DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) partai Kedaulatansebagai otoritas yang mempunyai kedudukan dan kewenangantertinggi dalam partai Politik untuk menentukan perbuatan yangakan dilakukuan oleh PENGGUGAT sehingga segala perbuatanhukum yang akan dilakukan oleh cabangcabang Partai Politik baikdiseluruh Indonesia khususnya terhadap PENGGUGAT diKabupaten Kutai Timur dapat dikontrol dan diketahui secara jelasoleh Pimpinan Partai Politiknya dan bukan didasari kemauan danatau kehendak Pribadi PENGGUGAT.Bahwa oleh

.: Bahwa mengenai Unsur Keempat "Yang dilakukuan secarabersamasama.Bahwa yang dimaksud dengan bersamasama dalamunsur ini berarti terdapat lebih dari satu sebagai pelaku dariperbuatan pidana artinya lebih dari satu orang yangmelakukan perbuatan pidana, tindakan yang dilakukansecara bersamasama dalam waktu, tempat dan objek yangsama.Hal 54 dari 64 hal Putusan No : 68K/PM.I01/AD/IX/2020MenimbangBahwa menurut S.R.

Bahwa sejak tahun 1987 sampai pada tahun 2017 pihak dariSaudara Amran tidak pernah ada mempermasalahkan tentang tanahyang dikuasai oleh Penggugat dan tidak ada satu larangan ataupunteguran dari saudara Amran terhadap kegiatan yang dilakukuan olehPenggugat baik melakukan penguasaan terhadap tanah, menanampohon kelapa sawit maupun membuat bangunan rumah diatas tahahtersebut.Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor :48/G/2018/PTUNPBR.8.

SakhiraZandi, M.Si telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.431.000.000, (dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah)sesual dengan Laporan Hasil Audit yang dilakukuan oleh BPKPPerwakilan Sumatera Utara Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Atas Kasus Penyimpangan Penyaluran danPenerimaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial atas 22 (dua puluh dua)lembaga penerima pada Biro Bina Kemasyarakatan dan SosialSekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.

Sakhira Zandi, M.Si mengetahui bahwadokumen pendukung tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuangdalam nota dinas yang didalam formatnya terdapat beberapa kolom yang tidakdiisi atau kKosong sehingga dana bantuan hibah dan sosial telah cair kepada 22lembaga atau organisasi penerima dana bantuan hibah dan sosial telahmengakibatkan kerugian kKeuangan negara sebesar Rp. 2.431.000.000, (duamilyar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) sesuai dengan Laporan HasilAudit yang dilakukuan oleh BPKP

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2007 maka terbukti TIDAK TERDAPAT PERBUATANMELAWAN HUKUM APAPUN YANG DILAKUKUAN OLEH TERGUGAT I,sehingga gugatan pokok perkara a quo patut ditolak secara hukum demikebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pengadaan tanahbagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Kepada Para Tergugat Atas TanahSisa Yang Dipergunakan Sebagai Jalan Lingkungan Seluas 29 m2 (duapuluh sembilan

penggugatyang hanya berupa fotocopi tidak menunjukkan aslinya atau cacat hukumoleh karena itu jelas petitum nomor 3 tersebut juga tidak dapatdikabulkan.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan(halaman 44 alinea 3, telah salah dan keliru dalam pertimbanganhukumnya pada bukti T12 dan T22 dan T23 yang menyebutkanPembanding/Tergugat tanah a quo kepada Terbanding/tergugat Ilsementara tanah tersebut adalah kepunyaan penggugat adalah tidakbenar karena tanah tersebut tidak pernah dilakukuan

Bireun;Pendidikan : D3Terdakwa tidak dilakukuan penahanan ;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Acehtanggal 22 Oktober 2013, No : 24/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA, serta suratsurat lainnyayang berhubungan dengan perkara ini sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum padatanggal 22 Mei 2013 dengan Nomor : Reg.

Tentang Objek Sengketa Diterbitkan Dengan Melanggar Pasal 29dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah;Bahwa dengan terlanggarnya serangkaian ketentuan hukum yangdiuraikan di atas, maka hal mana cukup dan dapat dipastikan pembukuanhak yang dilakukuan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketamenjadi tidak sesuai dengan sebenarnya.

SakhiraZandi, M.Si telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.431.000.000, (dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah)sesual dengan Laporan Hasil Audit yang dilakukuan oleh BPKPPerwakilan Sumatera Utara Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Atas Kasus Penyimpangan Penyaluran danPenerimaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial atas 22 (dua puluh dua)lembaga penerima pada Biro Bina Kemasyarakatan dan SosialSekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.

Sakhira Zandi, M.Si mengetahui bahwadokumen pendukung tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuangdalam nota dinas yang didalam formatnya terdapat beberapa kolom yang tidakdiisi atau kKosong sehingga dana bantuan hibah dan sosial telah cair kepada 22lembaga atau organisasi penerima dana bantuan hibah dan sosial telahmengakibatkan kerugian kKeuangan negara sebesar Rp. 2.431.000.000, (duamilyar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) sesuai dengan Laporan HasilAudit yang dilakukuan oleh BPKP

Bahwa oleh karena pengurusan klaim asuransi terjadipenolakan yang seyogyanya menjadi tanggung jawab Tergugat1 jugauntuk menyelesaikannya kepada pihak Tergugat2 baik secaramusyawarah maupun secara aturan hukum yang berlaku, namun sikapTergugat1 tidak menghiraukan kejadian tersebut, lepas tangan tanpaupaya hukum apapun dan itikad baiknya tidak ada yang mengakibatkanbeban berat bagi Penggugat, sehingga sangatlah beralasan hukum pulabiayabiaya pengurusan Klaim asuransi yang dilakukuan oleh Penggugat(

ukuran Lebar 5,20 M2 Panjang 61 M2 terletak di Dusun Pekanll, Desa Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan yang dikuasai danditempati oleh Para Penggugat secara terusmenerus dan terbukadengan itikad baik dengan segala akibat hukumnya;Tentang Objek Sengketa Diterbitkan Dengan Melanggar Pasal 29dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah,Bahwa dengan terlanggarnya serangkaian ketentuan hukum yangdiuraikan di atas, maka hal mana cukup dan dapat dipastikanpembukuan hak yang dilakukuan

dibelakang rumah orang tuanya, berupa pondok; Benar, SAKSI tidak melihat barang itu ada pada TERDAKWA, hanyaberdasarkan dari informasi dari Informan; Benar, pada saat dilakukan penangkapan dilokasi yang pertama kalidigeledah di gubuk, tidak ada ditemukan barang/Narkotika; Benar, Ada periksa handphone, tidak ada sms dari TERDAKWA kepadaBANGDA; Benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak adaditemukan shabu;SAKSI DUMAIRI ALFA ROBBI dipersidangan pada pokonya menerangkan : Benar, saat dilakukuan

di persidangandari keterangan saksi yang baik yang diajukan oleh Penggugat maupunTergugat semunya hanya memberikan kesaksian bahwa terhadap tanah objeksengketa tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran dan setelah dilakukanpengukuran tanah tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat namun terhadappembayaran harga atas tanah tersebut apakah sudah lunas atau belum saksisaksi tidak mengetahuinya;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwaterhadap tanah objek sengketa sebenarnya baru akan dilakukuan

DBM BNA, ada di buatkan kwintasipenyerahan / penyetoran uang yang di tanda tanggani oleh terdakwadan keberadaan kwintasi tersebut sekarang di pengang oleh terdakwa;> Bahwa akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukuan olehterdakwa tersabut, Saksi mengalami kerugian uang senilai Rp.195.000.000. (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah);Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan keterangan saksi tersebut.2. Saksi ADNAN Bin Alm.

SPP diajukan kebagian Keuangan untuk diterbitkan SPM( surat perintah membayar ).Dengan adanya SPM tersebut dana Pos Bantuan masuk kedalamrekening bendahara Pos Bantuan;Page 93 of 135 PUTUSAN No.47/Pid.B/2010/PN.SriBahwa yang menjabat sebagai Benhara Pos Bantuan adalah RABUNAWATI;Bahwa yang mendatangani Surat Permintaan Pembayaran adalah Bendahara Pos Bantuan dansaksi sebagai Pengguna Anggaran adalah hanya tanda tangan sebagai yang menyetujui;Bahwa untuk pegisian Kas Pos Bantuan tersebut biasanya dilakukuan

Pendapat ahli hukum Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadidalam bukunya yang berjudul Jual Beli, halaman 85menyatakan bahwa Dalam hukum pertanahan dikenal bahwasemua perjanjianjual beli tanah dilakukuan secara terang dantunai dalam arti, penyerahan dan pembayaran jual beli tanahdilakukanpada saatyang bersamaan (tunai) di hadapanseorang pejabat notaris. 1.4. SEMA No. 4 Tahun 2016 khususnya pada Bagian B.

rupiah) ;Bahwa ADD juga dipinjam oleh terdakwa sebanyak Rp. 51.000.000, (limapuluh satu juta rupiah) saksi mengetahui dari Tarwiyah sebagai KaurKeuangan ;Bahwa sepengetahan' saksi bisa mendapat bantuan dari APBD kabupatensebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dari anggaran ADDtahun 2013 yang semula digunakan untuk renovasi atap balai desa ;Bahwa karena ada pembinaan dari kecamatan dan menyerahkan kondisi balaidesa memprihatinkan sehingga mengambil keputusan untuk rehab total,setelah dilakukuan

menandatangani nota dinas dimana ada beberapakolom dalam nota dinas yang kosong dan Terdakwa tidak melakukan verifikasiterhadap keberadaan lembaga penerima bantuan hibah dan bantuan sosialHalaman 146 dari 199 halaman putusanpidana No.48/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdnkarena telah diserahkan ke bagian bagian untuk Biro Binkemsos untukmelaksanakannya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.431.000.000, (dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) sesuaidengan Laporan Hasil Audit yang dilakukuan

Lebih lanjut, Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi dalambukunya yang berjudul Jua/ Beli, halaman 85 menyatakansebagai berikut:Dalam hukum pertanahan dikenal bahwa semua pernanjianjual beli tanah dilakukuan secara terang dan tunai dalam arti,penyerahan dan pembayaran jual beli tanah dilakukan padasaat yang bersamaan (tunai) di hadapan seorang pejabatnotans.33.

TimPenanganan Kredit Macet antara lain Ibu MURIAH, Ibu Nur, Pak AAN, dari KantorPusat PD BKK Pemalang, yang bertugas melakukan penanganan kridit macet.Bahwa terkait kredit macet banyak angsuran kredit nasabah yang nunggak sampaiberbulanbulan, ternyata setelah nasabah yang nunggak tersebut disurvey oleh TimPengananan Kredit Macet, nasabah tersebut tidak merasa meminjam ataumengajukan kredit dan ternyata namanama tersebut dipakai sendiri oleh terdakwaZaedin Mustofa, dimana proses pengajuan kredit yang dilakukuan