Mikroskop' tersebut ada saksi. melakukanpemeriksaan terhadap dokumennya dan hasilnya dalam penentuan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan survey harga ;Langkahlangkah yang saksi lakukan untuk menghitung kerugian Negaraterkait proyek pengadaan Mikroskop tahun anggaran 2006 di DinasKsehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah meminta dan mempelajaridokumendokumen termasuk pertanggungjawaban keuangan yang terkaitdengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan MikroskopBinokuler di Dinas Ksehatan

Bahwa Penggugat adalah orang mualaf dan tidak mampu sesuai denganKartu Peserta Program Jaminan Ksehatan Masyarakat Miskin Nomor:0000058853705 tanggal 31 Mei 2005, karena itu Penggugat mohon agarbiaya perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Bima tahun2010 sebesar Rp. 150.000;6.

Menimbang, bahwa petunjuk tekhnis yang terdapat dalam direktoratjenderal bina kesehatan masyarakat tahun 2006 , adalah sebagai petunjukumum terbentuknya poskesdes di Indonesia guna mempercepat pencapaiansasaran Indonesia sehat yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kepadaseluruh masyarakat sampai kepelosok pedesaan dan juga untuk mewujudkandesa siaga sebagaimana terdapat dalam Kepmenkes No 564 tahun 2006tentang pedoman pelaksanaan pengembangan desa siaga yang dalamlampirannya tercantum beberapa alat ksehatan

melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaanpegadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja denganmembandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan; meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis dan jumlah barang/jasa; membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaanpengadaan barang dan jasa;Bahwa, benar saksi Fakhruddin Siregar SKM selaku PPKmenetapkan dokumen pemilihan untuk pekerjaan pengadaan alatalat kedokteran umum pada Dinas Ksehatan

melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan dan mengawasipelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atasHalaman 284 dari 355 perkara No. 53/Pid.SusTPK/2016/PN Mdntagihan dan memerintahkan pembayaran, menandatangani SPM dan suratkeputusan Nomor : 900/126/222/DPPKAD1/2010, tentang pengangkatan RivalRaharja SKM selaku bendahara yang mempunai tugs dan kewenanganmenerima, menyimpan, membayarkan dan melaporkan dana APBD diinstansi/SKPD Dinas Ksehatan

melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaanpegadaan barang/jasa sesuai ketntuan yang berlaku; meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja denganmembandingkan hasil pelaksnaan pekerjaan; meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis dan jumlah barang/jasa; membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaanpengadaan barang dan jasa;Menimbang, bahwa saksi Fakhruddin Siregar SKM selaku PPKmenetapkan dokumen pemilihan untuk pekerjaan pengadaan alatalat kedokteranumum pada Dinas Ksehatan

bernamaFitriah umur 3,5 tahun;Bahwa meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat sering terlibatdalam perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:a.Penggugat tidak mampu memberikan nafakah lahir bathin Penggugatsecara layak;b.Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam Urusan Rumah TanggaPenggugat dan Tergugat;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh orangtua dan keluarga namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat adalah orang mualaf dan tidak mampu sesuai denganKartu Peserta Program Jaminan Ksehatan

Tina Karyati ; Sub Seksi Keuangan dan Pembukuan dibat oleh Sdri Titing Yuliani ; Bahwa PD Waluya bergerak dibidang : Perdagangan Besar farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Ksehatan (PBAK); Apotik; Usaha dagang dan jasa lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur, diatur sesuai denganPasal 3237 Perda Kota Sukabumi no.14 tahun 2004 yaitu :Direksi mempunyai tugas (Pasal32 ayat 1) ) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Waluya ; Menyampaikan

Komering llir sejakBulan Januari 2016, yang sebelumnya selaku PLT dan Definitif sejaktanggal 28 Mei 2014;Bahwa saksi mengetahui ada dana dari BPJS di Kabupaten OganKomering llir ditahun 2014;Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kesehatan Kab.OKI telah melakukanhubungan kerjasama Memorandum Of Understanding (MOU) denganpihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk PusatKesehatan masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kab.OKl, dan saksimenjelaskan mengenai dimulainya hubungan kerjasama antara pihakdinas ksehatan

TinaKaryati ;Sub Seksi Keuangan dan Pembukuan dibat olehSdri Titing Yuliani ;Bahwa PD Waluya bergerak dibidang :Perdagangan Besar farmasi (PBF) danPedagang Besar Alat Ksehatan (PBAK);Apotik;Usaha dagang dan jasa lainnya yang sah sesuaidengan ketentuanBahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur, diatur sesuaidengan Pasal 3237 Perda Kota Sukabumi no.14 tahun 2004 yaitu :a Direksi mempunyai tugas (Pasal 32 ayat1))Memimpin dan mengendalikan semua kegiatanPD Waluya ;Menyampaikan rencana

TinaKaryati ; Sub Seksi Keuangan dan Pembukuan dibatoleh Sdri Titing Yuliani ;e Bahwa PD Waluya bergerak dibidang :e Perdagangan Besar farmasi (PBF) danPedagang Besar Alat Ksehatan (PBAK);e Apotik;e Usaha dagang dan jasa lainnya yang sah sesuaidengan ketentuan Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur, diatursesuai dengan Pasal 3237 Perda Kota Sukabumi no.14 tahun 2004 yaitu :a.

Peraturan Bupati Subang Nomor: 43 Tahun 2013 tentang Tata CaraPengelolaan dana Kapitasi Pelayanan Kesehatan Nasional padaFasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Milik PemerintahKabupaten Subang, Pasal 6 : Hasil Dana Kapitasi Jasa PelayananKesehatan Dasar dan Pelayanan Tindakan Medik Umum dan RawatInap peserta Jaminan Ksehatan Nasional dialokasikan : 90% untuk Jasa Pelayanan Puskesmas. 10% dipergunakan untuk Jasa Managemen Dinas Kesehatan dalamrangka pembinaan puskesmas dan jaringan.

Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 43 Tahun2013 tanggal 30 Desember 2013, Pasal 6 : Hasil Dana Kapitasi JasaPelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Tindakan Medik Umum danRawat Inap peserta Jaminan Ksehatan Nasional dialokasikan : 90% untuk Jasa Pelayanan Puskesmas. 10% dipergunakan untuk Jasa Managemen Dinas Kesehatan dalamrangka pembinaan puskesmas dan jaringan (untuk pencairan BulanJanuari Sampai dengan April 2014).17.Bahwa benar uang pemotongan 10% Dana Kapitasi JaminanKesehatan

Menyusun Rencana Startegis Dinas Ksehatan Kab Asahan ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara pengeluaran Pengadaan alat Kesehatan kodekteran dan KB yang sumber danaAPBNP Tahun 2012 pada Dinas Kesehatan adalah menyiapkanberkasberkas yang terkait dengan pencairan dana ;Bahwa yang bertugas menetapkan HPS pada kegiatan pengadaan alatkesehatan kedokteran dan KB adalah Panitia Pengadaan Barang danJasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten ASahan yang disetujui olehPPK;Bahwa untuk penetapan HPS

Psl2 yaitu RSUD Raden Mattaher mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan tehnis dibidang pelayanan ksehatan. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah bidang pelayanan kesehatan. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi danpelaporan bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan medis. Pelayananan penunjang medis dan non medis. Pelayanan Keperawatan. Pelayanan rujukan. Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdianmasyarakat.

Menyusun Rencana Startegis Dinas Ksehatan Kab Asahan ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara pengeluaran Pengadaan alat Kesehatan kodekteran dan KB yang sumber danaAPBNP Tahun 2012 pada Dinas Kesehatan adalah menyiapkanberkasberkas yang terkait dengan pencairan dana ;Bahwa yang bertugas menetapkan HPS pada kegiatan pengadaan alatkesehatan kedokteran dan KB adalah Panitia Pengadaan Barang danJasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten ASahan yang disetujui olehPPK;Bahwa untuk penetapan HPS

PenyelesaianPekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan karena dokumen tersebut disyaratkan olehpetugas Bagian APK DPPKAD Kabupaten Kerinci;Bahwa sisa dana pekerjaan yang belum dicairkan senilaiRp165.767.000,00 dan berada di Kas Daerah Kabupaten Kerinci;Bahwa pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani kontrakpekerjaan Pembangunan Puskesmas Bukit Kerman adalah TAOOGULO, S.Pd sedangkan PPTK adalah DODI SISKA, SKM, keduanyaadalah PNS di Dinas Ksehatan

Dan Saya diundang oleh KPAI dimana Penggugat itumerupakan salah satu komisioner yang menangani masalah ksehatan anakdimana dalam beberapa kali pertemuan itu konsen kami di KPAI Supayapasalpasal itu. dimasukkan agar supaya untuk perlindungan anak.Kemudian kita berlanjut dengan adanya rapatrapat dikomisioner sendiri diKPAI dan pernah beberapa kali dihadiri oleh Ketua dan bebrapa anggotaKPAI yang berbicara soal stunting, gizi buruk dan untuk didiskusikansehingga KPAI bisa merumuskan dalam perpres tersebut

PenyelesaianPekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan karena dokumen tersebut disyaratkan olehpetugas Bagian APK DPPKAD Kabupaten Kerinci;Bahwa sisa dana pekerjaan yang belum dicairkan senilaiRp165.767.000,00 dan berada di Kas Daerah Kabupaten Kerinci;Bahwa pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani kontrakpekerjaan Pembangunan Puskesmas Bukit Kerman adalah TAOOGULO, S.Pd sedangkan PPTK adalah DODI SISKA, SKM, keduanyaadalah PNS di Dinas Ksehatan

PenyelesaianPekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan karena dokumen tersebut disyaratkan olehpetugas Bagian APK DPPKAD Kabupaten Kerinci;Bahwa sisa dana pekerjaan yang belum dicairkan senilaiRp165.767.000,00 dan berada di Kas Daerah Kabupaten Kerinci;Bahwa pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani kontrakpekerjaan Pembangunan Puskesmas Bukit Kerman adalah TAOOGULO, S.Pd sedangkan PPTK adalah DODI SISKA, SKM, keduanyaadalah PNS di Dinas Ksehatan

Menyusun Rencana Startegis Dinas Ksehatan Kab Asahan;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendaharapengeluaran Pengadaan alat Kesehatan kodekteran dan KB yang sumberdana APBNP Tahun 2012 pada Dinas Kesehatan adalah menyiapkanberkasberkas yang terkait dengan pencairan dana;Bahwa yang bertugas menetapkan HPS pada kegiatan pengadaan alatkesehatan kedokteran dan KB adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasapada Dinas Kesehatan Kabupaten ASahan yang disetujui oleh PPK;Bahwa untuk penetapan HPS

Menyusun Rencana Startegis Dinas Ksehatan Kab Asahan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendaharapengeluaran Pengadaan alat Kesehatan kodekteran dan KB yangsumber dana APBNP Tahun 2012 pada Dinas Kesehatan adalahmenyiapkan berkasberkas yang terkait dengan pencairan dana;Bahwa yang bertugas menetapkan HPS pada kegiatan pengadaan alatkesehatan kedokteran dan KB adalah Panitia Pengadaan Barang danJasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan yang disetujui olehPPK;Bahwa untuk penetapan HPS, Panitia

Peraturan Bupati ini diproses pada bulan April2014namun seolaholah dibuat dan diberlakukan tanggal 30 Desember2013.Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 ini dibuat sebagai dasarpelaksanaan penggunaan penerimaan dana kapitasi tersebut;Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 43 Tahun 2013tanggal 30 Desember 2013, Pasal 6 : Hasil Dana Kapitasi Jasa PelayananKesehatan Dasar dan Pelayanan Tindakan Medik Umum dan Rawat Inap pesertaJaminan Ksehatan Nasional dialokasikan : 90% untuk Jasa Pelayanan