Ditemukan 1048 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menyatakan menayangkan meyatakan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 Desember 2014 — 1.SUHARMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN 2.M. IRSYAD, ST Bin MAKASI
83 — 14
  • ALAS AGRATAMA PERKASA ada mengsubkontrakankan pekerjaan tersebut, dari dokumen RAB menayatakan nihil untukdisubkontrakan sedangkan saksi SURMANSYAH PUTRA tidakmemberitahukan hal tersebut.Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan yang dimintakan pada saat pelelanganI dan II tersebut, mengenai hal tersebut langsung diurus oleh saksiSURMANSYAH PUTRA dan saksi Hendri Ponda alias Ucok Ponda.Bahwa mengenai berapa penawaran PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 27 April 2018 — kejaksaan Negeri Sumenep Sitrul Arsyih Musa’ie, SAg., MM.;
178 — 121
  • Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara :1) Pasal 1 menyatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaanyangdipisahkanyang ditetapbkan dalam APBN dan APBD2) Pasal 59 :Ayat 1 menayatakan bahwa setiap kerugian negara /daerah yang disebabkanoleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseoarang harus segeradiselesaikan dengan ketentuan perundangundangan yang berlakuAyat 2 menyatakan bahwa bendahara pegawai
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
148 — 282
  • dengan Hak Guna Usaha ini ternyataHalaman 674 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNmasih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dandilindungi oleh UndangUndang serta belum mendapat penyelesaian,maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dariPenerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaikbaiknya menurutketentuan yang berlaku.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak PakaiAtas Tanah, yang menayatakan
    Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak PakaiAtas Tanah, yang menayatakan : Pemberian Hak Guna Usaha atastanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai denganketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usahatersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasanhak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturanperundangundangan yang berlaku.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIDI SURYADI, S.Pd., MM
113 — 31
  • Direktur Perusahaan tersebut;Bahwa sahiksi melaporkan kepada terdakwa DIDI perihal caramenghitung HPS;Bahwa saksi menghitung HPS melakukan kordinasi dengan ULPBahwa benar, saksi selaku PPHP tidak melaksanakan tupoksi yaitutidak melakukan Uji fisik (uji lab) hanya memeriksa snaecara kasatmata, meraba pakaian seragam saja , tidak melakukan menghitungbarang berupa seragam dan sepatu sebelum didistriobusikan ke UPTUPT;Bahwa saksi ragu terhadap rekapan dari surat jalan pihak ke 3 (CV.Mega Agro Jaya), yang menayatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si
124 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlampir dalam keterangan saksi Sarisman tersebutdalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi80/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jak.Pst tertanggal 10 April2014: Halaman 276, yang menayatakan ...bahwabelakangan saksi ketahui dari Mashuri bahwa syarat5000 M2 memang pesanan dari Saudara AbdulKadir Alydrus dn saksi tidak tahu apakah hal itudiketahui oleh PPK atau tidak karena adakesepakatan bahwa laporan ke PPK hanyaMashuri. bahwa yang melakukan evaluasi dokumenperusahaan adalah setiap anggota dan bila adayang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Nopember 2016 — DEDEN ERWIN FATH HERMAWAN, ST
119 — 28
  • MegaAgro Jaya), yang menayatakan bahwa barang sudah diantar semua sesuaidengan jumlah didalam kontrak, ke UPT sekota Depok; Bahwa usulan memeriksa barang secara administrasi saja atas ide terdakwasendiri Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. DIDI dan Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2016 — AGUS SULAEMAN
125 — 30
  • Bag.1.47.Bahwa sahiksi melaporkan kepada terdakwa DIDI perihal caramenghitung HPS; Bahwa saksi menghitung HPS melakukan kordinasi dengan ULP Bahwa benar, saksi selaku PPHP tidak melaksanakan tupoksi yaitutidak melakukan Uji fisik (uji lab) hanya memeriksa snaecara kasatmata, meraba pakaian seragam saja , tidak melakukan menghitungbarang berupa seragam dan sepatu sebelum didistribusikan ke UPTUPT; Bahwa saksi ragu terhadap rekapan dari surat jalan pihak ke 3 (CV.Mega Agro Jaya), yang menayatakan bahwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
102 — 42
  • Pasal20 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan / Eksepsi, tertanggal 20Agustus 2014 yang pada pokoknya :1 Menayatakan menerima Eksepsi untuk seluruhnya