Ditemukan 1899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep suat
Penelusuran terkait : Korupsi Suap menyuap
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 30/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
ADIKA PUTRA, IR
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
152 — 63
  • Gubernur Aceh kepada Bupati/Walikota di ProvinsiAceh, yang pada intinyva meminta agar Tergugat menetapkanpemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang dinyatakanbersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap dalam kasus tindak pidana umum/korupsi/Suap/pungli/gratifikasi (BuktiT9);9.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 31/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
MURSADA
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
165 — 106
  • Gubernur Aceh kepada Bupati/Walikota di Provinsi Aceh,yang pada intinya meminta agar Tergugat menetapkan pemberhentian tidakdengan hormat terhadap PNS yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidanaumum/korupsi/Suap/pungli/gratifikasi (vide bukti T9);9.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
AHIA NOVIE, S.E., M.SA.
Tergugat:
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
180 — 191
  • tentang Aparatur Sipil Negara menjadiberbunyi: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukumtetap karena melakukan tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah menegaskan bahwaPegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dihukum berdasarkan putusan berkekuatanhukum tetap karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan kejahatanjabatan seperti korupsi, Suap
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 177/Pid.B/2013/PN.Sdk
Tanggal 5 Mei 2014 — GELORA PURBA
37 — 10
  • kertas suara yang akandipergunakan dalam Pilkada Dairi tanggal 10 Oktober 2013, waktu itu tetap Saksihimbau supaya " jangan ikutikutan dan bertindak anarkis sayangi isteri dan anakanakmu nanti menyesal seumur hidup " dengan menggugakan pengeras suara( Toa ), padahal Saksi dan rekanrekan dari kepolisian sudah berjanji kepada massabahwa kami akan menghadirkan Komisioner tapi berikan waktu 30 menit ataupaling lama 1 jam, tapi mereka tetap ribut mengatakan jangan lama pak Polisi,Polisi juga sudah kena suap
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 21 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
146 — 1093
  • Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalamKonvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapandalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabatpublic memperkaya diri secara tidak sah, suap disektor swasta, penggelapan dalamperudahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan adanyakejahatan korupsi, dan menghalanghalangi proses peradilan. bahwa berdasarkanpasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) Undangundang Dasar 1945 danmemperhatikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT.II, M.Ap
97 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dikarenakan delikkorupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telahdiuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publikmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapandalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan,menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalanghalangproses peradilan;Hal. 96 dari 112 hal. Putusan Nomor 138 PK/PID.SUS/201718.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2012/PN Tte
Tanggal 1 Mei 2013 — JAINAL MUS, SE Alias JAIL
88 — 39
  • gajidari terdakwa ;Bahwa keterangan saksi harus didukung oleh barang bukti ;Bahwa keterangan saksi yang mengatakan ada intervensi dari orang lain,maka harus ada bukti dimana intervensi itu dilakukan ;Bahwa dalam pengadaan barang / jasa yang diatur dalam Kepres 80 tahun2003, tidak semua proses yang ada harus dilaksanakan, asal tujuan daripengadaan barang/jasa tersebut tercapai ;Bahwa dalam pencairan dana pengadaan barang / jasa apabila tidak terjadistrafbarfeit (pristiwa pidana) seperti mark up, Suap
    pekerjaannya, sehingga harus dikerjakan dalam masakontrak ;Bahwa terhadap pekerjaan yang tidak selesai dalam masa kontraksedangkan dananya sudah dicairkan 95% seolaholah pekerjaan telahselesai 100 % dengan demikian sudah terjadi Perobuatan Melawan Hukum ;Bahwa ahli hadir dipersidangan bukan sebagai ahli dibidang Pengadaanbarang dan Jasa, bukan sebagai ahli hukum Perdata, bukan ahli HukumAdministrasi, tapi ahli di bidang hukum pidana ;Bahwa dalam pengadaan barang dan Jasa bila didalamnya terjadi mark up,suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1241 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG VS Ahli waris A. ROJANI, Almarhum yaitu: IS ABDUL ROSYID, DKK
66 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Contoh dari perbuatan korupsi kriminal adalahseperti suap, penipuan, penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi,sengaja menghilangkan datadata pengadilan, dan sengaja merubah datadatapengadilan.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Putus : 24-01-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PT MANADO Nomor 1/PID.SUS/2017/PT MND
Tanggal 24 Januari 2017 — Arie J. Wua, S.E, M.E
65 — 18
  • Terdakwa, dan tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yaitu: Terdakwa menjadi pelaku utama karena sebelum tender dimulai Terdakwasudah memerintahkan bawahannya bertransaksi dengan Yulius Edward Panjayadari CV Citra Kawiwi (masih bakal calon peserta tender), serta Terdakwamengarahkan agar CV Citra Kawiwi menjadi pemenang tender dalamPengadaan Komputer Mainframe/Server pada Dinas KKPAD KabupatenMinahasa Tenggara; Terdakwa pada hakikatnya menerima suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388 K/Pid/.Sus/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 —
73 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1388 K/Pid.Sus/2011Bahwa apabila ada dugaan disitu terdapat kesalahan dalamproses SK, menurut ahli harus dibuktikan terlebih dahulu, bahwaapakah di dalam penyusunan konsep tersebut dilatar belakangimisalnya ada suatu tindak pidana suap barulah si pembuat konsepitu dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya, tetapi kalaumisalnya belum bisa dibuktikan ada perbuatan menerima suap,menurutahli adalah suatu proses yang normalnormal saja ;Bahwa ketentuan UndangUndang Pajak di UndangUndangNo.16 Tahun
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mtw
Tanggal 7 Agustus 2017 — - H.Lasdi Bin Samirhan LAWAN - Winda Octavianty Lukman - Lukman Candra - Alanus Y. Putra Gunawan
91 — 16
  • sendiri oleh Penggugatberupa pembayaran denda sebesar Rp. 36.000.000, padahal yangbenar adalah sebesar Rp. 36.022.000, ke Bank Kalteng (vide : SuratTanda Bukti Setoran Uang Sebesar Rp. 36.022.000, ke Kas Daerahuntuk Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 30Desember 2015), dan adanya biaya Intertemen 250 + 150 sebesar Rp.400.000.000, (Empat Ratus Juta Rupiah) dan Dedy PPTK sebesarRp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang jika benar adamengindikasikan suatu perbuatan gratifikasi atau suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 22-10-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/Pdt/2010
Tanggal 22 Oktober 2010 —
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang Suap Rp.300.000.000. (tiga ratusjuta rupiah) ke Propam Polri Intel PeriksaSaksi Kunci" ;(Harian Media Indonesia. edisi tanggal 30Oktober 2007. halaman 4).(iii). "Kadiv Propam Polri Segera Diperiksa" ;(Harian Media Indonesia. edisi langgal 31Oktober 2007, halaman 1) ;Atas pemberitaan pemberitaan tersebut di atas,Hal. 49 dari 56 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
112 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor481 K/TUN/2015Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bersih, luhur, tanpa suap,tanpa rekayasa, tanpa manipulasi hukum acara, tanpa manipulasi alat bukti,dan tidak bernoda dari awal proses pemeriksaan di Pengadilan sampaidengan ujung upaya hukum itu akan berakhir.Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dari awal proses pemeriksaan dipengadilan sampai dengan saat ini tidak pernah berusaha atau bertemudengan Hakim dalam tingkat apapun.
    Maka, Penggugat dan Rukun Tetanggasetempat dengan warga disekitar Objek Bangunan masih tidakmenerima penegakkan hukum yang sangat patut diduga bukandiselesaikan dengan peraturan akan tetapi diselesaikan dengan caracara paket/suap kepada pihakpihak terkait yang mempunyaikewenangan.(5) Pada tanggal 24 Maret 2014, pihak Kecamatan Kebon Jerukmengirim surat kepada Penggugat, untuk hadir menghadap padatanggal 26 Maret 2014, pukul 09.00 WIB di kantor Kecamatan,dengan agenda rapat: Pembahasan masalah pelaksanaanpembangunan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 24 Mei 2016 — ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI
161 — 44
  • tangani SPM (Surat PerintahMembayar) tersebut karena syaratsyarat administrasi memang sudahlengkap dan Saksi ada mengecek dan memastikan barang itu ada dansesuai dengan jumlahnya dikontrak;Bahwa Saksi ada menanyakan Rincian Berita Acara PemeriksaanBarang tersebut kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barangnamun lembaran kerja contreng atau lengkap pada setiap barang yangdiperiksa tidak ada dilampirkan pada kelengkapan SPM (SuratPerintah Membayar);Bahwa Saksi tidak adamenerima Gratifikasi atau Suap
    alatAlatkedokteran di Puskesmas Tahun Anggaran 2012 di Dinas kesehatanKabupaten Pesisir Selatan tidak ada namun Saksi akan lihat arsip yangada di kantor DPPKAD) (Dinas Pendapan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan;Bahwa Saksi tidak ada menanyakan lampiran Berita Acara PemeriksaanBarang tersebut kepada Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten PesisirSelatan yang menanyakannya adalah kasi perbendaharaan Saksi yangbernama MULYANI,SE;Bahwa Saksi tidak pernahmenerima Gratifikasi atau Suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-12-2015 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — Ir. SUGIYANTA, M.Si bin SUTARNO
141 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian maka apabila ada dakwaan terhadapseseorang yang melakukan pemberian suap maka penerima suapnya jugaharus diadili;Jadi Pemohon Peninjauan Kembali tidak terobukti memenuhi unsurunsur Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
HAMZAH FANSHURI, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
130 — 92
  • melampirkan surat penahanandari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (PengadilanNegeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) sesuai kewenangansaudara;2) Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masapenahanan dan/atau proses persidangan;3) Menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPNS terhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yangHalaman 27 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.BNAdinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidanaumum/korupsi/Suap
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PT PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL
Tanggal 27 April 2017 — Pidana - MOHAMAD YUSRAN MANAN, ST alias YUSRAN alias UCAN
53 — 31
  • Poso, ProvinsiSulawesi Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu di Palu) yang berwenang memeriksa danmengadilinya,Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungandengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,Perindustrian
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
AHMAD MUTTAKIN
282 — 196
  • delik pasal 11 UU Tipikor adalah menerima hadiah, karenapasal 11 itu suap pasif ;Halaman 125 dari 156 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr Bahwa Jika berupa hadiah harus berwujud, janji bisa akan dan hadiah harussudah nyata diterima, kalau belum diterima belum bisa dikatakan menerimahadiah ; Bahwa ahli berpendapat dalam kasus ini jika uang Ssumbangan masih beradadi tangan para kadus dan belum diterima oleh terdakwa, sehingga tidak bisadikatakan sudah menerima hadiah karena uang belum diterima
    KantorDesa Bukit Tinggi dan sempat dikumpulkan serta diletakkan di atas mejaterdakwa, namun belum sempat dana tersebut diterima oleh terdakwa,petugas dari Polda NTB datang melakukan penggerebekan danmengamankan uang tersebut;Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 12 huruf e UU Tipikor,ancaman bisa berwujud fisik atau non fisik berupa katakata yang membuatorang takut, kalau hanya merasa takut, tidak termasuk ancaman,bestandel delik pasal 11 UU Tipikor adalah menerima hadiah, karena pasal11 itu suap
    Amiruddin, SH.M,Hum, ,bestandel delik pasal 11 UU Tipikor adalah menerima hadiah, karena pasal 11itu Suap pasif, jika berupa hadiah harus berwujud, janji bisa akan dan hadiahharus sudah nyata diterima, kalau belum diterima belum bisa dikatakanmenerima hadiah, syarat satu delik harus ada perbuatan melawan hukum atauada peraturan yang dilanggar, dan harus ada niat/ kesengajaan atau means reaatau dengan maksud yang menentukan apakah pelaku ada niat atau tidakmelakukan perbuatan yang dilarang.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 29-05-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 271/Pid.B/2020/PN Srh
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
SUWARDI Alias APENG
103 — 39
  • Charles Nic Sitorus, karena Terdakwa dan Saksi Mara SalemHarahap sebagai wartawan dan reporter Lasser News Today terikat denganKode Etik Jurnalistik (vide Pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun1999 tentang Pers) dan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwaWartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa dalil poin 6 tersebut patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim
Pengadilan PN ENREKANG Perdata Tanah
Register : 14-08-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN ENREKANG Nomor 09 / Pdt / G / 2012 / PN.Ekg
Tanggal 20 Februari 2013 — A. SALIM ARSYAD, BA (PENGGUGAT) Lawan ABD ASIS H. M. ALI SAPPA (TERGUGAT I), Drs. HUSAIN LAPPA (TERGUGAT II), KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ENREKANG (TERGUGAT III)
74 — 9
  • HM ARSYAD (Ayah kandung Penggugat) dan 2.H.ABDUL MANNAN CANI ( Arung Enrekang keXIV / Kepala Suap Raja EnrekangTahun 19501952);Bahwa pada sekitar tahun 2012 yakni pada saat Penggugat ASSALIM ARSYAD,BA sedang meratakan tanah obyek sengketa untuk rencana menjadikan tanah obyeksengketa sebagai perumahan, Tergugat II Drs.