Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan PPKH No. 005/KWL/PTGH3/1992/46.C/40.000/SRI/IX/1992 tanggal 1 September 1992, Seluas23.021,90 Ha (Dua puluh tiga ribu dua puluh satu koma sembilanpuluh) Hektar antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur dengan PT.Tambang Batu Bara Bukit Asam(Persero); (BUKTIT.1);1.2.

disebut"Departemen ESDM"), berdasarkan ketentuan yang diatur dalamKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentangKetentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan:1) Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yangtelah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan Presiden initetap berlaku sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian yangbersangkutan;2) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Tambang

Bahwa terbukti berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam suratgugatannya mendalilkan dasar alas hak dan kepentingannyamengacu kepada Bukti P4 = T.Il.Int.5.a = P29 Perkara Nomor 01yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan UmumNomor 245.K/2014/ DDJP/1995 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksploitasi (DU 314/Kalsel) terhadap PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia tertanggal 22 Mei 1995 (SK DIRJEN 95);2.

Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium LitisConsortium)Halaman 56 dari 69 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN SdwMenimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakangugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (Exeptio litis consortium ), dimana apabila Para Penggugat mengakuibahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah hutan adatmiliknya, maka seharusnya Para Penggugat juga menggugat PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan Pemerintah RepublikIndonesia

PinangDaerah Sungai Lakam yang diterbitkan oleh PT.Tambang Timah (Persero) Devisi Eksplorasi Bangka(Pulau Karim)................... (sesual dengan fotokopinya);Peta Lokasi Tanah Kapling Pegawai Kejaksaan DaerahSungai Lakam yang diterbitkan oleh PT. Tambang Timah(Persero) Unit Penambangan Darat VIL...........0..0..vis sse eee. (S@SUAl Aengan fotokopinya);Lokasi Tanah Kapling Pegawai Kejaksaan DaerahSungai Lakam yang diterbitkan oleh PT.

KIDECO JAYA AGUNG.Amandemen yang dilakukan terhadap Kontrak No: J2/Ji.DU/40/82 antara PT.TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) dengan PT.

dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalahpara pihak yang mempunyai hubungan horisontal yaitu para pihak ataupelaku usaha yang menyewa lahan PT.Pelindo II (Persero) di PelabuhanTeluk Bayur yang bukan merupakanpesaingnya 5Bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud diatas adalah termasuk, namuntidak terbatas pada PT.Incasi Raya, PT.Wira Inno Mas, PT.AsianagroAgung Jaya, PT.Argo Muko, PT.Mekar Bumi Andalas, PT.Teluk BayurBulk Terminal, PT.Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT.KarbindoAbesyapradhi, PT.Tambang

Timber Dana, dimana kemudian Tergugat Il secara hukum berhak hal 65 Putusan Nomor 3/Pat.G/2017/PN Sdwmelakukan kegiatan pertambangan batu bara disekitar dan/atau diatas lokasitanah sengketa adalah berdasarkan izin yang sah dari Instansi yang berwenangsebagai berikut: Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)Nomor : 017/PK/PTBA TCM/1994 tanggal 15 Agustus 1994 antara PT.Tambang Batubara Bukit Asam ( Persero ) dengan pihak PT.

., M.Kn, sebagai berikut :e Komisaris Utama : Chen Tian Huae Komisaris : Yudhi Ramaputra,SE.Rasyad Chasane Direktur Utama : Ren Linge Direktur : Ace GunawanHalaman 2 dari 129 Putusan Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2020/PN CbiTukiman Kijahe Pemegang Saham : Ren Ling (pribadi) sebanyak 2% ; dan RenLing mewakili PT.Tambang Sejahterasebanyak 47,5 %; PT.Tambang Sejahteradiwakili oleh Phoa Hermanto 52,5 % danMultiwin Asia Limited sebanyak 51 %;diwakili oleh Phoa Hermanto KUD TaniBerkah diwakili oleh Yus Sudariyantosebanyak

KASMARTIAR RAYA (gugatan Nomor : 40/G/2019/PTUN.KDI), PT.TAMBANG MINERAL MAJU (gugatan Nomor43/G/2018/PTUN.KDI).Bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah KEPUTUSANBUPATI KOLAKA UTARA Nomor : 540/205 tahun 2014 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KasmarTiar Raya tanggal 12 Juni 2014 dan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKAUTARA Nomor : 540/203 tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT.

dipalsu, jika pemakaian tersebutdapat mendatangkan kerugian yang dilakukan oleh para terdakwa dengan secara bersamasama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan caracara antara lain sebagaiberikut :e Para terdakwa datang ke Hotel Pangeran Beach untuk mengadakan perjanjiankerjasama antara masyarakat Batu Kangkung Kecamatan Asam Jujuhan KabupatenDarmasraya selaku pemilik lahan tambang di Batu Kangkung dengan pihak PT.Tambang

Foto Copy tanpa aslinya Surat Keputusan PengurusNo. 03/Kud/N/V/2006, Tanggal 20 Mei 2006 TentangPembelian 30 % (Tiga Puluh Persen) Saham Pt.Tambang Batubara Nagari Muaro. (Asli DisimpanBersama Minuta Akta Notaris Martalena SH No.02TANGGAL 5 JUNI 2006 Tentang Pembelian PT.TBN.Selanjutnya disebut sebagai Bukti T29 ;30. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Akta Notaris31.Martalena SH No.02 TANGGAL 5 JUNI 2006 TentangPembelian Seluruh (1000 Ibr/100%) saham PT.

Foto Copy sesuai dengan Aslinya KwitansiPembelian KP PT.TAMBANG BATUBARA NAGARI MUAROyang dibayarkan oleh Dinasri Amir kepadaIR.KHAIDIR pada tanggal 5 JUNI 2006. dengan hargasebanyak Rp.1.250.000.000, (satu milyar duaratus lima puluh~ juta rupiah). Selanjutnyadisebut sebagai Bukti T34 ;35. Foto Copy tanpa aslinya Surat Pengakuan HutangHBM LETER pada KUD NAMLI dalam bentuk jumlahsaham sebanyak 13.158 lembar saham ggrm dihadapanNotaris MARTALENA SH dengan Akta No.78/SAH/NOTM/VII/2006.

BCMG TANI BERKAH dan Tergugat 4 sebagai wakil PT.Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited;45.Bahwa tentu saja Tindakan Penggugat tersebut salah dan keliruyang mengakibatkan Gugatan Aquo Cacat Formil, sehingga sangatberdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat memohon kepadayang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat untukselurunnya atau Menyatakan Gugatan Tidak Dapat diterimasebagaimana Yurisprudensi yang dikutip sebagai berikut:Putusan MARI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April

Gugatan Obscuur Libell1.Bahwa dalam surat Gugatan butir 4.5 PENGGUGAT mendalilkan bahwaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 134 Tahun 2003 tentangPersetujuan Pelepasan sebagian dari 8 (delapan) Kuasa Pertambangan Darat PT.Tambang Timah di Belitung seluas 64.053,25 Ha (Bukti TI2), yaitu : Nama DU/KW Darat Kecamatan DU/KW Luas (Ha)1 S. MembalongTg Membalong PO232 Eks 1568 26.238,51* Pandan2. S. CerucukTg Pandan Tg. Pandan PO225/Eks 1573 4.511,373. S.

Bahwa KP DU. 1576 milik TERGUGATI yang dilepaskan adalah seluas17.377,27 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 134 Tahun2003 tentang Persetujuan Pelepasan Sebagian Kuasa Pertambangan PT.Tambang Timah di Kabupaten Belitung, tetapi PENGGUGAT dalam melakukankegiatan penanaman kelapa sawit tidak hanya di atas areal / lokasi yang telahdilepaskan tersebut, tetapi juga melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit diareal / lokasi DU. 1576A hasil pemecahan dari DU. 1576 yang semula seluas39.580

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung No. 134 Tahun 2003 tanggal 10Maret 2003 tentang Persetujuan Pelepasan Sebagian Kuasa Pertambangan PT.Tambang Timah di Kabupaten Belitung Sesuai Dengan Surat Direktur UtamaPT. Tambang Timah No. 359/TT/U1000/2002SO tanggal 3 Oktober 2002Perihal Pengurangan Luas Areal Kuasa Pertambangan (KP), memutuskanmenyetujui antara lain :Halaman 110 dari 291 Putusan No.15/Pdt.G/2013/PN.TDN.Pelepasan sebagian dari 8 Kuasa Pertambangan Darat PT.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung No. 134 Tahun 2003 tanggal 10Maret 2003 tentang Persetujuan Pelepasan Sebagian Kuasa Pertambangan PT.Tambang Timah di Kabupaten Belitung Sesuai Dengan Surat Direktur UtamaPT. Tambang Timah No. 359/TT/U1000/2002SO tanggal 3 Oktober 2002Perihal Pengurangan Luas Areal Kuasa Pertambangan (KP), memutuskanmenyetujui antara lain :Pelepasan sebagian dari 8 Kuasa Pertambangan Darat PT.

Bukit Asam (Persero) Tbk sesuai dengan Pasal TentangNama dan Tempat Kedudukan pada Akta Perseroan Terbatas PT.Tambang Batubara Bukit Asam Nomor : pada tanggal 2 Maret1981 yang dibuat pada Mohamad Ali, Notaris di Jakarta.

Tambang Batubara Bukit Asamatas wilayah pertambangan konsesi yang diberikan izin olen PemerintahRI (Kementerian ESDM) karenanya selaku pemegang izin adalah PT.Tambang Batubara Bukit Asam bukan Penggugat PT.

Tambang Batubara Bukit Asam atas wilayahpertambangan konsesi yang diberikan izin oleh Pemerintah Rl(Kementerian ESDM) karenanya selaku pemegang izin adalah PT.Tambang Batubara Bukit Asam bukan Penggugat PT.

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.534/MenhutII/2011, tanggal 7September 2011 tentang : Revisi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukKegiatan Eksploitasi Batu bara dan Sarana Penunjangnya atas namaPT.Trubaindo Coal Minning seluas + 6.024,50 (enam ribu dua puluh empat danlima puluh perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan HutanProduksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, provinsi Kalimantan Timur danpernjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Bati Bara antara Tergugat Idengan PT.Tambang

Tergugat tidak pernah memberikan laporan keuangan dan laporanoperasional atas kegiatan penjualan hasil tambang di Indonesia maupunkeluar Indonesia yang merupakan perbuatan yang bertentangan denganHalaman 63 dari 70 Putusan Nomor 636/PDT/2021/PT BDGkewajiban hukum Tergugat selaku pihak yang telah dipercaya untukmelaksanakan proyek pertambangan Indonesia oleh pemegang saham PT.Tambang Sejahtera maupun Multiwin Asia Limited dan Renling di PT.BCMG Tani Berkah ;3.

Sembilan Ratus Dua Puluh Satu)Hektar; Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu BaraNo J2/Ji.DU/40/82 yang ditandatangani pada tanggal 14 November2017 seluas 47.500 Ha (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus) Hektar; Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan PPKH No. 005/KWL/PTGH3/1992/46.C/40.000/SRI/IX/1992 tanggal 1 September 1992, Seluas23.021,90 Ha (Dua puluh tiga ribu dua puluh satu koma sembilan puluh)Hektar antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur dengan PT.Tambang

Bahwa dalam Posita Gugatan halaman 5 butir 1.4.5 dan 5, PENGGUGATmengakui memperoleh sebahagian areal / lokasi tanah yang dijadikanperkebunan kelapa sawit diperoleh berdasarkan SK Bupati BelitungNomor 134 Tanggal 10 Maret 2003 yang pada Diktum Kedua Nomor 5,SK tersebut menyetujui melepaskan Kuasa Pertambangan Darat PT.Tambang Timah DU. KW Darat S. Manggar Manggar KecamatanManggar DU / KW PO228 / Eks. 1576 seluas 17.377,27 Ha. (Bukti TI1);2.

Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan BupatiBelitung Tentang Pelepasan Dari 8 Kuasa Pertambangan Darat PT.Tambang Timah makaluas arealpertambanganDU.1576berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi yang disebutkanpada butir c dimuka yang semula seluas 39.580 Ha dikurangi seluas17.377,27 Ha berdasarkan SK Bupati Nomor 134 Tahun 2003 tanggal10 Maret 2003 sehingga sisanya menjadi seluas 22.202,73 Ha;f.

Natural Persada Mandiri, PT.Tambang Nikel Indonesia, PT. Anugerah Mineral Prima Abadi dan PT.Jalu Mas;Bahwa kemudian Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Mabes Polrimendapatkan keterangan berupa hasil wawancara dari Doly Utanto(pegawai/karyawan Terdakwa PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI))bahwa Terdakwa PT.

Natural Persada Mandiri, PT.Tambang Nikel Indonesia, PT.