Pelatihan WASGANIS PHPL Perencanaan Hutan, Tahun 201 1.Bahwa ahli memiliki tugas pokok sebagai pengolah dan penganalisis datadan informasi PHPL; mengolah dan menganalis data dokumen tata usahaiuran hutan;dan menjadi saksi ahli peredaran hasil hutan, selain itu saksiahli mampu mengidentifikasi jenis kayu dan mampu melakukanpengukuran dan menghitung volume kayu, serta melakukan prosespenegakan hukum dalam perkara kehutanan yang terjadi di wilayahKalimantan Barat;Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki

Nafi; Bahwa dalam memberikan keterangan ahli mendapat Surat PerintahTugas dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Bener Meriah denganNomor: 094/173/ST/2020 tanggal 21 Juli 2020; Bahwa ahli telah menjadi ahli dibidang kehutanan lebih kurang 10(sepuluh) tahun dan telah mengikuti pelatihan Diklat WASGANIS PHPL PKB(penguji kayu bulat) di Bogor Jawa Barat pada tahun 1996; Bahwa ahli telah melakukan pengujian hasil hutan sitaan dalam perkarapara Terdakwa di Polres Bireuen pada hari Rabu tanggal 22 Juli

Nafi; Bahwa ahli telah menjadi ahli dibidang kehutanan lebih kurang 10(sepuluh) tahun dan telah mengikuti pelatihan Diklat WASGANIS PHPL PKB(penguji kayu bulat) di Bogor Jawa Barat pada tahun 1996; Bahwa ahli telah melakukan pengujian hasil hutan sitaan dalam perkarapara Terdakwa di Polres Bireuen pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekirapukul 10.00 WIB;Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN Bir Bahwa cara ahli melakukan pengujian yaitu dengan cara melihatlangsung kayu sitaan tersebut

., M.Si, jabatan Kepala SubDirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen PHPL;4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Perdata;6. Hatoni, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan danAdvokasi Hukum Ditjen PHPL;7. M. Zaenuri, S.H., jabatan Staf Biro HukumSetjen;9.

Pelaksanaan TC sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukanoleh Ganis PHPLCanhut pemegang IUPHHK HA/HTI di wilayahterdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yangmemiliki Ganis PHPL Canhut atau WASGANISPHPL Canhut padaBalai ;3. Menuangkan RLHC sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalamBerita Acara dan ditanda tangani oleh pengurus perusahaandilengkapai fakta integritas yang berisi nama, jabatan, alamat danpernyataan kebenaran pelaksanaan TC ;k.

perizinan bagipemegang IPK (2) Berdasarkan rencana penebangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Kepala Balai mendaftarkan pemegang IPK kedalam aplikasi SIPUHH untuk memperoleh hak akses;Rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadidasar pengenaan 75 % sisa pemenuhan kewajiban pembayaranPSDH, DR dan PNT ;Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang IPK sesuai ketentuanperaturan perundangundangan;Kayu hasil penebangan wajib dilakukan pengukuran dan dibuatkan LHP oleh GanisPHPL PKBR atau Ganis PHPL

S.Hut, M.Sc yang keterangannya (Diambilsumpah oleh Penyidik) dibacakan dipersidangan dan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan dipersidangan;Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini adalah adanyaSurat Permintaan Penghitungan/Pengukuran kayu olahan dan keteranganahli dari Kapolsek Bukit Batu dan Surat Perintah Tugas dari Kepala BalaiPengelolaan Hutan Produksi Wilayah IIl dalam rangka Pemantauan danEvaluasi PHPL

dan memiliki keahliansesuai dengan jabatan pada seksi Produksi dan luran Hasil Hutan sertamemiliki pengetahuan di Bidang Penatausahaan Hasil Hutan dan pernahmemberikan keterangan Ahli dalam beberapa perkara tindak pidana diBidang Kehutanan di Polda Kalteng dan Polres jajarannya.Ahli menerangkan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan saat ini diatursebagai berikut :a)Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alamsebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.438/MenlhkSetjen/2015 dan Perdirjen PHPL

Nomor P.17/PHPLSET/2015;Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanamansebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor P.18/PHPLSET/2015.Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Haksebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor P.21/MenlhkSetjen/2015.

memiliki keahliansesuai dengan jabatan pada seksi Produksi dan luran Hasil Hutan sertamemiliki pengetahuan di Bidang Penatausahaan Hasil Hutan dan pernah26memberikan keterangan Ahli dalam beberapa perkara tindak pidana diBidang Kehutanan di Polda Kalteng dan Polres jajarannya.Ahli menerangkan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan saat ini diatursebagai berikut :d)Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alamsebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.438/MenlhkSetjen/2015 dan Perdirjen PHPL

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Dokumen FAKO nomor seriIKL.1.1.17.07.A. 001391 yang diterbitkan tanggal 17 desember2015 adalah TIDAK SAH, karena : Nama penerbit atas nama MASHURI bukan merupakan tenagateknis PHPL yang bekerja pada CV. INDOWANA KATINGANLESTARI. Nama penerbit MASHURI dengan nomor register 0045012/PKGR/XVIIV2015 tidak terdaftar di wilayah hukum propinsiKalimantan Tengah.

Bahwa MASHURI bukan merupakan tenaga teknis PHPL yang bekerja padaCV.

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, GedungManggala Wanabakti, Blok , Lantai 5 dan Blok VIII, Lantai 3, JalanJendral Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/PHPL/SET/4/2016, tanggal 25 April 2016, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;2. PT.

Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum. dan Agus Warsito, S.H., M.H., berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/PHPL/SET/4/2016, tanggal 9 April 2016;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 3 Mei 2016, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1. Penggugat tidak memiliki legal standing, yaitu tidak memilikikualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio),dengan alasan:a.

Selanjutnyadalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) diuraikan lebih lanjut yangdimaksud dengan aspek kepastian usaha meliputi antara lainkepastian kawasan, dan kepastian jaminan hukum berusaha;bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.4/MenLHK/Setjen/PHPL.3/1/2016 tentangPembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) Dalam Hutan Alam atau IUPHHK Hutan TanamanIndustri Pada Hutan Produksi, diatur:a) Pasal4 ayat (2):Kepastian kawasan sebagaimana dimaksud

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana PengelolaanHutan Serta Pemanfaatan Hutan yang menyatakan : Setiappemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukankegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuaidengan izin yang diperolehnya;Halaman 67 dari 99 halaman Putusan Nomor: 60/G/2016/PTUNJKT.5.3.e Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.4/MenLHK/Setjen/PHPL

(Fotokopi sesuai dengan cetakan aslinya);Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananPemerintah Republik Indonesia Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/1/2016 Tentang PembatasanLuasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK HutanTanaman Industri Pada Hutan Produksi, Tanggal 29Januari 2016.

PIkpersidangan oleh karena Ahli tidak bisa hadir di persidangan karena sedangmengikuti pelatihan di Moscow Rusia yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Ahli adalah Aparatur Sipil Negara pada Balai PengelolaanHutan Produksi Wilayah X sebagai Fungsional Pengendali EkosistemHutan Pada Jenjang Muda; Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan saat ini diatur sebagai berikut:a) Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alamsebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 dan Perdirjen PHPL

Nomor P.17/PHPLSET/2015;b) Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanamansebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor P.18/PHPLSET/2015.c) Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Haksebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.85/MenlhkSetjen/KUM.1/11/2016.

MUJIRIN (DPO)mengangkutnya, Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu JatiNomor : 03 yang dilakukan oleh WARJITO yang merupakan Ganis PHPL PKBPerhutani yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti kayu jati yangdiangkut oleh terdakwa bersama sama dengan sdr. JANURI, sdr. JIKAN dansdr.

MUJIRIN (DPO)mengangkutnya, Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu JatiNomor : 03 yang dilakukan oleh WARJITO yang merupakan Ganis PHPL PKBPerhutani yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti kayu jati yangdiangkut oleh terdakwa bersama sama dengan sdr. JANURI, sdr. JIKAN dansdr. MUJIRIN (DPO) masing masing ukuran kayu tersebut antara lain;Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/LH/2019/PN Nijk.

Saksi MEROK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Ahli adalah Polisi Kehutanan Provinsi NTB sebagai Pengawas TenagaTeknis Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia.Ahli mempunyai surat tugas No. 090/01492/LHKRBPT/2018 tanggal 28 Mei2018.Pendidikan yang pernah diikuti Diklat WASGANIL PHPL PKBRI 2010.Bahwa tempat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Hutan ProduksiTerbatas Dasan Beleq Desa Gumantar yang telah ditetapkan olehKementerian Kehutanan RI.hli ikut melakukan Lacak

Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);d. Kepala Biro Hukum Kementerian Lingkungan WHidup danKehutanan Republik Indonesia.Kamis, tanggal 03 Januari 2019, membuat permintaan klarifikasi atasnama Ir. SYAIFUL BACHRI, M.M.Selasa, tanggal 08 Januari 2019, membuat permintaan klarifikasi atasnama LIM POH CHING dan melakukan interogasi terbuka terhadap Ir.SYAIFUL BACHRI, M.M. bin YAHINUDIN;Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2020/PN.

Direktur Pengukuhan danPenatagunaan Kawasan Hutan bernama MILLER MARTO PANJAITAN;Jumat, tanggal 03 Mei 2019, melakukan interogasi terbuka terhadap ahlidari Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atas namaDENNY SAPULETE;Senin, tanggal 13 Mei 2019, melakukan interogasi terbuka terhadapDrs. DJUNAIDI NUR;Rabu, tanggal 03 Juli 2019, melakukana.

Permohonan bantuan keterangan ahli kepada SekretarisDirektorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia;C. Permintaan menghadapkan kepada Gubernur Lampung;d. Permintaan Klarifikasi kepada Drs. DJUNAIDI NUR sebagaiHalaman 15 dari 51 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2020/PN. Tjk66.67.68.69.70.Direktur PT. Paramitra Mulia Langgeng;e. Permohonan bantuan keterangan ahli kepada Dekan FakultasHukum Universitas Lampung;f.

AGUSTINA KUSUMANINGSIH, S.H., M.H. dari Biro HukumKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia;Jumat, tanggal 13 September 2019, melakukan pemeriksaan terhadapahli bernama DENNY SAPULETE dari Sekretaris Direktorat JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik IndonesiaSenin, tanggal 16 September 2019, melakukan pemeriksaan terhadapHalaman 16 dari 51 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2020/PN.

,M.Si. selaku Pengawas Tenaga Teknis PHPL PengujianKayu Gergajian Rimba (WASGANISPHPLPKBR) dan NELWAYATI,S.E,.S.P selaku Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pengujian Kayu BulatRimba (WASGANISPHPLPKBR) dengan kesimpulan sebagai berikut:Hasil pengukuran dan pengujian yang dilakukan oleh Tim Pengukur (hasilpengukuran terlampir), kayu yang dimaksud berupa kayu gergajiansebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) keping dengan volume sebesar8,3000 m (delapan koma tiga nol nol nol meter kubik), dengan rinciansebagai

Adapun jabatan Ahli saat ini adalah selaku Tenaga FungsionalPengendali Ekosistem Hutan (PEH) Bidang Pengujian Hasil Hutan denganKompetensi dan Sertifikasi sebagai Wasganis PHPL PKBR, Wasganis PHPLPKGR, Wasganis PHPL Binhut, dan Wasganis PHPL Nenhut; Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Jabatan Fungsional PengendaliEkosistem Hutan Muda pada BPHP Wilayah III Pekanbaru antara lain:1. Menganalisis data dalam rangka pengujian dan penilaian hasil hutan kayudan non kayu.2.

Memeriksa administrasi dalam rangka Penilaian PHPL (Pengelolaan HutanProduksi Lestari) baik perencanaan/ pemanenan/ pembinaan hutan.3. Menelaah administrasi dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan.4. Melakukan entry data dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan.5. Melaksanakan pengambilan sampel dalam rangka sertifikasi hasil hutankayu dan non kayu.6.

Kalteng dan ahli pernah memberikan keterangan Ahlidalam beberapa perkara tindak pidana di Bidang Kehutanan di PoldaKalteng dan Polres jajarannya.Penatausahaan Hasil Hutan saatini diatur sebagai berikut, yaitu :Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alamsebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015dan Perdirjen PHPL Nomor P.17/PHPLSET/2015.Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanamansebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor P.42/MenIhkSetjen/2015dan Perdirjen

PHPL Nomor P.18/PHPLSET/2015.Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimanadiatur dalam Permenlhk Nomor: P.85/MenIhkSetjen/KUM.1/11/2016.Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Permenlhk Nomor:P.43/MenIhkSetjen/2015, disebutkan bahwa:Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk);Pasal 11 ayat (1) bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertaipengangkutan

Nomor : P.60/Menlhk/Setien/ Kum.1/2016 danPerdirjen PHPL Nomor : P.17/PHPLSET/2015.b. Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanamansebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor : P.42/MenIhkSetjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor : P.18/PHPLSET/2015.c. Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Haksebagaimana diatur dalam Permenlhk NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor PermenhutNomor :P.43/MenIhkSetjen/2015, disebutkan bahwa :a.

Nomor : P.60/Menlhk/Setien/ Kum.1/2016 danPerdirjen PHPL Nomor : P.17/PHPLSET/2015.b. Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanamansebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor : P.42/MenIhkSetjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor : P.18/PHPLSET/2015.c. Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Haksebagaimana diatur dalam Permenlhk NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor PermenhutNomor :P.43/MenIhkSetjen/2015, disebutkan bahwa :a.

pada Dinas Kehutanan ProvinsiKalteng pada seksi Produksi dan luran Hasil Hutan sejak bulan Februari 2007dengan tugas pokok saat ini adalah pemproses data dan evaluasipenatausahaan hasil hutan dan atas pekerjaan tersebut, dan memiliki keahliansesuai dengan jabatan pada seksi Produksi dan luran Hasil Hutan; Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan diatur sebagai berikut: Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alamsebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015dan Perdirjen PHPL

Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari WHutan Tanamansebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor : P.42/MenlhkSetjen/2015dan Perdirjen PHPL Nomor : P.18/PHPLSET/2015. Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimanadiatur dalam Permenlhk Nomor : P.21/MenlhkSetjen/2015; Bahwa dokumen yang harus dibawa dalam pengangkutan kayu yaitu:1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015disebutkan bahwa:Halaman 9 dari 22 Putusan No.363/Pid.SusLH/2016/PN Plk1.

persidangan oleh karena Ahli tidakbisa hadir di persidangan karena sedang mengikuti pelatinan di Moscow Rusiayang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli adalah Aparatur Sipil Negara pada Balai Pengelolaan HutanProduksi Wilayah X sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem HutanPada Jenjang Muda;Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan saat ini diatur sebagai berikut:a) Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alamsebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 dan Perdirjen PHPL

Nomor P.17/PHPLSET/2015;b) Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanamansebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015dan Perdirjen PHPL Nomor P.18/PHPLSET/2015.c) Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari WHutan Haksebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.85/MenlthkSetjen/KUM.1/11/2016.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor PermenhutNomor: P.43/MenlhkSetjen/2015, disebutkan bahwa:a) Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan

Alias GusraBahwa saksi sudah pernah dimintai pendapat sebagai tenaga Ahli dalampersidangan lain mengenai perkara kehutanan..Bahwa tugas pokok saksi Ahli sebagai Analis Data pada Balai Pengelolaan HutanProduksi Wilayah XIII Makassar.Bahwa tugas pokok saksi sebagai Analis Data pada Balai Pengelolaan HutanProduksi Wilayah XIll Makassar adalah pengumpul dan menganalisis datapenilaian kinerja tenaga tehnis pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dantugas tambahan sebagai Operator SIPUHH (Sistem Informasi

jenis kayu GIA bentuk gergajian, DKONomor 313/CM/IV/2017 tanggal penerbit tidak ada, Ganis PHPL PKGRbernama Arbio Sakti, SE.;Dokumen Nota Angkutan asal hasil hutan : Bukti Kepemilikan SKSHHK KB No.KB.B. 2446678, nama pemilik La Ato yang beralamat Desa Labulanda Kec.Kulisusu Barat Kab. Buton Utara. Jenis alat angkut Mobil Truck DT 8329 DB,nama sopir Ibrahim Arba (Baim), alamat. Bukit Wolio Indah Kec. Murhum KotaBaubau, tujuan kayu UD. Soekarno Hatta (Cabang), alamat JI. Pahlawan KM 5Kel.

jeniskayu GIA bentuk gergajian jumlan 96 pecies/batang, DKO Nomor003/W4J/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, Ganis PHPL PKGR bernama IndahLestari;Dokumen Nota Angkutan asal hasil hutan : Bukti Kepemilikan SKSHHK KB No.KB.B. 2713232, nama pemilik CV. Cendana Mas yang beralamat DesaNgapaea Kec. Bonegunu. Jenis alat angkut Mobil Truck DT 9775 UG, namasopir Ibrahim Arba (Baim), alamat. Bukit Wolio Indah Kec. Murhum Kota Baubau, tujuan kayu UD. Sumber Kayu, alamat Kel. Kadolo Katapi Kec.

Volume 8,1360 m* jeniskayu GIA bentuk gergajian jumlah batang 100 pecies/batang, DKO Nomor319/CM/IV/2017 disahkan oleh Ganis PHPL PKGR bernama Arbio Sakti, SE.;Dokumen Nota Pesanan dari UD HARFIN alamat JI. Sultan Labuke Kel. BaadiaKec. Murhum Kota BauBau pemilik Harfin tanggal 30 Desember 2017, jenispesanan kayu jenis Kia volume 10.000 m* tujuan Sahirun;Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Mrse Dokumen Nota Pesanan dari UD HARFIN alamat JI. Sultan Labuke Kel. BaadiaKec.

Tahun 2011 saya menikuti Diklat Produksi Hutan Pola Lestari (PHPL) diBP2HP Wilayah NV Jambi.e. Masih pada tahun 2011 saya mengikuti Diklat Wasganis Kayu Bulat diBP2HP Wilayah VV Jambi.f.

Bulan Oktober 2015 saya mengikuti Diklat Wasganis PHPL PerencanaanHutan di BP2HP Wilayah IV Jambi.Bahwa Kayu olahan tersebut adalah jenis kayu balam.Bahwa Kayu Balam adalah jenis kayu rimba yang tumbuh alami dan tidakdapat di budidayakan.Bahwa Jenis Kayu balam dapat tumbuh di dalam Kawasan Hutan Negara,Hutan Konservasi, Lahan milik masyarakat / Hutan Rakyat, ArealPenggunanan Lain (APL), namun untuk kayu jenis Balam tersebut tidak adalagi yang tumbuh di lahan masyarakat untuk wilayah Gunung Kerinci