Ditemukan 214 data
KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) âÂÂPERMATAâ PELABUHAN TANGKIANG
Tergugat:
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Intervensi:
Koperasi TKBM Teluk Lalong
334 — 2372
Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2019 Kepala KUPP Kelas I Luwuktelah mengeluarkan surat dengan nomor: AL.402/128/8/UPP.LWK2019 perihalHalaman 13 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLPenyampaian hasil Verifikasi administrasi TKBM Teluk Lalong/UUJBM wilkerTangkiang dan Koperasi TKBM PERMATA Tangkiang yang ditujukan kepadaDirektur Lalu lintas dan Angkutan Laut DITJEN HUBLA yang isinya antara lainberbunyi : b.* Bahwa berdasarkan hasil checklist verifikasi, maka Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan
~Berkaitan dengan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkatan LautDitjen Hubla perihal penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat,Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk kembalimenyampaikan surat undangan nomor: AL.402/4/66/UPP.Lwk19tertanggal 10 Oktober 2019 kepada Asisten Deputi KelembagaanKoperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala BiroHukum dan KSLN Kemenhub, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan LautDitjen Hubla, Kabag Hukum dan KSLN Ditjen Hubla, Ketua IndukKoperasi Tenaga Kerja
Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN;: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor :61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;: Petunjuk Teknis Penyusunan BatasBatas Daerah Lingkungan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan,Lampiran: Keputusan Dirjen Hubla
DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terdakwa:
RASIDIN
22 — 3
Asnawi dari Dirjen Hubla, Surat Keterangan Pergantian Mesin No. PK.001/3/1/Ksop.KLGS-18 tanggal 8 November 2018, Foto copy Sertipikat Kalaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diterima Di Sabang, Dgn Staf Pak Rahman, Tx dikirim tanggal30 September 2014 jam 21.26.35;1 lembar asli foto barang pada saat repacking (yang berisi 2 fotoyang bertuliskan 2 Cases Panel dan 12 Cased Led);1 lembar asli foto yang bertuliskan 48 EA Baterry (yang berisi 1 foto);1 lembar asli foto (yang berisi 2 foto yaitu 1. foto pada saatpenyeberangan dari BBBBBnda Aceh ke Sabang 2. foto penerimaanmaterial pada saat bongkar dari truk);1 lembar asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisigudang Hubla
Sabang, Dgn Staf Pak Rahman, Tx dikirimtanggal 30 September 2014 jam 21.26.35;9. 1 lembar asli foto barang pada saat repacking (yang berisi 2 fotoyang bertuliskan 2 Cases Panel dan 12 Cased Led);10. 1 lembar asli foto yang bertuliskan 48 EA Baterry (yang berisi 1foto);11. 1 lembar asli foto (yang berisi 2 foto yaitu 1. foto pada saatpenyeberangan dari BBBBBnda Aceh ke Sabang 2. fotopenerimaan material pada saat bongkar dari truk);1 lembar asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisigudang Hubla
Terbanding/Terdakwa : SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU
64 — 26
Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa : Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubunganLaut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBPyang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara; Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan Laut tidak terdapatbank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambatlambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerimakantor pusat Dirjen HubLa;.Pasal 57 Bendahara penerimaan wajid
Putusan No.24/Pid.SusTPK/2016/PT JAPlambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerimakantor pusat Dirjen HubLa;d.Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan danmempertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBP termasukdidalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas Piutang serta melakukanrekonsiliasi Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara:a.
75 — 158
Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa : Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubunganLaut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBPyang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara; Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan Laut tidak terdapatbank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambatlambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerimakantor pusat Dirjen HubLa;d.Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib
BendaharaPenerima segera disetor ke kas Negara;Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa : Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan Dirjen PerhubunganLaut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBP yangdi terima dan segera menyetor langsung ke Kas Negara; Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan Laut tidak terdapatbank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambatlambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerimakantor pusat Dirjen HubLa
101 — 36
Hubla (sdr. Elfi), Kabag Litbang(sdr. Mulyadi/Penggugat) untuk dapat duduk di depan danmemaparkan Business Plan yang telah dieskspos (terpampang)melalui LCD selanjutnya setelah berkumpul Direktur meminta Kabag.Litbang (sdr. Mulyadi/penggugat) untuk mewakili pemaparandan membacaBusiness....Business Plan dengan pertimbangan Kabag.
114 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
A1.01/V/TPKC/2007tanggal 03 Mei 2007, perihal ProgressReport Kontrak Pembangunan Kapal RoRodi China ; 105Surat ASDP kepada Ditjen Hubla C.q.Direktur Perkapalan dan Kepelautan No.201/5/9/ASDP07 tanggal 22 Mei 2007,perihal Penggunaan Bendera R.1 ; 106 Surat BIK No. 004/LIDIR/ASDP/VIII/07tanggal 27 Agustus 2007 dengan perihal Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009 perubahan keagenan ; 107Surat Pimpro No.
A1.01/V/TPKC/2007tanggal 03 Mei 2007, perihal ProgressReport Kontrak Pembangunan Kapal RoRodi China ; 105 Surat ASDP kepada Ditjen Hubla C.q.Direktur Perkapalan dan Kepelautan No. 38 201/5/9/ASDP07 tanggal 22 Mei 2007,perihal Penggunaan Bendera R.1 ; 106Surat BIK No. 004/LIDIR/ASDP/VIII/07tanggal 27 Agustus 2007 dengan perihalperubahan keagenan ; 107Surat Pimpro No.
A1.01/V/TPKC/2007tanggal 03 Mei 2007, perihal ProgressReport Kontrak Pembangunan Kapal RoRodi China ; 105Surat ASDP kepada Ditjen Hubla C.q.Direktur Perkapalan dan Kepelautan No.201/5/9/ASDP07 tanggal 22 Mei 2007,perihal Penggunaan Bendera R.1 ; 106Surat BIK No. 004/LIDIR/ASDP/VIII/07tanggal 27 Agustus 2007 dengan perihalperubahan keagenan ; 107Surat Pimpro No.
117 — 78
BKI (Persero)Hal 8 dari 53 hal.No.466/Pdt /2017/PT.DKI20.21.22.maupun aturan yang lebih tinggi, yaitu: SK.DirJen HubLa No::PY.67/1/31993 tahun 1993 tentang Jadwal Perlimbungan/PengedokanKapal Indonesia.Bahwa ketidakkonsistenan inilah yang dapat diduga menjadialasan/penyebab timbulnya kesempatan dan/atau peluang bagi oknumoknum surveyor dan oknumoknum pada Divisi Survey untuk melakukantindakan tidak terpuji dengan memperdagangkan halhal sebagaiberikut:> Jumlah titik yang harus diUltrasonic Test/UT
DirJen Hubla No. PY.67/1/393 maupun Buku Petunjuk danProsedur Survey, Bab ll. Survey Mempertahankan Kelas, 2.4. SurveyPengedokan, 2.4.4..
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Termohon:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WANCI
2.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WANCI
232 — 183
Surat Keputusan KPA Kantor UPP Kelas Ill Wanci NomorPL.103/186/02/UPP.Wci2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang PenetapanPaket Pekerjaan yang Dilakukan Penghematan Anggaran dalam rangkaPenyesuaian Belanja pada Kantor UPP Kelas Ill Wanci TA. 2021,keterangan Berdasarkan Surat Dirjen Hubla tersebut KPA menetapkan paketpekerjaan yang dilakukan penghematan dan pembatalan ;9.
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, BagianHukum Ditjen Hubla, beralamat kantor di Jalan MedanMerdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lantai 14, JakartaPusat;3. Nurdiansyah, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatanPelaksana pada Bagian WHukum Setditjen HublaIndonesia, beralamat kantor di Jalan Medan MerdekaBarat No. 8 Gedung Karya Lantai 14, Jakarta Pusat;berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Mei 2009 (tanggaltidak ada);Hal. 2 dari 25 hal. Put.
234 — 360
BKI (Persero)maupun aturan yang lebih tinggi, yaitu: SK.DirJen HubLa No.
DirJen Hubla No. PY.67/1/393 maupun Buku Petunjuk danProsedur Survey, Bab Il. Survey Mempertahankan Kelas, 2.4. SurveyPengedokan, 2.4.4..
IRFANO RUKMANA RACHIM, SH
Terdakwa:
IKSAN SUWITO ADI
239 — 39
Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teksHalaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan
Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri
227 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
2006tentang persyaratan dan tata cara perijinan pembuangan limbah ke laut,Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat,energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatanmanusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yangmenyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan ataufungsinya maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Pencemaran air laut;Bahwa Ahli yaitu Muhammad Syaiful dari Direktorat Perkapalan danKepelautan Ditjen Hubla
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
RIKI AGUS SURYA ALS RIKI BIN RUKIBAN ALM
106 — 45
Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No
Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengingat telah jelas diatur dalam undangundangkepabeanan dan surat keputusan Dirjen Hubla bahwa jenisangkutan kapal dan lokasi dimana kegiatan bongkar muatdilakukan adalah dasar hukum = yang kuat untukmembedakan tarif itu untuk petikemas antarpulau atauoceangoing. Dokumen PEB bukanlah alasan hukum yangdiperbolehkan untuk menetapkan apakah petikemas tersebutpetikemas antarpulau atau petikemas oceangoing/internasional;.
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit TB SSP 878; 1 (satu) unit TK Robbi 124; Suratsurat/dokumen sebagai berikut : Copy surat Departemen Perhubungan Dirjen Hubla Kantor ApelSamarinda Nomor M. 767/1/AAD. SMD08 tanggal 18 Januari 2008hal Surat Izin gerakan , 1 (satu) lembar; Zin gerakan Kapal (Shitting Permit) nomor GM. 766/35/2639/AD.SMD tanggal 05 Maret 2008, 1 (satu) lembar; Surat Keterangan Menggandeng Ponton nomorGM766/13/953/AD.
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, selanjutnya meskipun Dirjen Hubla melalui suratnya tanggal 8 Juni2005 Nomor HK.41/1/7/05 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi agar bertanggungjawab atas hilangnya para crew/Awak Kapal TB.Christian dan BG. Flora tersebut akan tetapi hal inipun tetap diabaikan olehPara Tergugat Rekonvensi;d.
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
DIKSON TUAGAE ALS DIKSON
128 — 43
Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No
Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat,Tulisan pada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya meskipun Dirjen Hubla melalui suratnya tanggal 8Juni 2005 Nomor HK.41/1/7/05 yang ditujukan kepada TergugatRekonvensi agar bertanggung jawab atas hilangnya para awak kapalTB. Christian dan BG. Flora tersebut akan tetapi hal ini pun tetapdiabaikan oleh Para Tergugat Rekonvensi;d.
32 — 9
penyidikaan perkara kecelakaan kapal speed boat RASYDA.Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli sebagai Pelaksana untuk wilayah kerjaSungai Selan sejak tahun 2008 sampai sekarang ini yaitu mempunyai tugas dantanggung jawab untuk melayani keselamatan berlayar bagi keluar masuknyakapalkapal yang berlayar di wilayah sungai selan.Bahwa ahli menerangkan bahwa pengertian kantor Syahbandar adalah Unitpelaksana teknis dilingkungan kementerian perhubungan yang berada dibawahdan bertanggung jawab kepada Dirjen Hubla