e) Memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad)walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.f) Menghukum Tergugat Il untuk mematuhi hukuman ini.g) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkosongkos perkarayang timbul karena perkara ini.SUBSIDAIRJika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 23 Februari 2017,Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan delegasi

di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sedangkan Tergugat danTergugat Il hadir menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 06 April 2017,Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, Penggugatberalasan ketidakhadirannya karena bersidang di Pengadilan Negeri Medan,sedangkan Tergugat hadir menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 27 April 2017,Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan delegasi

Sedangkan Tergugat dan Tergugat Il hadirmenghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 24 Mei 2017,Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan delegasi yang dibuat oleh Imirzan Akhyar, Jurusita pada PengadilanHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2017/PN Sk!Negeri Medan Nomor 2/Pdt.G/2017/PNSkI, tanggal 10 Mei 2017, yangdibacakan di persidangan.

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 7 /Pid.CR/ 2020/PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama

Ww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.id mail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 24 /Pid.CR/ 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama lengkap : NONA KADER Alias Cl NONA;Tempat lahir : Ternate ;Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 11Desember1973

Negeri JakartaSelatan tanggal O8 Februari 2017 pada register perkara Nomor75/PDT.G.PLW/2017/PN.JKT.SEL. telah mengajukan perlawanan terhadapTerlawan dengan alasanalasan sebagai berikut ;1.Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Putusan No. 788/PDT.G/2015/PN.Jkt.SelPengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus dengan putusan Verstek (tidakhadirnya Tergugat) terhadap Pelawan;Bahwa Pelawan sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan sidangdari Pengadilan Jakarta Selatan maupun Pengadilan Negeri Tangerang(delegasi

Sel.pada tanggal 26 Januari 2017 dari Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi)untuk menghadiri persidangan aanmaning di Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 1 Februari 2017.Bahwa Pelawan telah menghadiri panggilan aanmaning pada tanggal 1Februari 2017, namun persidangan aanmaning ditunda ke tanggal 22Februari 2017, maka dengan demikian pengajuan Verzet aquo masihmemenuhi jangka waktu yang ditentukan.Bahwa selain itu Pelawan hendak menyangkal dalildalil Terlawan, semulaPenggugat dalam Perkara

Sel.pada tanggal 26 Januari 2017 dari Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi)untuk menghadiri persidangan aanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 1 Februari 2017.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Perlawanannya makaPelawan telah mengajukan suratsurat bukti yang diberi tanda dengan suratbukti P1 sampai dengan bukti P4, dan 1 (Satu) orang saksi;Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya para Terlawan, gunameneguhkan dalildalil Jawabannya telah pula mengajukan sSuratsurat

No. 788/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 26 Januari 2017 dari Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi)untuk menghadiri persidangan aanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 1 Februari 2017.

Sel. pada tanggal 26 Januari 2017 dariPengadilan Negeri Tangerang (delegasi) untuk menghadiri persidanganaanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Februari2017 ;Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Pelawan dalam mengajukan perlawanannya telah memenuhi tenggangwaktu yang ditentukan oleh Undangundang, yaitu selama 14 (empat belas hari)terhitung setelah tanggal diterimanya pemberitahuan putusan oleh Pelawanatau pada hari kedelapan sesudah aanmaning

REKONVENSI e Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI e Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 3 256.000, (tiga juta dua ratus lima puluh enam riburupiah) ;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi

dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada kuasa TergugatII dan Tergugat VII, karena pada saat putusan tersebut diucapkan Tergugat II danTergugat VII tidak hadir dalam persidangan;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Tergugat III,karena pada saat

putusan tersebut diucapkan Tergugat III tidak hadir dalam persidangan; Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Kuasa TergugatLIV,V,VI,VUIIX dan X karena pada saat putusan tersebut diucapkan TergugatLIV,V,VI,VUIIX dan X tidak hadir dalam persidangan

;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Desember 2013, yang merupakan relasPage 5 of 12pemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Tergugat XIkarena pada saat putusan tersebut diucapkan Tergugat XI tidak hadir dalam persidangan;Membaca akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tanganioleh Panitera Pengadilan

PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IBJalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuatoleh Hakim Pengadilan NegeriDalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 2 / Pid.CR/ 2019/ PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat, dalam perkara

" PENGADILAN NEGERI TERNATE KELASIB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 20 / Pid.CR /2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana rngan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

=~ PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.id/ Email Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuatolehHakim Pengadilan Negeri DalamDaftar Catatan Perkara (Pasal 209ayat (2) KUHAP)Nomor 2 /Pid.CR/ 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat, dalam perkara

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 7 / Pid.CR/2019/ PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :

permohonan pencabutan perkaraNo. 19/Pdt.G/2017 PN Bar yang diajukan secara tertulis oleh Kuasa hukumPenggugat tertanggal 15 November 2017, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut perkara tersebut yaitu. perkara nomor:19/Pdt.G/2017 PN Bar;Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabutsurat gugatan tersebut dilakukan pada saat Persidangan Pertama dan pada saat ituPara tergugat belum hadir meskipun telah dipanggil dan relas panggilan dari yangbersangkutan juga belum diterima karena delegasi

Pengadilan Negeri Makassardan delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku Il Pedoman TeknisAdministrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007Mahkamah Agung RI Tahun 2008 bahwa Gugatan dapat dicabut, jika tergugatsudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatpersetujuan dari tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a guo penggugatmengajukan pencabutan gugatan pada saat persidangan pertama sehingga tidakmemerlukan

Putusan Nomor 32 P/HUM/2020tinggi (Permen delegasi) dengan Permen yang dibentukberdasarkan kewenangan (Permen otonom). Permen delegasihanya boleh mengatur lebih lanjut materi yang jelasjelasdidelegasikan tanpa diperbolehkan menambah pengaturan laindiluar apa yang telah didelegasikan. Sementara Permen otonompengaturannya bisa lebih luas dari pada Permen Delegasi.

Butir 214 inisekaligus mengkonfirmasi bahwa delegasi kepada direkturjenderal bukanlah dalam bentuk Pendelegasian kewenanganmengatur hal ini dikarenakan secara tegas Pasal 8 ayat (1)UU P3 tidak mengakui Peraturan Dirjen sebagai peraturanperundangundangan. Delegasi kepada Dirjen olehperaturan perundangundangan di bawah UU hanyalahHalaman 43 dari 100 halaman.

Putusan Nomor 32 P/HUM/20204.2.4.berupa delegasi dalam pembuatan keputusan (Beschikking)atau tindakan faktual administrasi pemerintahan;Bahwa dalil delegasi dalam Pasal 15 ayat (5) PermentanRekomendasi Impor Produk Hortikultura adalah delegasiuntuk membuat penetapan/keputusan sehingga memenuhiketentuan Lampiran II Butir 214 UU P3 adalah dalil yangtidak tepat.

Peraturan pelaksana bersumber darikewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber darikewenangan atribusi.

Attamimi dalam disertasinya yang berjudulPeranan Keputusan Presiden Republik Indonesia DalamPenyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi AnalisisMengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan DalamKurun Waktu Pelita IPelita VI, dijelaskan bahwa delegasi dalambidang perundangundangan alah = pemindahan/penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dar pemegangkewenangan asal yang memberi delegasi (delegans) kepada yangHalaman 73 dari 100 halaman.

Menetapkan biaya perkara pada Pemohonmenurut hukum;Subsidair : Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon telah dipanggilmelalui delegasi pemanggilan pada Pengadilan Agama Padang pada tanggal14 Januari 2016, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan padatanggal 11 Februari 2016 relaas panggilan tersebut belum diterima oleh Majelis,dan Pemohon juga tidak hadir dipersidangan ;Bahwa pada hari sidang yang telah

ditetapkan pada tanggal11 Februari 2016, Termohon telah datang menghadap dipersidangan;Bahwa pada hari sidang selanjutnya tanggal 17 Maret 2016, Pemohontelah dipanggil secara resmi dan patut melalui delegasi pemanggilan padaPengadilan Agama Padang pada tanggal 07 Maret 2016, namun berita acararelaas tersebut menyatakan bahwa alamat Pemohon tidak lengkap, sedangkanPemohon juga tidak hadir dipersidangan;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datangmenghadap ke muka sidang dan

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,memberikan pengertian Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha yakni Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenangyang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang ataubadan hukum perdata;Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Brbd Bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untukmemperoleh wewenang pemerintahan yaitu Atributif dan Delegasi

Sedangkan wewenang Delegasi adalahpelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yangdiberikan dari pihak atasan kepada bawahan dengan ketentuan :Kewenangan tersebut tidak beralih menjadi kewenangan dari penerima delegasi;Penerima delegasi wajib bertanggungjawab kepada pemberi delegasi;Pembiayaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut berasal dari pemberi delegasikewenangan;eBahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jelasdisebutkan adanya kewenangan Desa

Pelindo I akanmenyelesaikan permasalahan warga eks Koja Utara;Bahwa dari pihak warga eks Koja mempercayakan kepada delegasi Warga KojaUtara atau D"GAJARA dibawah pimpinan terdakwa I untuk melakukankomunikasi dengan PT.

Pelindo II sebesar Rp1.200.000, per meter;Bahwa perjuangan yang dilakukan Delegasi Warga KojaUtara (D'Gajara) dibawah pimpinan Terdakwa I;Bahwa seingat Terdakwa pernah rapat dengan pihak KomnasHAM;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Komnas HAMmembuatrekomendasi ke Presiden Republik Indonesia tentang gantirugi tanah eks warga Koja Utara yang dipergunakan oleh PT.Pelindo II;Bahwa sepengetahuan saksi perwakilan Delegasi Warga KojaUtarabertemu dengan Komisi III DPRI;Bahwa mekanisme yang dilakukan Terdakwa

Chris Lalamentik, Kol LautPunawirawan.Bahwa yang menunjuk Pimpinan Delegasi Warga Koja Utara J D'Gajara untukmembantu meminta ganti rugi atas tanah warga eks Koja yang dipergunakanoleh PT.

Pelindo II minta pengurangan hargatanah Rp. 2.750.000, dari seluruh jumlah warga;Bahwa tanggapan harga permeter Rp. 2.750.000, dari pihak Terdakwa Iselaku Delegasi Warga Koja Utara menyatakan tidak bisa;Bahwa pada akhirnya tidak pertemuan untuk keseragaman harga antara pihak PT.Pelindo II dengan Warga Koja Utara dan tidak terjadi kesepakatan harga denganalasan pihak PT.

GAJARA (Delegasi Warga Koja Utara) yang diketuai olehTerdakwa I selaku Direktur Eksekutif dan dibantu oleh Terdakwa II selaku DirekturKeuangan untuk membantu warga eks Koja Jakarta Utara untuk menuntut ganti rugi atastanah warga yang telah dipergunakan oleh PT.

Pemohon Eksekusi dan Pengadilan Negeri terkait, apalagiyang meminta bantuan Pengadilan Negeri yang lain (delegasi), tentunyatidak dapat memperinci di muka setiap barang yang ada dalam suatu"bangunan" yang hendak di sita eksekusi. Tidak ada hukum acara yangmengharuskan agar setiap barang yang ada harus dirinci satu persatubaru kemudian bisa disita eksekusi.

Di sinilah peranan JuruSita untuk mengidentifikasi pada saat suatu sita eksekusi dilaksanakan.Jika sita dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang menerima delegasi,maka tentunya Juru Sita Pengadilan Negeri tersebutlah yang akanmelakukan fungsi ini. Pengadilan Negeri yang memberikan delegasihanya akan secara umum menyampaikan datadata aset yang hendakdisita untuk kemudian diidentifikasi oleh Juru Sita pelaksana.

Sepanjangaset yang disita termasuk dalam lingkup barang yang dimaksud dalampenetapan Pengadilan Negeri pemberi delegasi, maka Juru Sita bisaHal. 18 dari 31 hal. Put.

Sehubungan dengan pendelegasian sita eksekusi, timbul persoalanyang berkenaan dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yangmenerima delegasi untuk menilai surat penetapan. Apakah berwenangmenilai benar atau tidaknya dan tepat tidaknya isi surat penetapan?Jawabannya adalah tidak!""Bukankah yang mengetahui seluk beluk perkara adalah PengadilanNegeri yang mendelegasikan? Sedangkan Pengadilan Negeri yangmenerima delegasi sama sekali tidak mengetahui sengketa yangsebenarnya!"

No. 473 K/Pdt/2008Persamaan dilakukan).Apa efektifitas pelaporan jika baik Pengadilan Negeri Cilacap maupunPengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri sebagai pihak yangmemberikan delegasi sudah mengetahui seluruh dalil bantahanPembantah dan PT Magna Finance?

dari Pengadilan Negeri Bantul kepadaTurut Termohon Banding III/ Turut Tergugat III tertanggal 9 Juli 2020;Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT YYKMembaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor85/Pdt.G/2019/PN Bil telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan NegeriMagelang atas permintaan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Bantulkepada Turut Termohon Banding IV/ Turut Tergugat IV tertanggal 6 Juli 2020;Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor85/Pdt.G/2019

/PN Bil telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan NegeriYogyakarta atas permintaan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Bantulkepada Turut Termohon Banding V/ Turut Tergugat V tertanggal 9 Juli 2020;Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor85/Pdt.G/2019/PN Bil telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan NegeriBantul kepada Turut Termohon Banding VI/ Turut Tergugat VI tertanggal 2 Juli2020;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding oleh Pembanding /Penggugat telah mengajukan

NegeriYogyakarta atas permintaan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Bantul ;Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNo. 85/Pdt.G/2019/PN Bil telah diberitahukan kepada Turut Termohon BandingVI / Turut Tergugat VI pada tanggal 21 Juli 2020 oleh Juru Sita PengadilanNegeri Bantul ;Membaca Relaas Pemberitahuan Inzage / Memeriksa Berkas BandingNomor 85/Pdt.G/2019/PN Btl telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding Kuasa Penggugat pada tanggal 9 Juli 2020 oleh Juru sita Pengadilan

NegeriHalaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT YYKYogyakarta atas permintaan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Bantul ;Membaca Relaas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa BerkasPerkara Inzage Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Bil telah diberitahukan kepadaTermohon Banding / Tergugat, Turut Termohon Banding / TurutTergugat masingmasing pada tanggal 7 Juli 2020 dan kepada Turut Termohon Banding II/ Turut Tergugat Il pada tanggal 9 Juli 2020 oleh Juru sita Pengadilan NegeriBantul ;Membaca

atas permintaan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Bantul ;Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas/Inzage Nomor85/Pdt.G/2019/PN Btl telah diberitahukan kepada Turut Terbanding V / TurutTergugat V pada tanggal 9 Juli 2020 oleh Juru Sita Pengadilan NegeriYogyakarta atas permintaan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Bantul ;Membaca Relaas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa BerkasPerkara/Inzage Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Bil telah diberitahuakan kepada TurutTermohon Banding VI / Turut tergugat

PAL SEO PUTRI sebagai Turut Tergugat (Turut Terbanding 1)melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Februari2020 ; CV Duta Prestasi sebagai Turut Tergugat II (Turut Terbanding Il)melalui delegasi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan NegeriTanjungpinang pada tanggal 19 Maret 2020 ;Menimbang bahwa, terhadap Putusan tersebut, Penggugat melaluiKuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dariAkta Permohonan banding Nomor Nomor 09/AKTA/PDT/2020/PN.

Btm joNomor 156/Pdt.G/2019/PN Bim, tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Batam.Bahwa Permohonan banding tanggal O4 Maret 2020 tersebutdiberitahukan kepada :Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 119/PDT/2020/PT PBR Ahli Waris Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batampada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam padatanggal 20 Maret 2020 ; Tutut Terbanding II melalui delegasi yang dilaksanakan oleh JurusitaPengadilan Negeri Tanjungpinang

pada tanggal 19 Maret 2020;Menimbang bahwa, Pembanding telah mengajukan Memoribandingnya tertanggal 17 April 2020 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 April 2020 ;Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut telahdiberitahukan serta diserahkan kepada : Ahli Waris Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batampada tanggal 27 April 2020 ; Turut Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam padatanggal 27 April 2020 ; Tutut Terbanding II melalui delegasi

2020;Menimbang bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding, TurutTerbanding dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra MemoriBanding :Bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksaberkas perkara (inzage); Telah pula disampaikan pemberitahuan inzagemelalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam kepada : Kuasa Pembanding pada tanggal 23 Maret 2020 ; Ahli Waris Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding II melalui delegasi

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru memahami danmenerapkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan PendelegasianWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Departemen Agama;Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumputusannya menganggap terdapat kesamaan antara wewenang berdasarkanMandat/Kuasa dan wewenang berdasarkan Delegasi

Majelis Hakim Bandingtelah tidak cermat memahami wewenang berdasarkan Mandat/Kuasa danwewenang berdasarkan Delegasi, padahal didalam Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia No. 492 Tahun 2003 tersebut jelasjelasperbedaannya;Bahwa kewenangan berdasarkan Pemberian Kuasa/Mandat diatursecara tegas didalam Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNo. 492 Tahun 2003 yang uraian mengenai pejabat yang diberi kuasa, jenisjenis mutasi, subyek yang terkena mutasi serta lingkup mutasi telah diatursecara

No. 186 K/TUN/2008mutasi telah diatur secara tegas pula didalam Lampiran Il Keputusan MenteriAgama RI No. 492 Tahun 2003;Bahwa putusan Majelis Hakim Banding nyatanyata mengandungkesalahan dalam penerapan hukum karena didalam pertimbangan hukumnyapada halaman 9 paragraf ketiga menyatakan kewenangan Kepala KantorWilayah Departemen Agama dalam menandatangani Surat Keputusan MutasiPenggugat/Pembanding adalah suatu delegasi dari Menteri Agama RTIdengan mengacu pada Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia

Ketentuan ini sejalandengan tindakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang memutasiTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Jabatan StrukturalEselon IV;Bahwa Majelis Hakim Banding telah pula tidak mencermati ketentuandidalam Lampiran Il Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003tentang wewenang berdasarkan Delegasi jelasjelas hanya menyangkutHal. 8 dari 11 hal. Put.

,Menimbang ternyata Pemohon tidak hadir walaupun menurut BeritaAcara Panggilan Sidang pertama Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bgr, tanggal 16 Juli 2018, yang telah dibacakan disidang dan menurut Berita Acara Panggilan Sidang kedua Delegasi PengadilanNegeri Jakarta Timur Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bgr, tanggal 31 Juli 2018,Pemohon tetap tidak hadir dan juga tidak menyuruh kuasanya atau orang lainyang sah untuk hadir dipersidangan;Menimbang berdasarkan Pasal 2 ayat (4)

Delegasi harus definitif, artinya tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yangtelah dilimpahkan2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinyadelegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturanperundangundangan3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaiantidak diperkenankan adanya delegasi454. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenangtersebut5.

Tidak ada penyerahan wewenang pada mandat maka yangbertanggungjawab secara yuridis tetap pada mandans (pemberi wewenang)Pada atribusi wewenang pertanggungjawaban secara yuridis oleh si penerimawewenang dan pada delegasi maka pemberi wewenang tidak bertanggungjawab,pertanggungjawaban sudah beralih pada delegatoris;Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya adalah :1.

Kaltim Prima Coal Nomor 21. a/HP/XIX/08/2010 tanggal 20Agustus 2010 : Atribusi atau Delegasi atau Mandat;Hal 45 dari 70 hal. Put.No.41/2010/PTUN.SMD2. Siapakah yang bertanggungjawab secara yuridis terhadap penerbitan obyeksengketa berupa Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/DaerahAtas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan dan Penjualan SahamMilik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Pada PT.

Delegasi harus definitif, artinya tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yangtelah dilimpahkan2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinyadelegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturanperundangundangan3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaiantidak diperkenankan adanya delegasi4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenangtersebut5.

Bahwa menurut doktrin hukum administrasi negara seperti dipaparkandi atas (vide supra) disimpulkan salah satu persyaratan delegasiadalah delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubunganhirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi,sedangkan berdasarkan paparan diatas Perwakilan BPK RI diSamarinda yang dipimpin Kepala adalah salah satu unsurPelaksana BPK yang berada di bawah AKN VI dan bertanggungjawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama KeuanganNegara VI dan Auditorat Utama