeuangan pada Universitas Sumatera Utara dan Penunjukan AbdulHadi.SE.M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyekPengadaan Peralatan Fasmasi pada Universitas Sumatera Utara TahunAnggaran 2010 pada tanggal 2 Januari 2010 oleh Menteri PendidikanNasional Rl menerbikan Surat Nomor : 533/A.A3/KU/2010 dan kemudianjuga dibentuk Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas SumateraUtara

Nasrul H., MSi, sebagai Ketua, Philipus Sitepu sebagai Sekretaris, danDarwanis, Isroi serta Budi Syahputra masing masing sebagai anggota padatanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UniversitasSumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 2197 / H5.1.R/ SK /SDM / 2009 dan kemudian pada tanggal 2 Januari 2010 Menteri PendidikanPage 258Putusan Pengadilan TIPIKORNo.31/Pid.Sus.K/2015/PN.MdnNasional RI menerbikan Surat Nomor : 533 / A.A3 / KU / 2010 tanggal 2 Januari2010 tentang

karyawanTergugat I/PT.Berkat Mandiri Nusantara, yang Saksi ketahui cukupbanyak; Bahwa atas kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih ada invoice yang belum terbayarkan; Bahwa benar dalam Appointment cost sudah termasuk cost akantetapi belum termasuk profit; Bahwa benar semua karyawan dari Tergugat I/PT.Berkat MandiriNusantara terdiri dari 11 karyawan; Bahwa cara pihak Tergugat /PT.Berkat Mandiri Nusantara dalammelakukan penagihan kepada Penggugat/PT.Jaya Lautan Globalyaitu dengan menerbikan