Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbP.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, satwa liar jenis kukang dengan nama latinNycticebus Coucang (lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN

PadaPasal 1 angka 1 bahwa Sumber Daya Aalam Hayati adalah unsurunsur hayati yang di alam yang terdiri dari sumber daya alamnabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yangbersamasama dengan unsur non hayati secara keseluruhanmembentuk ekosistem.Bahwa Ahli menerangkan bahwa Satwa liar jenis kukang dalambahasa latinnya disebut Nycticebus Coucang ,dan termasuk jenisSatwa Liar yang sudah dilindungi adalah Berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/Menlhk

Pol : BA 3949 DV yang dipergunakan untuk mengantarkan 2(dua) ekor satwa jenis kukang (Nycticebus Coucang) yang akan di jualkepada pemesan.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Satwa liar jenis kukang dalam bahasa latinnya disebut(Nycticebus Coucang ) adalah termasuk jenis Satwa Liar yangdilindungi hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12

/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbYang Dilindungi, Sebagai Aturan Pelaksanaan Dari UndangUndangNo. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati DanEkositemnya;Bahwa terdakwa membenarkan telah menangkap kukang di daerahMalampah Kec.

/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, Sebagai Aturan Pelaksanaan Dari UndangUndang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati Dan Ekositemnya dan Kukang dalam peraturan tersebutmasuk dalam urutan pada no urut 73;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalahkukang dewasa berumur 3 (tiga) tahunan dengan berat 1700 gramdengan panjang

P.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 jo. Permen LHK No.

P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwa Pengangkutan Hasil HutanKayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikutiketentuan peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan negara.

Nomor 12 Tahun 2014 TentangJenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang BerlakuPada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum/2017 Tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Ganti Rugi Tegakan Serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016, kerugian negara berupaPNBP dapat dihitung sebagai berikut:Dalam hal kayu temuan atau

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

Nomor 12Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum/2017 Tentang PenetapanHarga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Ganti Rugi Tegakan Serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016, kerugian negara berupa PNBP dapatdihitung sebagai berikut:Dalam hal kayu temuan atau

PUTUSANNomor 17 P/HUM/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, pada tingkat pertamadan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1. CV.

keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (3)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengan dalildalilyang pada pokoknya sebagai berikut:I.

Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 3 ayat(3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Bagi Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telahdiberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.:7.

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalahPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengandemikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatanHak Uji Materiil in itis;ll. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon:1.

Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan No P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 sangat merugikan Pemohon khususnya terkait kerugian materiilberupa kewajiban pembayaran nilai tegakan yang wajib dibayar olehpemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain(APL) periode 4 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember2015.

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak), dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yangkemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorHalaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN KtnP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak

/SETJEN/Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN KtnKUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan telah ternyata ketika Terdakwa sedang

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi ternyata barang bukti berupa tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (Mutiacus Muntjak),dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil

Sopian yang mana menurut Ahli termasuk barangbukti tulang kepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertandukKijang Muncak (Mutiacus Muntjak), dan Cula Rangkong Gading (RhinoplaxVigil) yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangpengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 yangkemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK

dipelihara oleh terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mariska Tarantona, S.Hut,M.Sisetelah diperlinatkan barang bukti yang ditemukan setelah diamati dan ditelitibahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah satwa jenis lburung ElangBrontok dan sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkanperaturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhandan satwa danperubahan peraturan pemerintah dengan peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) NomorP.106/MENLHK

, kepala berwarna putih corak merahkecoklatan yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah jenisburung Elang Brontok; Bahwa Elang Brontok sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yangdilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dan Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan (PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dimanadalam Permen LHK

PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHk) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Kemudian Lampiran PP Nomor 7 Tahun1999 telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;Menimbang, bahwa Elang Brontok sudah ditetapkan sebagai jenissatwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota Kayu Kayu Bulat (SKSHHKKB) sedangkan untuk Kayu Olahan adalahSurat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)itupun harus berasal dan dikeluarkan oleh industri yang memiliki izinIUIPHHK.Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1 /11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota itupun harus berasal dan dikeluarkan oleh industri yang memiliki izinIUIPHHK.Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/ Setjen/ Kum. /8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu BudiDaya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam.Sebagaimana

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak; Yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang berada padatanah yang di bebani hak atas tanah.Dan Di atur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/ MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / Menlhk / Setjen /Kum. / 8 / 2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi DayaYang berasal dari Hutan Hak

Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam;Bahwa Tata cara atau Prosedur Pemanfaatan hasil hutan adalah : Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan

Dan Di atur dalam Peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / Menlhk / Setjen / Kum. / 8 / 2017Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari HutanHak; Berdasarkan Permenlhk Nomor NOMOR : P.43/MenlhkSetjen/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, Yang dimaksud dengan Industri Primer hasil hutan kayu ( IPHHK) yang selanjutnyadisebut industri primer adalah industri yang

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertandukKijang Muncak (Mutiacus Muntjak), dan Cula Rangkong Gading(Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian

Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018yang kemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berawal dari Sdr.

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang kemudiantelah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk KijangMuncak (Mutiacus Muntjak), DAN Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil)adalah bagianbagian

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasukdengan sengaja memperiagakan bagianbagian satwa yang dilindungisehingga unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan

pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bahwa suatu jenis tumbuhandan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telahmemenuhi kriteria antara lain mempunyai populasi yang kecil, adanyapenurunan yang tajam pada jumlah individu dialam dan daerah penyebaranyang terbatas (endemik), satwa tringgiling ditetapkan oleh pemerintahsebagai satwa yang dilindungi tentu telah memenuhi kriteria tersebut, Sesuaidengan peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/MENLHK

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28Desember 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalamurutan nomor 84 yaituTringgiling dengan nama latinnya Manis Javanica.

Nomor 07 Tahun1999 tentang pengawetan jenis TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar); Bahwa 1 (satu) Kantong Plastik warna merah yang berisikan kuranglebih 6,3 Kg (enam koma tiga Kilogram) Sisik hewan Tringgiling yang sudahkering merupakan bagian dari organorgan tubuh Hewan Tringgiling; Bahwa Tringgiling merupakan Satwa yang dilindungi berdasarkan pasal4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999dan Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang dilindungj; Bahwa ahli melakukan tes keaslian sisik teringgiling dengan caramembakar satu sisik tringgiling di depan persidangan sehingg dapat terciumaroma seperti rambut yang terbakar, ahli membenarkan barang bukti 6,3Kilogram Sisik Tringgiling yang sudah kering) yang dihadirkan kepersidangan adalah termasuk bagianbagian dari

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasperaturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam urutan nomor 84 yaitu Tringgilingdengan nama latinnya Manis Javanica;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurutMajelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) hurufa Jo Pasal 40 ayat (2)

hidupsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a JoHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2020/PN StbPasal 40 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk

Berdasarkan keterangan Ahli BBKSDADede Syahputra Tanjung, SP, bahwa 2 (ekor) orang utan yang ditemukan dandisita di rumah terdakwa oleh petugas Balai Besar Taman Nasional GunungLeuser tersebut merupakan Satwa yang dilindungi sesuai dengan LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2020/PN StbNomor :

P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018, tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi, satwa orang utan / mawas sumatera (Pongo abelli)dengan family Homonidae dilindungi undangundang sebagaiman tercantumpada lampiran nomor 61 (enam puluh satu), serta perbuatan terdakwa yangtelah menyimpan dan memelihara satwa yang dilindungi tersebut tanpa izin daripihak berwenang;Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 21 ayat (2) huruf a JoPasal 40 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Permenhut LHK Nomor 106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutan Nomor P.20/Menlhk

Bin Thabrani RAberdasarkan ketentuan umum dalam UndangUndang Negara RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekositemnya juncto Peraturan Pemerintah Republik IndoensiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwajuncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar juncto PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 7 (tujuh) ekor, terdaftar di nomor urut 295;* cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 19 (sembilanbelas) ekor, terdaftar di nomor urut 296;* cica daun besar (chloropsis sonnerati) sebanyak 18 (delapan belas)ekor, terdaftar di nomor

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 7 (tujuh) ekor, terdaftar di nomor urut 295; cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 19 (sembilanbelas) ekor, terdaftar di nomor urut 296;* cica daun besar (chloropsis sonnerati) sebanyak 18 (delapan belas)ekor, terdaftar di nomor

/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut: Bahwa hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul18.45 WIB Bripka Rubi Ardiansyah Bin H.

Selainitu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahuladanya ketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang PerubahanHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN KlaAd.3.Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa

O07 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK No. 106 tahun 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam surat dakwaan tunggal..

Pasal 40 ayat (2) tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No. 07tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHKNo. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi;Bahwa perbuatan tersebut melanggar pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat(2) huruf a dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwabeserta daftar lampiran Permen LHK No. 106 /MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN

Pasal 40 Ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Unsur Setiap orang;2.

Pasal 40 Ayat (2) tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PeraturanPemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Daging (Otot) Serat Kasar dan jelas IdentikBerwarna merah marun Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor:P.92/Menlhk/SetjenKum.1/8/2018 tentang Perubahan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20//Menlhk/SetjenKum.1/6/2018tentang jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi nomor urut 11, maka satwaKIJANG MUNCAK (Muntiacus Muntjak) termasuk dalam jenis satwa yangdilindungi.Perbuatan terdakwa AGUS WENDI Pgl AWEN, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam

Daging (Otot) Serat Kasar dan jelas IdentikBerwarna merah marunBerdasarkan hasil identifikasi jenis tersebut, maka barang bukti dalam perkara ini identik dengan kepala dan daging jenis kijang muncak(Muntiacus muntjak).Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor:P.92/Menlhk/SetjenKum.1/8/2018 tentang PerubahanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor:P.20//Menlhk/SetjenKum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi nomor urut 11, maka satwa KIJANG

/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa sebagai pengganti lampiran Peraturan Pemerintah/PPNo. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,dijelaskan di PP tersebut ada lebih dari 787 jenis satwa yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia;Bahwa yang menjadi dasar hukum ditetapkannya satwa liar Kijang Muncaktermasuk jenis Satwa liar yang dilindungi adalah berdasarkan lampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.P.106/Menlhk/setjen/KUM.1/12/2018 tentang Jenis

P.106/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Kijang Muncak (Muntiacus muntjak)nomor urut 30 termasuk dalam daftar satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B.LH/2019/PN.Lbb.Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dengan

P.106/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang Jenis TumbuhanDan Satwa Yang Dilindungi, Kijang Muncak (Muntiacus muntjak) nomor urut 30termasuk dalam daftar satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa telah nampak perbuatan terdakwa yangmenangkap satwa jenis kijang muncak tersebut yang diketahuinya bahwa satwatersebut merupakan satwa yang dilindungi, tetapi karena berkaitan denganperekonomian terdakwa sehingga terdakwa tidak melepaskan kembali ataumelaporkan kepada BKSDA bahwa kijang muncak tersebut telah

P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, tentang Perhutanan Sosial diWilayah Kerja Perum Perhutani, yaitu. peraturan yang bersifatmenyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No. 83/MenLHK/SETJEN/KUM.1//10/2016, tentangPerhutanan Sosial, dimana peraturan tersebut masih berlaku tidak pernahdicabut ataupun dibatalkan, sehingga PENGGUGAT menyakiniPengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) denganPerum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, masihberlaku

Salah satunyaadalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial.Kebijakan ini menyelaraskan peraturanperaturan sebelumnya kedalam satu peraturan yang lebih sederhana, terintegrasi, danmenyeluruh;..

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016tentang Perhutanan Sosial;c) Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutanlindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;B. Kronologis Penerbitan Keputusan TUN Objek Gugatan a quo:a.

P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo. PeraturanDirektur Jenderal PSKL No.

/SETJEN/KUM.1/10/ 2016 tentang PerhutananSosial;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan SosialDi Wilayah Kerja Perum Perhutani;Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.

Tim BPPHLHK melakukan Lacak Balak dengan mendatangi lokasi penebanganyang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang dan mengolah kayu diDesa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi SulawesiSelatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim kemudian di Plotingke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindungsesuai keterangan dari BPKH Wilayah Palu Sulawesi Tengah.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk

MAKBahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau PengujianHasil Hutan dijelaskan bahwa :Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukanPengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang / Tenaga yangBerkompeten; Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukanpenetapan jenis, Pengukuran volume / berat, dan penghitungan jumlah olehpihak yang ditentukan sesuai dengan

MAKDimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatasadalah :> Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, Kayu olahan (baik Jenis kayu Bintangur danCinacina (Melur) maupun jenis lainnya) yang bahan bakunya berasal dariHutan Alam, diangkut dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu,pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayuOlahan

Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

yang berasal dari Hutan Hak;Bahwa Dokumen Nota Angkutan Kayu Olahan sebagaimana dalam BerkasPerkara sebagaimana diperlihatkan, jenis dokumen dan format dokumen tersebuttidak terdapat dan diatur dalam ketentuan paraturan baik dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, maupun dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan

merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya. Bahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45Batang (9,96 m) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

merupakan kayu bulat yang merupakan kelompok hasilhutan kayu budidaya sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf bPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45 Batang(9,96 m3) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit TrukMitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

BH 8005 GU tersebut tidakdiperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang11pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, Bahwa berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,Total PSDH = Rp.277.330,00,Total DR = Rp.748.673,42,Jadi

KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA. 2/4/2016, tanggal 20 April 2016 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:l. Kewenangan Mahkamah Agung;1.1.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016,sebagaimana dirubah dengan SK Nomor 393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tidak memenuhi = syarat sebagaiKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat beschikingkarena Keputusan tersebut berlaku secara umum untuk seluruhmasyarakat yang berada pada Provinsi Riau;b.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016,tanggal 20 April 2016 sebagaimana telan diubah denganKeputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Sk.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Peruntukan KawasanHalaman 7 dari 86 halaman.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tanggal 20April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadiHalaman 46 dari 86 halaman.

Memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.untuk memperbaiki Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.878/MenhutlI/2014, tanggal 29 September 2014 jo Nomor SK.314/MENLHK/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 sebagaimana dirubahdengan SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0O/5/2016, tanggal 23 Mei2016;4.

Sesuai denganpengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang Ahli dapat dan berdasarkandaftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi, Ahli dari melihat bentuk luar dan melihat ciri ciri fisikdari barang bukti, dapat Ahli identifikasikan bahwa satwa tersebut adalahsebagai berikut :a. Kucica daun besar/greater green leafbird (Chloropsis sonnerati),sejumlah 22 (dua pulu dua) ekorb.

Trucukan atau crocok (Pycnonotus goiavier), sejumlah 1 (satu) ekoryang tidak masuk dalam daftar yang dilindungi undang undang.Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM .1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi oleh pemerintah berdasarkanUndangUndang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang KSDA dan Ekosistemnya,jenis yang dilindungi undang undang adalah jenis Kucica daunbesar/greater green leafbird (Chloropsis sonnerati) dan Cica

Sesuai denganpengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang Ahli dapat dan berdasarkandaftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi, Ahli dari melinat bentuk luar dan melihat ciri ciri fisikHalaman 20 dari 59 Putusan Nomor 882/Pid.LH/2018/PN Stbdari barang bukti, dapat Ahli identifikasikan bahwa satwa tersebut adalahsebagai berikut :a.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP berdasarkan LaporanKejadian No.

diketahui pihak Kepolisian yang selanjutnyamengamankan terdakwa beserta barang bukti daging bekantan untuk dilakukanproses penyidikan lebih lanjut;Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenanguntuk melukai dan membunuh 1 (Satu) ekor bekantan tersebut;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ETTIE TATIANA BintiARPAN, diketahui bahwa 1 (satu) ekor bekantan tersebut merupakan jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P. 106/Menlhk

/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, terdapat dalam daftar lampiran dengan nomor urut 18 dengan namaiimiah Nasalis Larvasus;Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebutadalah karena menurut terdakwa bekantan tersebut merupakan hewan perusakpohon buah jeruk yang harus dibasmi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam

Pemerintah dan diatur dalam UndangUndang sehingga keberadaan satwaBekantan tidak boleh dimusnahkan; Bahwa Satwa jenis Bekantan adalah satwa yang dilindungi yang diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tanggal 28 Desember 2018 yaituBekantan (Nasalis Larvatus) yang terdapat dalam lampirannya nomor 18;Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan

Bahan Anak dari WaldemarBahan, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya; Bahwa menurut Terdakwa, Bekantan tersebut merupakan hama yangmemakan buahbuahan dari perkebunan warga; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Bahwa Bekantan adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

/Setjen/Kum.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Bekantan berada dalam nomor urut 18dengan nama ilmiah Nasalis Larvatus dengan nama Indonesia Bekantan,sehingga termasuk dalam jenis satwa yang dilindung!

PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi Pada Lampiran No.

PP Nomor : 7 tahun 1999 ,tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan SatwaJo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Pada Lampiran No.

PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaHal 20 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi Pada Lampiran No.

PPNomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi Pada Lampiran No.

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017 tanggal 9Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK / SETJEN / 1/11 /2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasalHalaman 24 dari 48 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Sbsdari hutan hak, yang dimaksud dengan Hutan hak adalah hutan yangberada pada tanah yang dibebani atas hak tanah. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017 tanggal 9Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK / SETJEN / 1/11 /2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasaldari hutan hak, dijelaskan bahwa hasil hutan kayu yang berasal darihutan hak adalah hasil hutan berupa kayu hasil budidaya di atasareal hutan hak. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 TentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak bahwa Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar yangselanjutnya disebut TPKRT adalah tempat pengumpulan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuanakhir yang lokasinya diketahui oleh

Bahwa kayu budidaya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupaNota Angkutan atau nota angkutan lanjutan maka Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 = Tentang Perubahan = AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak sesuai denganPasal 10 :(1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti digunakansebagai dokumen angkutan kayu yang berasal

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1/8/ 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK /SETJEN / 1 / 11 / 2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak bahwa pada pasal (1)terhadap perbuatan tersebut mengikuti ketentuan sanksi pidanasebagaimana diatur pada UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.