Tanggal 27 Oktober2009 yang menerima RODI DARMADI sejumlah Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi uang pengembalian sumbangan sukarela exsHonorer tanggal 27 Oktober 2009 yang menerima SISMAWATI sejumlahRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi uang pengembalian sumbangan sukarela exsHonorer an. ISNENDRI.

SUTMIDARTA Tanggal 27 Oktober 2009 yang menerimaSUTMIDARTA, sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);1 (satu) lembar kwitansi uang pengembalian sumbangan sukarela exsHonorer an. SUTOMO, tanggal 27 Oktober 2009 yang menerimaSUTOMO, sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi uang pengembalian sumbangan sukarela exsHonorer an.

No. 1308 K/Pid.Sus/2012663536a1383940414243441 (satu) lembar kwitansi uang pengembalian sumbangan sukarela exsHonorer an. EMI SUSIANTI (SMP 1 KERKAP). Tanggal 02 November2009 yang menerima EMI SUSIANTI, sejumlah Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi uang pengembalian sumbangan sukarela exsHonorer an. RENI FITRIANI (SMP N 3 ARMA).

No. 1308 K/Pid.Sus/2012822d2829303132333435361 (satu) lembar kwitansi uang pengembalian sumbangan sukarela exsHonorer an. SUTRISNO. Tanggal 27 Oktober 2009 yang menerimaSUTRISNO, sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi uang pengembalian sumbangan sukarela exsHonorer an. SUTMIDARTA Tanggal 27 Oktober 2009 yang menerimaSUTMIDARTA, sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);1 (satu) lembar kwitansi uang pengembalian sumbangan sukarela exsHonorer an.

INDRA HRP, sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi uang pengembalian sumbangan sukarela exsHonorer an. ROZI (DINAS KOPERASI DAN UKM). Tanggal 02November 2009 yang menerima ROZI, sejumlah Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi uang pengembalian sumbangan sukarela exsHonorer an.

,M.H., salahsatu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi menjadi mediator.Bahwa berdasarkan laporan mediator hakim mediasi sukarela tertanggal15 Nopember 2021 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat danTergugat dan mediasi sukarela dinyatakan berhasil mencapai kesepakatanperdamaian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatantersebut dikuatkan dalam putusan.Bahwa oleh karena para pihak telah sepakat dalam mediasi sukarela,maka majelis hakim berpendapat tahapan replik, duplik

dan pembuktian tidakperlu dilanjutkan.Tentang Kesimpulan para pihakBahwa pada kesimpulan lisannya, Kuasa Penggugat dan Tergugatmenyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sukarela dalamperkara ini telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan KuasaPenggugat dan Tergugat agar meminta agar kesepakatan tersebut dikuatkandalam putusan;Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaanperkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak

,M.H., salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi menjadimediator.Menimbang berdasarkan laporan mediator hakim mediasi sukarelatertanggal 11 Januari 2021 bahwa telah dilaksanakan mediasi antaraPenggugat dan Tergugat dan mediasi sukarela dinyatakan berhasil mencapaikesepakatan perdamaian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agarkesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.Menimbang Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan benar telahterjadi kesepakatan terkait perkara ini dan meminta agar

kesepakatanperdamaian tersebut dapat dituangkan dalam putusan serta menyatakanproses pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan.Tentang Kesimpulan para pihakBahwa pada kesimpulan lisannya, Kuasa Penggugat dan Tergugatmenyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sukarela dalamperkara ini baik telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan KuasaPenggugat dan Tergugat agar meminta agar kesepakatan tersebut dikuatkandalam putusan;Pertimbangan Kesepakatan PerdamaianMenimbang berdasarkan

laporan mediator hakim mediasi sukarelatertanggal 15 Nopember 2021 bahwa telah dilaksanakan mediasi antaraPenggugat dan Tergugat dan mediasi sukarela dinyatakan berhasil mencapaikesepakatan perdamaian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agarkesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.Menimbang bahwa pokok perkara a quo adalah gugatan hadhanah,namun oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapaikesepakatan perdamaian, maka dengan memperhatikan kesepakatanperdamaian, majelis hakim

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Perjanjian Perdamaian bertanggal 7 Juni 2022 yang telah disepakati secara sukarela sebagaimana isi Surat Perjanjian Damai tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasan bin Marzuki) dengan Pemohon II (Maimuna binti Zakaria) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2005 di Desa Dompo-dompo Jaya, Kecamatan Waworete, sekarang bernama Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan,

3. Memerintahkan kepada

Bahwa pada tanggal 22012005 Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa DompodompoJaya (Nama Desa Dahulu) Sekarang Desa Sukarela Jaya Dahulu Kec.Waworete Sekarang Kec. Wawonii Tenggara Dahulu Kabupaten KendariSekarang Kabupaten Konawe Kepulauan;2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejakadalam usia 28 tahun, dan pemohon II berstatus Janda dalam usia 23 tahun;3.

Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II telah tinggal bersama diDesa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten KonaweKepulauan dan sampai saat ini telah di karunai keturunan, bernama: Fina Febriana Binti Hasan lahir tanggal 10122005Fera Irdayanti Binti Hasan lahir tanggal 07052006 Farhan Bin Hasan lahir tanggal 14042011 Fahira Binti Hasan lahir tanggal 040920138.

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonan agardapat di tetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang terjadi pada tanggal 22012005 di Desa Dompodompo Jaya(Nama Desa Dahulu) Sekarang Desa Sukarela Jaya Dahulu Kec. WaworeteSekarang Kec. Wawonii Tenggara Dahulu Kabupaten Kendari SekarangKabupaten Konawe Kepulauan;10.

Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telahberkdiaman tetap di Desa Sukarela Jaya yang merupakan Wilayah HukumKantor Urusan Agama Kecamata Wawonii Timur, mohon kiranya agarpernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan WawoniiTimur;11.

Penetapan No. 0270/Pat.P/2020/PA.UnaDesa Sukarela Jaya Dahulu Kec. Waworete Sekarang Kec. WawoniiTenggara Dahulu Kabupaten Kendari Sekarang Kabupaten KonaweKepulauan;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandungPemohon Il bernama Yusup, karena ayah kandung Pemohon II telahmeninggal dunia, yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama M.

Hal ini sebagaimana tertuangdalam KONTRAK PERJANJIAN SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA(SISUKA) tertanggal 24 Maret 2010 dan akan berakhir pada tanggal 24Maret 2011;Bahwa dalam Kontrak Perjanjian Simpanan Sukarela Berjangka tanggal24 Maret 2014 tersebut disebutkan dalam pada 2 mengenai berlakunyasimpanan terhitung sejak adanya bukti pembayaran atau penyetoranuang ke alamat rekening dari Koperasi Kredit CU Cinta Mulia.

Albert Nahason Sitinjak (ic.Tergugat Ill) tentang niatPenggugat untuk menanamkan sejumlah uang dalam bentuksimpanan sukarela berjangka (SISUKA) sertamempertanyakan besaran jumlah kompensasi bunga yang akanditerima oleh Penggugat, dan setelah terjadi kKesepakatan makaPenggugat mengikatkan diri dengan Tergugat dalam kontrakPerjanjian Simpanan Sukarela Berjangka(SISUKA) tanggal 24 Maret 2010.;2.

bunga SISUKA TAHAP dan TAHAP Il yang telah menjadiSimpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) yang masih dalamkepenguasaan CU.

No.426/PDT/2015/PTMDN.menyetorkan uang dalam bentuk Simpanan Sukarela BerjangkaTahap IV (SISUKA TAHAP IV) dengan jumlah Rp 1.000.000.000,(satu. milyard rupiah) dengan Nomor Sertifikat D1.022442.19.

lima juta rupiah) sehinggaSimpanan Sukarela Berjangka Tahap IV (SISUKA TAHAP IV) berjumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyard rupiah) denganNomor Sertifikat D1. .022442 ;Hal. 41 dari 54 Hal.

,Bahwa, dalam Risalah Lelang Nomor : 647/2013 tanggal 17 September2013 sebagai Lelang Sukarela, karena Pelelangan terhadap : Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri / melekatdiatasnya tersebut dalam SHGB ( Sertifikat Hak Guna Bangunan ) No.54, luas tanah : 98 m2, terletak di Desa Buduran, KecamatanBuduran, Kabupaten Sidoarjo atas nama DJOKO ISMARDJONO (Penggugat ) ,Melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL ) Sidoarjo, beralamat di JI.

Bank Mega Syariah Kantor Cabang Surabaya, beralamat di Jl.Kranggan 80 A Surabaya ( Teergugat ),Sedangkan dalam proses Lelang Sukarela yang dilakukan Tergugat danll tidak terdapat persetujuan dan Harga Limit Lelang dari Pemberi HakTanggungan dalam hal ini Penggugat, sebagaimana ketentuan : DALAMLELANG SUKARELA jo SEMA RI Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 12September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiHalamam 5 dari 13 Penetapan No.153

/Pid.B/2014/PN.Sda07.08.Pengadilan ,Bahwa, dengan demikian maka : Proses Lelang Sukarela yang dilakukanTergugat dan Il tidak terdapat Persetujuan dan Harga Limit Lelang dariPemberi Hak Tanggungan dalam hal ini PENGGUGAT, sebagaimanaketentuan jo SEMA RI Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 12 September2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ,Bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan maupunbertentangan dengan Peraturan Hukum

melalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkanObyek yang dilelang tidak dapat dilakukan Pengosongan berdasarkan pasal200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan Gugatan, karena Pelelangantersebut diatas bukan Lelang Eksekusi melainkan Lelang Sukarela,4.

Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkanObyek yang dilelang tidak dapat dilakukan Pengosongan berdasarkan pasal200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan Gugatan, karena Pelelangantersebut diatas bukan Lelang Eksekusi melainkan Lelang Sukarela,Dan tidak menyertakan Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungandalam menentukan Harga Limit, adalah CACAT HUKUM ;5.

- Menyatakan bahwa Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena tidak secara sukarela mengosongkan obyek terperkara yang telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 189 / 2012, Tertanggal 21 Maret 2012, oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, yang terletak di Jalan Perwira Komplek Taman Perwira Indah Nomor : 25, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

ini di Pengadilan Negeri Medan berkenan untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1.Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan Grosse Risalah Lelang Nomor 189/2012 Tertanggal 21 Maret2012 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan adalah SAH ;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 385 Badan Pertanahan NasionalKotamadya Medan atas nama PENGGUGAT adalah SAH ;Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum kepada PENGGUGAT karena tidak secara sukarela

Apabila pengosongan bangunan tersebutNo.Perkara: 242/Pdt.G/2013/PN MdnHalaman. 24tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka Pembeli berdasarkanketentuan yang termuat dalam Pasal 200 HIR dapat meminta bantuanPengadilan Negen setempat untuk pengosongannya.Berdasarkan hal hal tersebut diatas, nyata nyata baik sebelum maupunsesudah lelang dilaksanakan, Penggugat telah mengetahui dan menyadaririsiko risikonya, sehingga sudah sepatutnya Penggugat tidak membawa bawa Tergugat Il untuk turut bertanggungjawab

Apabila pengosongan bangunan tersebut tidakdapat dilakukan secara sukarela, maka Pembeli berdasarkan ketentuanyang termuat dalam Pasal 200 HIR dapat meminta bantuan PengadilanNegeri setempat untuk pengosongannya..

Apabila tanah dan / atau bangunan yangakan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni, maka pengosonganbangunan tersebut SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMBELLApabila pengosongan bangunan tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela,maka pembeli berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 200 HIR dapatmeminta bantuan Pengadilan Negeri setempat untuk pengosongannya.Menimbang, bahwa uaraian fakta hukum diatas semakin kukuhkebenarannya,Vapabila dikaitkan dengan bukti bukti surat dari Tergugat

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;Menyatakan Grosse Risalah Lelang Nomor 189 / 2012, Tertanggal 21 Maret2012, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan adalah Sah ;Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 385, Badan PertanahanNasional Kotamadya Medan atas nama Penggugat adalah Sah ;Menyatakan bahwa Tergugat , telah melakukan perbuatan melawan hukumkepada Penggugat, karena tidak secara sukarela mengosongkan obyekterperkara yang telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 189

Karim) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2002 di Desa Roko-roko, Kecamatan Waworete, sekarang Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun

Bahwa pada tanggal 08102002 Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rokoroko(nama desa dahulu) sekarang desa Sukarela Jaya dahulu KecamatanWaworete sekarang Kecamatan Wawonii Tenggara dahulu KabupatenKendari sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan.2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejakadalam usia 28 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 17tahun;3.

Penetapan No. 0273/Pat.P/2020/PA.UnaIl yang terjadi pada tanggal 08102002 di Desa Rokoroko (nama desadahulu) sekarang desa Sukarela Jaya dahulu Kecamatan Waworetesekarang Kecamatan Wawonii Tenggara dahulu Kabupaten Kendarisekarang Kabupaten Konawe Kepulauan;10.

Bahwa oleh karena Pemohon dengan Pemohon II saat ini telahberkediaman tetap di Desa Sukarela Jaya yang merupakan Wilayah HukumKantor Urusan Agama Kecamata Wawonii Timur, mohon kiranya agarpernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan WawoniiTimur;11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlakuyang berkenan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakanbersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;12.

Bahwa, Pemohon dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08Oktober 2002 di Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara,Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Abd. Karim, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapakTalid dan bapak Salihi dengan maskawin berupa 30 pohon kelapa dibayartunai dibayar tunal;2.

Karim) yang dilaksanakan padatanggal 08 Oktober 2002 di Desa Rokoroko, Kecamatan Waworete,sekarang Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara KabupatenKonawe Kepulauan;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;4.

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Perjanjian Perdamaian bertanggal 2 September 2021 yang telah disepakati secara sukarela sebagaimana tersebut diatas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 Bahwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Klas B, penggugatmeminta kepada tergugat dan II dan atau siapapun juga yang mendapatkanhak darinya untuk secara sukarela keluar dari tanah dan rumah sengketa ; Bahwa Bila para tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini,makaputusan pengadilan ini mohon dijalankan /dieksekusi oleh aparat pengadilannegeri Klas B Raba Bima yang dibantu oleh aparat kepolisian dan aparatlainnya ; Bahwa patut kiranya kepada para tergugat untuk dihukum

Menyatakan menurut hukum,bahwa perbuatan para tergugat yang tidak maumenyerahkan secara sukarela tanah dan rumah sengketa kepadapenggugat, sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT.MTR. Halaman 4 dari 95. Menghukum dan memerintahkan para tergugat dan atau siapa saja yangmendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa dan rumahsengketa dalam keadaan kosong , secara sukarela tanpa syarat kepadapenggugat;6.

Bilamana para tergugat tidak mau memenuhi isi putusan pengadilan dalamperkara ini secara sukarela , maka dilakukan eksekusi putusan perkara inioleh Pengadilan Negeri Klas 1B Raba Bima yang dibantu oleh aparatkepolisian dan aparat lain ;7. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar uang paksa( Dwangsoom ) sebesar Rp. 100.000.untuk setiap hari keterlambatannyamemenuhi isi putusan ini ;8.

Halaman 5 dari 9Menyatakan menurut hukum,bahwa perbuatan Tergugat dan Il yangmenguasai,menempati tanah dan rumah sengketa sebagai perbuatan yangmelawan hak dan melawan hukum ;Menyatakan menurut hukum,bahwa perbuatan para Tergugat yang tidakmau menyerahkan secara sukarela tanah dan rumah sengketa kepadaPenggugat, sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;Menghukum dan memerintahkan para Tergugat dan atau siapa saja yangmendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa dan rumahsengketa

dalam keadaan kosong , secara sukarela tanpa syarat kepadaPenggugat;Bilamana para Tergugat tidak mau memenuhi isi putusan pengadilan dalamperkara ini secara sukarela, maka dilakukan eksekusi putusan perkara inioleh Pengadilan Negeri Klas 1B Raba Bima yang dibantu oleh aparatkepolisian dan aparat lain ;Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hariinit ditetapbkan sejumlah Rp.2.596.000,00 (dua juta juta lima ratus sembilanpuluh enam ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain

Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 489 Jln Veteran Gg Sempakta yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok +bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan buktikepemilikan SHM No. 489 Jin Veteran Gg Sempakta yang dijaminkan kepadaPenggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasanpembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;5.

merupakan permohonan untuk pemenuhan kewajiban TERGUGAT, yangmana jumlah sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatsejumlah Rp. 56.385.000, (Lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribuenam ratus rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.50.000.000 dan bunga berjalansebesar Rp.6.385.600, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebutharuslah pula dikabulkan ;Menimbang bahwa Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela

Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi selurun sisa pinjaman secarasukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepadaPenggugat yaitu tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga)secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan buktikepemilikan SHM No. 489 Jin Veteran Gg Sempakta yang dijaminkan kepadaPenggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasanpembayaran

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio, Type DD4 1.5 E MCVT, tahun 2015, warna Merah Tembaga Metalik, Nomor BP 1740 HQ atas nama Suwandi;
3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama poin 2 di atas milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian

Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya hukum paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk fisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

aktif ketika ada anggota koperasi aktif yang sudahlunas angsuran pinjamannya, maka anggota tersebut berhak menerimauang simpanan sukarela yang ada di Kantor KSP (Koperasi SimpanPinjam) Kristina Jaya Cabang Majalengka.

Biasanya uang tersebut akandiberikan kepada terdakwa (uang kasbon pagi) pada saat akan berangkatke lapangan untuk selanjutnya simpanan sukarela tersebut diserahkankepada anggota koperasi aktif yang berhak tersebut, namun padakenyataannya oleh terdakwa, uang simpanan sukarela tidak diserahkankepada anggota koperasi yang berhak.

sudahlunas angsuran pinjamannya, maka anggota tersebut berhak menerimauang simpanan sukarela yang ada di Kantor KSP (Koperasi SimpanPinjam) Kristina Jaya Cabang Majalengka.

berangkat ke lapangan untuk selanjutnyadiserahkan kepada anggota koperasi yang berhak tersebut, namunpada kenyataannya oleh terdakwa uang simpanan sukarela tidakdiserahkan kepada anggota koperasi yang berhak.6.

Menghukum Tergugat (Hamdan Fahmi Siregar bin Matnasan Siregar) untuk menyerahkan kepada Penggugat (Kasma Betty Hutagalung binti Ismail Hutagalung) anak tersebut di atas secara sukarela, dan apabila ternyata dikemudian hari Tergugat tidak melaksanakannya secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk menyerahkan kepada Penggugat(Penggugat) anak tersebut di atas secara sukarela, dan apabila ternyatadikemudian hari Tergugat tidak melaksanakannya secara sukarela, makaakan dilakukan eksekusi menurut hukum;6.

Karim) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2009 diDesa Dompo-dompo Jaya, Kecamatan Waworete, sekarang Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonan agardapat di tetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang terjadi pada tanggal 23072009 di Desa Dompodompo Jaya (namadesa dahulu) sekarang desa Sukarela Jaya Dahulu Kec. WaworeteSekarang Kec. Wawonii Tenggara Dahulu Kabupaten Konawe SekarangKabupaten Konawe Kepulauan;10.

Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telahberkdiaman tetap di Desa Sukarela Jaya yang merupakan Wilayah HukumKantor Urusan Agama Kecamata Wawonii Timur, mohon kiranya agarpernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan WawoniiTimur;11.

D, umur 65 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukarela Jaya,Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, di bawahSsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan paraPemohon;Hal. 4 dari 12 Hal.

Bahwa, Pemohon dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Juli2009 di Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii TenggaraKabupatenKonawe Kepulauan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaAbd. Karim, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak Samaga danbapak Salihi dengan maskawin berupa 30 pohon kelapa dibayar tunaldibayar tunal;2.

Karim) yang dilaksanakan pada tanggal 23Juli 2009 di Desa Dompodompo Jaya, Kecamatan Waworete, sekarangDesa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten KonaweKepulauan3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;4.

;Bahwa Judex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidakmeneliti semua buktibukti Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dengancermat, sehingga membuat pertimbangan hukum yang tidak benar tentangpengunduran diri Termohon Kasasi bukan merupakan pengunduran diri yangbersifat sukarela, melainkan pengunduran diri karena adanya intimidasi dariPemohon Kasasi, sebagaimana diuraikan Judex Facti pada putusan a quo halaman23 alinea keempat bagian keempat: Bahwa, sebelum diterbitkannya

atau di PHK,dan secara sadar dan sukarela serta tanpa paksaan sebagaimana diterangkan parasaksi di atas Termohon Kasasi memilih mengundurkan diri supaya konditenya tetapbaik (vide keterangan saksi Termohon Kasasi);Bahwa pada halaman 27 alinea kesatu dan kedua putusan a quo Judex Factimenimbang bahwa untuk mengetahui dan mengukur sifat sukarela didasarkan padaperspektif murni kepentingan pekerja, tanpa tendensi atau indikasi adanya muatanmuatan kepentingankepentingan dari pengusaha/perusahaan dan

pengunduran diriTermohon Kasasi disimpulkan Judex Facti bukan merupakan pengunduran diriyang bersifat sukarela karena bukan murni merupakan kemauan pekerja in casuTermohon Kasasi, melainkan juga ada kepentingan perusahaan in casu PemohonKasasi yang beranggapan Termohon Kasasi telah melakukan kesalahansebagaimana tersebut di atas;Pertimbangan Judex Facti tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terbukti dipersidangan melalui buktibukti saksi Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasitersebut di atas, di

mana justru terbukti Termohon Kasasi secara sukarela memilihlebih baik mengundurkan diri agar konditenya tetap baik daripada di PHK yanglebih akan membuat konditenya buruk, sehingga akan sulit mencari pekerjaan ditempat lain.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti pada halaman 27 alinea terakhirhingga halaman 28 putusan a quo yang menimbang bahwa pengunduran diriTermohon Kasasi bukan merupakan pengunduran diri yang bersifat sukarela ataskemauan sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 154 huruf b UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga tidak dapat dijadikan sebab yangmendasari terputusnya hubungan kerja antara Penggugat (Termohon Kasasi) danTergugat (Pemohon Kasasi) adalah pertimbangan yang salah dan keliru

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana dalam dictum nomor 2 (dua)putusan ini, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila besarnya mutahyang harusdibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensisejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah), sehingga Tergugat Rekonpensiharuslah dihukum untukmembayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensisejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka kepadaTergugat Rekonvensi dihukum untuk meyerahkan secara sukarela

, aman dantanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban nafkah idah,mutah, nafkah madiyah dan nafkah anak, dan apabila putusan ini tidak dapatdilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakanupaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksudPasal

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela,aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajibansebagaimana dalam dictum nomor 2 (dua)putusan ini, dan apabila putusan initidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akandilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lainyang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMembebankan kepada Pemohon Konvensi/T ergugat Rekonvensiuntukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp626.000,

Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut secara sukarela, dan bila Tergugat tidak mengosongkan secara sukarela agar dilakukan upaya paksa;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut di atas;6.

Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Acehdengan batasbatas : Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pak Daud,Adalah milik Penggugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut secara sukarela, danbila Tergugat tidak mengosongkan secara sukarela agar dilakukan upaya paksa;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlahRp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini telahberkekuatan hukum

=nw Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pak Daud,Adalah milik Penggugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah Penggugat dan menyerahkan kepadaPenggugat secara suka rela, bila Tergugat tidak mengosongkan secara sukarela agardilakukan upaya paksa;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlahRp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini telahberkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan

lanjutan Penggugat, Penggugat dan Tergugat hadir dimukapersidangan;Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugatbahwa meskipun Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan namun olehkarena agenda sidang sudah memasuki tahapan pembuktian lanjutan makaHalaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Pnjtahapan mediasi telah terlewati sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagidiwajibkan menempuh proses mediasi;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedurperdamaian sukarela

(mediasi sukarela) kepada Penggugat dan Tergugat danatas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat memohonkepada Majelis Hakim untuk menempuh proses perdamaian sukarela;Bahwa atas permohonan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakanperdamaian sukarela tersebut Ketua Majelis menunjuk mediator Hakim NorHasanuddin, Lc., M.A. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediatortersebut tertanggal 5 Mei 2020 bahwa perdamaian sukarela antara Penggugatdan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan

Hakim tidak memerintahkan kepadaPenggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimanamaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mediasi sebagaimanayang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disingkat dengan sebutanPerma Nomor 1 Tahun 2016 dibagi kepada dua, yaitu; mediasi wajib danmediasi sukarela

Mediasi sukarela pula yang pelaksanaannyaberdasarkan inisiatif para pihak yaitu mediasi yang dilaksanakan setelahpemeriksaan pokok perkara berlangsung sebagaimana ditegaskan dalam PasalAyat 4 dan Pasal 33 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

(mediasi sukarela) atas inisiatif para pihak.

AlbarMuis (keduannya anggota Sat Narkoba Polresta Palembang) telah mendapatkanInformasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Sukarela Lr. Mataram Rt. 17 KelurahanSukarami Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya dirumah saksi AANVIRMANSYAH (berkas terpisah) telah terjadi transaksi narkoba, menindaklanjutilaporan tersebut kemudiaan saksi Deskri Febriansyah, SH. Bin AE. KUSMIYADI dansaksi Reddy Edwinata, SH. Bin H. Albar Muis serta anggota lainnya melakukanpengintaian di Jalan Sukarela Lr.

Res.Narkoba Polresta Palembang ; Bahwa saksi dan saksi Reddy Edwinata, HS Bin H.Albar Muis Tim Sat .NarkobaPolresta Palembang pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul jam 19.00wib bertempat di Jalan Sukarela Lr.

Narkoba PolrestaPalembang pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul jam 19.00wib bertempat di Jalan Sukarela Lr.