• Penentuan besaran saham setelah dilakukan penilaian kembali lahansebagai setoran modal dilakukan dengan memperhatikan danmemperhitungkan : variable perubahan nilai ekonomis tanah karena perbedaan waktupembelian tanah (berjalannya waktu); variable perubahan nilai akibat pembangunan oleh PT LIS (karenapeningkatan aktivitas kawasan sekitar); Nilai Apraisal tahun 2016 menjadi patokan pembagian besaransaham;Pasal 4Mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, maka setelahdilakukan perhitungan oleh

• Setahu Ahli lahan tersebut adayang berbukitnya;Bahwa menurut Ahli kuncinya dalam melaksanakan pekerjaan atau proyek apapununtuk kepentingan pemerintah ada di tahap perencanaannya, jika perencanaanawalnya baik, maka hasilnya juga akan bisa baik;Bahwa nilai penggantian kerugian yang dibuat oleh Ahli adalah nilai harga yangwajar menurut Ahli sebagai apraisal, berdasarkan cara hitungan yang ada diorganisasi apraisal itu, yang bisa jadi antar apraisal bisa berbeda pendapat atau102kesimpulan (deviasi)

  Terlebih, mengingat tidak semua orang paham akanhukum, apalagi memahami selukbeluk aturan yang mengatur pekerjaan pengadaantanah semacam itu;Menimbang, bahwa dari pihak apraisal sendiri menyatakan bahwa pihaknyahanya melakukan penghitungan harga menurut tingkat kewajaran versi pihaknyasebagai institusi penilai atau apraisal.

  Pihak apraisal sendiri tidak bersedia dan atautidak berani menyatakan hukum bahwa harga sebesar itu adalah merupakansebentuk kerugian negara, karena apraisal hanya menghitung tingkat kewajarannyasaja, berdasarkan tata cara penghitungan apraisal independen.

  Terhadap norma tersebut diperintahkan kepada PengadilanTindak Pidana Korupsi untuk menegakkannya;Tentang Uang PenggantiMenimbang, bahwa pertimbanganpertimbangan hukum pada unsurunsurtersebut di atas sepanjang relevan dengan unsur ini, dipergunakan pula dalammempertimbangkan unsur pasal ini;Menimbang, bahwa kalaupun toh hasil perhitungan apraisal dijadikan dasarpenghitungan kerugian negara (terhadap hal itu, pihak apraisal menyatakan dipersidangan bahwa hasil perhitungan apraisal bukan menghitung

  kerugian negara,tetapi apraisal hanya menghitung tingkat harga kewajarannya saja sifatnya,berdasarkan tata cara penghitungan apraisal independen);Menimbang, bahwa terhadap hal itu, maka menurut Majelis Hakim, kepadanegara dipersilahkan jika hal itu dipahaminya sebagai suatu kelebihan pembayaranuntuk meminta pengembalian uang dari orang yang dianggapnya telah menerimakelebihan pembayaran.

• berkedudukan di wilayah KotaMadiun karena sejak awal penggugat dan tergugat telah sepakatbahwa proses jual beli tanah tanah tersebut diserahkan dan ataudipercayakan kepada notaris ANISAH untuk melaksanakan teknikproses jual beli tersebut agar semua berjalan baik dan benar, makadari itu tentu Notaris/PPAT ANISAH tahu persis peristiwa hukumjual tanah tersebut.Bahwa secara fakta tergugat telah membeli tanahtanah tersebutkepada penggugat dengan harga diatas nilai jual pasar, sebabberdasarkan hasil Apraisal

  Madiun dengan surat ukur No.108/12Mojorayung/2001 tanggal 10 Desember 2001, luas 2866 M2 atasnama pemegang hak HENDRO SUKOTJO ., dengan harga Rp.573.200.000, (lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)Dan oleh karena itu pula penggugat dan tergugat sepakat didalam akte jualbeli dicantumkan harga berdasarkan hasil Apraisal Dispenda KabupatenMadiun (Vide : Akte Jual Beli Notaris/PPAT DJOKO SANTOSO, SH.M.Kn No.49/2015 tanggal 18 Maret 2015) Dan sedangkan tanah SHM No. 438, DesaMojorayung

  Bahwa secara fakta penggugat Rekonpensi telah membeli tanahtanahtersebut kepada tergugat Rekonpensi dengan harga diatas nilai jual pasar,sebab berdasarkan hasil Apraisal Dispenda Kabupaten Madiun harga jualpasar tanahtanah tersebut masingmasing berkisar :e Tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1031, DesaTempursari, Kec. Wungu, Kab.

• serta Penipuan dan Penggelapan (vide Pasal 378 KUHPdan Pasal 372 KUHP) kepada Penggugat dan II Rekonpensi,dengan tanpa dasar menyatakan bahwa Penggugat dan IlRekonpensi bukan sebagai pemilik koskosan dalam perkara aquosebagaimana posita angka 9 dan 11 dalam gugatan konpensi.b) Menimbulkan kerugian pada orang lain;Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonpensitersebut diatas telah mengakibatkan Penggugat dan II Rekonpensimengalami kerugian berupa modal usaha pembangunan kostkostanberdasarkan apraisal

  kurang hatihatinya.Dengan rincian sebagai berikut:a) KERUGIAN MATERIL, yaitu Rp. 1.929.892.625, (satu milyarsembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh duaribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang harus dibayarkan olehTergugat Rekonpensi kepada Penggugat dan Il Rekonpensi dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap, dengan rincian sebagai berikut: Biaya kerugian modal usaha pembangunan kostkostansebesar Rp. 5.712.851.350, dikurangi apraisal

• tidak melakukannyadan dengan sewenangwenang menentukan besaran ganti rugi yang tidaklayak dan sangat jauh dari harga pasaran ataupun Nilai transaksi jual bellitanah terbaru, yang mana Para Penggugat telah memberitahukanmengenai transaksitransaksi jual beli tanah sekitar, sebagai bahanpembanding menentukan besaran ganti rugi yang sesuai;Bahwa Tergugat telah melakukan proses penilaian ganti rugi tanah yangterkena TOL dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Firman Aziz &Rekan (Tergugat II) sebagai Apraisal

  hasil penilaiannya telah diberitahukan secara tertutup dengan caramemberitahukan secara orang per orang untuk melihat dan membaca hasilpenilaiannya dan tidak beri salinan (fotocopy) bahkan tidak diperbolehkanuntuk difotocopy, akibatnya hanya beberapa orang Para Penggugat sajayang memiliki Handphone Kamera saja yang bisa mengambil gambar hasilpenilaian tersebut;Bahwa Tergugat menyatakan bahwa nilai/besaran ganti rugi yang akanditerima oleh Para Penggugat adalah sebesar hasil penilaian Tergugat II(apraisal

  Nomor 2541 K/Pdt/2017tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yangmenderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugianberdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365KUHPerdata);Bahwa perbuatan TERGUGAT menetpakan nilai ganti kerugianberdasarkan hasil penilaian TERGUGAT II (Apraisal) tidakmencerminkan nilainilai yang baik yang hidup di masyarakat bahkanlebih tepat jika disebut tidak manusiawi mengingat ada beberapa lahanyang merupakan satusatunya sumber mata pencaharian

  berupaterkurasnya pikiran, tenaga, waktu dan biaya utnuk melakukanpengurusan dalam rangka memperjuangkan tanahnya yangditerjang proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)dan juga keresahan akan nilai ganti rugi yang mana kerugianimmateriil tersebut tidak ternilai dengan apapun:ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN TERGUGATDENGAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT.Bahwa perbuatan TERGUGAT menetapkan besarab Gantikerugian atas tanah di desa GUNUNG SUGIH sebssarsebagaimana hasil penilaian TERGUGAT II ( Apraisal

• Jend.Sudirman No. 66 Kudus Jam : 10.00 WIBBahwa namun demikian putusan Mahkamah Agung No. 3210 Th.1984Mengharuskan kantor lelang Negara mendapat ijin Pengadilan Negerisetempat bila hendak melelang barang jaminan;BahwaTergugat harus mempunyai bukti Apraisal Independent untukmenentukan Nilai Limit untuk pengajuan Lelang, hal demikian seringterjadi tidak adanya tranparansi sehingga tidak adanya keseimbanganhukum maupun azas keadilan karena Objek Sengketa dipaksa dilelangdengan harga murah yang penting

  BahwaMakadilakukan oleh Tergugat yang telah mengajukan permohonanjadwal lelang kepada Tergugat Ill.Namun demikian dalildalil yang disampaikan Penggugat dalamsurat gugatannya sama sekali tidak mengandung sengketa hukumseperti dalildalil sbb:Putusan Mahkamah Agung RI No. 3210 Tahun 1984,mengharuskan Kantor Lelang Negara mendapat ijin PengadilanNegeri setempat bila hendak melelang barang jaminan.Tergugat harus mempunyai bukti apraisal independent untukmenentukan nilai limit untuk pengajuan lelang.Pengertian

  ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMk)Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangdengan tegas dinyatakan bahwa Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Iltidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanyasepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhilegalitas formal subjek dan objek lelang, sehingga Tergugat Ill menerbitkanSurat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang .Menanggapi gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan Tergugat harus mempunyai bukti Apraisal

  53 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Kds.dan tidak dapat dibuktikan, oleh karena Tergugat selaku kreditur berdasarkanpasal 6 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atasTanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) dan jugaberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah diberi hak untukmenjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yangmenyatakan Tergugat harus mempunyai bukti Apraisal

• EKSEPSI KEKURANGAN PIHAK : Bahwa mengenai Posita Gugatan Para Pelawan pada poin nomor 8.2, 8.3,8.4, 8.7, 8.8, yang setiap poinpoin tersebut pada intinya adalah menyebutkanharga lelang yang terlalu murah, tidak wajar dan tidak menggunakanappraisal, nilai harga lelang yang lebih besar dari pencairan kredit, namunnyatanya Para Pelawan tidak menyertakan KJPP/Apraisal yang digunakanoleh Terlawan Ill selaku pemohon lelang maka dapat menjadikan dalil ParaPelawan tersebut menjadi dalil sepihak saja yang

  .06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang, yang sifatnya25wajib tersebut yang tidak dijalankan oleh Terlawan III selaku pemohon lelang;Bahwa nilai pencairan kredit yang menurut Para Pelawan adalah sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) adalah tidak berhubungan dengan nilaiLelang karena sebagaimana aturan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang, nilai limit lelang adalahditentukan berdasarkan penilaian independent, dalam hal ini adalahditentukan oleh Pihak KJPP/Apraisal

  EKSEPSI KEKURANGAN PIHAK :Bahwa mengenai Posita Gugatan Para Pelawan pada poin nomor 8.2, 8.3,8.4, 8.7, 8.8, yang setiap poinpoin tersebut pada intinya adalah menyebutkanharga lelang yang terlalu murah, tidak wajar dan tidak menggunakanappraisal, nilai harga lelang yang lebih besar dari pencairan kredit, namunnyatanya Para Pelawan tidak menyertakan KJPP/Apraisal yang digunakanoleh Terlawan Ill selaku pemohon lelang maka dapat menjadikan dalil ParaPelawan tersebut menjadi dalil sepihak saja yang tidak

  Sri Mulya Rini sebaga Turut Terlawan III,EKSEPSI KEKURANGAN PIHAK Bahwa Para Pelawan tidak menyertakan KJPP/Apraisal yang digunakan olehTerlawan Ill selaku pemohon lelang maka dapat menjadikan dalil Para Pelawantersebut menjadi dalil sepinak saja yang tidak dapat diuji kebenarannya;4 EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) Bahwa Gugatan Para Pelawan ini dalam Perihalnya menyebut GugatanPerlawanan Pihak Ketiga (Derden Verset), namun jika mempelajari denganseksama mengenai subjek hukum dalam gugatan

• Bahwa namun demikian putusan Mahkamah Agung No. 3210 1Th.1984Mengharuskan kantor lelang Negara mendapat ijin Pengadilan Negerisetempat bila hendak melelang barang jaminan;Halaman 4 Putusan Nomor 182/Pdt/2017/PT SMG8.10.BahwaTergugat harus mempunyai bukti Apraisal Independent untukmenentukan Nilai Limit untuk pengajuan Lelang, hal demikian sering terjaditidak adanya tranparansi sehingga tidak adanya keseimbangan hukummaupun azas keadilan karena Objek Sengketa dipaksa dilelang denganharga murah yang

  melawan Hukum (PMH), yang menurut Penggugat dilakukanoleh Tergugat yang telah mengajukan permohonan jadwal lelang kepadaTergugat Ill.Namun demikian dalildalil yang disampaikan Penggugat dalam suratgugatannya sama sekali tidak mengandung sengketa hukum sepertidalildalil sbb:Halaman 10 Putusan Nomor 182/Pdt/2017/PT SMGPutusan Mahkamah Agung RI No. 3210 Tahun 1984, mengharuskan KantorLelang Negara mendapat ijin Pengadilan Negeri setempat bila hendakmelelang barang jaminan.Tergugat harus mempunyai bukti apraisal

  Menanggapi gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan Tergugat I harusmempunyai bukti Apraisal Independen untuk menentukan nilai limit dalampengajuan lelang, bahwa perlu Tergugat II sampaikan sesuai dengan PMKNo.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Dalam pasal 44 ayat (1) dinyatakan Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:a. penilaian oleh Penilai; atauHalaman 32 Putusan Nomor 182/Pdt/2017/PT SMG10.11.b. penaksiran oleh Penaksir.Dalam pasal 44 ayat (2), Penilai sebagaimana dimaksud

• Foto copy Laporan Apraisal Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) IMMANUEL,JOHNNY DAN REKAN, diberi tanda bukti T3;4. Foto copy Surat Undangan An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota SemarangNomor: 005/21985, tertanggal 14 September 2017, yang dilampiri daftar hadir danBerita Acara Sosialisasi, diberi tanda bukti T4;5.

  bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para PemohonKeberatan bertanda P7, yang sama dengan lampiran bukti surat yang diajukan olehTermohon I, Termohon Il dan Turut Termohon bertanda T1 yang berupa BeritaAcara Hasil Musyawarah Tentang Ganti Rugi Pengadaan Lahan Untuk Proyek SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Kelurahan Bambankerep KecamatanNgaliyan Kota Semarang Tahun 2018 yang didukung dengan bukti surat bertanda P8yang sama dengan bukti surat bertanda T3 yang berupa Laporan Apraisal

• Gowa yang jumlahnya ditaksir oleh Juru Taksir Resmi (Apraisal) pada saat dilaksanakan eksekusi dikurangi nilai taksir uang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupah) (pada Tahun 1990) pada saat dilaksanakan eksekusi;---------------------------------

• Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;------

DALAM REKOPENSI :

• Menolak gugatan rekopensi Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi seluruhnya;------------------

  Gowa pada saatdilaksanakan eksekusi dengan menujuk Juru Taksir Resmi (Apraisal).

  Gowa yang jumlahnya ditaksir olehJuru Taksir Resmi (Apraisal) pada saat dilaksanakan eksekusi dikurangnilai taksir uang Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupah) (padaTahun 1990) pada saat dilaksanakan eksekusi; Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untukselebihnya;DALAM REKOPENSI : Menolak gugatan rekopensi Penggugat Rekonpensi semulaTergugat KonpensiSeluruhnya; 2222 n2 nnn nnn nen nn eeeDALAM KONPENSI!

• Sucofindo Apraisal Utama/KJPP IJR

• Foto copy Risalah perundingan tanggal 08 Mei 2014 Perihal.Performance Apraisal ( Penilaian Karyawan ) ;T8. Foto copy Risalah perundingan tanggal 12 Mei 2014 tentang.Review Performance Apraisal ;T9. Foto copy Risalah perundingan tanggal 14 Mei 2014 tentang.Review Performance Apraisal ;T10. Foto copy Risalah perundingan tanggal 20 Mei 2014 tentang.Review Performance Apraisal ;T11. Foto copy Undangan Kepada Sarikat pekerja perihalUndangan Diagonal Slice Lunch Meeting ;T12.

  ARDIE POELOENGAN beserta beberapa timmanajemen lainnya, telah menunggu PARA PENGGUGATdi ruang rapat untuk menindaklanjuti hasil perundingantanggal 20 Mei 2014 antara Perusahaan dengan PARAPENGGUGAT guna memberikan simulasi hasilperhitungan ulang Performance Apraisal kepadaPARA PENGGUGAT, sebagaimana tertuang dalamBukti Tertulis T10;e Bahwa benar setelah menunggu PARA PENGGUGATsSampai dengan Pkl, 09.50 WIB, PARA PENGGUGATmaupun perwakilannya tidak ada yang hadir dalamrapat yang telah dijadwalkan tersebut

• Jenis : Pinjaman Jangka Panjang (PJP);Perjanjian kredit Nomor : 173/306/08/PJP;Jumlah : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Provisi : 1% flat;Bunga : 11,5/tahun;Administrasi : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Apraisal : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);JW : 2008 s/d 2013;2.

• Jika dalam waktu 6(enam) bulan sejak perjanjian ditandatangani objek sengketatidak terjual, maka salah satu pihak para penggugat dapat membayar 55% kepadatergugat I, IL, III, atau para penggugat menerima 45% dari tergugat I, II, III sesuaidengan harga terakir yang diperoleh dari ratarata penilaian apraisal yang ditunjuk;11.

• Pada pembicaraan selanjutnya laludiadakanlah kunjungan ke Lampung karena Penggugat berdomisili diBandar Lampung dan disepakati Penggugat setuju untuk mengajukanplafon ke Bank BNI SKC Kramat;Bahwa untuk keperluan pengajuan kredit tersebut Penggugat telahmenyerahkan syaratsyarat yang diperlukan oleh Bank antara lain SertipikatJaminan, Kontrak Kerjasama, Rekening Koran dan lainlain dan telahdilakukan pula oleh Bank peninjauan lokasi objek jaminan bersamaandengan tim apraisal rekananan Bank untuk melakukan

• mengenai tanah sisa tersebut Penggugat tidak memiliki biaya untukmembangun ruko sebagai tempat usaha, maka Penggugat berkehendakuntuk meminta ganti rugi seluruhnya;Bahwa, dikarenakan Nilai Penggantian Wajar (NPW) tanah dan bangunanyang diterbitkan oleh Tergugat III terebut sebagaimana diatas, adalah nilaiyang tidak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di wilayah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung,bahkan masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan nilai Apraisal

  Bangunanyang di nilai oleh Apraisal BRI 250 m2 berbanding bangunan yang kami nilai144 m2 (250 m2 berbanding 144 m2 yaitu bangunan yang di bebaskanluasnya 57,6 % dari luas bangunan total).Tanah yang oleh Apraisal BRI nilai 304 m2 berbanding tanah yang kita nilai134 m2 ( 304 berbanding 134 yaitu tanah yang dibebaskan 44,08 % daritanah keseluruhan).Dengan data diatas dapat disimpulkan nilai penggantian wajar yang dinilaioleh kami selaku tergugat III kisaran 50 % baik tanah maupun bangunan dariukuran

• Sesuai penilaian agunan yang dilakukan oleh Iwan Bachron & rekan,Apraisal & Consultant di Jakarta dalam suratnya No.00121/2.004704/P1/07/0441/1/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Laporan HasilNo. 3/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.SusPailit/2019/PN.SmgPenilaian Aset Atas Nama CV Sinar Muria Teknik (vide Bukti P 22),penilaian atas Tanah Jangli adalah sebagai berikut: Nilai Pasar : Rp 7.153.000.000,00 Nilai Likuidasi : Rp 5.221.000.000,00.

  Sesuai penilaian agunan yang dilakukan oleh Iwan Bachron & rekan,Apraisal & consultant di Jakarta dalam suratnya No.00120/2.004704/P1/07/0441/1/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Laporan HasilPenilaian Aset Atas Nama CV Sinar Muria Teknik (vide Bukti P 23),penilaian atas Tanah Tanggul adalah sebagai berikut: Nilai Pasar : Rp 677.000.000,00 Nilai Likuidasi : Rp 488.000.000,00. Bahwa penjualan terhadap agunan an.

  Diberi tanda P21 ;No. 3/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.SusPailit/2019/PN.Smg22.23.24.Foto copy Surat lwan Bachron & rekan, Apraisal & Consultant di JakartaNo.00121/2.004704/P1/07/0441/1/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihalLaporan Hasil Penilaian Aset Atas Nama CV Sinar Muria Teknik.

  Diberitanda P22;Foto copy Surat Iwan Bachron & rekan, Apraisal & Consultant di JakartaNo.00120/2.004704/P1/07/0441/1/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihalLaporan Hasil Penilaian Aset Atas Nama CV Sinar Muria Teknik. Diberitanda P23 ;Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/58 Tahun 2019Tanggal 19 Nopember 2019 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluhlima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

• Tanah Bangunan yang terletak di Jalan Mesjid Raya No.184 C Sertifikat Hak Milik (SHM) No.20038 (ex 645), GS.no. 023, luas 131 M2atas nama Robert Hendrik sesuai apraisal dinilai sebesar Rp. 5.073.600.000(Lima milyar tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai nilaipasar. B.

  Padahal diketahui baikobjek yang dinilai oleh apraisal yang ditunjuk Tergugat II, adendum perjanjianyang dibagi sebagai 3 bagian objek serta appraisal independen yang diajukanpihak Pembanding/ dahulu Penggugat semua objek secara terpisah.

  Padahal diketahui baik objek yangdinilai oleh apraisal yang ditunjuk Tergugat II, adendum perjanjian yang dibagisebagai 3 bagian objek serta appraisal independen yang diajukan pihakPembanding/dahulu Penggugat semua objek secara terpisah.

• Tergugat tidak melakukannyadan dengan sewenangwenang menentukan besaran ganti rugi yang tidaklayak dan sangat jauh dari harga pasaran ataupun Nilai transaksi jual bellitanah terbaru, yang mana Penggugat telah memberitahukan mengenaitransaksitransaksi jual beli tanah sekitar, sebagai bahan pembandingmenentukan besaran ganti rugi yang sesuai.Bahwa Tergugat telah melakukan proses penilaian ganti rugi tanah yangterkena Tol dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Firman Aziz &Rekan (Tergugat Il) sebagai apraisal

  penilaiandan hasil penilaiannya telah diberitahukan secara tertutup dengan caramemberitahukan secara orang per orang untuk melihat dan membaca hasilpenilaiannya dan tidak beri salinan (fotocopy) bahkan tidak diperbolehkanuntuk difotocopy, akibatnya hanya beberapa orang Penggugat saja yangmemiliki Handphone Kamera saja yang bisa mengambil gambar hasilpenilaian tersebutBahwa Tergugat menyatakan bahwa nilai/besaran ganti rugi yang akanditerima oleh Penggugat adalah sebesar hasil penilaian Tergugat II (apraisal

  Bahwaperbuatan Tergugat menetapkan nilai ganti kerugianberdasarkan hasil penilaian Tergugat II ( Apraisal) tidakmencerminkan nilainilai yang baik yang hidup di masyarakatbahkan lebih tepat jika disebut tidak manusiawi mengingat adalahan yang merupakan satusatunya sumber matapencaharian untuk dapat sekedar menyambung hidup, dapatkita perkirakan bahwa masa depan warga tersebut akansangat suram karena tidak ada jaminan sumber matapencaharian, karena nilai ganti rugi yang diberikan Tergugat tidak dapat

• Menetapkan seorang Juru Taksir atau Apraisal untuk menghitung berapajumlah harta berama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dalam bentukuang.5. Menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada banding dan kasasi.6.