,Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Asisten Advokad,berkantor di Jalan Raya PekanbaruBangkinang KM. 17 Rimbo PanjangKabupaten KamparRiau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKTUN/Gugatan/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015;Selanjutnya disebut sebagaisence 0 Lbs SoRUIOIRIG A 1 SSRN A 41 AKERS PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan diJalan Pepaya Nomor 47 PekanbaruDalam hal ini memberi kuasa kepada :1. NamaJabatan2. NamaJabatan3.

. & Partners,beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 068/Lo AWS/SKTun/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Kecamatan Pasar Muara Bungo.Kabupaten Bungo;Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/ SKTUN/LBHMK/I/2015,tertanggal 19 Januari 2015, memberikan kuasakepada:1. APRIANY HERNINDA.S.H;2. M. AZRI. S.H.

,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacaraberalamat di Jalan Lingkar Selatan No 56 Sembalun, RT. 02,RW. 01, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, KotaMataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/SKTUN/ADV/X1/2018 tanggal 25 November 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA, tempatkedudukan di Jalan Raya Gondang, Genggelang, Gangga,Kabupaten Lombok UtaraDalam perkara ini memberikan kuasa kepadaNIP : 197607131998031003

Surat :1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Test Urine Narkoba Nomor SKTUN/01/IV/Ka/Rb.00.02/2016/BNNK-LSW tanggal 26 April 2016.2) 1 (satu) lembar Surat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan tentang Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/204/BLK/IV/2016 tanggal 19 April 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. b.

Agar barang bukti berupa :1) Suratsurat :a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Test Urine NarkobaNomor SKTUN/01/N/Ka/Rb.00.02/2016/BNNKLSWtanggal 26 April 2016.b. 1 (satu) lembar Surat UPTD Balai LaboratoriumKesehatan tentang Berita Acara Pemeriksaan UrineNomor 4.455/204/BLK/IV/2016 tanggal 19 April 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.2) Berupabarang :a. 1 (satu) buah alat Test MultiDrug Screen TestMonotes dari BNN Kota Lhokseumawe..b. 1 (satu) buah Rapid Test mer VCARE dari DinasKesehatan UPTD

Bahwa benar tidak diketemukan satu Alat bukti yang berkaitandengan Narkoba maupun keterangan para saksi yang melihatTerdakwa mengkonsumsi Narkotika kecuali surat keterangantest urine Nomor SKTUN/01/IV/ka/Rb.00.02/2016/BNNKLSWtanggal 26 April 2016 dan surat UPTD Balai Labkes BandaAceh Nomor 4.455/204/BLK/IV/2016 tanggal 19 April 2016.Berdasarkan Pembuktian Pasal / Analisa Yuridis, Penasehat HukumTerdakwa untuk menguji /membuktikan apakah Dakwaan OditurMiliter terbukti secara sah dan menyakinkan atau

Bahwa dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana(KUHAP), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine TerdakwaNomor SKTUN/01/IV/2016/BNNKLSW tanggal 26 April 2016tentang pemeriksaan urine a.n Lettu Caj Hasmadi, NRP 596984,adalah hanya merupakan petunjuk dalam kaitannya untukmengungkap terjadinya suatu tindak pidana yang disangkakandan atau didakwakan yang tentunya bukti yang merupakanpetunjuk tadi harus didukung oleh suatu alat bukti lain yang7mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

kecil yangTerdakwa pegang, dan setelah botol tersebut terisi kemudianTerdakwa menyerahkan botol tersebut kepada petugas BNN,selanjutnya selurun Perwira termasuk Terdakwa bubar danmenunggu hasil dari test urine tersebut.Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa didalam kamarmandi Staf Intel Korem 011/LW yang disaksikan oleh anggota BNNKota Lhokseumawe dan anggota dari Denopom IM/1 kemudian padatanggal 26 April 2016 BNN Kota Lhokseumawe mengeluarkan SuratKeterangan Tes Urine Narkoba Nomor SKTUN

kecil yangTerdakwa pegang, dan setelah botol tersebut terisi kemudianTerdakwa menyerahkan botol tersebut kepada petugas BNN,selanjutnya seluruh Perwira termasuk Terdakwa bubar danmenunggu hasil dari test urine tersebut.Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa didalam kamarmandi Staf Intel Korem 011/LW yang disaksikan oleh anggota BNNKota Lhokseumawe dan anggota dari Denopom IM/1 kemudian padatanggal 26 April 2016 BNN Kota Lhokseumawe mengeluarkan SuratKeterangan Tes Urine Narkoba Nomor SKTUN

., alamat di Jalan Dana Kopra Nomor 1/29Ambon, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 03/SKTUN/II/FES/2014, tanggal 19 Februari 2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:BUPATI HALMAHERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan KawasanPemerintahan Nomor 1 A Tobelo, Halmahera Utara;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. DANNO CH. G. ENTJE, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum danOrganisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;2. WILLEM M.

Putusan Nomor 88 K/TUN/2015Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 03/SKTUN/II/FES/2014, tanggal 19 Februari 2014 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Desember 2014, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2014/PTUN.ABN yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

SKTUN/016/VII/2013/BNNPAceh tanggal 8 Juli 2013 a.n. Terdakwa, Lettu Inf Rasudin, NRP581211 ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;e Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Militer 01 Banda Aceh Nomor : 20K/PM.I01/AD/I/2014 tanggal 05 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.

SKTUN/016/VII/2013/BNNPAceh tanggal 8 Juli 2013 a.n. Terdakwa ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.00(lima belas ribu rupiah) ;Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.167 K/MIL/20145. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor : 44K/PMTI/BDG/AD/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.

Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanKetintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut, dalam perkara antara : 200222 220 nonoSUANDY RASUBALA, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, bertempatNama Jabatantinggal di Dusun Kerato Rt/Rw. 001/003,Kelurahan/Desa Kerato Kecamatan Unter lwesKabupaten Sumbawa; "Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKTUN

,beralamat di Kantor Sukanegara Arah Kadupandak KM. 10, danatau YLBHC Jalan Siti Boedadar No.128 Cianjur Jawa Barat,berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 2/SKTUN/KHU/IV/2015 tanggal 04 Mei 2015 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING;MEL AWANNama Jabatan: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENHim. 1 dari 9 hlm. Put.

., beralamat di Jalan Cempaka Nomor 83/E, KelurahanHarjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, ProvinsiRiau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/PMHAD/SKTUN/X1/2019, tanggal 09 Oktober 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanCAMAT PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU,tempat kedudukan di Labuhbaru Barat, KecamatanPayung Sekaki, Kota Pekanbaru:1. Hj. MARYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempattingggal di Jalan Fajar Nomor 1 Kota Pekanbarupekerjaan Ibu Rumah Tangga;2.

,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di JalanLaksdya Leo Wattimena, RT 032, RW 007, Negeri Passo, KecamatanBaguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan domisili elektronikhatulelynaftali@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKTUN/ IX/NH/2020 tertanggal 2 September 2020;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / PENGGUGAT;MELAWANNama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH;Tempat Kedudukan: JI.

., M.H.5 222222 22222 ne ene ne eeeKetiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Berkantor di Jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SKTUN/II/FES/2014tertanggal 19 Februari 2014, Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ; 2 202022 22 222 222222MELAWANBUPATI HALMAHERA UTARA, Tempat kedudukan di Jalan KawasanPemerintahan No. 1 A Tobelo, Halmahera Utara. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. DANNO CH. G.

.* Mencatat dalam formulir isian;* Pemberian tanda terima;* Memeriksa kelengkapan data yuridis dan data fisik pemohon;* Meneliti kebenaran data yuridis dan data fisik;Baru selanjutnya dilimpahkan kepada Tergugat selaku yangmengeluarkan SKTUN tentang pembatalan sertipikat.

Dengan demikianjelas terbukti SKTUN dalam objek perkara a quo yang dikeluarkanTergugat adalah tidak melalui proses sebagaimana yangdipersyaratkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999, khususnya terhadap pasalpembatalan atas alas hak tanah;Bahwa selain SKTUN yang menjadi objek perkara aquo melanggarPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999, SKTUN tersebut juga melanggarHalaman 19 dari 130 halaman.

yang menjadi objek sengketaperkara a quo oleh Tergugat tidak melalui tahapantahapan yangdipersyaratkan aturan pertanahan tersebut sehingga berakibatkankeluarnya SK yang dikeluarkan Tergugat yang nyatanyata melanggarhukum;Bahwa berdasarkan faktafakta yang Penggugat uraikan diatasterbukti Perbuatan Tergugat selaku Pejabat Negara dibawahKementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionalyang mengeluarkan SKTUN yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini, adalah jelas terbukti bertentangan

Bahkan Penggugat sebagai pemegangsertipikat yang sah sesuai hukum tidak dilibatkan dan tidak diberitahu atas proses pembatalan produk hukum yang sah dari Tergugattersebut;Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas terbukti begitubanyak peraturan dan undangundang yang dilanggar Tergugatdalam menerbitkan SKTUN yang menjadi objek sengketa.

Olehkarenanya patut SKTUN tersebut yang menyangkut khususnyaterhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03532/Tanjung DurenSelatan tanggal 13 Juli 2015 yang tercatat atas nama Nata Prijatnaseluas 163 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 MeiHalaman 24 dari 130 halaman. Putusan Nomor: 181/G/2018/PTUNJKT2015 No. 00139/2015 NIB.09.03.02.04.05747.

Ketidakberpihakan.Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan SKTUN yang menjadiobjek sengketa pada perkara a quo, telah melakukanperbuatan dan tindakan yang sama sekali tidak menunjukkankeberpihakan kepada Kepentigan Umum khususnya bagiPenggugat dan puluhan warga negara lainnya yang jugaberdomisili di sekitaran tanah yang menjadi objek atasSertfikat Hak Pakai No.00526 tertanggal 27 Desember 2018yang diterbitkan oleh Tergugat.

Kecermatan.Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan SKTUN yang menjadiobjek sengketa pada perkara a quo, telah melakukanperbuatan dan tindakan yang sama sekali tidak berdasarkanatas kecermatan sehingga Cacat Hukum administratif. KarenaTergugat dalam menerbitkan SKTUN sebagaimana dimaksuddalam Perkara a quo tidak memenuhi permen agraria no.9tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak atas Tanah negara dan Hak Pengelolaan;.

Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan SKTUN yang menjadiobjek sengketa pada perkara a quo, telah tidak menjalankanasas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan karena faktahukumnya Tergugat dalam menerbitkan SKTUN yang menjadiobjek sengketa perkara a quo dilakukan denganmenyalahgunakan kewenangan.

Keterbukaan.Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan SKTUN yang menjadiobjek sengketa pada perkara a quo, telah melakukanperbuatan dan tindakan yang sama sekali tidak menjungjungtinggi asa keterbukaan. Karena fakta hukumnya, Tergugatdalam menerbitkan Sertifikat Hak pakai No.00526 Tanggal 27Desember 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat dilakukanpenuh dengan kerahasiaan dan kecepatan yang super cepat,bahkan dari proses Jual Beli hingga Permohonan sertaterbitnya Sertifikat Hak Pakai Kurang dari 1 tahun;.

Pelayanan Yang BaikBahwa, Tergugat dalam proses mengeluarkan SKTUN yangmenjadi objek sengketa pada perkara a quo, sama sekali tidakmemberikan pelayanan yang baik bagi Penggugat MaupunPuluhan Warga Masyarakat Lainnya. Penggugat dijadikanoleh Tergugat layaknya Penghuni Yang Tidak Terlihat Di AtasTanah Negara Termaksud Dalam Perkara Aqua yang tidakDipertimbangkan Oleh Tergugat pernah diadili;10.

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Firel E.Sahetapy, S.H. dan Rekan, beralamat di Kota Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKTUN/II/FES/2019, tanggal 6 Maret 2019;Pemohon Kasasi;Lawan1. BUPATI MALUKU TENGAH, tempat kedudukan di JalanGeser Nomor 4, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,Provinsi Maluku,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masuhadji Tuakya, S.H.

Dalam hal ini, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 55/LF.DN/SKTUN/BANDING/XII/2019tertanggal 28 Mei 2019, telah memberikan Kuasa kepada TEUKUFAKHRIAL DANI, S.H., M.H Kesemuanya berkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan AdvokatPenasehat HukumKonsultanHukum pada Law Firm DN & Partners beralamat di Jalan T.Iskandar Nomor 314 Lantai 2 Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh.

Parman Kav. 56, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SKTUN/JR/V/2013tanggal 28 Agustus 2013, Untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 66/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal

Bahwa Tergugat pada tanggal 20 Juni 2015, telah menerbitkanSurat Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN) in casu objekgugatan adalah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku, sebagaimana terurai berikut:1) Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untukmemberhentikan Para Penggugat sebagai dosen tetapyayasan, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan SKTUN in casuobjek gugatan belum jelas sebagai Pengurus YayasanYPTKDUPRI karena pada saat itu Yayasan YPTKDUPRIdalam

Pasal 68 ayat (1)Undang Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Guru danDosen, dan tegasnya Para Penggugat tidak pernah diberikankesempatan untuk membela diri;3) Bahwa Tergugat telah memberhentikan Para Penggugatsebagai dosen tetap yayasan dengan menyalahi ketentuanStatuta, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa dalam SKTUN in casu objek gugatan, Tergugatmencantumkan salah satu dasar yang digunakan untukmemberhentikan Para Penggugat adalah Statuta UPRITahun 2015 sebagaimana tercatat dalam kata mengingatangka

setelahdianggap terbukti dan di vonis bersalah oleh rapat SenatFakultas kemudian dikuatkan vonisnya oleh rapat SenatUniversitas barulah Pengurus Yayasan diberi rekomendasiuntuk memberhentikan Para Penggugat dari profesi sebagaidosen tetap yayasan; Bahwa sampai sekarang Para Penggugat tidak pernah diproses dalam rapat senat fakultas dan tidak pernah diproses dalam rapat senat Universitas dan Para Penggugattidak pernah direkomendasikan untuk diberhentikan sebagaidosen tetap yayasan dan oleh karena itu SKTUN

Bahwa Tergugat pada tanggal 20 Juni 2015, telah menerbitkanSurat Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN) in casu objekgugatan adalah bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik, yaitu:1) Tergugat melanggar Asas Kecermatan; yaitu Tergugatseharusnya meneliti secara cermat bentuk kesalahan ParaPenggugat dan meminta pertanggungjawaban ParaPenggugat melalui rapat senat yang telah ditentukan olehStatuta namun faktanya kesempatan itu tidak pernah diberikankepada Para Penggugat, Tergugat secara sepihak

Asas ini jugamenekankan pentingnya keterbukaan dalam prosespenelitian atas seluruh kesalahan Para Penggugatsebelum diterbitkan SKTUN oleh Tergugat.

O12, Kelurahan Peranap, KecamatanPeranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/SKTUN/KP/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor : 21/PENDIS/2020/PTUN.PBR Tanggal 19 Juni 2020 TentangLolos Dismissal ;2. Penetapan Plh.

Patty Pertokoan ATC, Lantai 2,Kota Ambon, dengan email: maadpattyshmh@yahoo.com, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 21/SKTUN/AdvMP/II/2021 tanggal 22 Februari2021;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT;Melawan:Nama Jabatan : BUPATI BURU SELATAN;Tempat Kedudukan : Jl. Tagop Soulissa, Desa Kamanglele,Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;Dengan ini memberi kuasa kepada:1.