Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akademikã
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-02-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3456 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — LODEWIJK SIHOMBING, dk.vs PT. MENARA TRADING COMPANY diwakili oleh TN. CHAIRUL SALIM SIREGAR sebagai Direktur Utama;
37 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terbukti dari bukti yang diajukan Penggugat sebanyak 19bukti, tidak satu buktipun ada penamaan/nomenklatur perseroan terbatasberjudul PT Menara Trading Company dan/atau/PT/NV.Menara TradingCoy baik secara akademis maupun fakta hukum. Padahal menuruthukum acara, siapa yang mendalilkan, harus membuktikan dalilnyadengan buktibukti yang ada;8.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-10-2014 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 567/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 24 Juni 2015 — Tn. HADI SUSANTO SIDHARTA, Lawan 1. PT. BANK DINAR INDONESIA d/h PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL, 2. Sdr. SYAIFUL AMIR, 3. Sdr. ANDRE MIRZA HARTAWAN, 4. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) d/h BAPEPAM.
283 — 122
  • Hearing) adalah pertemuan antara Bursadengan Emiten dalam rangka pencatatan Efek, Penghentian SementaraPerdagangan Efek, pengenaan sanksi, Pembatalan Pencatatan Efek,keterbukaan informasi, pemenuhan kewajiban Emiten, atau halhal lainnyayang dianggap perlu oleh Bursa.Bahwa berdasarkan huruf A angka 2.f Peraturan Pencatatan Efek NomorLA Tahun 2004 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek, yang dimaksuddengan Komite Pencatatan Efek adalah suatu komite yang terdiri dari wakilEmiten, Anggota Bursa, kalangan akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-09-2016 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 September 2016 — KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (THE EMBASSY OF THE REPUBLIK SURINAME), VS 1. MARIA ITANIA SETIAWAN, DK
406 — 714 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 696 K/Padt.SusPHI/2016yang di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa bahwakekebalan diplomatik Tergugat tidak berlaku untuk hubungan kerjadengan WNI dan oleh karena itu Pengadilan Hubungan Indsutrialberwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus gugatan a quo;(Bukti P.3)Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atasyang dihubungkan dengan butir 3, huruf b, halaman 5 anjuran, Pasal 14ayat (1) dan (2) serta Pasal 56 UndangUndang PPHI dan dihubungkandengan Naskah Akademis
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ROMY R, SH.
Terdakwa:
MARYANTO alias TEMENG
170 — 150
  • tindak pidana, adanyapermulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut;Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;Menurut naskah akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 35
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 15-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/PDT.SUS/2011
KETUA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA II (PRIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA; KAHONO SUMARTO, DAN D. SUCIWANTA WAHYU WIDODO
35 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makaupaya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap TermohonKasasi dahulu Penggugat, maka Judex Facti mempunyaikewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo haltersebut dibuktikan sebagai dalam menganalisa eksepsiPemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dicermati denganseksama, sehingga putusan Judex Faksi tidak tepat atau salah ;Bahwa berdasarkan alatalat bukti yang terungkap dalampersidangan dan mencermati kajian akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 40/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
YASIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
34 — 18
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 25-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
EDWIN PRABOWO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JUJU JUHARYADI Alias JUJU Alias DIDI Bin ABDUL LATIF .Alm
179 — 87
  • pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadiUndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 17-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1697/PID.B/2015/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 Februari 2016 — Jaksa Penuntut:
IWAN SETIAWAN,SH
Terdakwa:
HELMI MUHAMAD ALAMUDI ALS ABU ROYAN
384 — 87
  • internasional;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menguraikan lebih jauh menganaiunsur ini, Majelis perlu mengetengahkan terlebin dahulu tentang pengertianpermukatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam UndangUndang ini,namun perlu dicermati untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum,selama dan setelah kejahatan itu dilakukan (hal ini sebagaimana tertuang dalampenjelasan UU ini);Menimbang, bahwa memaknai informasi yang berkaitan denganPemberantasan Tindak Pidana Terorisme dari beberapa literatur akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 47/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SUKIRMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 21
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 115/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PERKUMPULAN PENGUSAHA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN (PPRTMM) KARAWANG
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN PROVINSI JAWA BARAT
135 — 77
  • Jadi bukan serikat pekerja saja yang disiapkan, tapi didalam itu adapemerintah, serikat pekerja, apindo dan dari akademis juga serta unsurahlijadi saat kita Samasama membuat mekanisme tersebut untukpengembalian satu keputusan, terkait upah perundingan yang akandilakukan. Dengan hasil tersebut, kita akan mengrekomendasikan hasiltersebut ke kabupaten dulu baru ke provinsi lalu ke Gubernur.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 43/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
NURLAELA, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 22
  • Oleh karena itu bertentangandan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer;karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidaksesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau diSK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulusmengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013 (sainganPenggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 29
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 49/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD GUNTUR, SE.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 22
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-09-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 September 2016 — H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M., bin SUMADI
95 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bilamana Judex Facti tidak/oelumberhasil membuktikan delict yang didakwakan terhadap Terdakwa, denganmenggunakan alat bukti, yang ada (saksisuratketerangan Terdakwa),maka seharusnya Judex Facti beralih menggunakan alat bukti petunjukex Pasal 188 KUHAP (Puslitbang Hukum dan Peradilan Makamah AgungRepublik Indonesia, Naskah Akademis : KORUPSI, KOLUSI DANNEPOTISME (KKN) tahun 2004, hal. 6465);Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1323/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
HOTMAIDA,SH.
Terdakwa:
RAHMAN ALIAS ABDURRAHMAN ALIAS DAENG LOY BIN ALM BENGNGA
309 — 148
  • pemberi bantuan terjadibersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya.Sedangkan untuk pembantuan dalam konteks Tindak Pidana Terorisme definisinyalebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat ataupersiapan, percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukantindak pidana teroriSMe ; 222 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 29-09-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor : 244/Pdt.Sus-PHI/2015/ PN Jkt Pst
Tanggal 31 Maret 2016 — MARIA ITANIA SETIAWAN, CS >< KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (The embassy of the Republik Suriname)
257 — 220
  • Bukti P.P.2Fotocopy sesuai dengan aslinyva NASKAH AKADEMISPENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGANINDUSTRIAL, Puslitoang Hukum dan Peradilan BadanLitoang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, tahun 2007,halaman 40 dan 41 (NASKAH AKADEMIS' PHIMahkamah Agung). Bukti P.P.3Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan dalam perkaraNo. : 41/Pdt.SusPHV/2015/PN.JKT.PST., tertanggal 13 Juli2015 (Putusan No. 41).
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2011 — Putus : 21-05-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn
Tanggal 21 Mei 2012 — - Ir.GATOT SUHARIYONO, MT
131 — 98
  • Nara Sumber dan Team Teknis PemerintahNara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master PlanKota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis/Pemerhati/Kota yang memahamidan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasipermasalahan di Kota Medan, adapun nara sumber tersebut adalah:e Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 tahundan berpendidikan S2 dibidang Transportasi.e Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 tahun dan berpendidikanS2 bidang Geologi.e Ahli
    Nara Sumber dan Team Teknis Pemerintah.Nara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master PlanKota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis/Pemerhati/Kota yang memahamidan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasipermasalahan di Kota Medan, adapun nara sumber tersebut adalah :e Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 tahun danberpendidikan S2 dibidang Transportasi.e Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2bidang Geologi.e
    minimal 7 tahun.Team Survey.Team Survey terdiri dari 42 orang dengan asumsi 2 orang melaksanakansurvey di 1(satu) Kecamatan dan dengan melibatkan pihak Kecamatan danKelurahan serta Kepala Lingkungan.Konsultan Lokal (Dalam Kota).Dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak konsultan yang menang turutmelibatkan konsultan local (konsultan yang berada di kota Medan).Nara Sumber dan Team Teknis Pemerintah.Nara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master PlanKota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 21-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1331/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTYANTO,SH
Terdakwa:
NURUL HAKIM
229 — 125
  • pidanasecara umum sebagimana diatur dalam pasal 56 KUHP , namun hal ini juga diaturkhusus dalam penjelasan Perpu No 2 Tahun 2002 yaitu :Penjelasan Pasal 13Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baiksebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.Yang dimaksud dengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelahtindak pidana dilakukan.Penjelasan Pasal 15Pembantuan dalam Pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama, dan setelahkejahatan dilakukan.Menurut naskah akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 36/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
177 — 68
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutPutusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR 14adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.