padatanggal 10 Februari 2009, 1618 Februari 2009, 1920 Februari 2009, 26Februari, 3 Maret, 14 Maret, 17 Maret, 19 Maret, 1415 April 2009, serta 16April 2009;Bahwa Memo perintah lembur sebagaimana bukti T1 menunjukkan dengansangat terang bahwa kondisi perusahaan Termohon Kasasi semulaPenggugat adalah dalam kondisi banyak order, sehingga tidak dapatdibenarkan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk melakukan Effisiensi,Pendapat Pemohon Kasasi semula Tergugat dibenarkan oleh salah satuHakim Anggota dalam dissenting

No.08 K/Pdt.Sus/2010dan sependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini.3.

Dan hal ini jugasependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini;6.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan II tersebutharus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dan Ildinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

ditandatangani oleh panitia pemilihan, saksisaksi,dan semua peserta; Bahwa tidak maksimalnya Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten meresponpengaduan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapatdijadikan alasan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara objeksengketa, karena terjadi setelah proses pemilihan kepala desa selesaidilaksanakan; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugatharus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

ALASAN BANDING KEEMPATTENTANG DISSENTING OPINIONDalam UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1970yang telah disahkan DPR RI pada bulan Desember 2003, mencantumkanPasal 19 ; (4).

Namun keberatan atauargumentasi yang diajukan itu akan dapat membantu masyarakat membaca,menganalisis dan mengkritik putusan yang telah dibuat.Bahwa setelah kami membaca secara seksama pertimbanganpertimbangan hukum Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yangHalaman 18 dari 29 halaman Put.nomor :34/PID.SUS/2020/PT DPSmemeriksa dan mengadili perkara aquo, telah ternyata bahwa kami tidakmenemukan adanya dissenting opinion dalam putusan tersebut, padahalmenurut keyakinan kami setelah mengikuti

peradilan itusendiri.Pendekatan progresif membenarkan adanya dissenting opinion karena halitu dianggap sebagai bagian dari pendidikan hukum terhadap masyarakat.Masyarakat akan memiliki wacana dari freedom of opinion untuk melakukanpenilaian terhadap putusan hakim itu.

Memang harus disadaribahwa pendapat hakim yang berbeda tidak menentukan benar tidaknyapendapat tersebut, tetapi obyektivitas pendapat tersebut diserahkan kepadapublic, baik kalangan akademisi, praktisi maupun justiabelen.Sifat dogmatis dan rigiditas Pasal 182 ayat 7 KUHAP memerlukanpeninjauan kembali terhadap kehendak adanya dissenting opinion.

./ Ketua Muda Bidang(Hukum) Agama/ Hakim Agung/ Ketua Umum IKAHI periode 2001 2004dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) XIII IKAHI, Maret 2001 di Bandung,menerangkan bahwa ;Halaman 19 dari 29 halaman Put.nomor :34/PID.SUS/2020/PT DPS Sebagai bagian dari pengawasan terhadap hakim hakim, keinginanmasyarakat agar dissenting opinion diterapkan dalam putusan hakim adalahjuga merupakan kehendak para hakim, karena dengan dissenting opinion ituperbedaan pendapat dari para hakim akan terlihat.

No. 2404 K/PID.SUS/20134 Bahwa apabila dilihat dari proses pengambilan putusan tersebut, yang didahuluidengan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) yang dikemukakan olehHakim Ketua Majelis yang menyatakan Terdakwa Dian Saputra bin Awansariterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan tunggal sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, yangmenurut hemat kami Hakim Ketua Majelis tersebut telah menyatakan pendapatdan memutus perkara tersebut secara adil dan dalam

yang menyatakan TerdakwaDian Saputra bin Awansari terbukti melanggar dakwaan tunggal dari SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar putusan dari Majelis HakimPengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara ini;5 Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar tersebut adalah kamar yang Terdakwa pakai atau tempati untukberistirahat dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menempati kamartersebut;Perihal pertimbangan dari perbedaan pendapat menyangkut Dissenting

tidakmempertimbangkan faktafakta yang terungkap selama persidangan, dan tidak10mempertimbangkan faktafakta yang terungkap selama persidangan, selain itujuga terkesan sangat subyektif sehingga dengan demikian keliru pula dalam halcara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang;Bahwa dengan pertimbanganpertimbangan yang sangat sumir dan hanyamemperhatikan serta mengutip keberatankeberatan yang diajukan olehPenasehat Hukum dalam Pledoinya dengan tidak mempertimbangkan PerbedaanPendapat dalam putusan (Dissenting

,M.H. berbeda pendapat (dissenting opinion), sebagai berikut :e Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. Judex Facti yang telahmembebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dibuatberdasarkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkapdi persidangan;e Bahwa para saksi dari Kepolisian sesuai dengan kewenangannya telahmelakukan menggeledah maupun dan penyitaan, ternyata telah di temukan 3(tiga) butir pil warna biru yang mengandung metamfetamina.

Bahwa perkara a quo adalah bukan perkara pidana, tapi ruang lingkupadministrasi sebagaimana pendapat Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam Dissenting Opinion nya;2.

Dengandemikian bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusanharus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskanpendapatnya yang berbeda di dalam putusan;Menimbang, oleh karena itu dalam putusan terkait posisi DissentingOpinion (beda pendapat) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusanhakim, maka dissenting opinion sebagai bagian yang ada di dalam putusan.Hakim yang menyertakan dissenting opinion wajib menandatangani putusanhasil musyawarah majelis hakim sebagai

putusan final, hal ini sebagai upayauntuk menunjukkan bahwa penerapan dissenting opinion pada dasarnya tidakmenyebabkan terjadinya perpecahan pandangan majelis hakim.

Sementara dissenting opinion dapat dipandangsebagai bagian dari putusan yang timbul sebagai akibat dari perbedaanpendapat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan hakim dan ada di dalambagian putusan.

Berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa meskipun ada dissenting opinion tidak mengurangiHalaman 36 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2016/PT GTOkekuatan hukum putusan yang mengikat, karena yang menjadi putusanPengadilan adalah yang diputuskan secara musyawarah dan pendapatsebagian besar anggota majelis hakim dan ditandatangani oleh seluruh MajelisHakim yang memeriksa perkara.

OPINION halaman 219 alinea terakhir s/d halaman 220.Bahwa karena para Penggugat/Pembanding tidak mendalilkan dan meminta (tidakmemuat/mencantumkan) tentang adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan LAY KA*BAK dan keturunannya dan tidak ada satupun bukti yang diajukanpara Penggugat/Pembanding yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukumyang dilakukan LAI KABAK dan keturunannya ( para Tergugat/Turut Tergugat),maka berdasar menurut hukum gugatan para Penggugat harus ditolak, sebagaimanaputusan Dissenting

membuktikanputusan kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., danBONI DANIEL, SH., adalah telah parsial, tidak adil dan sudah tidak benar, karenatelah melakukan keberpihakan kepada para Penggugat/Terbanding yang membawakonsekwensi Hukum kaepada para Tergugat/Tuut Tergugat sekarang Pembandinguntuk menjadi pihak yang dirugikan dengan putusan tersebut, oleh karena itu paraTERGUGAT/para TURUT TERGUGAT secara serta merta mengambil alih seluruhpertimbangan dengan penerapan hukum dalam putusan DISSENTING

19 Hal, Put. 226/PDT/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScanner Penggugat ke dalam gugatan para Penggugat/Terbanding, menyebabkan putusantersebut sangat tebal yang terdiri dari 226 halaman yang berisikan pertimbanganpertimbangan hukum yang menyimpang dari pokok sengketa dan putusan terebutsangat membosankan, artinya bahwa putusan Hakim bukanlah dilihat dari tebalnyasuatu putusan yang berisikan pertimbangan pertimbangan hukum yang berbelitbelitdan tidak menyelesaikan masalah, bandingkan dengan putusan Dissenting

/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScannercukup dipertimbangkan oleh kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATUMANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., sehingga dengan demikian para Tergugat danpara Turut Tergugat telah berhasil membuktikan dalildalil bantahannya atas gugatanpara Penggugat tersebut halmana telah didukung oleh ketentuan hukum, yaitu ketentuanHukum Acara perdata, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Hal tersebut telah diterapkan secara tepat dan benar oleh Ketua Majelis Hakimincasu dalam Dissenting

Para Penggugat/Para Terbandingdalam dan posita gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum ataupunwanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dalam menguasai/memiliki obyek sengketadan juga dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak pernah Para Penggugat/ParaTerbanding meminta/memohon bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawanhukum ataupun ingkar janji dalam menguasai atau memiliki obyek sengketasebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Ketua Majelis DONALD E.MALUBAYA, SH. dalam putusan dissenting

Bungawalidengan status sertifikat hak milik (SHM);Bahwa menurut keterangan pejabat Badan Pertanahan Nasional(BPN) yang menjadi saksi dalam persidangan menerangkan bahwa padawaktu penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Bungawali tidak ada pihakyang berkeberatan;Bahwa Penggugat membeli objek perkara dari Bungawali dengan AktaJual Beli (AJB) Nomor 226/VII/1981, tanggal 8 Juli 1981 di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT);Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatperbedaan pendapat (Dissenting

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan asas intensitas: Seseorang diberikan hakkarena menguasai tanah, yaitu penguasaan itu lebih dari 20 (dua puluh)tahun; Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, putusan JudexFacti tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan, sedangkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat harus dikabulkandengan mengadili sendiri yang amarnya menolak gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(Dissenting

dipertimbangkan di judex facti sehingga merupakan penilaian terhadap hasilpembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi dan tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan tingkat kasasi, Karena kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuanPasal 253 KUHAP;:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

Putusan Nomor 404 K/Pid.Sus/2019Mahkamah Agung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr.Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat judex factidalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3)UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan UndangUndang Nomor 11Tahun 2008.

dalampemeriksaan Acara Cepat, Terbanding tidak dapat membuktikan bukti kirim Pos, menurut HakimDissenting stempel pos adalah stempel yang didalamnya tercantum tanggal, bulan dan tahun yangmerupakan bagian tidak terpisah dari stempel pos;bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP50/BC.8/2013 tanggal 31 Juli 2013 telah dikirim pada hari kerja berikutnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010, oleh karenanyaHakim Dissenting

berpendapat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP50/BC.8/2013tanggal 31 Juli 2013 batal demi hukum;MBaimbnberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Dissenting berkesimpulan mengabulkanseluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: KEP50/BC.8/2013 tanggal 31 Juli 2013 sehingga tagihan menjadi nihilMbhgiagetUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana

membuatpertimbangan hukumnya alasannya adalah sebagai berikut:Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Juli 2010No. 44/Pdt.G/2010/PN.Bdg adalah suatu putusan yang diawalidengan dibuatnya pertimbanganpertimbangan hukum olehMajelis Hakim akan tetapi pertimbanganpertimbanganhukumnya tersebut tidaklah dibuat berdasarkan kesepakatanmajelis Hakim secara bulat melainkan satu anggota MajelisHakim yang kebetulan merangkap sebagai Ketua Majelis telahmelakukan sikap yang berbeda /pandangan yang berbeda(Dissenting

Opinion) dengan 2 anggota Majelis Hakim yanglainnya dimana alasanalasan dari Dissenting Opinionnya tersebuttelah diuraikannya secara lengkap terperinci dalam putusantersebut akan tetapi Judex Facti (Majelis Hakim pada TingkatBanding) tidak sedikitpun membahas, menguraikan,mempertimbangkan tentang dissenting opinion tersebutsebagaimana mestinya, sebaliknya justru telah mengabaikankeberadaannya Dissenting Opinion tersebut, maka dengandemikian Majelis hakim pada Tingkat banding dalampertimbangan hukumnya

Bahwa demikian juga di dalam putusan Pengadilan Negeri Seruihalaman 71 (tujuh puluh satu) Ketua Majelis Hakim menyatakanadanya perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang tertulissebagai berikut :Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanSerui pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2008 oleh kami WAYAN KARYA,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, BEN RONALD, P.

., dan AHMAD RIZAL NASUTION SH, masingmasing sebagai HakimAnggota, dengan adanya perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dariWayan Karya, SH.,MH. Ketua Pengadilan Serui sebagai Ketua MajelisHakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untukumum pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2008 oleh Ketua Majelis Hakim,didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BASOsebagai Panitera Pengganti Pengadilan Serui dan dihadiri oleh KETUTHal. 25 dari 30 hal. Put.

., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negri Seruidan Terdakwa ;10.Bahwa pada saat pembacaan putusan Ketua Majelis Hakim tidakmembacakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalamputusan yang terbuka untuk umum sehingga tidak sesuai denganapa yang dituangkan pada halaman 71 tersebut ;11.Bahwa selain daripada itu Ketua Majelis Hakim juga tidakmenuangkan perbedaan pendapat (dissenting opinion) di dalamputusannya sehingga membuat putusan tersebut tidak sah dan bataldemi hukum ;12.Bahwa sesuai buku

AkbarTanjung dimana Hakim Agung Abdulrahman Saleh membacakanputusannya secara tersendiri di depan persidangan yang disiarkanlansung oleh Televisi karena ada perbedaan pendapat denganHakim Agung yang lain ;13.Bahwa oleh karena Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo tidak pernah membacakan putusan perbedaan pendapat(dissenting opinion) di depan persidangan dan juga tidak dimuatdalam putusan sehingga sesuai UndangUndang No. 14 Tahun 1970tentang Kekuasan Kehakiman Pasal 18 menyatakan :"Semua

Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan"Bahwa Ketua Majelis Hakim telah lalai dengan tidak dibacakannya putusanperbedaan pendapat (dissenting opinion) di persidangan yang terbukauntuk umum dan lebih fatal lagi tidak dimuatnya perbedaan pendapat(dissenting opinion) di dalam putusan sehingga mengakibatkan putusantersebut menjadi batal demi hukum, sehingga Terdakwaharusdibebaskan ;Il.

;Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima, maka alatalat bukti yangdiajukan oeh pihakpihak tidak perlu di pertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, PutusanPengadilan Agama Ponorogo a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akanmengadili sendiri yang isinya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ;Menimbang, bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi di PengadilanTinggi Agama Surabaya, terjadi adanya pendapat yang berbeda (Dissenting

Oleh karena itu sebagai akibat adanyakelalaian Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut Hakim Tinggi yang bersangkutanberdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008,Putusan Pengadilan Agama harus dinyatakan batal demi hukum.Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (dissenting opinion),namun demi terciptanya rasa keadilan maka pendapat Hakim Tinggi terbanyaklah yangtertuang dalam amar Putusan perkara ini.Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai

Dengan demikian Hakim Anggota dan Hakim Anggota IIMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugatdinyatakan kabur, karenanya Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor2866/Padt.G/2015/PA.TA, tanggal 01 Pebruari 2016 M bertepatan dengantanggal 22 Rabiulakhir 1437 H, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Bandingterdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis, denganalasan dan pertimbangan seperti

tersebut di bawah ini dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan in;Menimbang bahwa, Dissenting Opinion dari Ketua Majelis dalam perkaraNomor 0132/Pdt.G/2016/PTA.TA, yang merupakan pemeriksaan banding atasputusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2866/Pdt.G/2015/PA.TA.tanggal 01 Februari 2016 M, bertepatan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 H, denganpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembandingpada angka 2 yang berbunyi Menyatakan perkawinan

No. 1361 K/Pid.Sus/2017Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Dr.

diajukan upaya hukumkasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

secara substansi berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim AuditKeuangan dan Kinerja, Penggugat/Termohon Kasasi dinyatakan terbuktimelakukan tindakan yang dilaporkan oleh masyarakat, sehingga sudahseharusnya Pemohon Kasasi/Tergugat menindaklanjutinya denganmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketasebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

dikhawatirkan Terdakwa akan berkumpul dan bergaul denganPara Napi lainnya sehingga tujuan pemidanaan sebagai sarana pendidikanmenjadi tidak berhasil, oleh karena itu adil jika Terdakwa dijatunkan pidanabersyarat sebagaimana putusan judex facti;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1642 K/PID.SUS/2018perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung pada MahkamahAgung Prof.

Putusan Nomor 96 PK/TUN/2019dalam peninjauan kembali:Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Ketua Majelis Hakim Dr.

tersebut, seharusnya yang didudukkan menjadiTergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Kediri, oleh karenawewenang yang dimiliki Kepala Desa Nanggungan adalah wewenangmandat dari Bupati Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Pasal 1angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

ribu rupiah)sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur delik Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

Sus/2018Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya,S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut :Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan JudexFacti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.

Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dinukum membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

Peradilan Tata UsahaNegara; Bahwa secara substansi, melalui Surat Bupati Sambas kepada KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telahdiakui oleh Bupati Sambas adanya tumpang tindin lahan TermohonKasasi Il yang terkait dengan sertipikat objek sengketa (bukti T.II.Int8).Oleh karena itu semestinya Termohon Kasasi menindaklanjuti surattersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

No. 1618 K/Pid.Sus/2018dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr.