POM)yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH Apt. selaku Koordinator KelompokSubstansi Pengujian, terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yangberisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,06369 gram yang disita dariSYAHROZI RIZKI Bin AMBRI setelah dilakukan pengujian laboratoriumdidapatkesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasukNarkotika Golongan berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Peraturan Meneteri

menajlankan usahanya patutdiduga dengan etikad tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai pelakuusaha sebagaimana diatur pada pasal 7 hurf ( a ) UUPK dengan demikianTergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum ;Bahwa Tergugat sudah merencana lelang berdasarkan pasal 6 UUHT padahalbelum jelas rincian utangnya dan konsumen belum memiliki bukti pernahmenandatangani akta pembebanan hak tanggungan dengan demikian rencanalelang berdasarkan pasal 6 UUHT harus dibatalkan sebagaimana pasal 27Peraturan Meneteri

,MT dan Aliyus Saputra, S.Kom menyimpulkan bahwa barang buktiberupa kristalkristal putin dalam 1 (Satu) bungkus plastik bening denganberat netto 0,122 gram dan disebut BB 1 dan urine dengan volume 25 mlmilik terdakwa Rahmat Solehan Bin Rohim dan disebut BB 2 adalahpositif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 lampiran Peraturan Meneteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika didalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

tanggal 7 Agustus 2017 dimana calonanak angkat tersebut diserahkan langsung oleh kedua orang tuanya (P5),oleh karena itu jenis pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon yaitu carapengangkatan anak menurut perundangundangan secara langsung;Menimbang, bahwa terhadap cara pengangkatan anak secaraperundangundangan secara langsung berlaku ketentuan 1822 PeraturanMenteri Sosial RI NOMOR : 110 / HUK /2009 tentang PersyaratanPengangkatan Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalamperaturan meneteri

Arianta Damanik terhadap hasil pemeriksaan urine an.RESA ADI PUTRA alias RESA dengan hasil tes : Metamphetamine positif;Bahwa berdasarkan keterangan ahli KUMALA AYU KURNIAWATI,S.Farm Apt, Narkotika Golongan 1 tidak dapat diperjualbelikan, diedarkan,dimiliki atau dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupunHalaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sonorganisasi dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian denganjumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ktat dari Meneteri

berwajib namunterdakwa tidak melakukan hal tersebut dan justru ikut mengggunakan Narkotikajenis shabu bersama saksi FIRMAN;Bahwa berdasarkan keterangan ahli KUMALA AYU KURNIAWATI,S.Farm Apt, Narkotika Golongan 1 tidak dapat diperjualnelikan, diedarkan,Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sondimiliki atau dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun organisasidan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian dengan jumlahyang terbatas dan dengan pengawasan ktat dari Meneteri

suatu sistem bisnis perikanan.Bahwa yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yangseluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkunganperairan.Bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untukmemperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakandengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapaluntuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,mengolah, dan/atau mengawetkannya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Meneteri

/PN.Pso.d. usaha perikanan tangkap terpadu.Bahwa sesuai dengan Peraturan Meneteri Kelautan dan Perikanan Nomor :PER. 30 / MEN / 2022 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 11menerangkan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanantangkap di WPPNRI, wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap meliputi :a. izinusaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;b. izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI, danc

SK.784/MenhutI/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Meneteri Kehutanandan Perkebunan No. 420/KPTSIV1999 tanggal 15 Juni 1999 tentangPenunjukkan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat Bengkuludan lampirannya ;Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tidakmemiliki Izin dari Menteri Kehutanan mengenai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)dan IUPHHK (lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam),sebagaimana Permenhut Nomor : P.62/MenhutlV2014 tentang iinPemanfaatan Kayu;Perbuatan

SK.784/Menhutl/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Meneteri Kehutanandan Perkebunan No. 420/KPTSIV1999 tanggal 15 Juni 1999 tentangPenunjukkan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat Bengkuludan lampirannya ;Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tidakmemiliki Izin dari Menteri Kehutanan mengenai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)dan IUPHHK (lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam),sebagaimana Permenhut Nomor : P.62/MenhutI/2014 tentang IzinPemanfaatan Kayu;Perbuatan

Pasal 2 Peraturan Meneteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan(1). Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau diluar negeri/ wilayah ekstra teritoiral Indonesia ternyata tidakmempunyal wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidakmemenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, makanikahnya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim.(2).

Pasal 2 Peraturan Meneteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pengadilan AgamaMojokerto berwenang untuk memeriksa, memutuS dan menyelesaikanpermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan waliadhal karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencanapernikahan Pemohon dengan seorang lelaki bernama Xxxxxxxxxxxxx, karena ayahPemohon tidak senang pada calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahantersebut

Bahwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang maupun dari Meneteri Kesehatan atau Resep dari Dokteruntuk, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan jenisshabu; Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukandalam perkara ini; Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksipada saat Penyidikan.Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkanketerangan saksi tersebut.3.ACO, menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Meneteri Kesehatan atauResep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotikagolongan jenis shabu; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlhatkankepada terdakwa dalam perkara ini; Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam beritaacara pemeriksaan pada saat Penyidikan; Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akanmengulangi lagi.Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN kdiMenimbang, bahwa di depan persidangan

dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2014;2 Bahwa atas dasar saran dari pemuka agama agarPemohon ganti nama dari semula bernama MUSIRANmenjadi NAKIM dan pada waktu pernikahan tersebutPemohon menggunakan nama NAKIM ; 3 Bahwa Pemohon tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Unit Kerja Sekretariat Jenderal DepartemenKesehatan Republik Indonesia dan semua data yangberkaitan dengan kepegawaian nama pemohon tertulisyang sebenarnya yaituMUSIRAN >4 Bahwa terhitung mulai tanggal Ol Mei 1995berdasarkan Keputusan Meneteri

,M.MTr menyimpulkan bahwa barang buktiberupa Kristalkristal putih dalam 1 (satu) bungkus plastik bening denganberat netto 0,073 gram dan disebut BB 1, 1 (Satu) bungkus plastik beningdengan berat netto 0,598 gram dan disebut BB 2 serta urine dengan volume25 ml milik terdakwa terdakwa ADE IRAWAN Bin AGUS FAKRI dan disebautBB 3 adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 lampiran Peraturan Meneteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimanaSurat Edaran Meneteri Tenaga Kerja Republik Indonesia NomorSE.13/MEN/SJHK/I/2005. Jika sepanjang anak kalimat bukan ataspengaduan pengusaha tidak lagi mengikat, maka hal mendasar dalampengertian ini adalah Pengusaha tidak wajib lagi memberikan upah. Terlebihlagi fakta hukum di persidangan telah terungkap sudah tidak ada lagi salingpercaya dalam hubungan industrial yang waktu itu masih berlangsung;Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1057 K/Padt.SusPHI/20179.

pemerintah yang berwenang;Bahwa Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) merupakan Jenissatwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancam punah sebagaimanatercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa diaturpada point 224 (dua ratus dua puluh empat) serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri

urine diberi nomor barangbukti 752/2019/NNF. 1 (Satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 753/2019/NNF.Kesimpulan : setelan dilakukan pemeriksaan secara LaboratorisKriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 751/2019/NNF,752/2019/NNF dan 753/2019/NNF tersebut diatas adalah benar mengandungHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN BarMetamfetamina.seperti tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranPeraturan Meneteri

/2019/NNF. 1 (Satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barangbukti 752/2019/NNF. 1 (Satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 753/2019/NNF.Kesimpulan : setelan dilakukan pemeriksaan secara LaboratorisKriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 751/2019/NNF,752/2019/NNF dan 753/2019/NNF tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina.seperti tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranPeraturan Meneteri

warna biru dengan nosimcard 081520437919 yang disita dari Terdakwa merupakan alatkomunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Deni als Omdalam Deni als Om menitipkan narkotika kepada Terdakwa yang mana saatini Deni als Om ditahan di LP Karang Intan Martapura; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pegawas Obat danMakanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.01.01 tanggal 5 Februari 2021dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metafetamina yangberdasarkan Peraturan Meneteri

ditemukanNarkotika Gol jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yangdiduga Narkotika Golongan jenis sabu dengan berat kotor 15,18 gram (beratbersin 14,46 gram), dan dilanjutkan pengembangan ke kontrakan terdakwanamun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar PegawasObat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.01.01 tanggal 5 Februari2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metafetaminayang berdasarkan Peraturan Meneteri

ditemukanNarkotika Gol jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yangdiduga Narkotika Golongan jenis sabu dengan berat kotor 15,18 gram (beratbersin 14,46 gram), dan dilanjutkan pengembangan ke kontrakan terdakwanamun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar PegawasObat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.01.01 tanggal 5 Februari2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metafetaminayang berdasarkan Peraturan Meneteri

menyatakan bahwa talak yangdijatunkan Pengadilan adalah talak satu Khuli, maka Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan Talak khul'idengan iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah terhadap Penggugat patutdikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkandengan pelanggaran taklik talak, yang dihubungkan dengan perkawinanPenggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016,maka berdasarkan Surat Keputusan Meneteri

P.1, serta 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubunganhukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah danbelum pernah bercerai, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut juga telahnyata bahwa Tergugat telah membaca dan menanda tangani sighat takliktalak, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkanPasal 11 Peraturan Meneteri

HarapanSembilan, Surat Keputusan Meneteri Lingkungan Hidup Nomor B.6452/Ro.Hkm&Hms/LH/PDAL/06/2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Ijin PengumpulanLimbah Berbahaya dan Beracun B3, Surat Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor180 Tahun 2013 tentang Ijin Pengumpulan Limbah B3 kepada PT.

bungkus yang tidak dilekatipita cukai (polos).Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2018/PN Mks Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Malinus Indra dari Kanwil DJBCSulawesi Bagian Selatan, setelah melakukan pencacahan terhadap250 (dua ratus lima puluh) karton merek GRS warna hitam, merekGRS warna putih dan merek *SIP dengan harga Rp. 370, (tiga ratustujuh puluh rupiah) perbatang sesuai Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Meneteri

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Malinus Indra dari Kanwil DJBCSulawesi Bagian Selatan, setelah melakukan pencacahan terhadap250 (dua ratus lima puluh) karton merek GRS warna hitam, merekGRS warna putih dan merek *SIP dengan harga Rp. 370, (tiga ratustujuh puluh rupiah) perbatang sesuai Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Meneteri Keuangan Nomor : 147/PMK.010/2016tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai tanggal