ANIK SUWARNI,S.Pd. selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Staf Ketenagaanpada Dinas P & K Kabupaten Ngawi, bertempat diwilayah kerja pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dalam tahun 2008 atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap gratifikasi kepadapegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan

Itu terus dilakuan Pemohon.memang sekali sekali Termohon memberi makan anak tetapi jika anak setelah 23kali suap tidak mau makan, ya tidak dikasih lagi. Sering jika Pemohon pulang sianak memegang tangan Pemohon dan menuntun ke tempat nasi dan bilang(mamam), ini salah satu yang memaksa Pemomohon mengambil sikap untukberpisah, sematamata untuk menyelamatkan anak.

Penasehat Hukum karenasetiap orang mempunyai hak asasi manusia ;e Bahwa ketika Hak Tersangka, Terdakwa itu dilanggar di dalam KUHAP Ahlisudah lupa dimana aturan yang diatur;e Bahwa penetapan atau putusan pengadilan masuk dalam alat bukti;e Bahwa istilah tipologi korupsi Investif dan supportif tersebut belum pernahAhli baca namun mengenai typologi tindak pidana korupsi setahu Ahiterbagi atas 7 (tujuh) yaitu ; Typologi tentang kerugian negara, Typologitentang penyalahgunaan jabatan, Typologi tentang suap

Menyalahgunakan tanggungjawab dan jabatan, antara lain denganmenerima suap dalam bentuk uang, benda dan jasa untuk kepentinganpribadi; dan/atau;24.

Menyatakan terdakwa CHASILS PELAWI alias CH PELAWI terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima suap sebagaipegawai negeri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dalam dakwaan Kesatu Primair).2.

Pertama,Oktober 1991 Halaman : 321) ;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima suap pasal 11,unsur perbuatannya adalah menerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkanbahwa rumusan Pasal 11 berupa rumusan formil, artinya tindak pidana ini berupatindak pidana formil.

Pada hariSelasa tanggal 30 Maret 2010 ditangkap oleh KomisiPemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap dariPengacara ATNER SIRAIT, SH., sehingga dengan demikianpenanda tanganan putusan ini tidak sah, dengan konsekuensihukumnya sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (8) UndangUndangMahkamah Agung Republik Indonesia, yang diperbaharui denganUndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 putusan tersebut bataldemi hukum ;KEBERATAN KEDUABahwa Putusan Pengadilan

Andi Liu, dia adalah Suap Raja, yang sekarang samadengan Camat ;Bahwa Bunggawai termasuk daerah pemerintahan H. Andi Liu, karena Bunggawaitermasuk daerah Anggeraja ;Bahwa H.

Kepala dan Juru Sita untuksegera melakukan sita jaminan dan apabila tidak dilaksanakan akan dipecat darijabatannya;Bahwa atas ancaman dan kesewenangwenangan Judex Facti dan Hakim PengawasPengadilan Tinggi Riau untuk Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang terlalumemaksakan diri dengan tidak menghiraukan lagi aturan dan prosedur hukumsebagaimana yang diatur dalam hukum acara, menimbulkan adanya kepentingankepentingan pribadi dan keberpihakan Judex Facti dan Hakim Pengawas yang kamicuriga adanya praktek suap

KTP/TDP1271114510900002, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi BK1147 IN, Merk Suzuki Type GC415APV DLX, jenis MBpenumpang, tahun 2017, warna abuabu Metalik, Nomor RangkaMHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712.Dinyatakan dirampas untuk negara.Menyatakan BB No. 454 s/d BB No. 536 berupa:Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang telahdisetorkan ke rekenung Penampungan KPKPerkara Suap DAKKab. Labuhanbatu.

KTP/TDP 1271114510900002, Identitas Kendaraan NomorRegistrasi BK 1147 IN, Merk Suzuki Type GC415APV DLX, jenis MBpenumpang, tahun 2017, warna abuabu Metalik, Nomor RangkaMHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712.Uang sejumlanh Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang telahdisetorkan ke rekenung Penampungan KPKPerkara Suap DAK Kab.Labuhanbatu Utara di Bank BNI dengan Nomor 8844202007060032, NamaPenyetor AGUNG PRABOWO, KTP No. 3171060808790005 tanggal 22Oktober 2020 beserta 1 (Satu) lembar asli

Artinya, tindak pidanakorupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secarasempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan;Lebih lanjut Adami Chazawi, SH., menguraikan bahwa:Pengertian perbuatan memberi menurut 209 KUHP (yang demikian jugamenurut Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001) dalam praktek hukum telahditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebihluas, yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak menerima ataubelum menerima sesuatu pemberian, berarti

kepada pegawaipegawai rendahan itubiasanya mudah diketahul karena biasanya telah dilakukan secara terangterangan, bahkan seringkali telah dilakukan orang di depan umum, akan tetapipemberianpemberian dalam jumlah atau dengan nilai yang sangat besarkepada pejabatpejabat itu biasanya tidak mudah diketahui karena biasanyatelah dilakukan orang secara terselubung, bahkan seringkali telah dilakukanorang melalui orangorang lain sebagai perantaraperantara dan perbuatanmemberi ditinjau dari pihak penerima suap

Mengenai pidana terhadap TerdakwaBahwa pidana yang dijatuhnkan Majelis Hakim Tingkat Pertamaterhadap Terdakwa dan Terdakwa Il bertentangan dengan rasakeadilan mesyarakat, karena para Terdakwa telah melakukan 2 (dua)perbuatan pidana, yaitu memberikan suap kepada M.Akil Mochtardan memberikan keterangan palsu dalam sidang perkara M.AkilMochtar;Bahwa Romi Herton ketika proses pemilihan Walikota Palembangtelah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya menjadiWalikota, sehingga perbuatan Terdakwa

Mengenai faktafaktaBahwa tidak ada bukti outentik dan sah menurut hukum bahwaMuhtar Efendy telah melakukan suap terhadap M.Akil Mochtar;Bahwa sampai saat ini tidak ada tuntutan terhadap Muhtar Efendydalam perkara suap terhadap M.Akil Mochtar;2.

Pegawai negeri yang menerima suap, dimana unsur perbuatannyaadalah menerima dan dari unsur perbuatan yang dimaksud adalah bersifatformil, artinya selesai perbuatan itu tergantung pada selesainya perbuatan itudilakukan, berbeda dengan tindak pidana materil yang tidak sematamatabergantung kepada selesainya dilakukan perbuatan melainkan bergantungkepada apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu kaibat yangterlarang ataukah belum (Adami Chazawi, Hukum Pidana Material dan FormilKorupsi di

Wiyono, op.cit, halaman 86);Menimbang, bahwa pekerjaan menerima suap dalam bentuk pemberianatau janji yang dimaksud dalam rumusan Pasal 418 KUHP itu harus dilandasi :a. oleh pengetahuan ataupun oleh kepatutan dapatmenduga dari pegawai negeri yang bersangkutan, bahwapemberian atau janji itu ada hubungannya dengan suatukekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia milikikarena jabatan, ataub. oleh anggapan orang yang memberikan pemberian ataujanji itu, ada hubungannya dengan kekuasaan ataukewenangan yang

suap, memberi gratifikasi. Maka dia tetapdiranah hukum perdata karena dia tunduk pada peranjian kontrakpengadaan barang dan jasa. Kontrak pengadaan barang dan jasa inisebenarmya kontrak baku yang membuat itu adalah PPK, penyedia barangdan jasa hanya tanda tangan padahal kalau merujuk pada kontrak yangsesungguhnya disitu ada kesepakatan tawar menawar, Saya tidak setujupasal ini harusnya, tetapi dalam pengadaan baran dan jasa itu namanyakontrak baku.

Kadangkadang menyulitkan juga pihak berikutnya, oleh sebab itusaya mengatakan bahwa penyedia barang dan jasa murni kalau dia tidakbisa dibuktikan ada suap, gratifikasi atau pemalsuan dokumen danseterusnya, dia murni berada diranah hukum perdata.

Kalau wujudnya sudah ada, baru kita lihat siapapelakunya, mainstreanya.Bahwa didalam tahapan proses tadi wujud dari perbuatan dan kemudiandapat dikategorikan sebagai pidana dalam proses itu seperti pemalsuan,dalam suatu perkara hal tersebut tidak ditemukan suap, permufakatan, niatjahat berarti tidak ada tindak pidanaBahwa masingmasing tahap ini ranahnya administrasi, kecuali disitu adasuap, ada pemalsuan dokumen dan ada gratifikasi dan seterusnya.

Kalau unsur perbuatan melawan hukum dalampengadaan barang dan jasa itu ada apabila terbukti ada suap, markup adapemalsuan dokumen dan ada gratifikasi.Bahwa cacat yuridisnya dia bisa dituntut perbuatan melanggar hukum olehpenguasa.

Sekarang kalau kita membicarakan tentang aspekpidananya saya menilai selama dia ada markup, ada suap, ada gratifikasidalam proses pengadaan barang dan jasa dan itu terbukti maka itu adalahperbuatan melanggar hukum pidana.Bahwa untuk pasal 2 memang semua orang subyek normanya, bisapejabat bisa swasta. Tetapi penerapan sebenarnya pasal 2 ini luas sekalliuntuk ditrapkan. Pasal 3 lebih spesifik subyek normanya.

dulubekerja kemanamana, mau bantu Terdakwa, jadi tiap hari mereka memikirkanTerdakwa, begitu juga istri Terdakwa yang biasanya pengajian tapi sekarangsemua, kakak, adik, saudara, hampir semuanya menjadi susah garagarapersoalan ini, luar biasa, MasyaAllah, Terdakwa selalu istigfar kepada Allah,Terdakwa minta taubat kepada Allah, Allah Maha Pengampun MahaPenyayang selama ajal kita belum sampai di tenggorokan ada ampunan;Bahwa Terdakwa tentu juga di Negara ini tidak ada bermaksud sama sekaliingin menerima suap

Orangmelakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disampingitu mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan itu;Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam korupsi hakim menerimaSuap, yakni tentang bagaimana gambaran sikap batin hakim ketika hendakmenerima suap (hadiah atau jani) yang disodorkan kepadanya oleh si penyuap.Ada dua bentuk kesalahan si hakim dalam menerima suap berupa hadiah ataujanji disini, yakni yang satu berupa kesengajaan dan yang lainnya kealpaan.Walaupun menurut

doktrin hukum tingkat kesalahan kesengajaan itu lebih besardari pada kealpaan, namun dalam tindak pidana korupsi suap dibebani tanggungjawab pidana yang sama dengan orang yang melakukan karena kesengajaan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat dari dua unsur kesalahanhakim menerima suap (hadiah atau jani) yaitu: Pertama, ada perkara yang sedangditangani oleh hakim dan perkara itu belumlah diputus, kedua diketahui atau patutdidiuga oleh hakim bahwa si pemberi ada hubungan dan kepentingan terhadapperkara

usaha yang diketahui dan disetujuipula oleh Bank NTT;k) Terdakwa memberikan asset untuk dijadikan jaminan yang tidak dalamsengketa dan tidak fiktif yang beratasnamakan dirinya dan isterinya;) Terdakwa memperoleh asset yang dijadikan jaminan jauh sebelumpengajuan kredit;m) Terdakwa mengajukan restrukturisasi dan berdasarkan fakta disetujuioleh Bank NTT;n) Terdakwa melakukan usaha sebagaimana perjanjian yang disepakatidan dituangkan dalam bentuk Notarill;0) Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan suap

Seandainya KAP dan KJPPdiatur dan dipilin oleh terdakwa, seandainya asset yang dijaminkan fiktif,seandainya pimcab dan wapimcab Bank NTT Surabaya menerima suap atausesuatu yang dapat mempengaruhi permohonan kredit atas diri terdakwa,seandainya terdakwa mempengaruhi analis pusat, HGLB Komersil, PejabatPemutus Kredit yakni Absalom Sine dalam permohonan kreditnya makamungkin perbuatan tersebut dapat dicela atau melawan hukum.

menyerahkan asset milik terdakwa dan milik istrinya sebagaijaminan dalam kreditnya dan berdasarkan fakta sidang kesemuanyatelah diikat HT;Terdakwa menandatangani surat kuasa pembebanan debet untukkelancaran pembayaran angsuran pokok dan Bunga terhadap kreditnya;Halaman 238 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUSTPK/2020/PTKPGy) Terdakwa menandatangani akta peleburan, menandatangani personalguarantee sebagaimana disyaratkan oleh Bank NTT;Z) Terdakwa tidak melakukan intervensi dan tidak melakukan suap

yang diketahui dan disetujuipula oleh Bank NTT;cc) Terdakwa memberikan asset untuk dijadikan jaminan yang tidak dalamsengketa dan tidak fiktif yang beratasnamakan dirinya dan isterinya;dd)Terdakwa memperoleh asset yang dijadikan jaminan jauh sebelumpengajuan kredit;ee) Terdakwa mengajukan restrukturisasi dan berdasarkan fakta disetujuioleh Bank NTT;ff) Terdakwa melakukan usaha sebagaimana perjanjian yang disepakatidan dituangkan dalam bentuk Notarill;gg) Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan suap

Seandainya KAP dan KJPP diatur dandipilih oleh terdakwa, seandainya asset yang dijaminkan fiktif, Seandainyapimcab dan wapimcab Bank NTT Surabaya menerima suap atau sesuatu yangdapat mempengaruhi permohonan kredit atas diri terdakwa, seandainyaterdakwa mempengaruhi analis pusat, HGLB Komersil, Pejabat Pemutus Kredityakni Absalom Sine dalam permohonan kreditnya maka mungkin perbuatantersebut dapat dicela atau melawan hukum. terdapat pandang ahli hukumpidana yang menurut Penasehat hukum terdakwa sangat

kurungan serta yang telahmenyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanandari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (PengadilanNegeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) sesuai kKewenangansaudara;2) Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masapenahanan dan/atau proses persidangan;3) Menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPNS terhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yangdinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidanaumum/korupsi/Suap

menunjukkan adanya kerugian dantidak menemukan bukti adanya kerugian;e Bahwa Termohon Keberatan, tidak mengenakandenda dalam perkara ini mengingat bahwaindustri TV berbayar di Indonesia masih dalamtahap awal pertumbuhan;1 Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2008 (1 harisetelah putusan KPPU (Termohon Keberatan) dalam perkara aquo terjadi peristiwa penangkapan oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terhadap salah satu Anggota Majelis KomisiKPPU pada perkara a quo, MI, yang diduga menerima suap

Adapun perbuatan yangdilarang undangundang adalah memberikan uang suap kepadapegawai negeri dengan maksud agar pegawai negeri yangbersangkutan melakukan atau tidak melakukan perbuatan yangsesuai atau yang tidak sesuai dengan kewajibannya, serta perbuatanmemberikan hadiah atau janji atau gratifikasi kepada PegawaiNegeri.

KTP/TDP1271114510900002, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi BK1147 IN, Merk Suzuki Type GC415APV DLX, jenis MBpenumpang, tahun 2017, warna abuabu Metalik, Nomor RangkaMHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712.Dinyatakan dirampas untuk negara.Menyatakan BB No. 454 s/d BB No. 536 berupa:Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang telahdisetorkan ke rekenung Penampungan KPKPerkara Suap DAKKab. Labuhanbatu.

KTP/TDP 1271114510900002, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi BK1147 IN, Merk Suzuki Type GC415APV DLX, jenis MB penumpang, tahun2017, warna abuabu Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478,Nomor Mesin G15AID408712.Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telahdisetorkan ke rekenung Penampungan KPKPerkara Suap DAK Kab.Labuhanbatu Utara di Bank BNI dengan Nomor 8844202007060032, NamaPenyetor AGUNG PRABOWO, KTP No. 3171060808790005 tanggal 22Oktober 2020 beserta 1 (satu) lembar asli

Artinya, tindak pidanakorupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secarasempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan;Lebih lanjut Adami Chazawi, SH., menguraikan bahwa :Pengertian perbuatan memberi menurut 209 KUHP (yang demikian jugamenurut Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001) dalam praktek hukum telahditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebihluas, yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak menerima ataubelum menerima sesuatu pemberian, berarti

kepada pegawaipegawai rendahan itubiasanya mudah diketahul karena biasanya telah dilakukan secara terangterangan, bahkan seringkali telah dilakukan orang di depan umum, akan tetapipemberianpemberian dalam jumlah atau dengan nilai yang sangat besarkepada pejabatpejabat itu biasanya tidak mudah diketahui karena biasanyatelah dilakukan orang secara terselubung, bahkan seringkali telah dilakukanorang melalui orangorang lain sebagai perantaraperantara dan perbuatanmemberi ditinjau dari pihak penerima suap

KTP/TDP 1271114510900002, Identitas KendaraanNomor Registrasi BK 1147 IN, Merk Suzuki Type GC415APV DLX, jenisMB penumpang, tahun 2017, warna abuabu Metalik, Nomor RangkaMHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712.Dinyatakan dirampas untuk negara.Menyatakan BB No. 454 s/d BB No. 536 berupa:Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telahdisetorkan ke rekenung Penampungan KPKPerkara Suap DAK Kab.Labuhanbatu Utara di Bank BNI dengan Nomor 8844202007060032,Nama Penyetor AGUNG PRABOWO

Bahwa sepengetahuan Saksi6 dampak dari perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan organisasiTNI AL karena penempatan jabatan personel TNI ALdilakukan tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuanyang berlaku melainkan sesuai "pesanan" atau keinginandari orang yang mempunyai kepentingan tertentu dengancara memberikan sesuatu atau suap/gratifikasi. 8.