Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon IItelah mengajukan alat bukti tertulis berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5202052912730002tertanggal 03172012 berlaku hingge 29122017 yang dikeluarkan oleh PemerintahKabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya(Bukti P.1.2.1);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon Ii NIK 52020571127800095tertanggal 02072012 berlaku hingga 31122017 yang dikeluarkan oleh PemerintahKabupaten

di Dusun Setanggor Timur, Desa Setanggor, Kecamatan PrayaBarat, Kabupaten Lombok Tengahsebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut int ;Menimbang, bahwa bukti P.1.2.1. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Pemohon !

berprilakuburuk serta keterangannya disampaikan setelah disumpah menurut agamanya (Islam),maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg. serta Pasal 175 Rbg. jo.Pasal 1907 paragraf 1 dan Pasal 1908 serta Pasal 1911 Kitab UndangUndang HukumPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dandipertimbangkan sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut, makaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1.2.1

. :71/PDT/2015/PT.DPS.Jadi sebagaimana pemohon banding/semula penggugat sampaikan bahwamajelis hakim tidak adil, tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya danterjadi pertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan yanglainnya dan kurang mempertimbangkan faktafakta yang muncul dalampersidangan, sehingga menyebabkan putusan yang tidak adil danmemberatkan pemohon banding/semula penggugat, dimana dalam fakta dipersidangan bahwa bukti t.1.2.1 (tanpa ditunjukan aslinya) dan bukti 1.1.2.3keduanya

semulaTergugat Il dan Ni Ketut Sumantri Terbanding / semula Tergugat adalahmengenai tanah terletak di dusun Poh Asem, desa mayong yang merupakanbahagian tanah sertifikat No.295 a.n Jro Merta dan ternyata bukti ini bersesuaiandengan bukti P.4 dan P.5. ; 222022 n nen nen nn nnn nnn nnn n nn cen neeanne Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding bahwa tanah yang dibeli Made Menaka, S.H. danselanjutnya dibeli oleh Ni Ketut Sumantri sebagaimana dalam bukti T.1.2.1

Tergugat dan Terbanding II / semula Tergugat II untuk selanjutnya akan dipertimbangkansebagaimana dibawah ini ; 222222 enone nnn enn nn nen ne neo Menimbang bahwa bukti T.1.2.3 berupa surat pernyataan diatas materai dariJero Merta yang berisi benar Jero Merta telah menjual kepada Tergugat Ilsekarang Terbanding II dengan diketahui 3 (tiga) orang saksi yaitu Gusti NyomanTinta, Gusti Putu Anawa, Putu Mawat serta diketahui olen Kades Mayong danKades Penyabangan, dan bukti tersebut jelas memperkuat bukti T.1.2.1

Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini,untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :1.2.1.Mengabulkan permohonan Pemohon;Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernamaANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON ANAK PEMOHON;Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Setelah mendengar keteranganketerangan :SAKSI I, umur 15 tahun, 10 bulan, Agama Islam Pekerjaan tempat tinggal diKabupaten Kediri, sebagai anak

Sandi, Dokterpada Rumah Sakit Bhakti Husana Purwakarta, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan:1.1 Korban adalah seorang laki laki berusia tujuh pulunh empat tahun, kulitberwarna sawo matang, dalam keadaan tidak sadar setelah kecelakaanlalu lintas;1.2 Kepala;1.2.1.

Sandi, Dokter pada Rumah Sakit BhaktiHusana Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan:1.1 Korban adalah seorang laki laki berusia tujun puluh empat tahun, kulitberwarna sawo matang, dalam keadaan tidak sadar setelah kecelakaanlalu lintas;1.2 Kepala;1.2.1 Ditemukan luka sobek pada kepala bagian depan kanan dan kiri tepatHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid. Sus/2017/PN.

T.Sandi, Dokter pada Rumah Sakit Bhakti Husana Purwakarta, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan:1.1 Korban adalah seorang laki laki berusia tujuh puluh empat tahun,kulit berwarna sawo matang, dalam keadaan tidak sadar setelahkecelakaan lalu lintas;1.2 Kepala;1.2.1.

T.Sandi, Dokter pada Rumah Sakit Bhakti Husana Purwakarta, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan:1.1 Korban adalah seorang laki laki berusia tujun puluh empat tahun, kulitberwarna sawo matang, dalam keadaan tidak sadar setelah kecelakaanlalu lintas;1.2 Kepala;1.2.1 Ditemukan luka sobek pada kepala bagian depan kanan dan kiri tepatdiatas alis mata kanan dan kiri, luka kiri lebih besar dari kanan, kananberukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, dasar jaringan otot, kiriberukuran

BIDANG TANAH KEDUA.1.2.1.Dahulu sebelum pemekaran terletak di ;Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Timur RT 75, dengan batasbatas sebagai berikut ; Sebelah Utara dengan perumahan dinas PLN ;Hal 2 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR Sebelah Selatan dengan Busruansyah ; Sebelah Timur dengan Abdul Majid ; Sebelah Barat dengan Eny Mungut ;.2.2.Sekarang, setelah pemekaran wilayah serta adanya perubahankepemilikan saksisaksi batas, maka bidang tanah kedua menjadiwilayah Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan

Selatan RT 84,dengan batasbatas sebagai berikut ; Sebelah Utara dengan Kaplingan ; Sebelah Selatan dengan H.S.ZAINAL HUSAIN ALYDRUS ; Sebelah Timur dengan H.S.ZAINAL HUSAIN ALYDRUS ; Sebelah Barat dengan Charles Chandra ;.2.3.Bahwa luas bidang tanah kedua tersebut diangka 1.2.1 (Sebelumpemekaran) atau angka 1.2.2.

Advertising (pembuatan materi iklan) sebesar11Rp1.111.270.499,00 yang belum dipotong PPh Pasal 23, selain itu diketemukanadanya pembayaran Supervision Charge kepada PT Inpurema Konsultama;11 Bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)yang menyatakan bahwa Supervision Charge, yang menurut pengakuanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah biayamonitoring pemasangan iklan baik di media cetak maupun radio, bukanmerupakan objek PPh Pasal 23 sesuai dengan paragraph 1.2.1

SE10/PJ.3/1998 adalah tidak tepat karena :a Paragraf 1.2.1. menyatakan :"Dalam melakukan pemasangan iklan di media lazimnya Perusahaanmemberikan jasa kepada klien berupa :e Pemilihan iklan yang tepat dan/atau pengaturan pemasangan dimedia; Penayangan dan/atau pemasangan iklan (waktu dankesempatan).e Monitoring pemasangan iklan;e Pengukuran efektifitas dari iklan yang terbit/ditayangkan terhadappenjualan atau pengenalan produk (brand awareness)";b Paragraf 2.2.Bahwa "Supervisi Pembuatan Bagian Materi

d Bahwa berdasarkan ulasan paragraph 1.2.1 dan 2.2. tersebut diatas dapatdiketahui bahwa "Supervision Charge" yang dapat dikategorikan sebagaibukan objek PPh Pasal 23 adalah yang pembuatan materinya dilakukan olehpihak ketiga;e Bahwa perjanjian kerjasama pembuatan iklan dilakukan hanya antara PTInpurema Konsultama (berdasarkan data pada master file merupakanperusahaan periklanan) dengan Pemohon Banding dan tidak terdapat pihakHalaman 11 dari 15 halaman.

,BIDANG TANAH KEDUA.1.2.1.Dahulu sebelum pemekaran terletak di ;Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Timur RT 75, dengan batasbatas sebagai berikut ; Sebelah Utara dengan perumahan dinas PLN ;Hal 2 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR Sebelah Selatan dengan Busruansyah ; Sebelah Timur dengan Abdul Majid ; Sebelah Barat dengan Eny Mungut ;.2.2.Sekarang, setelah pemekaran wilayah serta adanya perubahankepemilikan saksisaksi batas, maka bidang tanah kedua menjadiwilayah Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan

Selatan RT 84,dengan batasbatas sebagai berikut ; Sebelah Utara dengan Kaplingan ; Sebelah Selatan dengan H.S.ZAINAL HUSAIN ALYDRUS ; Sebelah Timur dengan H.S.ZAINAL HUSAIN ALYDRUS ; Sebelah Barat dengan Charles Chandra ;.2.3.Bahwa luas bidang tanah kedua tersebut diangka 1.2.1 (sebelumpemekaran) atau angka 1.2.2.

Putusan Nomor 361/Pat.G/2020/PTA Smqg.1.2.1. Tanah pekarangan seluas 99 m? berikut bangunanrumah toko (ruko) sebagaimana obyek gugatan positaangka 3.9 dengan identitas tanah Sertifikat Hak MilikNo.02338, yang semula atas nama SILVIA denganSurat Ukur No.00038/Sokanegara/2008, tanggal 13Agustus 2008 sekarang a.n.

Menyatakan Pelawan II adalah Pelawan yang beriktikad baik;ptr tmee none n ence nnnnennnnanenne Menyatakan obyek sengketa berupa:1.2.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 192 mj, berikutbangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya,sebagaimana obyek gugatan posita angka 3.31 denganidentitas tanah atas nama PT.

Menyatakan objek sengketa berupa:1.2.1. Sebidang tanan pekarangan seluas 275 Mm,sebagaimana obyek gugatan posita angka 3.6 denganidentitas tanah Sertifikat Hak Milik No.00421, atas namaHalaman 12 dari 28 hlm. Putusan Nomor 361/Pat.G/2020/PTA Smq.SILVIA, dengan Surat Ukur No.00013/Rejasari/2006,tanggal 12 Oktober 2006, terletak di JI.

dan Sertifikat HakGuna Bangunan No. 00776/Arcawinangun dengan luas 3.406m2 keduanya atas nama PT Sepakat Cipta Sarana, yangsudah terpecah menjadi 28 HGB;1.2.1 Sebidang tanah HGB no. 812 /Arcawinangunseluas 152 m2?

Herman) diKota Bandung, sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca gugatan Penggugat;Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal O06 Juni 2016 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor 2266/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 06 Juni 2016, telah mengemukakanhalhal sebagai berikut:1.2.1)2)3)Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat

tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiranmengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari PengadilanAgama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus AktaKelahiran;Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaKabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.2.1

BahwaPenggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.2.1,Mengabulkan permohonan para Pemohon;Menetapkan nama SUGIONO bin AMIN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta NikahNomor: 694/150/X/80 tanggal 29 Oktober 1980 sebenarnya adalah SUGIONO binAMIN;Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di KantorUrusan

PENETAPANNOMOR : 17/Pdt.G/2014/PN.PnnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara perdataGugatan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara :1.2.1.

Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon telah datang menghadap sendiri;Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohontersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil dari permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut:1.2.1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi ljazah Sekolah Menengah PertamaTahun Pelajaran 2013/2014, tanggal 14 Juni 2014

CAN oo. eeeeeeeteeeees yang terletak diGampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Milik No.1580, 31.05MSebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak = MilikNo.1580,31.25MHal. 1 dari 5 halaman Putusan Perdamaian No. 31/Pdt.G/2019/MS.Lsm Sebelah Barat berbatas tanah Hak Milik No.1440, 4 M Sebelah Timur berbatas dengan jalan air bersih, 4 M.1.2.1 (satu) petak tanah seluas 300 M Sertifikat Hak Milik NO.361, atasNAMA

Bahwa Tergugat mendapatkan/memperoleh hak atas Obyek SengketaIV, V dan VI, yaitu:1.2.1. Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak MilikdePel1.2.3.Nomor 1026/pagesangan, seluas 410 M?, terletak di ProvinsiNusa Tenggara Barat, Kelurahan Pagesangan, Gambar Situasi,Nomor 1962/83, tanggal 26091983, dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah Utara : Kantor Rizal Oyong;Sebelah Selatan: Rumah Rizal Oyong;Sebelah Timur : Jalan Surabaya;Sebelah Barat : Tanah H.

Bahwa Tergugat mendapatkan/memperoleh hak atas Obyek Sengketa IV, V dan VI, yaitu:1.2.1. Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak MilikNomor 1026/pagesangan, seluas 410 M?, terletak di ProvinsiNusa Tenggara Barat, Kelurahan Pagesangan, GambarSituasi, Nomor 1962/83, tanggal 26091983, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Kantor Rizal Oyong;Sebelah Selatan: Rumah Rizal Oyong;Sebelah Timur : Jalan Surabaya;Sebelah Barat : Tanah H. Parid;1.2.2.

bersama bangunan rumahdi atasnya dan tanah bidang II kedalam satu kesatuan harta peninggalan dariAlmarhum Tangkagahiwu Samalam dengan Almarhumah BeliwulaengManoppo yang belum dibahagi untuk selanjutnya dapat dibahagi samakepada Para Ahli Waris dari Almarhum Tangkagahiwu Samalam denganAlmarhumah Beliwulaeng Manoppo tersebut dengan ketentuan pembagianmasingmasing sebagai berikut:1/5 (seperlima) bagian menjadi bagian hak dari Flora Manoppo(Almarhumah) dan diserahkan kepada anak/keturunannya yaitu:1.2.1

/5 (seperlima) bagian menjadi bagian hak dari Josep ManoppoAplonia Manoppo (Penggugat II):Sanusi Manoppo (Penggugat Ill):(Almarhum) dan diserahkan kepada:1.2.1/5 (seperlima) bagian menjadi bagian hak dari Anetje ManoppoAhli Waris dari Almarhum Sepanya Manoppo yaitu: 1.

Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Pihak pertama (Penggugat)dan Pihak Kedua (Tergugat) memiliki harta bersama yang terdiri dari :1.1. 1 (satu) unit Apartemen Gateway Pasteur, Tower Topaz A Lantai 9 Unit 12yang berlokasi di Jalan Gunung Batu, Kelurahan Sukaraja, KecamatanCicendo, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat :1.2.1 (satu) unit ruko yang berlokasi di Citra Land Palu Waterfront City,(Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01381 an.

KomisiKode Etik Profesi Polri, terduga pelanggar atas nama Barlian Yusuf,Pangkat/NRP : Bripka/80071208 (fotocopi sesuai aslinya);Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:Kep/232/III/2021, tanggal 17 Maret 2021 ,tentang Pembentukan KomisiKode Etik Polri Tingkat Banding, lampiran berupa Daftar NamaSusunan Komisi Banding (fotocopi sesuai aslinya);Halaman 22 Putusan Nomor 47/G/2021/PTUN.PLG17.T17:18.T18:19.T19:20.T20:21.17.21:22.17.22:Surat Kepolisian Resor Lahat Nomor: R/115/XII/OTL.1.2.1

2021 tentang PenetapanPenjatuhan Hukuman,atas nama Barlian Yusuf, Pangkat/NRPBripka/80071208 (fotocopi sesuai aslinya);Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik PolriNomor: BP3KEPP/01/X/SEKSI PROPAM atas nama Barlian Yusuf,tanggal 27 Oktober 2020,(fotocopi sesuai aslinya);Laporan Pelaksanaan Sidang KKEP tingkat Banding, bulan Maret2021, atas nama Bripka Barlian Yusuf Nrp.80071218, tanpa putusansidang Banding,(fotocopi sesuai aslinya);Pencabutan surat rekomendasi Nomor:B/1277/VIIVOTL.1.2.1

Tahun2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta menjatuhkan hukuman sanksiberupa pemberhentiakn tidak dengan hormat dari dinas Polri (vide buktiT.10);Bahwa Penggugat menyatakan banding atas putusan komisi kode etiksebagaimana permohonan banding dan tercatat pada berita acarapernyataan banding tanggal 22 Desember 2020 (vide bukti T.12 dan T.13);Bahwa Kepala Kepolisian Resor Lahat telah mengeluarkan surat usulanpemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dengan suratnomor : R/115/XII/OTL.1.2.1

Negara RepublikIndonesia diketahui Kepala Kepolisian Resor Lahat telah membentuk KomisiKode Etik Profesi Polri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadapTerduga Pelanggar atas nama Penggugat, dan komisi tersebut telahmenjatuhkan Putusan Nomor: PUT KKEP/02/XII/ 2020/KKEP tanggal 22Desember 2020, dengan sanksi administratif yang bersifat rekomendasi berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri, danselanjutnya atas putusan tersebut terbit surat nomor R/115/XII/OTL.1.2.1

yangbekerja aktif sebagai BAMIN BAG SUMDA Polres Lahat dan memiliki dedikasiKinerja yang baik dan Memberikan rekomendasi kepada Pengggugat untukmasih layak menjadi anggota Polri (vide bukti P.3);Menimbang, bahwa walaupun telah ada rekomendasi terhadapPenggugat yang menyatakan masih layak menjadi anggota Polri namunternyata terhadap surat rekomendasi dari Waka Polres Lahat tersebut di atas,terdapat keadaan hukum bahwa surat tersebut telah dicabut oleh KapolresLahat dengan surat Nomor : B/1277/VIII/OTL.1.2.1

SUSILOWATI;Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo untukmencatatkan kelahiran anak tersebut ke dalam Register kelahiran untuk warga NegaraIndonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan diterbitkan suatu akta kelahirannya;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datangmenghadap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan suratbukti yang diberi tanda berupa :1.2.1

Rekonvensi mengajukan gugatanrekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, sekarang Tergugat Rekonvensiuntuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, berdasarkan alasanalasansebagaimana diuraikan di bawah ini:1.1.1.2.Bahwa terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi mohon agar segalasesuatu yang telah diuraikan dalam bagian konvensi dianggaptermasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagianrekonvensi ini;Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah penerima fasilitas kredit dariPenggugat Rekonvensi sebagai berikut:1.2.1

wajibmenyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadapperkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari putusan;(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakatbulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalamputusan;1.2.Bahwa sebelum lebih lanjut menyampaikan keberatankeberatanPemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri, Pemohon Kasasimerasa perlu menjelaskan terlebih dahulu pokok perkara dalam bagianrekonvensi dari perkara ini sebagai berikut:1.2.1

No. 2616 K/Pdt/20121212(Keseluruhan fasilitas kredit tersebut disebut juga FasilitasKredit);1.2.1.Bahwa sehubungan dengan pemberian fasilitaskredit tersebut di atas, maka Termohon Kasasi telahlalai melaksanakan kewajibannya untuk membayartagihan atas pemakaian Kartu Kredit dan/atauangsuran untuk Personal Loan kepada PemohonKasasi dengan jumlah dan dalam jangka waktusebagaimana ditentukan dalam lembar penagihanyang dikirimkan setiap bulannya oleh PemohonKasasi kepada Termohon Kasasi;1.3.Bahwa dalam