menjadi dasar gugatan Penggugat rekonpensitersebut diatas, maka majleis tetap akan mempertimbangkan tututanPenggugat rekonpensi;Menimbang, bahwa antara Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat tidakterjadi kesepakatan tentang besarnya nafkah Iddah dan Muthah , nafkah da lampauyang akan diberikan kepada Termohon/Penggugat, selanjutnya sesuai ketentuan pasa149 huruf (a) dan (b) Kopilasi Hukum, seorang Suami yang menceraikan Istri, makawajib menuhi hak istri akibat dari perceraian maka Majelis secara Ex Oficio

sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belumpernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua)permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu roj7terhadap Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 KompilasiHukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara iniatas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio

dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1dikabulkan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkantalak raji satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izintalak raji tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas Kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio

tentang anak Penggugat rekonvensi denganTergugat rekonvensi yang bernama Anak Pertama (pr), lahir tanggal 5 April2011 dan Anak Kedua (Ik), lahir tanggal 15 Januari 2016 selama pisah rumahantara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah dibawahasuhan Penggugat rekonvensi, dan selama dalam asuhan Penggugatrekonvensi tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak tersebut sakit dankurang terurus, namun sebaliknya kondisi anak tersebut sehat, berkembang,dan bersih, oleh karenanya secara ex oficio

Bahwa demikian juga halnya dalam Pasal 178 ayat (1) HIR disebutkanbahwa : "Hakim karena jabatannya atau secara ex Oficio, vwajibmencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan parapihak yang berperkara";Bahwa dari uraian pada butir 10 di atas, terbukti Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi DK!

(duajuta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah dan mutah telahdisepakati dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang nafkah anak belumdisepakati dalam mediasi, maka Majelis Hakim secara ex oficio akanmenetapkan nafkah anak tersebut Sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi:;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agarTergugat Rekonpensi memberikan nafkah untuk seorang anaknya yangbernamaAnak

Namun Majelis Hakim akanmempertimbangkan gugatan nafkah mendatang untuk anakanak tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugat Rekonpensi tentang nafkahnafkah tersebut, secara ex oficio oleh Majelis Hakim akan ditetapbkan sesuaikepatutan kondisi kebutuhan hidup yang layak dan kondisi penghasilan TergugatRekonpensi sekarang sebagai berikut :1. Tuntutan nafkah lampau bagi isteri selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan) setiapbulan berjumlah Rp 300.000, x 18 bulan = Rp 5.400.000.

nilainilai etis (keadilan), denganpertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri in casutermohon kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang sematamatatidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan denganberupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihatadalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhanhak dan kewajiban rumah tangga;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelishakim memiliki kewenangan secara ex oficio

Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum sertamemudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis HakimTingkat Banding secara ex oficio menghukum kepada TergugatRekonvensi untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mutahtersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talakdilaksanakan.Hak asuh anak (hadhanah)Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatanhadlanah (hak asuh anak) benana8 eh i EE, mono agar tetapberada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai PencatatHal.22 dari 31 Halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PA.SmnNikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon konpensidan Termohon konpensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c UU No 01 tahun 1974maka majelis hakim secara eks oficio

Menimbang, bahwa berdasarkan~ pasal 41 whuruf = (c),Majelis Hakim secara ex oficio menghukum kepada Tergugatrekonpensi memberi mut ah yang layak kepada bekasisterinya, dan hal ini sesuai dengan pedoman dalam AlQuran surat Al Baqaroh ayat 241 yangberbunyi : Artinya : Kepada wanita wanita yang di talak ( hendaknyadiberikan oleh suaminya ) mutah~ menurut = yangmaruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang orangyangbertaqwa. eee eee ee eee eee eee eee Menimbang, bahwa dari ayat yang lain, Alloh berfirmandalam

mewujudkanperadilan yang sederhana atau menyederhanakan proses pemeriksaanmaka Majelis dapat menerima penggabungan permohonan tersebutdengan memperhatikan Putusan MA 575K/Pdt/1983 yangmemperbolehkan penggabungan tiga atau beberapa perkara jika untukmemudahan proses dan bermanfaat ditinjau dari hukum acara olehkarena hak asuh anak juga menjadi gugat rekonpensi PenggugatRekonpensi maka Majelis akan mempertimbangkan dalam gugatanrekonpensi ;Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian Pengadilan secaraex oficio

nafkah anak a quo kepada penggugat;Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadi dipersidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai sebagianberalasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,gugatan penggugat tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek, tidak menerima danmenolak selebihnya;Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraianpenggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka secara ex oficio

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002, maka Majelis Hakim menghukumTergugat untuk menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut kepadaPenggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasihsayangnya kepada anak tersebut;Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak dan kebaikan Penggugatdan Tergugat dalam mengimplementasikan rasa kasih sayang dan perhatian mereka kepadaanak, maka Majelis Hakim dengan merujuk pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 secara ex oficio

Hanny Kosasih, dengan demikian karena para Penggugat dalam gugatan aquo menggugat Tergugat tanpa menarik/ melibatkan ahli waris lain (ketiga anak)tersebut, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan KURANG PIHAK(Plurium Litis Consortium);Bahwa sebagaimana fakta gugatan, para Penggugat dalam perkara a quo ikutmenggugat/melibatkan Kepala Desa Paslaten pada saat ketika itu ex officio dijabatoleh MEITHA LANTANG, selaku Tergugat III, dan Sekretaris Desa Paslaten padasaat ketika itu ex oficio dijabat

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).Bahwa sebagaimana fakta gugatan, para Penggugat dalam perkara a quo ikutmenggugat/melibatkan Kepala Desa Paslaten pada saat ketika itu ex officio dijabatoleh MEITHA LANTANG, selaku Tergugat Ill, dan Sekretaris Desa Paslaten padasaat ketika itu ex oficio dijabat oleh JHON FRITSEN KULLIT, selaku Tergugat IV,namun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada saat ketika itu dijabat olehRONNY LUMUWA, SIP tidak ditarik/dilibatkan dalam perkara a

1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal pasal80 ayat 4 kompilasihukum islam;Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiba pula suami terhadapisterinya berlaku sejak adanya tamkin sempurna selama keduanya telahbergaul sebagai mana layaknya suami isteri, gugur kKewajiban suami tersebuthanya berlaku apbila isteri nuzus, Sebagaimana bunyi pasal 80 ayat 7 khi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidanga tidak terdapatPenggugat dikatergorikan sebagai nuzus . maka berdasarkan hal tersebutmaka secara ex oficio

Kantor PertanahanKabupaten Malang), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,maka Majelis Hakim dapat mengabulkan dengan menambahkan redaksinya,dengan secara ex oficio berdasarkan asas ex aequo et bono Majelis Hakimmemperbaiki redaksinya, yaitu menambahkan redaksi petitum sampai denganPara Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi ketentuanketentuan dalam SKMendagri Nomor 35/HGU/Da 1988 dan SK Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3VIll1996 Tentang KebijaksanaanPenataan

Penggugat 0,5 Hektar/5000 M2 (4 orang), dari SHGU Nomor 2Tahun 2010 sesuai SK Mendagri Nomor 35/HGU/DA/1988 tahun 1988, dansesuai SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor 460.353.0177tahun 1998, oleh karena dalam pertimbangan pokok perkara telah dinyatakanbahwa Para Penggugat (termasuk Warga Desa Tegalrejo) sebanyak 598KK/929 bidang seluas 324,3880 Hektar yang berhak mendapatkan lahantersebut belum diberikan haknya, maka sudah sepatutnya petitum tersebutuntuk dikabulkan, dengan secara ex oficio

ketidakpatuhanmembayar ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam petitum kedua belas,oleh karena petitum kedua belas dinyatakan ditolak, maka petitum ketigabelasinipun patut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat belas yang padapokoknya meminta menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat mematuhiputusan ini tanpa syarat, atau apabila tidak dilaksanakan maka menggunakanupaya paksa melalui aparat yang berwenang, maka Majelis Hakimmengabulkan petitum tersebut, dengan secara ex oficio

anaktersebut, karena itu, untuk memenuhi asas keadilan hukum (teori etis) dalamperkara a quo, tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan olehmajelis hakim di bawah ini dengan tetap memberikan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut denganpemberlakuan untuk waktu setiap bulan, dengan menetapkan jumlah yangharus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan, denganpertimbangan secara ex oficio

berlaku masa iddah selama 3 kali sucidan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suamiistri, dan masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon, tujuannya tidaklahsematamata untuk mengetahui kandunganya berisi (hamil) atau tidak, akantetapi dalam masa iddah tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidakmenerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuanPasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; dan atas dasarketentuan tersebut, secara ex oficio

maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sendiri berapa19lamanya terdakwa dijatuhi pidana penjara atas perbuatan yang telah terbukti tersebut,untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan danmeringankan bagi terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut,halhal mana membawa sikap kepada Majelis Hakim Tingkat Banding mengenaiberapa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa mengingatdan berdasarkan pasal tersebut Undang Undang secara Ex Oficio