Ditemukan 794 data
144 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannyatidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1)menganut prinsip equal treatment.Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment)sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuahsistem pajak dapat dikatakan baik (good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang batik seharusnya = mudah ~ untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin halaman 22 menulis:e Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;e Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;e Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;e Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles
130 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M.
Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagaiberikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang beradapada penguasaan Wajib Pajak tersebut;b) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yangsama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang sama;Halaman 24 dari 36
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin halaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa prinsipperlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuahsistem pajak dapat dikatakan baik (good tax);Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan Pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayar;c
) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian Negara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin, halaman 3237 menyebutkan beberapakriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yangdibayarkan seharusnya mencerminkan sumber dayaekonomis yang berada pada penguasaan wajib pajaktersebut;b) Keadilan horisontal
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah ;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar ;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara ;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa prinsipperlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuahsistem pajak dapat dikatakan baik (good tax);Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayar;
Putusan Nomor 593/B/PK/PJK/2015Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin, halaman 3237 menyebutkan beberapakriteriapajak yang adil adalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yangdibayarkan seharusnya mencerminkan sumber dayaekonomis yang berada pada penguasaan WajibPajak tersebut;b) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basispajak yang sama seharusnya mendapat
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
diperlukan, harus mengacu pada kaidah diatas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat(1) Menganut prinsip equal treatment;Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1256 B/PK/PJK/2016Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhiagar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation
156 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perludijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1) menganutprinsip equal treatment.Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajakdapat dikatakan baik (good tax).Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 214/B/PK/PJK/2016Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanach dalam bukunyaPrinciples of Taxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles ofTaxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
setiap kKemudahan dalam bidang perpajakan,jika benarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah diatas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat(1) menganut prinsip equal treatment,Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhiagar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley
RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andHalaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1257 B/PK/PJK/201614. 10.Investment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jones dan Shelley C Rhoades Catanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:Bahwa pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaan pemerintah;bahwa pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikan Pemerintahmaupun bagi rakyat untuk membayar;Bahwa pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian Negara;Bahwa pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelly C RhoadesCatanach
Sally M.Jones dan Shelley C.
138 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
diperlukan, harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannyatidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1)menganut prinsip equal treatment.Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment)sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuahsistem pajak dapat dikatakan baik (good tax).Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 203/B/PK/PJK/2016Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation
12 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannyatidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1)menganut prinsip equal treatment;Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment)sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuahsistem pajak dapat dikatakan baik (good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang obaik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomianNegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
setiap kKemudahan dalam bidang perpajakan,jika benarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah diatas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut;Bahwa dapat dilinat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat(1) menganut prinsip equal treatment;Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhiagar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16Bayat (1) UU PPN menganut prinsip equal treatment,Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harusdipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik(good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian negara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach, dalam bukunya Principles ofTaxation
138 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
setiap Kemudahan dalam bidang perpajakan, jikabenarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perludijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1) menganutprinsip equal treatment,Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajakdapat dikatakan baik (good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanach dalam bukunyaPrinciples of Taxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
itu, setiap kemudahan dalambidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahantersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1)menganut prinsip equal treatment;Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment)sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuahsistem pajak dapat dikatakan baik (good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin halaman 22 menulis:a. Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b. Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;c. Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomianNegara;d.
Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalahsebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;b) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajakyang sama seharusnya mendapat
270 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti PK4.Pendapat hukum Shelley Einfeld dari Gilbert Tobin Lawyers berkedudukandi 2 Park Street Sidney NSW 2000, Australia, pada pokoknya menyatakansebagai berikut : Menurut UU Merek Dagang Australia, apabila ada pendaftaranmerek untuk melindungi beberapa jenis barang, namun barangbarang tersbut tidk digunakan dalam periode tertentu, makamerek tersebut dapat dibatalkan. Dalam kasus ini, pendaftaran merek untuk barangbarang laindapat dibatalkan kecuali shampo yang telah digunakan.5.