Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-06-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 849 K/Pdt/2018
Tanggal 25 Juni 2018 — KUSNIAR lawan WENORI LAKOINI, dk dan KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
69 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUSNIARlawanWENORI LAKOINI, dkdanKEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL
    YONATHAN MASIKI, bertempat tinggal di Perumahan PondokHijau Permai, Jalan Flamboyan Blik E.6, Nomor 17, RT.01RW.02, Bekasi Timur;Para Termohon Kasasi;DanKEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jakarta cq. KantorWilayah ATR/BPN, Provinsi Sulawesi Tengah di Palu cg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — DAVID BAMBANG SOEDIONO vs MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAVID BAMBANG SOEDIONO vs MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    Bertentangan dengan pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yangberbunyi: Pemerintah berusaha mencegah adanya usahausahadalam lapangan agraria dari organisasiorganisasi dan peroranganyang bersifat monopoli swasta;Bahwa secara de facto, sesungguhnya subjek pemberian haksebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa1, hanya menempatisebagian dari tanah dan bangunan seluas 1700 m?
    Nomor 17 Tahun2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang BadanPertanahan Nasional;Sehingga apa yang dinyatakan Penggugat bahwa yang menjadi objekgugatan adalah produk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional adalah hal yang tidak masuk akal dan terlalumengadaada karena struktur organisasi Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional baru terbentuk tahun 2015, sementarayang dinyatakan
    Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubahmenjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional.
    Nomor 17 Tahun2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang BadanPertanahan Nasional;Sehingga apa yang dinyatakan Penggugat bahwa yang menjadi objekgugatan adalah produk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional adalah hal yang tidak masuk akal dan terlalumengadaada karena struktur organisasi Kementerian Agraria dan TataRuang/ Badan Pertanahan NAsional barn terbentuk tahun 2015, sementarayang dinyatakan
    dan Tata Ruang dan Peraturan PresidenNomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, sehinggapenyebutan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubahmenjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional.
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 04-10-2022 — Putus : 26-01-2023 — Upload : 03-02-2023
Putusan PN POLEWALI Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Pol
Tanggal 26 Januari 2023 — Penggugat:
FAJRIN
Tergugat:
LA MAEMBONG
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,Cq.KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT,Cq.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
70 — 4
  • Penggugat:
    FAJRIN
    Tergugat:
    LA MAEMBONG
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,Cq.KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT,Cq.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-08-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2063 K/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — VS KEPALA DESA CIPANAS dan PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG JAWA BARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
99 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS KEPALA DESA CIPANAS dan PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG JAWA BARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
    ., dan kawankawan,Para Tim Pemberi Bantuan Hukum(TPBH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, berkantor di Jalan SitiJenab Nomor 31, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Oktober 2017:Termohon Kasasi:DanPEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALAKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG JAWABARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR, berkedudukan diJalan Raya Bandung Nomor 61, Cianjur;Mahkamah Agung
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 29-11-2022 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 31-05-2023
Putusan PN PAINAN Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pnn
Tanggal 31 Mei 2023 — Penggugat:
BADRI.S
Tergugat:
1.SUARNI
2.SYAFRINALDI
3.ELIS
4.Pemerintah RI c/q Kementerian Agraria/Tata Ruang/BPN RI c/q Kakanwil Agraria/Tata Ruang/BPN Prov.Sumatera Barat, c/q Kepala Kantor Agraria/Tata Ruang/BPN Kab. Pesisir Selatan
121 — 6
  • Penggugat:
    BADRI.S
    Tergugat:
    1.SUARNI
    2.SYAFRINALDI
    3.ELIS
    4.Pemerintah RI c/q Kementerian Agraria/Tata Ruang/BPN RI c/q Kakanwil Agraria/Tata Ruang/BPN Prov.Sumatera Barat, c/q Kepala Kantor Agraria/Tata Ruang/BPN Kab. Pesisir Selatan
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 01-07-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jmb
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
A,MUHI
Tergugat:
NURYASIN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
83 — 40
  • Penggugat:
    A,MUHI
    Tergugat:
    NURYASIN
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 326/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
78 — 28
  • Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
    Terbanding/Penggugat I : HERRY TJIARLEX
    Terbanding/Penggugat II : ANDIANTO POALER
    Terbanding/Penggugat I : Dra.
    PUTUSANNomor 326/PDT/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di JakartaJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,dalam hal int diwakili oleh TEGUHTRIASTONO,A.Ptnh,M.M dan SETI KUNCORO, S.SIT
    ,M.M Berdasarkan Surat Tugas Nomor 647/ST800.36/VII/2021 selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING I semula TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Provinsi Sulawesi Selatan Cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,berkedudukan di JI.A.P.Pettarani No.8 Makassar ,selanjutnya disebeut sebagai, PEMBANDING II semula TERGUGAT II;Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya
    Bahwa Pembanding I/ Tergugat tegaskan bahwa tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat i.c.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalyang menimbulkan kerugian PenggugatBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat berdasarkanhukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerimapermohonan Banding dari Pembanding dan menyatakan menolak gugatanTerbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Terbanding/Penggugat
    Badan PertanahanNasional Kota Makassar sebagai Tergugat II, maka mengingat badan hukumdan tanggung jawab perbuatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalSulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ada padaBadan Pertanahan Nasional, maka dengan disebutkan pada bagian identifikasigugatan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Patanahan NasionalCq.
    Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat/Para Terbandingdapat mengajukan tuntutan hukum/Gugatan terhadap BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassarsebelum lewat dari jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) sejakPara Penggugat/Para Terbanding telah memiliki Akte Jual BeliNomor. 23/1965 tertanggal.12 Maret 1965, sementara selain ParaPenggugat/Para Terbanding telah tidak atau belum mengetahuijikalau lokasi/obyek bidang tanah tersebut telah terbit SertipikatHak Pakai atas nama Kementerian Agraria
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 326/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
79 — 34
  • Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
    Terbanding/Penggugat I : HERRY TJIARLEX
    Terbanding/Penggugat II : ANDIANTO POALER
    Terbanding/Penggugat I : Dra.
    PUTUSANNomor 326/PDT/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di JakartaJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,dalam hal int diwakili oleh TEGUHTRIASTONO,A.Ptnh,M.M dan SETI KUNCORO, S.SIT
    ,M.M Berdasarkan Surat Tugas Nomor 647/ST800.36/VII/2021 selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING I semula TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Provinsi Sulawesi Selatan Cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,berkedudukan di JI.A.P.Pettarani No.8 Makassar ,selanjutnya disebeut sebagai, PEMBANDING II semula TERGUGAT II;Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya
    Bahwa Pembanding I/ Tergugat tegaskan bahwa tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat i.c.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalyang menimbulkan kerugian PenggugatBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat berdasarkanhukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerimapermohonan Banding dari Pembanding dan menyatakan menolak gugatanTerbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Terbanding/Penggugat
    Badan PertanahanNasional Kota Makassar sebagai Tergugat II, maka mengingat badan hukumdan tanggung jawab perbuatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalSulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ada padaBadan Pertanahan Nasional, maka dengan disebutkan pada bagian identifikasigugatan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Patanahan NasionalCq.
    Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat/Para Terbandingdapat mengajukan tuntutan hukum/Gugatan terhadap BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassarsebelum lewat dari jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) sejakPara Penggugat/Para Terbanding telah memiliki Akte Jual BeliNomor. 23/1965 tertanggal.12 Maret 1965, sementara selain ParaPenggugat/Para Terbanding telah tidak atau belum mengetahuijikalau lokasi/obyek bidang tanah tersebut telah terbit SertipikatHak Pakai atas nama Kementerian Agraria
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata
Register : 06-04-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdr
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
EMMIYATI SAMIR
Tergugat:
MANDI
199 — 53
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-01-2021 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Oktober 2022 — Bank Kesejahteraan Ekonomi
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
2.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
3.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
4.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
5.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
6.Kantor Badan tata ruang
40 — 47
  • Bank Kesejahteraan Ekonomi
    Turut Tergugat:
    1.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
    2.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
    3.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
    4.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
    5.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
    6.Kantor Badan tata ruang
    agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
Pengadilan PTUN PALU TUN Pertanahan
Register : 18-08-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PTUN PALU Nomor 99/G/2022/PTUN.PL
Tanggal 11 Januari 2023 — - Yayasan As-Shabur VS kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
115 — 41
  • - Yayasan As-Shabur VS kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
872 — 3241 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    Menteri Agraria dan TataRuang/BPN RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Tengah Cg.
    Namun kenapa didalamPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Nomor 13 Tahun 2017 khususnya Pasal 14 ayat (1)dan Pasal 16 Ayat (1) butir (2), Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia begituHalaman 66 dari 104 halaman.
    pertimbangan yuridisdalam pembuatan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional tersebut, yang terdiri dari:1.
    Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional:6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentangKementerian Agraria dan Tata Ruang;7.
    Penyidik mengajukan penghapusancatatan blokir, dalam Peraturan Menteri Agraria dan TataHalaman 76 dari 104 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-03-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 Oktober 2017 — RONIEV T P SIMANJUNTAK ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
98 — 57
  • RONIEV T P SIMANJUNTAK ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di Jalan SisingamangarajaNomor 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam perkara inimemberikan kuasa kepada :1. Deddy Setiady, S.H.; Direktur Penanganan Perkara Tanah DanRuang ;2. Farida Widyartati, S.H. ; Kepala Subdirektorat PenangananPerkara Tanah Dan Ruang Wilayah Il ;Halaman 1 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 70/G/2017/PT UNJ KT3. Wahyu Arthamaji S.W, S.H. Kepala Seksi Penanganan PerkaraPerdata Wilayah Il ;4.
    Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang / KepalaBadan Pertanahan Nasional cq. Plt. Direktur Jenderal PenangananMasalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah di Jakarta;Perihal: Permohonan Pembatalan SK Mendagri tanggal 27 Februari1973 SK No.10/HGU/DA/73 dan SK Mendagri No. 10a/HGU/DA/1973 (selanjutnya disebut Surat BPN Kanwil Jateng 19072016);b.
    Bahwa sebagaimana diketahui UndangUndang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 (UUPA) pada awal pemberlakuannya, seluruhperaturan tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintahmasih diterbitkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman,kemudian tahun 1965 divisi Agraria dipisah dan dijadikan sebagailembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan saat itu(1965) Departemen Agraria dipimpin oleh R.Hermanses, S.H ;b.
    Setelah tahun 1990 sekarang pada periode ini kembali mengalamiperubahan. lembaga yang menangani urusan agraria dipisah daridepartemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga nondepartemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional;Halaman 5 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 70/G/2017/PT UNJ KTHal tersebut di atas menjelaskan mengapa Objek Gugatan TUN iniadalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional SK31/HGU/BPN/2003 tanggal 08 Mei 2003 sebagai dasar penerbitanSertipikat Hak Guna Usaha No. 19
    Simanjuntak untuk menguasasi dan menikmati asetasetperkebunan atas nama NV Kentjana Wati & Co. selaku pemilik sahSHGU No.1/1964 dan SHGU No.1/1964 yang dihapus karenapenerbitan Obyek Gugatan TUN aquo;Bahwa dasar penghapusan maupun balik nama Hak Guna Usaha(HGU) khususnya berdasarkan pasal 34 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA) disebutkan: Hak guna usaha hapuskarena: a. jangka waktunya berakhir; b. dihentikan sebelum jangkawaktunya berakhir, karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; c
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
15 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 13-02-2020
Putusan PN MENGGALA Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Menggala
Tanggal 24 Oktober 2019 — Yusuf S Hum Bin Hi Harun Bohar Lawan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Dkk
169 — 58
  • Yusuf S Hum Bin Hi Harun BoharLawanMenteri Agraria dan Tata Ruang, Dkk
    ., MUHAMMAD TOHIR, SHmasingmasing Advokat/Pengacara pada LAW OFFICEYULIUS ANDESTA & PARTNERS, yang beralamat diJalan Nusa Indah II No.27 Sumur Batu Teluk BetungUtara Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasatertanggal 07 Desember 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG CQ KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN TULANG BAWANG, tempat kedudukanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;PERSEROAN TERBATAS DIREKTUR UTAMA PT
    tidakberdasar, karena sudah melebihi ketentuan maksimal kepemilikan tanah untukpertanian bagi perseorangan dan keluarganya yang telah ditentukan perundangundangan, yaitu seluas 20 Ha untuk daerah atau wilayah yang belum terlalupadat;Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 64/P dt.G/2018/P N.Mgl7.Ketentuan tentang luas maksimum tanah pertanian ini secara jelas dan tegasdiatur di dalam: Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 56 Prp tahun 1960tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; Keputusan Menteri Agraria
    SK.978/Ka/1960 tentang Penegasan LuasMaksimum Tanah Pertanian; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional No. 18 tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan TanahPertanian;PENGGUGAT BUKANLAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD BAIK, DALILDALILYANG DISAMPAIKAN DI DALAM SURAT GUGATANNYA TIDAK JELAS,MENGADA ADA DAN TANPA DASAR SAMA SEKALI8.10.11.12.13.Majelis Hakim Yang Terhormat, masih segar dalam ingatan Tergugat II bahwaPenggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan
    . 21.Selanjutnya Pasal 1 butir 3 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara tegasdisebutkan bahwa Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai ataumemiliki objek pengadaan tanah. 22.Pada Pasal 1 butir 5 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ditegaskan bahwa hak atastanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
    Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/kKepala Badan PertanahanNasional No. 43/HGU/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas TanahHalaman 37 dari 59 Putusan Nomor 64/P dt.G/2018/P N.MglDi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, selanjutnya pada fotocopy buktisurat tersebut diberi tanda TIL1;Fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 47, terdaftar atas nama PT.Baratselatan Makmur Investindo, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebutdiberi tanda TIL.2;Menimbang, bahwa Fotokopi bukti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-06-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2031 K/Pdt/2022
Tanggal 22 Juni 2022 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUARO JAMBI c.q. PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL JAMBI-RENGAT TAHUN 2020-2022, DKK
183 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUARO JAMBI c.q. PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL JAMBI-RENGAT TAHUN 2020-2022, DKK
Pengadilan PN KOTABUMI Perdata
Register : 26-05-2023 — Putus : 11-10-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PN KOTABUMI Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kbu
Tanggal 11 Oktober 2023 — Penggugat:
Banu Barusman
Tergugat:
Masroni
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara
83 — 0
  • Penggugat:
    Banu Barusman
    Tergugat:
    Masroni
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara
Pengadilan PN STABAT Perdata Tanah
Putus : 08-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN STABAT Nomor 7/PDT.G/2015/PN STB
Tanggal 8 Desember 2015 — NGADAP SURBAKTI, Dkk Melawan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Dkk
89 — 62
  • NGADAP SURBAKTI, DkkMelawanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Dkk
    Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah Btersebut diatas terdiri dari:e Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utarae Kepala Inspektorat Perkebunan Besar Daerah II di Medane Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. Sumatera Utarae Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Langkat bertindakmewakili Bupati KDH Tk. II Langkat.4. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah Bprovinsi Sumatera Utara dalam RisalahnyaTgl. 24 Pebruari 1975 No. 57/PPT.B/75menyatakan antara lain :a.
    Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumaterautarab. Kepala Inspektorat Perkebunan Besar Daerah Ildi Medanc. Penjabat yang ditunjuk oleh Gubernur KepalaDaerah Tk. Sumatera Utara.d.
    Adalahsuatu hal yang wajar jika secara hukum patut dipertanyakan tentangbukti kepemilikan Para Penggugat dan bisa jadi tanah yang dikalimoleh para panggugat berada di luar areal HGU Tergugat IV;Bahwa dalil Para Penggugat mengatakan bahwa tanah sengketaberasal dari warisan orang tua Para Penggugat, hal ini perlu di kajiulang sebab sejak berlakunya Undangundang pokok Agraria No.1Tahun 1960.
    Hakhak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA(Undangundang pokok agraria) harus dikonvensi menjadi Hak atasTanah sebagaimana ditentukan dalam undangundang tersebutsesuai dengan peruntukan yang diberikan oleh Negara yaitu:a. Hak Milikb. Hak Guna Usahac. Hak Guna Bangunand. Hak Pakaie. Hak Sewaf. Hak Membuka Hutang.
    Hakhak lain yangtidak termasuk dalamhakhak tersebut yangsifatnya sementara.e Bahwa Ketentuanketentuan Konvensi Pasal Ill ayat (2) UUPAdisebutkan bahwa hak Erpacht untuk pertanian kecil yang ada, mulaiberlakunya Undangundang Pokok Agraria ini sejak saat itu hapus danselanjutnya diselesaikan menurut ketentuan yang diadakan olehMenteri Agraria.e Berdasarkan Peraturan Menteri pertanian dan Agraria No. 2 tahun1962 Tentang Penegasan Konvensi dan Pendaftaran bekas hakhakIndonesia atas tanah Pasal 6 dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3834 K/Pdt/2022
Tanggal 30 Nopember 2022 — DAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA, DKK.
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq.KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESITENGGARA, DKK.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-08-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 209/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 September 2021 — Abdul Halim
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN
296 — 0
  • Abdul Halim
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN