Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 949.000, (Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2012, Penggugat telahmengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeparaterhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Januari 2013 Nomor41/Pdt.G/2012/PN.Jpr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada pihak lawannya oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Jepara ; Hal 1

banding dan kontra memoribanding yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwapertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikanalasan dan kesimpulan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar,karenanya diambil alin oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapat nyasendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Januari 2013 Nomor41

Telah mendengar keterangan para pihak terhadap permohonanpencabutan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERMOHONANMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalahsebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;Halaman 1 Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.SRG.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19Agustus 2020 dan telah dicatat dalam register perkara Nomor41/G/2020/PTUNSRG, hal mana Gugatan tersebut tengah diperbaiki secaraformal

tersebut dapatdikabulkan tanpa adanya persetujuan Tergugat;Menimbang, bahwa dengan demikian dikarenakan acara persidanganmasih dalam tahap perbaikan gugatan dan belum terlampir adanya jawabanjika dihubungkan dengan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutangugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan gugatantersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Perkara Nomor41

Gugatan Penggugat kontradiksi antara posita dengan petitum;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sambas telahmemberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sbs. tanggal 16 April 2014dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah):Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor41/PDT

Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;Menimbang. bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1900K/Pdt/2015 tanggal 6 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATI KEPALADAERAH KABUPATEN SAMBAS, tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor41/PDT/2014/PT PTK. tanggal 2 Oktober 2014 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sbs.tanggal

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1900K/Pdt/2015 tanggal 6 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Februari2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017 diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Agustus 2017 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor1/Pdt.PK/2017/PN Sbs. juncto Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sbs. juncto Nomor41

selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;3 MARYAMAH SUGIYANTO, beralamat di Sayangan, Rt. 017 Rw.006, Sudungdewo, Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;4 SUGIYANTO, beralamat di Sayangan, Rt. 017 Rw. 006, Sudungdewo,Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT II;5 SITI FATIMAH,beralamat di Gumiwang, Kecamatan Purwanegara,Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT III,Halaman dari 4 Perdata Gugatan Nomor41

biayaperkara namun tidak menambah panjar biaya perkara;2 Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkaraNomor: 41/Pdt.G/2015/PN Wsb tanggal 19November 2015 tersebut;3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat pembatalanpendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Gugatan;4 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.187.000, (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);Halaman 3 dari 4 Perdata Gugatan Nomor41

Gusman bin Sulaeman, tempat dan tanggal lahir Belawa, 05 Januari 2000,agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar,tempat kediaman di Lonra, Desasappa, Kecamatan Belawa,Kabupaten Wajo sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05Januari 2018 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor41

tidak datangnyaPemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohonHalaman 2 dari 4 putusan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Skgsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut berdasarkan relaas panggalan Nomor41

ontvankelijkeHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 80/Pdt/2018/PT SMGveerklaarad);DALAM REKONVENSI : Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima(neit ontvankelijke veerklaard);DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi membayarbiaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.351.000, (satu jutatiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).Menimbang, bahwa sesuai relas pemberitahuan isi putusanPengadilan Negeri Purwokerto, bertanggal 19 Desember 2017 Nomor41

oleh PaniteraPengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 28 Desember 2017, KuasaPembanding semula sebagai Penggugat telah menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal19 Desember 2017;Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukanmasingmasing kepada Terbanding semula sebagai Tergugat dan KuasaTerbanding I, Il semula sebagai Tergugat I, Il pada tanggal 12 dan 4 Januari2018, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor41

melengkapi permohonan bandingnya, KuasaHukum Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan memoribanding pada tanggal 10 Januari 2018 yang diterima diKepaniteraanPengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 10 Januari 2018, yang selanjutnyamemori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah danseksama kepada Kuasa Terbanding I, Il semula sebagai Tergugat ,llsebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memoribanding masingmasing pada tanggal 22 dan 11 Januari 2018, Nomor41

Tengah untuk pemeriksaan dalamtingkat banding;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa karena permohonan banding dari KuasaPembanding semula sebagai Penggugat diajukan dalam tenggang waktumaupun tatacara dan syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding mengajukan memori bandingpada pokoknya menyatakan sebagai berikut; Bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor41

/Pdt.G/2017/PN Pwt tersebut adalah keliru karena pertimbangan yangdemikian sangat tidak sesuai dengan Pasal 1317 KUHPerdata; Bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor41/Pdt.G/2017/PN Pwt dalam halaman 28 sangatlah tidak tepat dan tidakteliti karena didalam Akta Addendum No.53 yang dibuat dihadapanNotaris Kuntarno, SH.Mkn tanggal 30 Nopember 2016 halaman 3, yangmenyatakan bahwa dalam Akta tersebut jelasjelas ParaTerbanding/Para Tergugat ada hubungan hukum.

selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MelawanXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sorong, O02 Mei 1979, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxxxxxxx bertempattinggal di Xxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxx, KabupatenHalmahera Timur, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatantertanggal 23 Februari 2018, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor41

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDAIRApabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang ditetapbkan Penggugat dan Tergugattidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lainsebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telahdipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio, berdasarkanrelaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor41/Pdt.G/2018/PA.SS tanggal 19 Maret 2018;Bahwa meskipun

PDT/2017/PT PAL tanggal 24 Januari 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Luwuk Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 09 November 2016 dansemua suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal31 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Luwuk pada tanggal 31 Mei 2016 dalam Register Nomor41

Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa danmemutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang patut dan layak;Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor41/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 09 November 2016 yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT PAL2.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri LuwukNomor 41/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 09 November 2016 kepada Tergugat pada tanggal 14 November 2016 ;Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT PALMembaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor41/Pdt.G/2016/PN Lwk. tanggal 17 November 2016 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Pembanding semulaTergugat telah mengajukan permohonan banding

dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat ,dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkandalam amar putusan ini;Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku,pasalpasal dari Rbg serta pasalpasal dari peraturan hukum lain yangbersangkutan ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor41

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor41/Pdt.BTH/2020/PNRhl;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas Il ataupetugas yang ditunjuk untuk itu. agar mencoret perkara Nomor41/Pdt.BTH/2020/PNRhI dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatanyang sedang berjalan;3.

Tahun 2008 tanggal 28 Maret 2008, yangbertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Tata Kotadan Pertamanan Kota Bogor, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/690 DTKP tertanggal 22 Mei 2008selanjutnya disebut SCDAQAL... ese cn cece cece eee eceteteteeeeeeeseteeeeeem esTERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tanggal 9 Mei 2008 Nomor41/Pen.MH/2008/PTUNBDG. tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara ini

Mei 2008 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan :Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal29 Mei 2008 tentang Hari Sidang ;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak diPersidangan ; Telah memeriksa berkas perkara dan alat alat buktiserta surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini =;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 7 Mei 2008, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor41/G/2008/PTUNBDG, tanggal

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor41/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 29 April 2019 tentang HariTENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor41/B/2019/PT.TUN.SBY., dengan mengambil alih dan menerima segalakeadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikandalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :73/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 25 Oktober 2018 yang dimohonkanbanding oleh Pembanding

Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten ParigiMoutong, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaanKontraktor, tempat kediaman di Dusun Ill, Desa XXXXX,Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARABahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaParig) pada tanggal O08 Januari 2021 dengan register Nomor41

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor41/Pdt.G/2021/PA.Prgi dari Penggugat:2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.AMB tanggal, 26Februari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor41/PDT/2014/PT.AMB tanggal, 08 Desember 2014.

Hal ini terbukti dengan adanya PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor: 49/Pdt.G/2014/PN.AMB, Tanggal26 Februari 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor41/PDT/2014/PT.AMB, Tanggal 8 Desember 2014, Bupati MalukuTengah (Tergugat) pada Pengadilan Tingkat Pertama danPengadilan Tingkat Banding tersebut Tidak Ditarik Sebagai Pihak,dan Perkara a quo Telah Berkekuatan Hukum Tetap pada TingkatBanding.

Terhadap hal tersebut Penggugat telan salah dan Keliru,seharusnya dalil tersebut ditujukan kepada Turut Tergugat atauTurut Tergugat Il, dan bukan pada Tergugat karena untukmelaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku) Nomor41/PDT/2014/PT.AMB, Tanggal 8 Desember 2014, Yang TelahBerkekuatan Hukum Tetap berdasarkan pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Ambon adalah Turut Tergugat (SaniriNegeri Titawaal), Vide : Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor41/PDT/2014/PT.AMB, halaman 120 Paragraf 3.

AB, tanggal 26 Februari 2014, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P1;2.Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor41/PDT/2014/PT.

bukti surat tersebut diberi tanda T1;2.Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor41/PDT/2014/PT. AMB, tanggal 08 Desember 2014, selanjutnyapada fotokop! bukti surat tersebut diberi tanda T2;3.Fotokopi Penjelasan Hukum Ketua Pengadilan Tinggi AmbonNomor W27U/449/HM.00/2015 tanggal 19 Mei 2015, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3.

Berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, sertasuratsurat lainya yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini sepertitertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor41/G/2019/PTUN kKdi., tanggal 30 Januari 2020 dalam sengketa kedua belahpihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI. Dalam Penundaan.

Putusan Nomor 72/B/2020/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakanbanding pada tanggal 31 Januari 2020 sesuai Akta Permohonan banding Nomor41/G/2019/PTUN kdi., tanggal 31 Januari 2020, dimana permohonan bandingtersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

putusan pengadilan tingkat pertama, MajelisHakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dapat diambil alin sebagaipendapat sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasanalasan keberatanPenggugat/Pembanding dalam memori banding, Majelis Hakim berpendapattidak terdapat halhal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkanputusan pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu harus dikesampingkan,selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor41

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;SubsidairAtau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnyaBahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan yang diwakilkan kepada kuasanya,sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadapsebagai wakilnya/kuasanya yang sah, menurut surat panggilan Nomor41/Pdt.G/2022/PA.TALU. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa majelis

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor41/Pdt.G/2022/PA.TALU dari Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

1999, agamaIslam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempatkediaman di Tondok Tanga, RT 001, RW 004, KelurahanSumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagaiPemohon Il.Selanjutnya Pemohon bersama denganPemohon II disebut para Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo padahari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan register perkara Nomor41

Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor41/Pdt.P/2021/PA.Plp dari Pemohon Il;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Palopo pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Miladiah bertepatandengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Hapsah, S.

membaca dan memeriksa berkas perkara ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 41/PEN.MH/2020/PTUNMDN, tanggal 16 Maret 2020,Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini ;Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 41/PEN.MH/2020/PTUNMDN, tanggal 16 Maret 2020,Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yangmembantu Majelis Hakim dalam Perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor41

/PEN.PP/2020/PTUNMDN, tanggal 16 Maret 2020, Tentang Penetapan HariPemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor41/PEN.HS/2020/PTUNMDN, tanggal 27 April 2020, Tentang Penetapan HariPersidangan ;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020,yang didaftar pada tanggal 16 Maret 2020, dengan Register Perkara Nomor :41/G/2020/PTUNMDN ;Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat melaluiKuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 27 April

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor41/Pid.Sus/2019/PN.Bjm., tanggal 21 Maret 2019, yang amarnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa YULIANSYAH, S.Sos Alias YULI BinDARMAW/I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai NarkotikaGolongan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum;2.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);IV.Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2019/PN Bjm., yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkanbahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2019 telah mengajukanpermintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor41/Pid.Sus/2019/PN Bjm., tanggal 21 Maret 2019, dan terhadap permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh dari Penuntut Umumtersebut;2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor41/Pid.Sus/2019/PN Bjm., tanggal 21 Maret 2019 yang dimohonkan bandingtersebut;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Penggugat;melawanTERGUGAT, NIK xxxxxxxXxXxxxxXxxxxxxx, Umur 31 Tahun, Agama Is, umur 35 tahun,agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal diKeluranhan XxXxx, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXX, XXXX, SebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2022 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara Nomor41

Mengabulkan pencabutan permohonan perkara Nomor41/Pdt.G/2022/Pa.Buol dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatatpencabutan perkara tersebut;3.

DAN DALAM REKONPENSI:Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensiuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 836.000, (Delapan ratus tigapuluh enam ribu rupiah).Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor41/Pdt.G/2016/PN Btm diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada tanggal 22 September 2016 dengan dihadiri Kuasa Tergugat dantidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Pemberitahuan putusan kepada KuasaPenggugat pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Kuasa Penggugat

Penggugat tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkanputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganhukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diambil alin dan dijadikan dasar pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutusperkara iniditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor41