Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya AsasAsas HukumPerjanjian, halaman 17 mengatakan wanprestasi adalah ketiadaansuatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harusdilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian ;e Mariam Darus Badrulzaman mengatakan apabila debitur karenakesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debituritu wanprestasi atau cidera janji *;Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, sudah jelas judexfacti tingkat pertama keliru dan

Mariam Darus Badrulzaman, S.h., FCBArb,tentang HUKUM PERIKATAN DALAM KUH PERDATA BUKU KETIGA,YURISPRUDENSI, DOKTRIN, SERTA PENJELASAN, yang diterbikanoleh PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, pada halaman 27, menerangkan :Ingkar janji artinya tidak memenuhi kewajiban dalam suatuperikatan.Pengertian ini berlaku bagi perikatan untuk berbuat sesuatu atautidak berbuat sesuatu.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb,tentang HUKUM PERIKATAN DALAM KUH PERDATA BUKU KETIGA,YURISPRUDENSI, DOKTRIN, SERTA PENJELASAN, yang diterbikanoleh PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, pada halaman 30 31, yangmenerangkan :Ingkar Janj! :Istilah ingkar janji juga disebutkan dengan istilah wanprestasi. Bentukwanprestasi adalah debitur sama sekali tidak melakukan prestasinya ataukeliru melakukan prestasi atau terlambat melakukan prestasi.

Mariam Darus Badrulzaman, S.h., FCBArb,tentang HUKUM PERIKATAN DALAM KUH PERDATA BUKU KETIGA,YURISPRUDENSI, DOKTRIN, SERTA PENJELASAN, yang diterbikanoleh PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, pada halaman 58, yangmenerangkan :dalam praktik ditemukan bahwa kreditur bebas menentukan tuntutannyakepada debitur yang wanprestasi,Kreditur tidak terikat pada tuntutan yang di atur undangundangPilihan itu adalah sebagai berikut:1. Ganti rugi;2. Pemenuhan perikatan;3.

Jadi teoriini mengenal banyak sebab dari suatu akibat;Teori Adequate veroorzaking dr Von Kries :Suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman masyarakat dapatdiduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh sebab tersebut;Terminologi Perbuatan Melawan Hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman. adalah sebagai berikut :Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawakerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan

Mariam Darus Badrulzaman menyebutkansebagai sifat positif dan negatif;Dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, konsep onrechtmatigedaad terdapat dalam buku 6 titel 3artikel 162. Perbuatan Melawan Hukum dirumuskan sebagai Als onrechtmatige daad worden aangemerkteen inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijid met een wettelijke plicht of met hetgeen volgensongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid vaneen rechtvaardigingsgrona.

Apa yang dikatakan Hofmann dan MariamDarus Badrulzaman dengan jelas dan terang Tergugat dan Turut Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum;12.Bahwa perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365KUHPerdata adalah : setiap perbuatan melanggar hukumdan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orangyang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untukmengganti kerugian tersebut;13.Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat dan TurutTergugat, mengakibatkan Para Penggugat telah mengalamikerugian yang

;Menurut Maram Darius Badrulzaman dalam buku berjudul KUH Perdata BukuIll Hukum Perikatan dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip Rosa Agustinadalam buku Perbuatan Melawan Hukum (hal. 36), unsurunsur perbuatanmelawan hukum dalam Pasal 1365 BW ialah sebagai berikut (kutipan):Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Btm20,e.Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);Perbuatan itu harus melawan hukum;Ada kerugian;Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian;

Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam buku KompilasiHukum Jaminan hal. 107 tentang Pengaturan Eksekusi di dalam UndangUndang Hak Tanggungan, Eksekusi Melalui PUPN/BPUPLN sekarangKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapatdilakukan jika krediturnya adalah Badan Usaha Milik Negara; Tugaslembaga ini ialah untuk mengurus piutang negara atau hutang negarayang besarnya telah pasti menurut hukum, = akan tetapidebitor/penanggung hutang tidak melunasi sebagaimana mestinya, sertaHalaman 4,Put No

sehingga suerat gugatan a quotidak memenuhi syarat dari sahnya surat gugatan.Bahwa didalam Surat gugatannya, Penggugat telah mendasarkangugatannya pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat dan secara normatif diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu :Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Bahwa menurut pemikiran Mariam Darus Badrulzaman

gugatan Penggugat yangdilakukan oleh Tergugat Il, sehingga menimbulkan kerugian bagiPenggugat, karena mengenai dasar hukum gugatan dari Penggugatterhadap Tergugat Il yang didasarkan pada adanya perbuatan melawanhukum, secara normatif diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangundangHukum Perdata (KUHPer), yaitu :Tiap perbuatan melawan hukum yang membave kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Bahwa menurut pemikiran Mariam Darus Badrulzaman

Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam sajaatau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehinggamenimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpaharus menggerakkan badannya.Bahwa selanjutnya Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya yangberjudul KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,Dicetak di Bandung, Alumni, tahun 1983, pada halaman 146147, yangdikutip sebagai berikut :Syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatansebagai perbuatan

Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam bukuKompilasi Hukum Jaminan hal. 107 tentang Pengaturan Eksekusi didalam UndangUndang Hak Tanggungan, Eksekusi MelaluiPUPN/BPUPLN sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dapat dilakukan jika krediturnya adalah Badan UsahaMilik Negara; Tugas lembaga ini ialah untuk mengurus piutang negaraatau hutang negara yang besarnya telah pasti menurut hukum, akantetapi debitor/penanggung hutang tidak melunasi sebagaimanamestinya, serta melakukan pengawasan

Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam bukuKompilasi Hukum Jaminan hal. 107 tentang Pengaturan Eksekusi didalam UndangUndang Hak Tanggungan, Eksekusi MelaluiPUPN/BPUPLN sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dapat dilakukan jika krediturnya adalah Badan UsahaMilik Negara ; Tugas lembaga ini ialah untuk mengurus piutang negaraatau hutang negara yang besarnya telah pasti menurut hukum, akantetapi debitor/penanggung hutang tidak melunasi sebagaimanamestinya, serta melakukan pengawasan

Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dalam bukuKompilasi Hukum Jaminan hal. 107 tentang Pengaturan Eksekusi didalam UndangUndang Hak Tanggungan, Eksekusi MelaluiPUPN/BPUPLN sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dapat dilakukan jika krediturnya adalah Badan UsahaMilik Negara; Tugas lembaga ini ialah untuk mengurus piutangnegara atau hutang negara yang besarnya telah pasti menurutHalaman 4 Putusan Nomor 161/Padt/2019/PT SMGhukum, akan tetapi debitor/ penanggung hutang tidak melunasisebagaimana

Dr.Mariam Darus Badrulzaman, S.H., Dr.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H. Dalam bukunya yang berjudul K.U.H.Perdata Buku IlHukum Perikatan Dengan Penjelasan, PenerbitAlumni/1996/Bandung, pada halaman 107108, Prof. Dr.Mariam Darus Badrulzaman, S.H., menyatakan bahwa:bees Di dalam istilah semua itu terkandung suatu asas yangdikenal dengan asas partij autonomie. Dengan istilah secarasah pembentuk undangundang menunjukkan bahwapembuatan perjanjian harus menurut hukum.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb., unsurunsur PMHadalah, sebagai berikut:24.25.1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupaun negatif.2. Perbuatan itu harus melawan hukum3. Ada kerugian4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian.5.

Nomor 2599 K/Pdt/2016di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8September 2014 dalam Register Nomor 2009/Pdt.G/PN Jkt.Tim.Perhitungan bunga dari saat gugatan dimasukkan dalam daftar perkaraperdata di Panitera Pengadilan Negeri ini sebagaimana dalam bukunya ProfDr Mariam Darus Badrulzaman, S.H., yang berjudul KUHPerdata Buku IIHukum Perikatan dengan Penjelasan.

Dr Mariam Darus Badrulzaman, S.H., yang berjudul KUHPerdata BukuIl Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Dengan demikian perhitunganbunga yang wajib dibayar oleh Tergugat/ Pembanding adalah sejak 8September 2014;Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundangundangan Secara Sempit:Bahwa bukti P.3 sampai dengan bukti P.7 adalah merupakan bukti atasjaminan dari Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat.Namun Tergugat telah mengganti Bilyet Giro tersebut dengan 12 (duabelas) Bilyet Giro.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H. menguraikan, bahwakekhilafan dapat terjadi mengenai orang yang dinamakan error in persona,dan kekhilafan atau kesesatan mengenai hakikat barangnya yang disebuterror in subtantia. ( Mariam Darus Badrulzaman, Perikatan padaUmumnya , dalam buku berjudul Kompilasi Hukum Perikatan, PenerbitCitra Aditya Bakti, 2001, hlm. 79 80 ) ;Bahwa dari seluruh alasan dan argumentasi hukum sebagaimana yang telahdi uraikan di atas, dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka dapatlahdisimpulkan

tujuan untuk modal kerja tanpamempertimbangkan 3 R (Returns, Perpose, Risk bearing ability)akibatnya kredit menjadi bermasalah.Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana diuraikandiatas telah memenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukumsebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata yang telah merugikanPenggugat sehingga sudah tepat dan berdasarkan hukumPenggugat mohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim.Bahwa menurut Mariam Darus Badrulzaman

unsurunsur yangharus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai PerbuatanMelawan Hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdatabuku Ill Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung, Alumni1996, hal. 146147) meliputi : Harus ada perbuatan ; Perbuatan itu harus melawan hukum ; Ada kerugian ; Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian ; Ada kesalahan (schuld) ;Bahwa Turut Tergugat selaku pemegang otoritas yang mempunyaikewenangan mengawasi dan mengatur kegiatan jasa

Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman,dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga,Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015,pada halaman 22, dikemukakan: Lembaga pernyataan lalai merupakanupaya hukum untuk sampai pada suatu fase, di mana debitor dinyatakaningkar janji atau wanprestasi. Lebih lanjut dikemukakan, pernyataan lalaidiperlukan dalam seseorang meminta ganti rugi;e.

Bahwa dalam buktibukti yang dihimpun dari pemeriksaan tingkatPengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, kasus Pemohon Kasasisemula Tergugat/ Terbanding/Pembanding belum pernah mendapatperingatan atau teguran sebagai pernyataan lalai yang diperlukan dalamseorang meminta ganti rugi seperti yang disampaikan dalam pendapatMariam Darus Badrulzaman.

Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (de daad moet aanschuld zijn te wijten);Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harusada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (MariamDarus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4.

Dr.Mariam Darus Badrulzaman, SH, Prof. Dr. Sutan RemySjahdeini, SH, Prof.Dr. Heru Supraptomo, SH, SE, Prof.Dr. FaturrranmanDjamil, MA, Taryana Sunandar, SH, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung,2001, hal.19 disebutkan di dalam kenyataan sukar untuk menentukan saatdebitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, Karena sering kali ketikamengadakan perjanjian pihakpihak tidak menentukan waktu untukmelaksanakan perjanjian tersebut.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb. dalam bukunyaHukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi,Doktrin, serta Penjelasan, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, halaman 108,menyatakan :Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT BTNBahve kekhilafan, paksaan, dan penipuan yang terdapat ketika suatuperjanjian diadakan merupakan cacat bagi permujudan kehendak parapihak.Kata sepakat menghendaki kedua pihak mempunyai kebebasankehendak.

tersebut bertentangan dengan asas kepatutanyang merupakan salah satu asas dari asasasas berlakunyaperjanjian.Asas Kepatutan dalam Perjanjian ditentukan dalam Pasal 1339KUHPerdata yang mengatur bahwa :Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT BTNSuatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk halhal yang dengantegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatuyang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan atau undangundang.Hal ini sesuai dengan pendapat Mariam Darus Badrulzaman

Mariam Darus Badrulzaman, S.H.,: KUHPerdataBuku Ill Hukum Perikatan Dengan Penjelasan ; Penerbit AlumniBandung ; 1983 ; hal. 23)12.Bahwa menurut hukum pula dengan adanya perbuatan wanprestasi yangdilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hakbagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biayayang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut.13.Bahwa adapun kerugiankerugian Penggugat yang diakibatkan olehperbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhitung