VERENA MULTI FINANCE, TBK

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP374/WPJ.07/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00089/207/10/054/14 tanggal 4 November 2014, atas namaPT Verena Multi Finance Tbk., NPWP 01.604.618.7054.000,beralamat di Jalan Pecenongan Nomor 84, Gedung Panin BankLantai 3, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WILMAR CAHAYA INDONESIA, TBK

BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA, TBK;

CHAROEN POKPHAND INDONESIA,Tbk vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

PUTUSANNomor 1782/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK., beralamat diJalan Ancol Barat VIIl Nomor 1, Kel. Ancol Kec.Pademangan, Jakarta Utara 14430, yang diwakili oleh TjiuThomas Effendy, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR.

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002191.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor: KEP16/WBC.09/2018 tanggal 12 Januari 2018tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atauNilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP000725/WBC.09/KPP.MP.07/2017tanggal 18 Oktober 2017 atas nama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 7 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali, PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk

Putusan Nomor 1782/B/PK/Pjk/2020serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena Bahan Pakan Ternak yang tidaktermasuk dalam Barang Kena Pajak tertentu yang atas impornyaDibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehinggaterhadap importasi Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembalu (PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.) dikenakan PPNdengan tarif 10% sehingga terdapat tagihan PDRI berupa PPN sebesarRp136.323.000,00; dan olehkarenanya

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S.

CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

PUTUSANNomor 1832/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK, beralamat diJalan Ancol Barat VIII No. 1, Kel. Ancol Kec. Pademangan,Jakarta Utara 14430, yang diwakili oleh Tjiu ThomasEffendy, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. YoyoArifardhani, S.H.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002186.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor: KEP19/WBC.17/2018 tanggal 16 Januari 2018tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atauNilai Pabean (SPTNP) Nomor 000192/NTL/WBC.17/KPPMP01/2017 tanggal23 Oktober 2017 atas nama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Charoen Pokphand Indonesia, Tbk) dikenakan PPNdengan tarif 10% sehingga terdapat tagihan PDRI berupa PPN sebesarRp73.110.000,00; dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamHalaman 5 dari 5 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1832/B/PK/Pjk/2020ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020,oleh Prof. Dr. H.

AGUNG PODOMORO LAND, TBK;

PUTUSANNomor 2714/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU425/PJ/2019,tanggal 04 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk

Juni 2015 atas nama PT Agung Podomoro Land Tbk., NPWP02.380.812.4054.000, beralamat di APL Tower Lantai 43, Jalan S. ParmanHalaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01295/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 8 September2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)Masa Pajak September 2010 Nomor 00024/240/10/054/15, tanggal11 Juni 2015 atas nama PT Agung Podomoro Land Tbk., NPWP02.380.812.4054.000, beralamat di APL Tower Lantai 43, Jalan S.Parman Kavling 28 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan,Jakarta Barat 11470, adalah

INTAN BARUPRANA FINANCE TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3060/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INTAN BARUPRANA FINANCE, Tbk, beralamat di JalanRaya Cakung Cilincing Km. 3,5 Jakarta Utara, DKI Jakarta14130, yang diwakili oleh Alexander Reyza, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tiur HennyMonica, S.H., B.K.P., C.R.A dan kawan kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Hukum MIP Law Firm,beralamat

Putusan Nomor 3060/B/PK/Pjk/2018nama: PT Intan Baruprana Finance, Tbk., NPWP: 01.566.660.5703.000,beralamat di JI.

Putusan Nomor 3060/B/PK/Pjk/2018Republik Indonesia Nomor 982/KM.017/1993, tanggal 29 Desember1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PTIntan Baruprana Finance serta dalam pengawasan organisasi yangbergerak di bidang penyelenggaraan Jasa Keuangan pada Otoritas JasaKeuangan, sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas JasaKeuangan Nomor KEP128/NB.223/2015, tanggal 15 Juni 2015 tentangPemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syarian Pembiayaan Kepada PTIntan Baruprana Finance, Tbk

factie dari PernyataanPengakuan Utang, sehingga apabila terjadi wanprestasi (cidera janji)barang modal akan menjadi AYDA (Agunan Yang Dapat Diambilalih)dan dicatat dalam Akuntansi sebagai piutang dagang yangditangguhkan, kelima, bahwa novum yang diajukan berupa PenetapanPencabutan Sita 111/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst yangdiucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 September2017 oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusatatas PT Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT INTAN BARUPRANA FINANCE, Tbk;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86698/PP/M.VB/99/2017, tanggal 13 September 2017:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT INTAN BARUPRANA FINANCE,Tbk;2.

BUKIT ASAM (PERSERO), TBK;

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1573/PJ/2017, tanggal 4 April 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT79701/PP/M.XIA/18/2017, tanggal 9 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP716/WPJ.03/2014tanggal 16 Juli 2014 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atasSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2013, NOP 16.03.000.313.324.0002.3 tanggal 23 Juli 2013, atasnama PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP716/WPJ.03/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang KeberatanPajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013, NOP16.03.000.313.324.0002.3 tanggal 23 Juli 2013, atas nama PTBukit Asam (Persero), Tbk., (nama sesuai Keputusan KeberatanPT Batubara Bukit Asam) NPWP 01.000.011.5313.001, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

BUKIT ASAM (PERSERO), TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2711/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk., beralamat di JalanParigi Nomor 1 Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul,Kabupaten Muara Enim, diwakili oleh Mega Satria, jabatanDirektur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh

Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003037.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor S33246/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentangPermohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga(SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidakdapat diproses, atas nama PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003037.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November2018;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan Penggugat: PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.;2.

AGUNG PODOMORO LAND, TBK;

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU428/PJ/2019,tanggal 4 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AGUNG PODOMORO LAND TBK

Parman Kav. 28 Tanjung DurenSelatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, yangdiwakili oleh Noer Indradjaja dan Indra Widjaja Antono,jabatan Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land TBk;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 281 7/B/PK/Pjk/2019WPJ.07/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Masa Pajak November 2010 Nomor 00101/207/10/054/15tanggal 11 Juni 2015 atas nama PT Agung Podomoro Land Tbk., NPWP02.380.812.4054.000, beralamat di APL Tower Lantai 43, Jalan S.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01279/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 September2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00101/207/10/054/15 tanggal 11 Juni 2015 Masa Pajak November 2010,atas nama PT Agung Podomoro Land, Tbk, NPWP02.380.812.4054.000, beralamat APL Tower Lantai 43, Jalan S.Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan,Jakarta Barat 11470, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan

SURYA ESA PERKASA, TBK;

./2019, tanggal 25 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SURYA ESA PERKASA TBK., beralamat di GedungDBS Bank Tower Lantai 18, Jalan Prof. Dr.

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118803.15/2014/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP01506/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2014 Nomor 00137/406/14/054/16, tanggal 29 Agustus 2016,atas nama PT Surya Esa Perkasa Tbk

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01506/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 September 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00137/406/14/054/16, tanggal 29 Agustus 2016, atas nama PTSurya Esa Perkasa Tbk., NPWP 02.545.677.3054.000, beralamatHalaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1314/B/PK/Pjk/2020di Gedung DBS Bank Tower, Lantai 18, Jalan Prof. Dr.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00137/406/14/054/16,tanggal 29 Agustus 2016, atas nama PT Surya Esa Perkasa Tbk.,NPWP 02.545.677.3054.000, beralamat di Gedung DBS BankTower, Lantai 18, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 35 Karet, Kuningan,Jakarta Selatan 12940, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA, TBK;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU2427/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA, Tbk

Putusan Nomor 605/B/PK/Pjk/20203. 3.3. 4.tanggal 09 April 2015 Tahun Pajak 2013, atas nama PT BentoelInternational Investama, Tbk., NPWP 01.329.700.7054.000,beralamat di Plaza BapindoCitibank Tower Lantai 2, JalanJenderal Sudirman Kavling 5455, Kebayoran Baru, Jakarta SelatanDKI Jakarta 12190, beralamat korespondensi di Capital PlaceOffice Lantai 6, Jalan Gatot Subroto Kavling 18 Kuningan Barat,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00002/206/13/054/15 tanggal O09 April 2015Tahun Pajak 2013, atas nama PT Bentoel International Investama,Tbk., NPWP 01.329.700.7054.000, beralamat di Plaza BapindoCitibank Tower Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5455,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190, beralamatkorespondensi Capital Place Office Lantai 6, Jalan Gatot SubrotoKavling

BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk

CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK.;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU6136/PJ/2019, tanggal 20 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK

Pajak Nomor PUT007010.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01551/KEB/WPJ.07/2018 tanggal06 Juni 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00001/407/14/054/17 tanggal 23 Maret 2017, atasnama: PT Central Proteina Prima Tbk

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP01551/KEB/WPJ.07/2018 tanggal O6 Juni 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2014 Nomor 00001/407/14/054/17 tanggal23 Maret 2017, atas nama: PT Central Proteina Prima Tbk,NPWP 01.002.946.0054.000, beralamat di Wisma GKBI Lt. 19,Jalan Jend.

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor 00001/407/14/054/17 tanggal 23 Maret 2017, atas nama: PTCentral Proteina Prima Tbk, NPWP 01.002.946.0054.000,beralamat di Wisma GKBI Lt. 19, Jalan Jend.

BUKIT ASAM (PERSERO), TBK;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2212/PJ/2017, tanggal 24 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUKIT ASAM (PERSERO), TBK

Rasuna SaidNomor 23, Kuningan, Setiabudi, Jakarta, yang diwakilioleh Mega Satria, jabatan Direktur Keuangan pada PT BukitAsam (Persero), Tbk;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT81047/PP/M.XIA/18/2017, tanggal 20

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1385/WPJ.03/2014, tanggal 23 Desember 2014, tentangKeberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2006 Nomor00001/274/06/313/13, tanggal 5 Desember 2013, atas namaPT Bukit Asam (Persero), Tbk, NPWP 01.000.011.5313.001,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

TEMBAGA MULIA SEMANAN, TBK;;